Garuda - Garba Rujukan Digital

SIMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH: PEMBELAJARAN KLINIS DALAM PENDIDIKAN HUKUM Nur Asmah; Mhd. Idham
Journal of Social and Economics Research Vol 4 No 2 (2022): JSER, December 2022
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v4i2.1265

Simulasi pembentukan peraturan daerah (Perda) merupakan metode pembelajaran klinis dalam pendidikan hukum yang bertujuan menghubungkan teori perundang-undangan dengan praktik penyusunan kebijakan publik di tingkat daerah. Melalui pendekatan klinis, mahasiswa tidak hanya mempelajari norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengalami secara langsung proses legislasi, mulai dari perancangan naskah akademik hingga pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan pedagogis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran klinis melalui simulasi legislasi meningkatkan keterampilan hukum substantif, kemampuan argumentasi hukum, serta pemahaman mahasiswa terhadap dinamika politik hukum lokal. Dengan demikian, simulasi legislasi dapat menjadi strategi efektif dalam membentuk calon sarjana hukum yang berkompeten, reflektif, dan berorientasi pada kepentingan public.

PROSEDUR PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: Antara Teori Normatif dan Praktik Implementatif Nur Asmah; Yarnisa, Yarnisa
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 1 (2023): JSER, June 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i1.1271

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pencabutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan meninjau kesesuaian antara teori normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan praktik implementatif yang terjadi di lapangan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kepastian hukum, kejelasan tujuan, dan kesesuaian antara jenis serta hierarki, diterapkan dalam proses pencabutan suatu regulasi. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara teoretis, prosedur pencabutan telah diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan antara norma dan pelaksanaannya, seperti tumpang tindih regulasi, keterlambatan pencabutan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme harmonisasi dan evaluasi regulasi agar proses pencabutan dapat berjalan lebih efektif dan menjamin kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN TRENGGILING DI KABUPATEN PASAMAN BARAT Chiara Fulvia Ardiza; Nur Asmah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.1276

Trenggiling atau dalam Bahasa Inggris disebut pangolin adalah hewan yang termasuk di daftar hewan langka yang dilindungi dan juga terancam di Indonesia. Trenggiling merupakan mamalia unik karena satu-satunya yang bersisik dari famili pholidata. Perburuan liar dan perdagangan ilegal secara besar-besaran sudah pasti menjamin menurunnya populasi trenggiling secara drastis. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar trenggiling yang dilindungi di Kabupaten Pasaman Barat dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam perlindungan satwa liar trenggiling di Kabupaten Pasaman Barat, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar trenggiling yang dilindungi di Pasaman. Namun, sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan dalam kasus perdagangan trenggiling di Pasaman Barat masih tergolong ringan dan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku.Perlindungan trenggiling di Kabupaten Pasaman Barat menghadapi berbagai kendala, antara lain tingginya permintaan perdagangan ilegal, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kerusakan habitat, serta keterbatasan data dan penelitian terkait populasi trenggiling. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di tingkat daerah, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum dan upaya perlindungan yang lebih komprehensif.

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 9 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA GENERAL ELECTION COMMISSION REGULATION NUMBER 14 OF 2015 BY THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF PASAMAN REGENCY Alberd, Alberd; Nur Asmah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.1307

Regional head elections are a democratic agenda that is carried out directly as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the Election Vulnerability Index of the Indonesian Election Supervisory Agency (Bawaslu RI), West Sumatra Province is classified as a vulnerable area, with Pasaman Regency as the only regency holding the 2020 Pilkada with a single candidate pair. This condition raises the issue of equal treatment between single candidate pairs and blank columns in the implementation of the campaign. This study aims to analyze the implementation of Article 9 of the Indonesian General Elections Commission Regulation Number 14 of 2015 by the Pasaman Regency KPU and identify obstacles to its implementation. The research method used is empirical juridical with qualitative analysis. The results of the study indicate that the Pasaman Regency KPU has implemented the provisions of Article 9 of the Indonesian General Elections Commission Regulation Number 14 of 2015 in the 2020 Simultaneous Pilkada. However, its implementation faces various obstacles, including the lack of legal regulations regarding the position of blank column volunteers, campaign techniques, campaign props, campaign funding, as well as the regulation of witnesses and vote count recapitulation for blank columns.

LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS USING E-BANKING SERVICES FROM THE THREAT OF CYBER CRIME (CASE STUDY AT PT BANK RAKYAT INDONESIA, SIMPANG TIGA UNIT, SIMPANG EMPAT BRANCH, WEST PASAMAN) Ahmad Sukri; Nur Asmah; Hardimen, Hardimen
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1324

The majority of banks have provided e-banking services that make it easier for customers to transact anytime and anywhere, but these services also carry the risk of cybercrime such as fraud in the name of the bank. This study aims to analyze legal protection for customers using e-banking and the bank's responsibility in the event of losses at PT BRI Unit Simpang Tiga Simpang Empat Branch, West Pasaman. The method used is empirical juridical through a legislative approach, document study, and interviews. The results of the study indicate that the implementation of the banking system refers to applicable regulations, and the bank is responsible for processing customer transactions and complaints, although there are still delays in follow-up information. The bank provides full compensation if the loss is caused by a system error or internal negligence, but does not compensate for losses caused by customer negligence, although it still provides assistance such as transaction tracking, information, and assistance to the authorities.

SIMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH: PEMBELAJARAN KLINIS DALAM PENDIDIKAN HUKUM Nur Asmah; Mhd. Idham
Journal of Social and Economics Research Vol 4 No 2 (2022): JSER, December 2022
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v4i2.1265

Simulasi pembentukan peraturan daerah (Perda) merupakan metode pembelajaran klinis dalam pendidikan hukum yang bertujuan menghubungkan teori perundang-undangan dengan praktik penyusunan kebijakan publik di tingkat daerah. Melalui pendekatan klinis, mahasiswa tidak hanya mempelajari norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengalami secara langsung proses legislasi, mulai dari perancangan naskah akademik hingga pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan pedagogis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran klinis melalui simulasi legislasi meningkatkan keterampilan hukum substantif, kemampuan argumentasi hukum, serta pemahaman mahasiswa terhadap dinamika politik hukum lokal. Dengan demikian, simulasi legislasi dapat menjadi strategi efektif dalam membentuk calon sarjana hukum yang berkompeten, reflektif, dan berorientasi pada kepentingan public.

PROSEDUR PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: Antara Teori Normatif dan Praktik Implementatif Nur Asmah; Yarnisa, Yarnisa
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 1 (2023): JSER, June 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i1.1271

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pencabutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan meninjau kesesuaian antara teori normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan praktik implementatif yang terjadi di lapangan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kepastian hukum, kejelasan tujuan, dan kesesuaian antara jenis serta hierarki, diterapkan dalam proses pencabutan suatu regulasi. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara teoretis, prosedur pencabutan telah diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan antara norma dan pelaksanaannya, seperti tumpang tindih regulasi, keterlambatan pencabutan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme harmonisasi dan evaluasi regulasi agar proses pencabutan dapat berjalan lebih efektif dan menjamin kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN TRENGGILING DI KABUPATEN PASAMAN BARAT Chiara Fulvia Ardiza; Nur Asmah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.1276

Trenggiling atau dalam Bahasa Inggris disebut pangolin adalah hewan yang termasuk di daftar hewan langka yang dilindungi dan juga terancam di Indonesia. Trenggiling merupakan mamalia unik karena satu-satunya yang bersisik dari famili pholidata. Perburuan liar dan perdagangan ilegal secara besar-besaran sudah pasti menjamin menurunnya populasi trenggiling secara drastis. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar trenggiling yang dilindungi di Kabupaten Pasaman Barat dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam perlindungan satwa liar trenggiling di Kabupaten Pasaman Barat, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar trenggiling yang dilindungi di Pasaman. Namun, sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan dalam kasus perdagangan trenggiling di Pasaman Barat masih tergolong ringan dan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku.Perlindungan trenggiling di Kabupaten Pasaman Barat menghadapi berbagai kendala, antara lain tingginya permintaan perdagangan ilegal, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kerusakan habitat, serta keterbatasan data dan penelitian terkait populasi trenggiling. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di tingkat daerah, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum dan upaya perlindungan yang lebih komprehensif.

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 9 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA GENERAL ELECTION COMMISSION REGULATION NUMBER 14 OF 2015 BY THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF PASAMAN REGENCY Alberd, Alberd; Nur Asmah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.1307

Regional head elections are a democratic agenda that is carried out directly as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the Election Vulnerability Index of the Indonesian Election Supervisory Agency (Bawaslu RI), West Sumatra Province is classified as a vulnerable area, with Pasaman Regency as the only regency holding the 2020 Pilkada with a single candidate pair. This condition raises the issue of equal treatment between single candidate pairs and blank columns in the implementation of the campaign. This study aims to analyze the implementation of Article 9 of the Indonesian General Elections Commission Regulation Number 14 of 2015 by the Pasaman Regency KPU and identify obstacles to its implementation. The research method used is empirical juridical with qualitative analysis. The results of the study indicate that the Pasaman Regency KPU has implemented the provisions of Article 9 of the Indonesian General Elections Commission Regulation Number 14 of 2015 in the 2020 Simultaneous Pilkada. However, its implementation faces various obstacles, including the lack of legal regulations regarding the position of blank column volunteers, campaign techniques, campaign props, campaign funding, as well as the regulation of witnesses and vote count recapitulation for blank columns.

LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS USING E-BANKING SERVICES FROM THE THREAT OF CYBER CRIME (CASE STUDY AT PT BANK RAKYAT INDONESIA, SIMPANG TIGA UNIT, SIMPANG EMPAT BRANCH, WEST PASAMAN) Ahmad Sukri; Nur Asmah; Hardimen, Hardimen
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1324

The majority of banks have provided e-banking services that make it easier for customers to transact anytime and anywhere, but these services also carry the risk of cybercrime such as fraud in the name of the bank. This study aims to analyze legal protection for customers using e-banking and the bank's responsibility in the event of losses at PT BRI Unit Simpang Tiga Simpang Empat Branch, West Pasaman. The method used is empirical juridical through a legislative approach, document study, and interviews. The results of the study indicate that the implementation of the banking system refers to applicable regulations, and the bank is responsible for processing customer transactions and complaints, although there are still delays in follow-up information. The bank provides full compensation if the loss is caused by a system error or internal negligence, but does not compensate for losses caused by customer negligence, although it still provides assistance such as transaction tracking, information, and assistance to the authorities.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search