Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Mekanisme kekerasan simbolik dalam proses pendidikan formal di kota Palu Firmanyah, Arif; Latief, Juraid Abdul; Ahdiah, Indah; Lampe, Ilyas; Herlina, Herlina; Ratu, Bau
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020242547

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme terjadinya kekerasan simbolik pada siswa SD di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan ditetapkan 8 orang guru dan 40 orang siswa yang tersebar di SDN 6 Palu, SDN 12 Palu, SD Inpres Baru, SD Inpres 1 Kawatuna. Dengan analisis datanya model Miles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme terjadinya kekerasan simbolik dalam proses pendidikan yaitu melalui modal kuasa simbolik guru yang dipraktikkan melalui gambar-gambar dalam buku cetak dan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, materi yang dipaparkan secara tekstual tanpa dikembangkan sesuai dengan kondisi latar belakang kelas sosial siswa, tanpa disadari mewakili dominasi kelompok atas untuk mempertahankan posisi dan memperkenalkan hasil-hasil produksinya untuk menunjang standar kehidupan yang lebih baik di dalam kelas sosialnya. Materi pembelajaran dalam dokumen kurikulum merupakan produk kelas sosial atas yang diproduksi melalui penguasa dan guru mempromisikan pengetahuan tersebut sehingga terjadi kekersan simbolik pada siswa kelas sosial bawah. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme kekerasan simbolik dalam proses pendidikan terjadi melalui produksi buku-buku pelajaran yang menunjukkan hegemoni kelas ata terhadap kelas bawah dan guru menjadi agen yang menyampaikan kekerasan simbolik tersebut.
Public Policy Communication in The Process of Implementing The Independent Learning Program for Remote Indigenous Peoples of Parigi Moutong Regency Nurlina Nurlina; Muhammad Khairil; Fadhliah Liwesigi; Ilyas Lampe; Ikhtiar Hatta
QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Vol. 16 No. 2 (2024): Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Program Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/qalamuna.v16i2.5187

Abstract

This study aims to determine public policy communication in implementing the Freedom of Learning policy in Remote Indigenous Peoples of Parigi Moutong Regency. This study uses a qualitative and case study approach conducted in West Lombok Village, Tinombo District, Parigi Moutong Regency. The research involved seven educational units, namely: 1) Ogopuyo Hamlet Independent Play Group, 2) Gianang Hamlet Remote Play Group, 3) Bolo Hamlet Bright Kindergarten, 4) Alkhairat Refugee Elementary School Gianang Hamang, 5) Babong Hamlet Remote Elementary School, 6) Yapintar Nature School, and 7) PKBM Mahakarya. The study results show that public policy communication in implementing the Freedom to Learn policy in the Remote Indigenous Peoples of Parigi Moutong Regency has not gone well. Socialization and assistance related to the Independent Learning Policy by regional policyholders are rarely carried out, hindering the development of an independent education system. Difficult communication access and remote geographical location are some of the factors hindering bureaucratic communication. In addition, implementing the Freedom to Learn policy at the PAUD, SD, and PKBM levels in West Lombok villages is not running to launch the policy. Communication in remote Indigenous communities faces unique barriers due to geographical, cultural, and technological limitations. Common obstacles faced include geographical distance, language and culture, limited access to technology, low levels of education, lack of awareness about the importance of communication, and mistrust or social problems.
Nelayan di Tengah Pusaran Industri Nikel, Livelihood dan Corporate Social Responsibility Ilyas Lampe; Hendra Hendra; Gemilang Bayu Ragil Saputra
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.87806

Abstract

Industrialisasi nikel di Kabupaten Morowali Utara telah memberi dampak positif, namun dibalik itu dampak negative yang dirasakan masyarakat adalah kerusakan lingkungan hidup, perubahan mata pencaharian dan potensi konflik akibat adanya migrasi. Komunitas yang seringkali mengalami marginalisasi akibat proses industrialisasi adalah nelayan. Penelitian bertujuan pada upaya mengelaborasi dampak sosial, budaya dan ekonomi yang dialami oleh nelayan di Desa Tokonanaka dan Desa Tanauge yang menjadi lokasi penelitian, serta implementasi CSR perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung, dokumentasi dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas terminal khusus perusahaan berdampak kepada penurunan pendapatan masyarakat  nelayan, hilangnya akses terhadap sumber pencaharian dan timbulnya potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat nelayan. Dampak itu muncul karena aktivitas lalu lintas kapal bulk carrier, tongkang dan tugboat yang melintas di Teluk Tomori dan melalui area penangkapan nelayan Desa Tokonanaka dan telah merusak rumpon-rumpon dan bagang nelayan. Lalu lintas kapal tersebut juga mengganggu akses nelayan melakukan penangkapan ikan disepanjang alur pelayaran yang dilewati. Aktivitas industri nikel di wilayah pesisir memiliki implikasi signifikan terhadap kehidupan dan keberlanjutan komunitas nelayan, di mana pencemaran dan degradasi ekosistem perairan dapat mengancam sumber penghidupan nelayan. Selain dampak lingkungan, interaksi antara industri tambang dan nelayan sering kali memunculkan konflik terkait hak akses sumber daya dan pengambilan keputusan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Pendekatan yang holistik dan inklusif dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya perlu dirumuskan dalam bentuk CSR dan respon lainnya, agar kesejahteraan nelayan dapat terjaga sembari tetap mempertimbangkan kebutuhan industri nikel.