Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.544
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial budaya PERSPEKTIF Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Kewarganegaraan Brilliant International Journal of Management and Tourism (BIJMT) Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Akuntan Publik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Cidea Journal Jurnal Dikmas Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Brilliant International Journal of Management and Tourism
Evi Satispi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Negotiating Merariq: Cultural Continuity and State Efforts to Prevent Child Marriage in East Lombok Apriansyah, Joli; Evi Satispi; Taewoo Park; Muhammad Sahrul; Bariyah, Oneng Nurul
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 27 No 2 (2025): December
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jantro.v27.n2.p309-316.2025

Abstract

This study examines the role of the East Lombok government and Muhammadiyah in addressing child marriage within the Sasak community, with particular attention to the culturally embedded practice of Merariq. Conducted over two months of fieldwork between January and February 2025, the research employed a qualitative design that combined document analysis, participatory observation, and in-depth interviews with ten local community members, two religious leaders, and five government officials. Data were analyzed using an iterative coding process beginning with open coding to identify emergent patterns, followed by focused coding aligned with Bourdieu’s framework supplemented by theoretical triangulation to enhance analytical rigor. The findings indicate that although legal frameworks have been formally implemented, their effectiveness is hindered by entrenched cultural norms, economic pressures, and the coexistence of overlapping legal systems. In contrast, Muhammadiyah’s initiatives, particularly its reinterpretation of Islamic values and its community-based family-strengthening programs, have demonstrated greater cultural resonance and have offered practical alternatives to early marriage. These insights underscore the necessity for culturally sensitive and multi-institutional approaches that effectively integrate statutory enforcement, religious authority, and community engagement. The study contributes to broader discussions on child marriage prevention by illustrating how tradition, law, and religion interact within pluralistic societies, and by providing actionable pathways for local institutions to reduce child marriage while honoring cultural heritage.
Kinerja Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Imania Fathu Zahra; Evi Satispi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The faction secretariat plays a strategic role in supporting the effective implementation of legislative functions in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). This study aims to analyze the performance of the Secretariat of the National Mandate Party (PAN) Faction of the DPR RI as a legislative support organization that carries out administrative and technical functions for faction members. The study employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving leaders and staff of the faction secretariat who are directly engaged in daily work activities. Data analysis was conducted qualitatively through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the performance of the PAN Faction Secretariat of the DPR RI is generally satisfactory, although it faces a high workload and the dynamic nature of frequently changing faction agendas. Work quality, timeliness, initiative, competence, and communication are interrelated in supporting the effectiveness of secretariat operations. Initiative and internal communication are key factors in maintaining smooth administrative services amid limitations in human resources. This study emphasizes the importance of sustainable performance management of legislative support organizations to optimally support the implementation of legislative functions.   Keywords: Organizational Performance, Faction Secretariat, DPR RI, Public Administration   Abstrak Sekretariat fraksi memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI sebagai organisasi pendukung legislatif yang menjalankan fungsi administratif dan teknis bagi anggota fraksi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pimpinan serta pegawai sekretariat fraksi yang terlibat langsung dalam aktivitas kerja sehari-hari. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Fraksi PAN DPR RI secara umum berjalan cukup baik, meskipun dihadapkan pada beban kerja yang tinggi dan dinamika agenda fraksi yang berubah-ubah. Kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi saling berkaitan dalam mendukung efektivitas kerja sekretariat. Inisiatif dan komunikasi internal menjadi faktor penting yang membantu menjaga kelancaran pelayanan administratif di tengah keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan kinerja organisasi pendukung legislatif secara berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi secara optimal.   Kata kunci: Kinerja Organisasi, Sekretariat Fraksi, DPR RI, Administrasi Publik
Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Presiden Prabowo di DKI JAKARTA Erlin Lawata; Nabila Myke Fitriya; Azkalia Dewi Anggraeni; Daffa Fauzan Syuhada; Athallah Bintang Ramadhan; Evi Satispi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3328

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan efisiensi anggaran pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta implementasinya di Provinsi DKI Jakarta. Melalui metode studi literatur dan pendekatan systematic literature review (SLR), penelitian mengkaji kebijakan efisiensi dari perspektif tahapan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi anggaran didorong oleh tekanan fiskal nasional, meningkatnya beban subsidi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan prioritas. Pemerintah pusat merespons melalui penerbitan Inpres tentang efisiensi belanja yang kemudian diterjemahkan oleh DKI Jakarta dalam bentuk pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, serta pergeseran alokasi menuju sektor prioritas. Meskipun terdapat indikasi peningkatan disiplin belanja dan pengendalian kegiatan non-produktif, efektivitas implementasi belum optimal karena beberapa kendala seperti tingginya SiLPA, tantangan koordinasi OPD, serta kebutuhan layanan publik di kota metropolitan. Dengan evaluasi yang lebih ketat dan peningkatan tata kelola, kebijakan efisiensi berpotensi memperkuat kinerja fiskal daerah secara berkelanjutan.
Kebijakan Pemblokiran Kartu ATM Rekening Dormant di Indonesia: (Analisis Implementasi dan Efisiensi) Farrel Putra Ramadhan; Nida An’hovia; Cahya Nur Rohmah; Siti Iffa Kamila; Destra Yogi Arifin; Evi Satispi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakan pemblokiran kartu ATM pada rekening yang tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik melalui studi pustaka terhadap artikel-artikel ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil menurunkan risiko penipuan, meningkatkan kualitas dana pihak ketiga, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, dalam implementasinya kebijakan ini masih kurang efektif karena rendahnya literasi keuangan nasabah. Selain itu, prosedur reaktivasi yang dilakukan pihak bank cukup rumit, minimnya pemanfaatan teknologi digital, pengawasan internal yang belum optimal, serta kecenderungan perbankan syariah yang masih berorientasi pada profit sehingga kurang selaras dengan tujuan perlindungan harta dan pemberdayaan masyarakat menurut maqasid syariah. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi kebijakan berada pada tingkat sedang dan masih banyak hambatan yang menjadi penyebab kebijakan ini belum mencapai titik optimal, maka dapat dilakukan lima langkah perbaikan, yaitu penguatan edukasi kepada nasabah dan pemasaran digital, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pemantauan secara langsung, penyederhanaan mekanisme reaktivasi, pemberian kelonggaran periode tidak aktif bagi kelompok rentan, serta peningkatan koordinasi para stakeholder seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Co-Authors Abdul Rahman Abdur Rahim Agus Suradika Aldira Lindawati Andi Hermansyah Apriansyah, Joli Arih Setyaningrum Athallah Bintang Ramadhan Azhari Azis Samudra Azhari Aziz Samudra Azkalia Dewi Anggraeni Cahya Nur Rohmah Daffa Fauzan Syuhada Dalila Afif Destra Yogi Arifin Desy Ilmiawati Dewi Kartika Sari Diaz Tarakarti Gusman Dini Gandini Purbaningrum Dita Rahmaditiani Junaidi Erika Nur Khasanah Erlin Lawata Fajri Hidayatullah Farah Shafira Firmanto Farrel Putra Ramadhan Holiseh Holiseh Imania Fathu Zahra Izzatusholekha Khaerul Umam Noer Khaerul Umam Noer Mawar Mawar Mawar Mawar, Mawar Muhammad Kadarisman Muhammad Sahrul N. Oneng Nurul Bariyah Nabila Myke Fitriya Nida An’hovia Retnowati WD Tuti Risya Amalia Setiadin Shafira Azahra Siti Iffa Kamila Taewoo Park Tia Ristiawati Tria Patrianti Zainal Muksin