Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

The Determinant of Policy Termination Post-Leadership Succession in Indonesia Context Iswahyudi, Fajar; Hadna, Agus Heruanto; Darwin, Muhadjir; Kutanegara, Pande Made
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 6, No 2 (2021): In progress (August 2021)
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v6i2.31154

Abstract

Theoretically, termination of policy is due to policy effectiveness. However, in leadership succession, there is a responsibility to acknowledge voters' preferences. Thus, post-leadership succession policy termination can be caused by the policies' effectiveness and voters' policy preferences. This research tries to explain how policy effectiveness and voter preferences become determinants of post-leadership succession policy termination. The analysis was carried out using the multi-stream framework (MSF) developed by Kingdon. The case study chosen was the termination of the River Concretization Policy (RCP) in Jakarta, Indonesia. The research method used is qualitative. This research finds that RCP termination's determinants are effectivity of the program and voter policy preference. This research reaffirms the importance of policy effectiveness and voter policy preference as a foundation for policy termination in post-leadership succession. 
The Determinant of Policy Termination Post-Leadership Succession in Indonesia Context Iswahyudi, Fajar; Hadna, Agus Heruanto; Darwin, Muhadjir; Kutanegara, Pande Made
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 6, No 2 (2021): Politics and Public Services
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v6i2.31154

Abstract

Theoretically, termination of policy is due to policy effectiveness. However, in leadership succession, there is a responsibility to acknowledge voters' preferences. Thus, post-leadership succession policy termination can be caused by the policies' effectiveness and voters' policy preferences. This research tries to explain how policy effectiveness and voter preferences become determinants of post-leadership succession policy termination. The analysis was carried out using the multi-stream framework (MSF) developed by Kingdon. The case study chosen was the termination of the River Concretization Policy (RCP) in Jakarta, Indonesia. The research method used is qualitative. This research finds that RCP termination's determinants are effectivity of the program and voter policy preference. This research reaffirms the importance of policy effectiveness and voter policy preference as a foundation for policy termination in post-leadership succession. 
Manifestasi Folklor Roro Anteng: Signifikansi Peran Perempuan dalam Kehidupan Masyarakat Tengger Ramiyati, Asmi; Nisa, Feri Choirun; Jakti, Swa Sekar; Kutanegara, Pande Made
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v11i1.39093

Abstract

Kesetaraan gender menjadi isu yang hangat diperbincangkan masyarakat Indonesia. Salah satu potret kesetaraan gender di Indonesia dapat dilihat dari masyarakat Tengger. Sebagai masyarakat yang berpegang teguh pada budaya dan tradisi leluhurnya, kearifan lokal berupa folklor dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Tengger. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang pengaruh folklor Roro Anteng terhadap peran perempuan Tengger dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dinamika keagamaan dan tradisi, serta pembagian tugas dalam lingkup rumah tangga dan dunia pekerjaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat Tengger di Desa Ngadas dan Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kesetaraan gender dan perubahan sosial. Ditemukan bahwa masyarakat Tengger di Desa Ngadas dan Desa Sapikerep memercayai folklor Roro Anteng, sebagian besar merasakan pengaruhnya dan menerapkan nilai-nilainya dalam keseharian. Perempuan menjadi tonggak kehidupan masyarakat Tengger karena berperan penting baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial (tradisi dan keagamaan). Berkaitan dengan dunia pekerjaan, tidak terdapat diskriminasi perempuan dalam hal beban tugas dan upah. Dalam kehidupan rumah tangga, sebagian masyarakat Tengger sudah berhasil menerapkan konsep kesetaraan gender. Dengan menerapkan ajaran Roro Anteng dan Joko Seger, laki-laki dan perempuan hidup berdampingan dengan harmoni tanpa memandang suatu gender lebih tinggi. Dengan kata lain, kesetaraan gender diimplementasikan dengan sikap saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui pembagian kerja.
ANALISIS MODEL PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT La Ode Aris; Heddy Shri Ahimsa Putra; Pande Made Kutanegara
ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Vol 11 No 1 (2022): Volume 11, Nomor 1, Februari 2022
Publisher : Laboratorium Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/etnoreflika.v11i1.1523

Abstract

Community-based tourism (CBT) is one of the management models adopted by the Wakatobi Regency government in managing tourism. This paper examines the management of community-based tourism in Wangi-Wangi Island, Wakatobi Regency from 2006 to 2019 Data were obtained from various literatures by conducting literature studies and from field observations and interviews with the community. Meanwhile, the data analysis technique used was a qualitative data analysis with CBT perspective. The results of this study indicate that the CBT model is carried out in two types: (1) tourism management is carried out by landowners in which local community is not directly involved in the management of object; (2) tourism management is carried out by the government, in which the local community is directly involved in managing the tourist objects. The supervision of CBT model management is carried out by the government along with the community involved in tourist objects. The local community can feel directly the benefit of CBT model, either directly or indirectly involved.
Kontekstualisasi Adopsi Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Korea Selatan Fajar Iswahyudi; Muhadjir Darwin; Agus Heruanto Hadna; Pande Made Kutanegara
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.682

Abstract

South Korea is one of the countries that has successfully controlled Covid-19. The successes obtained by implementing policies, namely: tests, tracking, treatment, and social distancing. This success invited other countries to adopt policies. Policy adoption needs to be done by considering the policy context through three perspectives, namely rationality, organizational, and political. This research will reveal the context of South Korean policy from each perspective. The research method used to discuss the topic is document analysis. From a rationality perspective, the South Korean Government's policy has potent correlation both theoretically and empirically in controlling Covid-19. From an organizational perspective, the determination of South Korean government policy is limited by the rules apply in the organization. From a political perspective, the determination of the policy of the South Korean Government is limited by political pressure on policy makers. This condition is the reason the South Korean Government tends chooses policies for conducting tests, tracking, maintaining, and social distancing over other policies to control Covid-19. Although other policies have a better ability to control Covid-19, those who wish to adopt the policy of the South Korean Government can seek and take advantage of other policy alternatives. Especially, not experiencing organizational and political boundaries as happened in South Korea. Keywords: Covid-19, South Korea Government, Policy, Control Abstrak Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan Covid-19. Keberhasilan tersebut diperoleh dengan melaksanakan empat kebijakan, yaitu: pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik. Keberhasilan ini mengundang negara lain untuk melakukan adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks kebijakan melalui tiga perspektif, yaitu rasionalitas, organisasional, dan politik. Penelitian ini akan mengungkap konteks kebijakan Korea Selatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah analisis dokumen. Dari perspektif rasionalitas, kebijakan Pemerintah Korea Selatan tersebut memiliki korelasi yang kuat, baik secara teoritis maupun empiris dalam mengendalikan Covid-19. Dari perspektif organisasional, penentuan kebijakan pemerintah Korea Selatan dibatasi oleh aturan yang berlaku dalam organisasi. Dari perspektif politik, penentuan kebijakan Pemerintah Korea Selatan dibatasi oleh adanya tekanan politik kepada pembuat kebijakan. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa Pemerintah Korea Selatan cenderung memilih kebijakan untuk pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik dibandingkan kebijakan lain guna mengendalikan Covid-19. Walaupun kebijakan lain tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan Covid-19. Untuk itu bagi para pihak yang ingin mengadopsi kebijakan Pemerintah Korea Selatan dapat mencari dan memanfaatkan alternatif kebijakan lain. Khususnya ketika tidak mengalami batasan organisasional dan politik seperti yang terjadi di Korea Selatan. Kata Kunci: Covid-19, Korea Selatan, Kebijakan, Pengendalian
DAMPAK INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA DI UBUD BALI Ida Bagoes Mantra; Pande Made Kutanegara
Populasi Vol 1, No 2 (1990): Desember
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.059 KB) | DOI: 10.22146/jp.10779

Abstract

Sesuai dengan naskah aslinya, tulisan belum dilengkapi dengan abstraksi.
PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA DI DAERAH TRANSMIGRASI DI SULAWESI TENGGARA Tukiran Tukiran; Pande Made Kutanegara
Populasi Vol 7, No 1 (1996): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.724 KB) | DOI: 10.22146/jp.11491

Abstract

The improvement of health facilities has been a major priority of the government policy. It is related to the effort of controlling population growth by reducing fertility and mortality rate. In line with this, one issue is worthwhile to question: whether or not those facilities productively utilized by the local people. This research was conducted in Lambuya subdistrict, Kendari, Southeast Sulawesi, the area which is considered to be successful in the implementation of the family planning program. The utilization of health and family planning services, from the aspect of age, education, and resident of clients is quite satisfactory. Based on these three aspects, it is not surprising if they can rely on health andfamily planningproviders. Besides the health workers at the primary health care, there are 91 traditional healers who take over health problems. The awareness of the local people to revisit the primary health care after an initial treatment is more of a causative effect of the initiative of health providers, than the desire of the clients themselves. Effort on enlightenment by improving quality of information to the people is influential in making people utilized the services available at the primary health care.
PERAN DAN MAKNA SUMBANGAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN JAWA Pande Made Kutanegara
Populasi Vol 13, No 2 (2002): Desember
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.115 KB) | DOI: 10.22146/jp.11827

Abstract

Every society collectively develops a certain system or institution which can be used to solve various problems in their life. The rural Javanese society has developed an activity to assist one another, either in the form of service, goods or money. This kind of activity is a social security system that is very important to them. This activity holds two meanings. First, it is a tool to reduce the burden of others, and the second is it creates and enhances the social solidarity of the group. In this context, helping one another has changed the feeling of insecurity to security among group of people. During a social, economic, and cultural transformation process in the Javanese rural areas, it turns out that this model of assisting one another is not always successful. On the contrary, it has created the feeling of insecurity among groups in society, especially the poor.
INDONESIAN BUREAUCRATIC CULTURE: The Ambiquity Between Pangreh Praja and Civil Servant Pande Made Kutanegara
Populasi Vol 17, No 2 (2006): Desember
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.287 KB) | DOI: 10.22146/jp.12045

Abstract

Berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat belum menampakkan hasil yang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan. Fenomena ini dapat ditemui hampir dalam semua instansi pemberi layanan kepada masyarakat luas. Perubahan paradigma birokrasi dari pangreh praja dan pamong praja menuju civil servant (pelayan masyarakat) masih sulit diaplikasikan oleh birokrat. Fenomena ini muncul karena masyarakat kita gagal memahami dan menghadapi proses transformasi dunia yang begitu cepat. Proses transformasi sering kali hanya dilihat dalam konteks perubahan yang berbentuk fisik (material culure). Padahal sebenarnya transformasi ada dalam tiga level, yakni dalam tataran materi, perilaku, dan sistem nilai budaya. Sayangnya, transformasi dalam tataran nilai atau kultur sering kali diabaikan karena dianggap tidak penting, padahal berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat kita sebenarnya bersumber pada persoalan budaya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan-persoalan kultural sehingga tidak menjadi batu sandungan, bahkan dapat menggagalkan proses modernisasi di Indonesia.
MENDORONG PROGRAM KEMISKINAN DAN RASKIN BERBASIS LOKAL Pande Made Kutanegara; Endang Ediastuti; Sri Purwatiningsih
Populasi Vol 18, No 2 (2007): Desember
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.17 KB) | DOI: 10.22146/jp.12096

Abstract

In order to recover from the economy crisis, the government has launced a program namely raskin (beras miskin/rice for poor). This program was addressed to only poor people with criteria set by BPS. Since this program has caused public jeolousy, the criteria for the recepients of raskin then has changed so the term bagita/bagi rata/equally shared came up. All people, whether they were poor or not, then entitled to raskin in various amount every month. This paper will describe in detail the share of raskin and the changing in the criteria based on the research in Kulon Progo Regency and Cilacap Regency.