Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Meta-Yuridis

ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3122 TAHUN 2019) Indra Cahyaning Widhi Siswoyo; Arikha Saputra
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v5i2.12760

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum perceratan terhadap pembagian harta bersama dan untuk mengetahui serta menganalisa  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian terhadap pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustaakaan, Data penulisan yang disajikan dalam uraian deskriptif analisis ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama didasarkan pada ketentuan dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni didalam pasal 37, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tepatnya didalam pasal 126-128. Berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama didalam putusan perkara Nomor 3122/Pdt.G/2019/PA.Smg majelis Hakim telah bersikap adil dan jeli dalam melihat rentetan perkara yang ada. selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yang menyandarkan pada pasal Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SHOPEE Ardhan Ardiyanto; Arikha Saputra
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v5i2.12796

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui Analisis Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen tentang jual beli Online melalui Shopee dan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli secara Online dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustaakaan, Data penulisan yang disajikan dalam uraian deskriptif analisis ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen telah memberikan upaya perlindungan terhadap transaksi jual beli melalui Online yakni seperti dicantumkannya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan perlindungan terhadap transaksi Online di Shopee, Selain itu dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di BPSK. Hal tersebut menandakan bahwa Shopee telah melakukan kewajibannya dalam perlindungan hukum terhadap konsumen.
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN CONSUMER AND PUBLIC PROTECTION ON ONLINE LOAN BASED ON FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION (POJK) NUMBER 22 OF 2023 Yuli Antono, Vydo; Saputra, Arikha
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i2.23379

Abstract

This research employs a normative juridical method, using a statutory approach and literature review related to consumer protection in the online lending industry. The analysis focuses on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 22/POJK.01/2023 as the legal basis for consumer protection in the financial services sector, particularly in technology-based lending services. The findings reveal that POJK Number 22/POJK.01/2023 provides a stronger legal foundation for consumer protection by emphasizing the obligations of financial service providers to deliver transparent information, uphold fair treatment principles, and offer responsive complaint handling mechanisms. Additionally, the OJK holds the authority to supervise and take action against violations committed by online lending providers.In conclusion, the Financial Services Authority plays a strategic role in protecting consumers and the public in the online lending sector through the implementation and supervision of POJK Number 22. This regulation serves as a crucial instrument to encourage ethical, transparent, and responsible business practices among service providers, while also ensuring a sense of security for the public in accessing digital financial services