Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.142
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Journal of Indonesian Legal Studies PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam MAQASIDI El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara I-PHILANTHROPY: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Al-Mudharabah
Azka Amalia Jihad
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Al-Mudharabah

 1 
ISTEM PENYITAAN OBJEK PROPERTI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH Azka Amalia Jihad; Maulidar M. Jakfar
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.822

Abstract

PERJANJIAN KERJASAMA PADA PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DAN SISTEM BAGI TANAH DALAM PERSPEKTIF AKAD MUGHARASAH Jamhuri; Azka Amalia Jihad; Amalia Safitri
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1294

Abstract

SIAPKAH LEMBAGA KEUANGAN DI PROVINSI ACEH MENYONGSONG PERMBERLAKUAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH? Azka Amalia Jihad
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga keuangan dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan bingkai syariat Islam. Qanun LKS ini telah diundangkan pada Tanggal 4 Januari 2019. Maksimal tiga tahun setelah diundangkan Qanun LKS tersebut, maka semua Lembaga Keuangan di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menandakan bahwa pada Tanggal 4 Januari 2022, semua Lembaga Keuangan di Aceh sudah menjadi Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji tentang kondisi Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh, peluang dan tantangan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, dan kesiapan Lembaga Keuangan di Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah. hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan di Aceh memiliki peluang dan tantangan dalam menyiapkan diri untuk menyambut berlakunya Qanun LKS ini. Lembaga Keuangan di Aceh dapat disimpulkan telah bergerak dengan baik dan siap menyongsong berlakunya Qanun LKS. Hal ini ditandai dengan telah dikonversikannya beberapa bank konvensional yang berada di Provinsi Aceh, diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).
ANALISIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOTOR PADA PT FIF SYARIAH CABANG BANDA ACEH PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS NOMOR 11 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF AKAD BA’I MURABAHAH Muhammad Kalkausar; Husni Mubarrak; Azka Amalia Jihad
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akad ba’i murabahah merupakan salah satu akad transaksi dalam jual beli yang dilakukan dalam bentuk hutang piutang seperti contoh pada pembiayaan. PT FIF Syariah cabang Banda Aceh ialah salah satu lembaga keuangan non bank yang memberi pelayanan pembiayaan kepada masyarakat khusus pada produk AHM. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah satu peraturan yang menetapkan bagaimana praktik dalam transaksi muamalah yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana Penerapan Diktum-diktum perjanjian pembiyaan pembelian motor secara non tunai pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018? Dan Bagaimana tinjauan akad ba’i murabahah terhadap klausula dan diktum perjanjian pembiayaan pembelian motor pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi kontrak. Hasil penelitian dari analisa kontrak perjanjian pembiayaan pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan diktum perjanjian yang telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Qanun LKS, pada penerapannya pihak manajemen PT FIF Syariah mengutamakan kesepakatan dari pada pihak konsumen sebelum melanjutkan kontrak. Klausula dan diktum perjanjian yang telah dimuat dalam kontrak perjanjian pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh ini juga telah memenuhi syarat sah jual beli dalam bentuk akad ba’i murabahah, didalamnya meliputi subyek hukum, keterangan objek yang jelas, transparansi harga dan perolehan margin keuntungan, biaya-biaya, penetapan denda dan pemberi kuasa atas jaminan fidusia.
SISTEM PENGEMBALIAN OBJEK TANAH SITAAN PADA PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH: SUATU KAJIAN HAK AL-MILKIYAH DALAM FIQH MUAMALAH Cut Yustianiansyah; Azka Amalia Jihad
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 5 No 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i1.4591

Abstract

This article aims to examine the system of returning confiscated objects at the Banda Aceh city district court according to the perspective of Al-Milkiyah Rights in Muamalah Jurisprudence. The approach taken by the author is juridical-empirical research. The main data is obtained from interviews with the parties, and a number of applicable laws and regulations, while secondary data is obtained from the results of research related to this research. The results showed that the system for returning confiscated objects was carried out based on the provisions of the SOP. In the decision of the Banda Aceh District Court No.64/Pdt.G/2020/PN Bna, the decision of the Banda Aceh High Court No. 72/PDT/2021/PT BNA, the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4173 K/Pdt/2022 regarding unlawful acts, namely the Defendant occupying and obstructing the plaintiff to take control of the disputed land that he had obtained from the winning auction No. 533/01/2020, and the execution respondent did not voluntarily vacate the land, then the granting of the request for execution will be executed by force with the execution agency. The judge ordered the Registrar of the Banda Aceh District Court and bailiffs accompanied by two witnesses to carry out execution against the land in order to ensure law enforcement by handing over the object of the land plot to the applicant for execution by order of the judge. From this decision, it was decided to carry out the execution of the land to fulfill the decision that has permanent legal force. The land object in dispute must be returned based on an inkrah court decision for certainty of law enforcement.
SIAPKAH LEMBAGA KEUANGAN DI PROVINSI ACEH MENYONGSONG PERMBERLAKUAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH? : (Catatan Tahun 2020) Jihad, Azka Amalia
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga keuangan dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan bingkai syariat Islam. Qanun LKS ini telah diundangkan pada Tanggal 4 Januari 2019. Maksimal tiga tahun setelah diundangkan Qanun LKS tersebut, maka semua Lembaga Keuangan di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menandakan bahwa pada Tanggal 4 Januari 2022, semua Lembaga Keuangan di Aceh sudah menjadi Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji tentang kondisi Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh, peluang dan tantangan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, dan kesiapan Lembaga Keuangan di Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah. hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan di Aceh memiliki peluang dan tantangan dalam menyiapkan diri untuk menyambut berlakunya Qanun LKS ini. Lembaga Keuangan di Aceh dapat disimpulkan telah bergerak dengan baik dan siap menyongsong berlakunya Qanun LKS. Hal ini ditandai dengan telah dikonversikannya beberapa bank konvensional yang berada di Provinsi Aceh, diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).
THE SYSTEM OF RETURNING CONFISCATED LAND OBJECTS AT THE BANDA ACEH CITY DISTRICT COURT: A STUDY OF AL-MILKIYAH RIGHTS IN FIQH MUAMALAH Cut Yustianiansyah; Jihad, Azka Amalia
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i1.4591

Abstract

This article aims to examine the system of returning confiscated objects at the Banda Aceh city district court according to the perspective of Al-Milkiyah Rights in Muamalah Jurisprudence. The approach taken by the author is juridical-empirical research. The main data is obtained from interviews with the parties, and a number of applicable laws and regulations, while secondary data is obtained from the results of research related to this research. The results showed that the system for returning confiscated objects was carried out based on the provisions of the SOP. In the decision of the Banda Aceh District Court No.64/Pdt.G/2020/PN Bna, the decision of the Banda Aceh High Court No. 72/PDT/2021/PT BNA, the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4173 K/Pdt/2022 regarding unlawful acts, namely the Defendant occupying and obstructing the plaintiff to take control of the disputed land that he had obtained from the winning auction No. 533/01/2020, and the execution of the execution No. 533/01/2020. 533/01/2020, and the execution respondent did not voluntarily vacate the land, then the granting of the request for execution will be executed by force with the execution agency. The judge ordered the Registrar of the Banda Aceh District Court and bailiffs accompanied by two witnesses to carry out execution against the land in order to ensure law enforcement by handing over the object of the land plot to the applicant for execution by order of the judge. From this decision, it was decided to carry out the execution of the land to fulfil the decision that has permanent legal force. The land object in dispute must be returned based on an inkrah court decision for certainty of law enforcement.
ANALYSIS OF NEW PALM OIL LAND CLEARING PERMITS IN SUBULUSSALAM CITY FROM THE PERSPECTIVE OF MILK AL-DAULAH: A Study on the Encroachment of Leuser Forest Area, Indonesia Nurhanafi; Azka Amalia Jihad
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i2.6557

Abstract

On the island of Sumatra, several provinces have made palm oil a superior commodity, including Aceh Province. Therefore, many people in the Subulussalam region and various parties want to invest in the palm oil agribusiness sector, as a result, various unproductive lands have turned into palm oil lands. The function of the forest, which is the lungs of the earth, is disrupted due to the use of forest areas that are converted into economic land, which of course has a long-term effect on the destruction of the forest itself, which makes the condition of the forest soil will also deteriorate due to the use of fertiliser substances. This study aims to examine and analyse the problem with theoretical and practical approaches regarding the use of the Leuser Forest Area (KEL) as land for oil palm plantations. The research method used is a qualitative research method with a descriptive-analytical approach, data collection techniques are carried out by interview and documentation as well as literature review and regulations related to this research. The results showed that the process of forest encroachment that occurred in the Leuser forest area in Subulussalam City was an illegal activity, because the community cleared oil palm land without going through licensing procedures. Currently, there are approximately 20,000 hectares of illegal oil palm land cleared by residents that have been disciplined. The review of the concept of milk al-daulah on the issue of new palm oil land clearing by the community in the Leuser Forest Area (KEL) is contrary to the concept of milk al-daulah.
RIGHT TO PURCHASE OF THE GOVERNMENT'S SUBSIDISED HOUSES BY UNQUALIFIED BENEFICIARIES BASED ON ISLAMIC ECONOMIC LAW Faiz Amali Akbar; Hasnul Arifin Melayu; Azka Amalia Jihad
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Home Ownership Loans (KPR) in the community are not only in demand by those with middle income or target groups as regulated by the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Number 242/KPTS/M/2020, but also those with high income. Such ownership is a common ownership, known by the developer and the bank appointed as the debtor by the government without any legal sanctions. In practice, existing motives such as profit-seeking, investment, and others are carried out in various ways. The problem is the legal aspect of the validity of mortgage ownership by non-target groups, which is further elaborated into 1) How is the mechanism of ownership of subsidised houses regulated in the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Number 242/KPTS/M/2020, and 2) how is the legal certainty of the ownership contract of subsidised houses according to the Ministerial Decree in the perspective of ghasab law—seeing the importance of knowing how Islamic law reviews the ownership of subsidised houses/mortgages by non-target groups. This research uses descriptive analysis. Data sources are divided into two types: legal sources, such as regulations and fiqh studies. Second, field data will be collected through interviews and observations at the locations of subsidised houses around Banda Aceh.
Co-Authors A Wahab, Nazaruddin Ade Roza Phonna Akbar, Faiz Amali Al-Ayyubi Fikramullah Amalia Safitri Aulil Amri Azmy, Khairul Chairul Fahmi Choirunnisak Choirunnisak Choirunnisak Choirunnisak Choirunnisak, Choirunnisak Cut Putri Yulyana Mahendra Cut Yustianiansyah Cut Yustianiansyah Deddy Yusuf Faiz Amali Akbar Fakhrurrazi M. Yunus Fauzan, Faisal Hasnul Arifin Melayu Husni Mubarrak Ida Friatna Jabbar Sabil Jamhuri Jarmanisa Kemala Dewi Khalid Akbar Lubis, Gusni Matsuno, Akihisa Maulidar M. Jakfar Melia Frastuti Muhammad - Riza Muhammad Kalkausar Muhammad Rasyid, Laila Muhammad Yusran Hadi Mursyid Djawas Muzakkir, Fourzan Fajar Nurhanafi Putri Raihan Wirda Rahmad Efendy Al Amin Siregar Ramly, Ar Royyan Ramly, Arroyyan Roza Phonna, Ade Rukniza Safira Mustaqilla Saifuddin Sa’dan Saifullah M. Yunus Sausan Athirah Sayuti, Azman Shabarullah Shabarullah Siti Mawar Siti Nurliyana Stoll, Peter-Tobias