Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.323
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Abdimas Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Yuridis Jurnal Jatiswara Source: Jurnal Ilmu Komunikasi Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Risalah Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Uti Possidetis: Journal of International Law PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Dedikasi Hukum Journal of Law and Nation DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues RechtIdee Jurnal Ilmu Hukum
Orin Gusta Andini
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Arts Humanities Computer Science & IT Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Yuridis

 1 
MEMBEDAH LIVING LAW DALAM KUHP 2023 DARI PERSPEKTIF PEMIDANAAN DAN JENIS SANKSI Andini, Orin Gusta
Jurnal Yuridis Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v11i2.9348

Abstract

Penelitian ini ditujukan secara komperehensif membedah pengaturan living law pada KUHP 2023 dari perspektif pemidanaan dan jenis sanksinya. Melalui metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, artikel ini menghasilkan temuan: Pertama, pengaturan living law dalam KUHP 2023 merupakan bentuk pengakuan terhadap bentuk sanksi pemenuhan kewajiban adat yang akan digunakan sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan pemidanaan. Kedua, sanksi pidana berupa pemenuhan kewajiban adat diatur sebagai jenis sanksi tambahan dalam KUHP 2023. Pelanggaran terhadap ketentuan living law atau hukum adat akan dikenakan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan apabila perbuatan yang melanggar hukum adat itu telah diatur sebagai tindak pidana dalam KUHP 2023. Diaturnya sanksi pidana tambahan berupa kewajiban adat bertujuan untuk menampung jenis sanksi hukum adat atau sanksi hukum menurut hukum tidak tertulis. Selain itu, terdapat mekanisme substitusi bagi pelaku yang tidak dapat memenuhi kewajiban adat, yakni dengan substitusi ganti rugi sejumlah denda kategori II hingga pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.
Co-Authors Adit TIarahman ALFARISI , SALMAN Alfian Alfian Alfian Anak Agung Gede Sugianthara Aqilza Alyaflah Arifurrahman arifurrahman, arifurrahman Arvita Hastarini Audrey, Nadya Boer, Muhammad Riyan Kchfoi Dayang Debby Aulia Hakim Dedy Irawan Eriansyah, Surya Eurian, Andreas Avelino Furqoniah, Finnah Gifari Riski Ananda Grizelda Grizelda Gusreyna, Lisa Aprillia Haris Retno Susmiati Hariyanti, Ditha Herdiansyah Hamzah Hetami, Adietya Arie Ivan Zairani Lisi Jurniati , Jurniati Muhammad Riyan Kachfi Boer Nadya Audrey Nilasari, Nilasari Noesti Nur Arifudin Nur, Muhammad Subahan Odelia, Marsha Pradana, Syafa’at Anugrah Putera, Muhammad Tommy Fimi Putri, Septyanda Annishafa Rika Erawaty Rini Apriyani Salman Alfarisi Salman Alfarisi Sofwan Rizko Ramadoni Sutopo, Tulus Tanjung, Sisi A. Tiarahman, Adit Ulfah Norhani Wati, Agustina YUNUS