Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Kertha Patrika

EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI ASING DI INDONESIA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Patrika Vol 38 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i02.p06

Abstract

UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan negara wajib membiayainya. Pemerintah juga memiliki kewajiban konstitusional untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Esensi peraturan perundang-undangan terkait dengan pendidikan tinggi rupanya memberikan peluang eksistensi lembaga pendidikan tinggi asing di Indonesia. Hal ini tentu menjadikan menarik untuk menganalis bagaimana pemerintah mengatur perguruan tinggi asing di Indonesia serta menganalisis dampak positif dan negatif daripada keberadaan perguruan tinggi asing di Indonesia Apalagi dalam penelitian ini ditemukan beberapa implikasi negatif yang terjadi seperti komersialisasi pendidikan, lepasnya tanggung jawab pemerintah di sektor pendidikan, timbulnya kesenjangan antar perguruan tinggi asing dan lokal, degradasi kedaulatan negara, dan pudarnya nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia. Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum normatif yang membatasi pembahasan pada Perguruan Tinggi Asing dalam kaitannya dengan General Agreement on Trade in Services (GATS).
Legal Policy Dynamics of the Foreign Workers in Indonesia: Should it be justified? Nyoman Mas Aryani; Ayu Putu Laksmi Danyathi; Bagus Hermanto
Kertha Patrika Vol 44 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i01.p.01

Abstract

The enactment of Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers and Job Creation Law has triggered pros and cons. On the one hand, these arrangements define as advanced approach to increase investment in Indonesia and assist transfer knowledge that can be obtained from equipped foreign workers with their skills and technologies. There are substantial arrangements to ease foreign workers access under growth investment idea, facilitating business licensing through deregulation, and scrutinize legal provisions for foreign workers to be able to work in Indonesia. This article was aimed to analyze, and finding analysis of policy dynamics regulating the use of Foreign Workers in Indonesia, as well as the gaps of the use of Foreign Workers arrangement in the Job Creation Law. This article was normative legal research using statutory approach, and conceptual approach. The study indicated that the dynamics of regulation in various legal policies on the use of Foreign Workers especially between Law on Employment and Law on Job Creation, even though there are fields and types of work that are also required to prioritize Indonesian Workers, along with the use of Foreign Workers to a certain time limit to adopt Foreign Workers skills. The prospective policy direction through this article is expected to be more selective policy in the context of utilization of foreign workers, state protection, and adequate improvement quality/standard of competence for Indonesian workers.