Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.453
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Muadalah BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Matan: Journal of Islam and Muslim Society Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ekonomika dan Bisnis Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Journal Economic Insights Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi Journal Economic Excellence Ibnu Sina El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Abdimas Ekonomi Terapan Jurnal Ekonomika dan Bisnis Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Sulaiman Kurdi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis HAM Terhadap Mekanisme Perlindungan Pihak Ketiga Dalam RUU Perampasan Aset Sulaiman Kurdi; Jam'ul Ihsan Bambang; Ahmad Rizkhan Nurullah
El-Dusturie Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v4i2.12166

Abstract

Abstract: The Draft Bill on Asset Forfeiture as an instrument to combat corruption and economic crimes raises new problems when linked to human rights (HR). One of the main issues is the weak protection for third parties who are not directly involved in the criminal act but are potentially harmed by the asset forfeiture mechanism. To date, there is no specific legislation that comprehensively regulates the protection of third parties in court proceedings under the Draft Bill on Asset Forfeiture. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, focusing on the rights of third parties that are often neglected, including potential violations of the rights to property, justice, and legal certainty. As emphasized in Law No. 39 of 1999 on Human Rights, third parties should be guaranteed human rights protection encompassing the right to property, legal certainty, and fair treatment before the law. However, the provisions in the Draft Bill on Asset Forfeiture are not fully aligned with these principles. The mechanisms of objection and opposition available to third parties remain limited and tend to be procedural, as third parties are still burdened with proving the legality of their ownership, while compensation is restricted to the value of the seized assets. Therefore, this study highlights the urgency of strengthening third-party protection norms from a human rights perspective, so that asset forfeiture instruments are not only effective in combating crimes but also consistent with the rule of law and substantive justice.   Keywords: Human Rights; Third-Party Protection; Asset Forfeiture Bill; Legal Certainty; Rule of Law   Abstrak:RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi menimbulkan problematika baru ketika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM). Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana, namun berpotensi dirugikan oleh mekanisme perampasan aset. Hingga kini belum terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan pihak ketiga dalam persidangan pada Draft RUU Perampasan Aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan fokus pada kajian hak-hak pihak ketiga yang sering terabaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999, seharusnya pihak ketiga tetap memperoleh perlindungan hak asasi yang meliputi hak atas kepemilikan, kepastian hukum, dan perlindungan yang adil di depan hukum. Namun, kondisi yang ditemukan dalam Draft RUU Perampasan Aset belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Mekanisme keberatan dan perlawanan yang diberikan kepada pihak ketiga masih terbatas dan cenderung prosedural, di mana pihak ketiga tetap dibebani pembuktian bahwa aset yang disita merupakan miliknya yang sah, sementara ganti kerugian dibatasi pada nilai aset. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan penguatan norma perlindungan pihak ketiga dalam perspektif HAM,agar instrumen perampasan aset tidak hanya efektif sebagai sarana pemberantasan kejahatan, tetapi juga sejalan dengan keadilan substantif. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Perlindungan Pihak Ketiga; RUU Perampasan Aset; Kepastian Hukum; Negara Hukum
Manajemen pengembangan bank sampah  ‘berkah candi’ kelurahan candiroto kecamatan kendal Kabupaten Kendal Sulaiman Kurdi; Umi Hani; Novita Triyatun
Jurnal AbdiMas Ekonomi Terapan Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL ABDIMAS EKONOMI TERAPAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/b9dj9e83

Abstract

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk membantu Bank Sampah ‘Berkah Candi’ dalam mengubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama dalam memilah sampah organik dan anorganik langsung dari rumah tangga. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengelola bank sampah dalam administrasi, pencatatan nasabah, manajemen penjualan, dan teknik operasional agar lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga mengedukasi warga tentang nilai ekonomis sampah yang dikelola dengan benar, yang dapat meningkatkan pendapatan tambahan bagi ibu rumah tangga. Dengan menerapkan prinsip daur ulang dan guna ulang, diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan pengurus, pengelola, dan warga langsung dalam perencanaan hingga evaluasi. Tahapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan (penyuluhan dan pelatihan), pendampingan, dan keberlanjutan dengan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi warga, kemampuan pengelola dalam manajemen, pengurangan sampah ke TPA, serta dampak ekonomi positif bagi warga melalui penjualan sampah.Hasil kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa program ini mendapatkan respon yang positif dari mitra  dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi warga. Adanya peningkatan kemampuan pengurus/pengelola dalam hal manajemen. Menghasilkan pengembangan infrastruktur dan operasional dengan tersusunnya struktur organisasi bank sampah yang lebih jelas dan adanya SOP (Standard Operating Procedure) yang lebih baik dalam operasional harian.
Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Kerangka Politik Hukum Nasional Alamudi, Ichwan Ahnaz; Kurdi, Sulaiman; Hasan, Ahmadi
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 1 (2024): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v7i1.17060

Abstract

Ekonomi Syariah berkembang seiring tuntutan masyarakat muslim yang menginginkan sebuah perekonomian yang bersaing dengan ekonomi ribawi yang bermuara kepada kapitalisme. Tentu perjuangan ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Perjuangan politis, sosiologis, huokum, juga mewarnai terbitnya regulasi yang perbankan syariah di Indonesia. Dengan system negara yang tidak Islam, tentu menyulitkan perbankan syariah untuk melakukan transaksi muamalah perbankan syariah menurut kaidah fikih muamalah yang tertulis di kitab-kitab fikih Islam. Produk perbankan syariah yang “dipaksa” harus menyerupai produk perbankan konvensional tentu berpengaruh terhadap konsep teori akad dalam fikih klasik. Di sini peran fatwa DSN-MUI untuk menentukan hukumnya. Fatwa DSN-MUI ini akan menjadi hukum positif apabila diadopsi dalam regulasi yang disahkan menurut UU, seperti diadopsi sebagai pendapat hakim dalam putusannya, atau diadopsi dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan lain-lain. Fatwa DSN-MUI sangat berperan dalam perkembangan ekonomi syariah.
Co-Authors Abda Abda adminjamet, adminjamet Afif, Muhammad Wildan Ageng Presetyo Ahmad Rizkhan Nurullah Ahmadi Hasan Alamudi, Ichwan Ahnaz Alfikri Anwar Hafidzi Bunga Lestari Fathurrahman Azhari Hagis Adetiana Hani, Umi Indradewa, Rhian Jam'ul Ihsan Bambang M. Nadhif Ardiaputra Mufti Wardani Muhammad Fahmi Nurani Muhammad Fauzi Muhammad Fauzi, Muhammad Torieq Abdillah Najwa Salya Rahmadina Noor Syifa Humairoh Novita Triyatun Nur Nazefa Adela Nurkholik Nurwijayanti Rina Andriani Saefudin Saefudin . Sembiring, Rinawati Siti Kholisoh Tasyaa Syadini Maharani Umi Hani Zainal Muttaqien