Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Legal Protection of Consumers in Online Business: A Criminal Law Perspective in Handling Fraud and Identity Theft Marsela, Dian; Yudhistira, Yustian; Fawaid, Bahrul
Research Horizon Vol. 4 No. 3 (2024): Research Horizon - June 2024
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.4.3.2024.263

Abstract

In the rapidly growing digital era, the phenomenon of fraud and identity theft in online business has become a significant challenge. In the face of this threat, legal protection of consumers plays an important role, especially in the context of a criminal law perspective. This research uses a qualitative approach with a literature study to explore these issues by taking into account the views of legal experts, government officials, consumer victims, and other stakeholders. Secondary data used included relevant laws, regulations, case studies, and academic literature. The results of this research discuss the complexities and challenges in criminal law enforcement related to fraud and identity theft in online businesses. The research emphasizes the importance of cross-sector collaboration and the development of best practices in enhancing consumer protection. The implications of these findings for law enforcement policy and practice are set out as recommendations for governments, law enforcement agencies, e-commerce companies and non-governmental organizations. This research provides an in-depth understanding of consumer protection issues in online business from a criminal law perspective and contributes to the overall improvement of the consumer protection system.
Analysis of Business Actors' Perceptions of Intellectual Property Legal Protection in Digital Business Fawaid, Bahrul; Manan, Ahmad Fikal; Indriyanto, Indriyanto
Research Horizon Vol. 4 No. 5 (2024): Research Horizon - October 2024
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing problem of copyright and patent infringement in digital business has become a serious concern in recent years. This research explores the perceptions of digital business actors in Indonesia regarding the legal protection of intellectual property, particularly through criminal law enforcement against copyright and patent violations. In rapidly developing digital businesses, intellectual property such as copyrights and patents have become crucial assets for companies to maintain their competitive advantage. However, copyright and patent infringement in digital business presents serious challenges, especially with increasing technological advances and internet penetration. This research uses qualitative methods that focus on an in-depth analysis of the perceptions of digital business actors in Indonesia regarding criminal law enforcement on copyright and patent violations. Data collection was carried out through interviews with digital business actors using a semi-structured interview guide. Data analysis was carried out using thematic analysis. The research results show that digital business actors have a high awareness of the importance of IPR protection, but they still face big challenges related to protection that is not yet effective and often does not provide an adequate deterrent effect against copyright and patent infringement.
Perkembangan Pidana Denda Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Akibat Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Fawaid, bahrul
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5124

Abstract

AbstrakPidana denda merupakan pidana pokok yang ditunjukan pada harta kekayaan atau harta benda dari seorang pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan mendasar pidana denda berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru, yaitu bagaimana perkembangan pidana denda dalam sistem hukum di Indonesia, dan selanjutnya penelitan ini juga ingin mengetahui bagaimana upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah, pertama, pidana denda dalam KUHP lama dan KUHP baru memiliki perbedaan dalam pengaturannya yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, pada KUHP lama, jumlah pidana denda dimasukan ke dalam rumusan pasal, sedangkan pada KUHP baru, jumlah pidana denda tidak dirumuskan ke dalam pasal-pasal tetapi dirumuskan ke dalam kategori Pasal 79. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, konsep denda dan pemulihan kerugian memiliki relevansi. Pemulihan kerugian dapat dilakukan melalui upaya-upaya restitusi dan rekonsiliasi. Pendekatan hukum Islam terhadap denda dan pemulihan kerugian bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.
Pengaturan Pidana Denda Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam fawaid, bahrul; prakoso, adityo putro
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10010

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan meltodel pelnellitialn hukum normaltif-komparatif, yakni antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pengaturan perundangan mengenai pidana denda di Indonesia dan irisannya dalam hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan mengenai pidana denda akibat tindak pidana di Indonesia, yakni KUHP lama dan Undang-Undang RI no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan dalam hukum Islam beberapa kitab yang akan menjadi rujukan adalah kitab-kitab klasik seperti Sunan Ibn Majah, Magashid al Syari'at al Islamiyyat wa 'Alagatuhaa bi al I Adillati al Syari'ati, at Tasyr’ al Jina’y al Islamy, Fiqh Sunnah, dsb. Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada irisan kuat antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pidana denda, yakni pemberdayaan pelaku, penggantian kerugian yang dialami korban, dan sebagai penjeraan sekaligus pencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE ) DISAAT PANDEMI DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Azami, Takwim; Kustanto, Anto; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7486

Abstract

Didalam kontrak terdapat asas dimana asas kebebasan berkontrak ini sendiri adalah suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian, menentukan isi, menentukan subjek, serta cara melaksanakan perjanjian itu sendiri. Hal tersebut menjadi sangat  penting untuk melaksanakan asas ini di masa pandemi dimana  perlindungan kontrak perdagangan sangat dipertanyakan karena pihak-pihak yang terikat tidak melakukan tatap muka sangat mempengaruhi perekonmian hampir seluruh Negara untuk mendapatkan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan  persoalan  ini  dalam perspektif hukum perdata khusunya tentang system pelaksanaan transasksi jual beli elektronik dampak Covid-19 terhadap penjualan e-commerce. No 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen. Pemanfaatan media elektronik khususnya internet tanpa agunan keamanan maka para pelaku usaha akan enggan untuk memanfaatkan, hal yang perlu mendapatkan perhatian persoalan domisili perusahaan sehingga Jika ada sengketa aturan bisa diketahui menggunakan absolut kedudukan hukum dari perusahaan yang memberikan produknya melalui media elektronik. Penetapan hukum  tentang perlindungan konsumen sendiri telah diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1999 terhadap transaksi jual beli pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah siapa saja yang memakai barang atau jasa baru yang dikelola oleh masyarakat baik secara virtual maupun media Internet, dalam pasal tersebut konsumen dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu konsumen akhir dan konsumen setara.
KEDUDUKAN HUKUM MEREK WELL-KNOWN MARK DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI SYSTEM ONLINE: PERLINDUNGAN DAN TANTANGAN (STUDI DI SMK ASSHODIQIYAH SEMARANG) Azami, Takwim; Prabowo, M. Shidqon; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.9971

Abstract

Pembelian barang melalui sistem online telah mencapai tingkat signifikan dan menjadi inti dari perdagangan modern. Dalam era digital ini, peran merek menjadi lebih esensial daripada sebelumnya dalam memengaruhi perilaku konsumen. Merek yang dikenal luas atau well-known mark memainkan peran sentral dalam membentuk preferensi pembeli. Artikel ini menjelaskan secara rinci kedudukan hukum merek well-known mark dalam pembelian barang melalui sistem online, dengan fokus pada perlindungan yang diberikan dan kompleksitas yang terlibat. Berbicara tentang transaksi bisnis secara online di Indonesia, pengaturannya dilakukan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pertumbuhan pesat praktik transaksi produk barang bermerek terkenal melalui sistem online, penting untuk memahami ketentuan hukum guna melindungi pemilik merek terkenal dan konsumen, terutama remaja siswa-siswi yang cenderung adaptif terhadap perubahan tren baru. Perlunya memahami ketentuan hukum tentang merek dan informasi teknologi yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan ini, pemilik merek terkenal dan konsumen dapat melindungi hak-hak mereka dalam transaksi bisnis online yang melibatkan merek terkenal.
Fenomena Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kota Semarang prakoso, adityo putro; fawaid, bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.10034

Abstract

Korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar adalah usia remaja, yang seharusnya produktif dan merupakan aset bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Pada mulanya zat Narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis. Tiga faktor utama yang mempengaruhi apakah seseorang akan terlibat penyalahgunaan yaitu faktor predisposisi, faktor kontribusi, dan faktor pencetus. paling utama sebagai penentu remaja menyalahgunakan narkoba yaitu faktor ketersediaan, karena mudahnya atau tersedianya narkoba di pasar gelap menjadikan barang tersebut mudah didapatkan. Tak jarang ditemukan ketika hendak masuk ke dalam suatu organisasi tertentu dikalangan remaja disitu dilakukan beberapa tes.
Fenomena Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kota Semarang Adityo Putro Prakoso; Bahrul Fawaid
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar adalah usia remaja, yang seharusnya produktif dan merupakan aset bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Pada mulanya zat Narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis. Tiga faktor utama yang mempengaruhi apakah seseorang akan terlibat penyalahgunaan yaitu faktor predisposisi, faktor kontribusi, dan faktor pencetus. paling utama sebagai penentu remaja menyalahgunakan narkoba yaitu faktor ketersediaan, karena mudahnya atau tersedianya narkoba di pasar gelap menjadikan barang tersebut mudah didapatkan. Tak jarang ditemukan ketika hendak masuk ke dalam suatu organisasi tertentu dikalangan remaja disitu dilakukan beberapa tes.
Digital Optimization of Productive Waqf Management for the Economic Empowerment of the Ummah: A Case Study in Semarang City Fawaid, Bahrul; Subchan Mauludin, Mochamad
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6473

Abstract

Waqf plays a significant role in social and economic development, particularly in Muslim-majority countries like Indonesia. However, its utilization remains limited to traditional sectors such as places of worship and education, while its potential for economic activities remains underdeveloped. This study aims to explore the management of productive waqf in Semarang City through Islamic financing and digitalization approaches. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach, analyzing waqf regulations and the implementation of digitalization. The results show that out of 2,175 waqf land plots in Semarang, the majority are not yet managed productively. Islamic financing models such as ijarah, musyarakah, and cash waqf can be applied to optimize waqf utilization. Additionally, digitalization facilitates collaboration between waqif, nazhir, and investors, enhancing transparency and management efficiency. In conclusion, with Islamic financing models and digitalization, the potential of productive waqf in Semarang City can be optimized, providing a positive impact on societal welfare and economic empowerment.