Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Akta Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Pagaruyuang Law Journal Sosio Dialektika Research Horizon
Bahrul Fawaid
Universitas Wahid Hasyim
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Perkembangan Pidana Denda Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Akibat Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Fawaid, bahrul
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5124

Abstract

AbstrakPidana denda merupakan pidana pokok yang ditunjukan pada harta kekayaan atau harta benda dari seorang pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan mendasar pidana denda berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru, yaitu bagaimana perkembangan pidana denda dalam sistem hukum di Indonesia, dan selanjutnya penelitan ini juga ingin mengetahui bagaimana upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah, pertama, pidana denda dalam KUHP lama dan KUHP baru memiliki perbedaan dalam pengaturannya yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, pada KUHP lama, jumlah pidana denda dimasukan ke dalam rumusan pasal, sedangkan pada KUHP baru, jumlah pidana denda tidak dirumuskan ke dalam pasal-pasal tetapi dirumuskan ke dalam kategori Pasal 79. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, konsep denda dan pemulihan kerugian memiliki relevansi. Pemulihan kerugian dapat dilakukan melalui upaya-upaya restitusi dan rekonsiliasi. Pendekatan hukum Islam terhadap denda dan pemulihan kerugian bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.
Pengaturan Pidana Denda Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam fawaid, bahrul; prakoso, adityo putro
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10010

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan meltodel pelnellitialn hukum normaltif-komparatif, yakni antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pengaturan perundangan mengenai pidana denda di Indonesia dan irisannya dalam hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan mengenai pidana denda akibat tindak pidana di Indonesia, yakni KUHP lama dan Undang-Undang RI no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan dalam hukum Islam beberapa kitab yang akan menjadi rujukan adalah kitab-kitab klasik seperti Sunan Ibn Majah, Magashid al Syari'at al Islamiyyat wa 'Alagatuhaa bi al I Adillati al Syari'ati, at Tasyr’ al Jina’y al Islamy, Fiqh Sunnah, dsb. Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada irisan kuat antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pidana denda, yakni pemberdayaan pelaku, penggantian kerugian yang dialami korban, dan sebagai penjeraan sekaligus pencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE ) DISAAT PANDEMI DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Azami, Takwim; Kustanto, Anto; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7486

Abstract

Didalam kontrak terdapat asas dimana asas kebebasan berkontrak ini sendiri adalah suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian, menentukan isi, menentukan subjek, serta cara melaksanakan perjanjian itu sendiri. Hal tersebut menjadi sangat  penting untuk melaksanakan asas ini di masa pandemi dimana  perlindungan kontrak perdagangan sangat dipertanyakan karena pihak-pihak yang terikat tidak melakukan tatap muka sangat mempengaruhi perekonmian hampir seluruh Negara untuk mendapatkan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan  persoalan  ini  dalam perspektif hukum perdata khusunya tentang system pelaksanaan transasksi jual beli elektronik dampak Covid-19 terhadap penjualan e-commerce. No 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen. Pemanfaatan media elektronik khususnya internet tanpa agunan keamanan maka para pelaku usaha akan enggan untuk memanfaatkan, hal yang perlu mendapatkan perhatian persoalan domisili perusahaan sehingga Jika ada sengketa aturan bisa diketahui menggunakan absolut kedudukan hukum dari perusahaan yang memberikan produknya melalui media elektronik. Penetapan hukum  tentang perlindungan konsumen sendiri telah diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1999 terhadap transaksi jual beli pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah siapa saja yang memakai barang atau jasa baru yang dikelola oleh masyarakat baik secara virtual maupun media Internet, dalam pasal tersebut konsumen dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu konsumen akhir dan konsumen setara.
KEDUDUKAN HUKUM MEREK WELL-KNOWN MARK DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI SYSTEM ONLINE: PERLINDUNGAN DAN TANTANGAN (STUDI DI SMK ASSHODIQIYAH SEMARANG) Azami, Takwim; Prabowo, M. Shidqon; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.9971

Abstract

Pembelian barang melalui sistem online telah mencapai tingkat signifikan dan menjadi inti dari perdagangan modern. Dalam era digital ini, peran merek menjadi lebih esensial daripada sebelumnya dalam memengaruhi perilaku konsumen. Merek yang dikenal luas atau well-known mark memainkan peran sentral dalam membentuk preferensi pembeli. Artikel ini menjelaskan secara rinci kedudukan hukum merek well-known mark dalam pembelian barang melalui sistem online, dengan fokus pada perlindungan yang diberikan dan kompleksitas yang terlibat. Berbicara tentang transaksi bisnis secara online di Indonesia, pengaturannya dilakukan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pertumbuhan pesat praktik transaksi produk barang bermerek terkenal melalui sistem online, penting untuk memahami ketentuan hukum guna melindungi pemilik merek terkenal dan konsumen, terutama remaja siswa-siswi yang cenderung adaptif terhadap perubahan tren baru. Perlunya memahami ketentuan hukum tentang merek dan informasi teknologi yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan ini, pemilik merek terkenal dan konsumen dapat melindungi hak-hak mereka dalam transaksi bisnis online yang melibatkan merek terkenal.
Fenomena Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kota Semarang Adityo Putro Prakoso; Bahrul Fawaid
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar adalah usia remaja, yang seharusnya produktif dan merupakan aset bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Pada mulanya zat Narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis. Tiga faktor utama yang mempengaruhi apakah seseorang akan terlibat penyalahgunaan yaitu faktor predisposisi, faktor kontribusi, dan faktor pencetus. paling utama sebagai penentu remaja menyalahgunakan narkoba yaitu faktor ketersediaan, karena mudahnya atau tersedianya narkoba di pasar gelap menjadikan barang tersebut mudah didapatkan. Tak jarang ditemukan ketika hendak masuk ke dalam suatu organisasi tertentu dikalangan remaja disitu dilakukan beberapa tes.
Analisa Model dan Tipologi Kasus Korupsi Raskin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nurdin, Nazar; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i1.4490

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model dan tipologi penanganan kasus korupsi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada tahun 2012 dan 2013. Secara khusus, ada tiga contoh kasus yang disorot publik yang kala itu menjerat para kepala desa yaitu di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawacara kepada sejumlah informan. Semua data baik primer, sekunder, dan tambahan lainnya dikumpulkan, diolah lalu analisis data menjadi satu kesimpulan. Bantuan Raskin merupakan program pemerintah untuk menanggulangi ketahanan pangan warganya. Pada tahun tersebut, pemerintah menjual Rp 1.600 perkilo yang kemudian didistribusikan ke masyarakat miskin. Di sinilah para oknum kepala desa bermain dengan menaikkan harga jual, hingga menyunat jumlah beras yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima faktor yang menyebabkan para kepala desa terjerat kasus ini. Lima faktor ini adalah warisan pemerintahan sebelumnya, kebutuhan pribadi, pengalihan untuk acara adat, politik desa dan faktor administrasi
Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas) Wibisono, Muhammad Iqbal; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i2.6084

Abstract

Law No. 44 of 2008 concerning Pornography was officially ratified on October 30, 2008. The emergence of this law cannot be separated from public anxiety about pornography cases which are increasingly spreading and consumed by various groups. Ease of access to information either through electronic media or communication media seems to be a 'free space' for the public to enjoy pornographic information or displays. By using a normative approach, the study of the problem is carried out using the flow and workings of the first and third types of doctrinal law research from Terry Hutchinson, because they are in accordance with the research problem and the purpose of this paper. This study aims to analyze whether the prohibition of pornography in Law no. 44 of 2008 following the principles of legality? It can be seen that the principle of legality actually has the main goal of protecting the dignity of a person from the arbitrariness of the authorities in applying the law. In the matter of pornography, the regulation must be clear, so as not to cause noise in its implementation. Given the diversity that exists in Indonesia, the criteria for pornography can vary. Thus, the state through its law enforcement officers must pay attention to local cultural factors. For this reason, it is necessary to make legal rules that can provide an umbrella for this diversity so that it can be a guide for judges in particular to assess whether an act that is considered to violate the law is something that is not against the law.
Biovent Pada Rokok Sigaret Kretek Tangan Dari Perspektif Hukum HR, Mahmutarom; Ratnani, Rita Dwi; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i1.6516

Abstract

Perkembangan teknologi rokok terus berkembang, mulai sejak kemasan sendiri sampai penggunaan teknologi. Pro kontra penggunaan rokok tidak pernah berhenti. Rokok dikatakan makruh atau bahkan ada yang mengharamkan karena dianggap merusak kesehatan, tetapi juga yang mengatakan rokok sebagai teman mencari inspirasi dan sumber devisa negara yang terus mengalir tanpa henti. Berbagai teknologi rokok digunakan untuk mengurangi dampak negatif dengan memakai filter, bagi penikmat rokok filter mengurangi kenikmatan. Banyak yang masih menginginkan rokok kretek produk tangan, meskipun tampilan saat dirokok bagi sebagian orang dianggap jorok dan jauh dari estetika dengan ujung rokok yang basah karena air liur dicampur dengan serpihan tembakau. Di sinilah teknologi BIOVENT diharapkan dapat mengurangi kesan tidak baik sigaret kretek tangan (SKT). Penelitian menunjukkan, pemanfaatan BIOVENT tidak mengubah rasa dan kandungan SKT. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi kimia TPM, Nikotin, Water, Tar Coresta, Tar SNI, Puff Number, Eugenol, dan CO pada SKTO dan SKT-BIOVENT berbeda tidak nyata, namun komposisi kimia SKTO/ SKT-BIOVENT berbeda sangat nyata dengan SKTF-1. Validasi data dilakukan pada semua komposisi menggunakan SPSS dengan parameter Normalitas, uji One Sample dan uji Homogenitas dan menghasilkan bahwa BIOVENT tidak memberi pengaruh pada komposisi kimia yang terkandung di dalam SKTO. BIOVENT hanya mengubah penampilan menjadi menarik dan modern. Pada SKT-BIOVENT, kadar nikotin dan kandungan lain tidak berubah, tetapi hanya menjaga penampilan agar tampak elegan, bersih, tetapi tidak mengurangi kenikmatan standar Sigaret Kretek Tangan yang dituntut oleh perokoknya. BIOVENT merupakan inovasi baru yang dapat dikategorikan sebagai invensi yang dapat dipatenkan, karena BIOVENT di samping merupakan inovasi baru juga dapat diterapkan dalam dunia industri, khususnya pada rokok Sigaret Kretek Tangan.
Legal Protection for Consumers Against Food Products that are not Halal Certified Based on Law Number 33 of 2014 Widiono, Ribut; Prabowo, M. Shidqon; Fawaid, Bahrul
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.49601

Abstract

This study aims to analyze the legal protection provided to consumers against the circulation of food products that are not halal certified based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The certification process involves three main institutions: the Halal Product Assurance Organizing Agency as the organizing authority, the Halal Inspection Institute as the inspection and testing institution, and the Indonesian Ulema Council as the institution that issues fatwas on halal product certification. Legal protection for Muslim consumers is reflected in the principles of protection, responsibility, and transparency of information, which are strengthened by reporting mechanisms and the imposition of sanctions on violating business actors. This study uses a normative juridical approach with descriptive analysis of legal norms to examine the provisions, enforcement mechanisms, and implications of the Halal Product Assurance Law for consumer protection. The results show that although the Halal Product Assurance Law provides a strong legal basis, its implementation is still hampered by weak supervision, lack of socialization, and limited coordination between institutions. Therefore, it is necessary to strengthen Halal Product Assurance Organizing Agency, increase public awareness, and align halal policies with consumer protection regulations to ensure legal certainty and public trust.
Legal Reform for Gender Equality: The Role of State Institutions and Society in Protecting Domestic Violence Victims in Indonesia Andriko, Riko; Fawaid, Bahrul; Prakoso, Adityo Puro
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.49600

Abstract

Legal protection for victims of Domestic Violence (DV) in Indonesia is supported by Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and its implementing regulations, including Government Regulation Number 4 of 2006. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Law Number 23 of 2004 and the Law on Criminal Acts of Sexual Violence, identify legal and social barriers, and evaluate the role of state institutions and society in strengthening the victim protection system. The method used is normative juridical through literature review, legal doctrine, regulatory analysis, the National Commission on Violence Against Women's annual report, publications from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, and court decisions related to domestic violence. The results indicate that although regulations provide a clear legal framework and provide access to services for victims, their implementation is still hampered by weak inter-agency coordination, limited resources, low levels of understanding among officials, and social stigma. These findings underscore the need for an integrated approach between law, education, and society for more responsive, inclusive, and sustainable protection for victims of domestic violence.
Co-Authors Adityo Putro Prakoso Adityo Putro Prakoso Andriko, Riko Anto Kustanto Azami, Takwim Damayanti, Putri fajar ainun ridho HR, Mahmutarom Indriyanto, Indriyanto Manan, Ahmad Fikal Marsela, Dian Muchammad Shidqon Prabowo Muhammad Faizal Nazar Nurdin Prakoso, Adityo Puro Purwanto Purwanto Qurnia Fitriyatinur Rita Dwi Ratnani Rosyida, Rosyida Wibisono, Muhammad Iqbal Widiono, Ribut Yudhistira, Yustian Zulfa, Anni Hayatus