Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Tataloka

KAJIAN KESIAPAN UMKM BATIK SURAKARTA TERHADAP DIMENSI EKONOMI CERDAS SEBAGAI BAGIAN DARI PENERAPAN KONSEP SMART CITY Godlive Handel Immanuel Sitorus; Wido Prananing Tyas
TATALOKA Vol 21, No 1 (2019): Volume 21 No. 1, February 2019
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.83 KB) | DOI: 10.14710/tataloka.21.1.129-139

Abstract

The city of Surakarta (Solo) is currently in the process stage to realize the concept of Solo Smart City. SMEs Surakarta Batik sector became one of the focus of government to be encouraged to be able to apply the principles of smart economy in its activities. This study aims to see how the level of readiness of SMEs Surakarta Batik in order to see how strong the role of SMEs Surakarta Batik in encouraging the implementation of smart economic dimensions. Assessment of readiness is done by analyzing the condition of five smart economic indicators, namely: innovative spirit, collaboration and participation, entrepreneurship, productivity, and competitiveness. The readiness levels designed in this study are divided into three categories: ready, ready on condition, and not yet ready. The research method used in this research is a quantitative method with the use of mixed qualitative and quantitative data. The analytical technique used is scoring. The result of this research concludes that the level of readiness of SMEs Surakarta Batik is at the level of ready on condition, meaning that SMEs Surakarta Batik basically can be said ready to realize the smart economic dimension, but there are some aspects that need attention to be developed in order to really pushing the realization (1) aspects of decision making on innovative spirit indicators, (2) aspects of collaboration on innovative spirit indicators, and (3) business administration management systems on productivity indicators.
POLA SEBARAN RUANG AKTIVITAS PKL DI RUANG PUBLIK KAWASAN PECINAN SEMARANG Retno Widjajanti; Sunarti Sunarti; Wido Prananing Tyas
TATALOKA Vol 19, No 3 (2017): Volume 19 Number 3, August 2017
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/tataloka.19.3.242-255

Abstract

Street vendors has grown rapidly in functional areas in Semarang City, such as in Chinatown. Problems arise when street vendors start using public spaces as a place to trade. The sidewalks and roadside used by street vendors for activities disrupt the main function of the public space. This condition occurs because the government does not have a clear reference about the activity space for street vendors. The relocation efforts undertaken by the government have not considered the characteristics and spatial behavior of street vendors so the relocation often fail and street vendors tend to re-trade in the first place. The study of space for street vendors is urgently need, in line with the increasing conflict of space for street vendors in various regions of Indonesia. The purpose of this study is to identify the space livability of street vendors in Pecinan based on the spatial behavior of street vendors. The research used quantitative descriptive method by using questionnaire as data collection technique. The results showed that agglomeration, strategic location, main activity and accessibility are the variables that influence the pattern of spatial distribution of street vendors activity.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BATIK DI KABUPATEN KLATEN, QUO VADIS? Prihadi Nugroho; Wido Prananing Tyas; Maya Damayanti
TATALOKA Vol 20, No 2 (2018): Volume 20 Number 2, May 2018
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.288 KB) | DOI: 10.14710/tataloka.20.2.160-180

Abstract

Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Klaten secara resmi mempromosikan industri batik lokal melalui Surat Edaran Bupati Klaten No. 025/575/08 tentang Uji Coba Penggunaan Pakaian Dinas Lurik/Batik Khas Daerah. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten No. 050/08/09/2012 tentang Pembentukan 11 Klaster di Kabupaten Klaten, termasuk klaster batik. Selanjutnya, Bupati Klaten mengeluarkan Surat Keputusan No. 065/1154/2013 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang mewajibkan PNS Daerah mengenakan pakaian batik dua kali seminggu. Secara formal, ketiga kebijakan ini menjadi payung hukum untuk memajukan pengembangan industri batik Klaten. Pada kenyataannya, industri batik Klaten hingga kini belum memiliki arah pengembangan yang jelas dan terukur, dan relasi di antara pemangku kepentingan terkait kurang terkoordinasi harmonis. Kelembagaan vertikal yang ada didominasi kepentingan pemerintah daerah yang berorientasi proyek jangka pendek. Sementara itu, kelembagaan horizontal pada tataran akar rumput belum berhasil memadukan usaha batik dari hulu ke hilir secara bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan aktual pengembangan industri batik lokal. Metode penelitian campuran dengan strategi sekuensial eksplanasi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis tren perkembangan industri batik lokal dan karakteristik kelembagaan yang terbentuk. Luaran penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah cenderung mengejar brand image batik Klaten sebagai produk unggulan dan media kampanye pariwisata daerah. Sebaliknya, pengusaha dan pengrajin batik lokal masih berkutat dengan masalah inefisiensi dan keberlanjutan produksi di dalam iklim persaingan yang tidak kondusif dan kerjasama antarindustri yang rendah. Peran aktor eksternal nonpemerintah diperlukan untuk menjembatani konflik kepentingan yang terjadi seraya meminimalkan intervensi pemerintah daerah yang berlebihan.
Penyediaan Fasilitas Hunian di Perumahan KORPRI Salatiga: Realita dan Konsep Neighborhood Unit S Sunarti; Nany Yuliastuti; Wido Prananing Tyas; Dwi Putri Puspa Sari
TATALOKA Vol 22, No 2 (2020): Volume 22 No. 2, May 2020
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/tataloka.22.2.249-260

Abstract

KORPRI housing in Salatiga City is one form of providing low-cost housing to overcome the backlog problem for civil servants who do not yet have a home. Since it was built in 2014, until now not 100% development has been realized, especially in the provision of residential facilities. It is important for an environment to be able to provide services and provide adequate facilities to meet the needs for the survival of the occupants. This study aims to examine the physical environment of housing based on the provision of facilities in KORPRI housing, Praja Mulia, in the perspective of a neighborhood unit as a physical structuring concept of an ideal residential environment. The method used is quantitative by using descriptive analysis techniques. Primary data collection techniques are carried out by means of observation and interpretation of images, secondary data derived from documents and literature studies related to KORPRI housing development. The results showed that based on the concept of neighborhood units, as cheap housing, Praja Mulia Housing with a planned population of 1,380 inhabitants had non-ideal neighborhood unit facilities. The existing facilities are only open spaces in 3 locations (3% of the total housing area) and other public facilities that are still planned. Novelti of this research housing for civil servants do not use environmental unit theory but only pay attention to the house as objects (nouns) used for investment and commodity. This condition creates a burden and becomes a challenge for the city and the surrounding area in providing facilities and services for residents who are not served in their neighborhood units.
Analisis Titik Kumpul Dalam Proses Evakuasi Penduduk dan Ternak Ketika Erupsi Gunung Merapi Wilayah Studi Kecamatan Cepogo, Boyolali Anggoro, Bayu Sukma; Tyas, Wido Prananing; Mardiansyah, Fadjar Hari
TATALOKA Vol 26, No 2 (2024): Volume 26 No. 2, May 2024
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/tataloka.26.2.126-142

Abstract

Penelitian tentang titik kumpul di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali didasari dua latar belakang: Pertama wilayah studi Kecamatan Cepogo berbatasan dengan puncak Gunung Merapi yang sudah mengalami gempa guguran lebih dari seratus kali dari awal tahun 2022; Kedua data mitigasi bencana awan panas akibat Gunung Merapi pada tahun 2010 yang lalu menemukan banyak ternak yang mati setelah ditinggal evakuasi, sehingga hewan ternak dijadikan salah satu objek evakuasi. Penelitian ini bertujuan untuk mitigasi dan penanganan bencana melalui penentuan lokasi titik kumpul sebelum menuju barak pengungsian dan penentuan rute evakuasi. Batasan penelitian ini memprioritaskan hewan ternak dan penduduk sebagai prioritas utama, sedangkan pembahasan terhadap sister village yang lokasinya diluar wilayah studi cukup dalam wujud narasi pemetaan jalur evakuasi sederhana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metoda analisis dalam penentuan titik kumpul sementara dengan melakukan pembobotan pada peta-peta yang memiliki sifat-sifat kuantitatif untuk dilanjutkan dengan network analysis jalur evakuasi dari titik kumpul menuju sister village beserta strategi dalam melakukan evakuasi bencana. Kesimpulan yang didapatĀ  adalah titik kumpul dengan hasil pembobotan tinggi terfokus di area jalan ideal dengan lebar jalan diatas 5 meter yaitu jalan kolektor, dan terdapat 3 desa yang tidak terlayani titik kumpul dengan skor ideal yaitu Desa Wonodoyo, Desa Gedangan, dan desa Candi Gatak. Oleh sebab itu perlu adanya pelebaran jalan agar memungkinkan ekspansi titik kumpul baru dan rute evakuasi baru ketika pemobotan di kalkulasi ulang serta menigkatnya performa rute evakuasi yang sudah ditemukan dalam penelitian ini.