Ibrahim Siregar
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Pembelajaran Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syariah Ramadan, Ahmad; Siregar, Ibrahim; Hsb, Putra Halomoan
Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan Vol. 22 No. 1 (2024): Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan
Publisher : Faculty of teaching training and education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal. (2) Persfektif Maqoshid Syariah terhadap pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang menikah berkisar di bawah usia 18 tahun di Kabupaten Mandailing Natal, petugas pelayanan KB di Puskesmas Mandailing Natal, Kepala DPPKB Madina sesuai data yang dibutuhkan dan Kepala KUA di Kabupaten Mandailing Natal.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Mandailing Natal masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi sehingga melakukan program KB, dilihat dari kondisi ekonomi yang dibilang pas pasan dan kondisi usia yang belum siap untuk mempunyai anak sehingga mereka perlu melakukan program KB tersebut supaya anak-anak yang dilahirkan sesuai yang diharapkan terpenuhi kebutuhannya, sehat serta mandiri. (2) Perspektif Maqoshid Syariah, Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya menciptakan keluarga berkualitas, baik secara agama maupun kemanusiaan. Di dalam Maqhashid Syari’ah Pemeliharaan keturunan atau Hifz al-nasl merupakan kebutuhan yang dharuriyyat yakni kebutuhan utama yang harus di pelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh syari’at islam sebagai orang tua, mengikuti program KB bisa menjadi kebutuhan sekunder atau kebutuhan hajiyyat bagi keluarga, yang mana keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan keluarga.
Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Simatupang, Indah Tria Sari; Siregar, Ibrahim; Harahap, Ikhwanuddin
Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan Vol. 22 No. 1 (2024): Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan
Publisher : Faculty of teaching training and education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetrahui (1) Pengetahuan peran mediator sebagai pembelajaran tentang perkara perceraian (2) Faktor penghambat dan pendukung mediator dalam melaksanakan mediasi. (3) Efektivitas mediator dalam menyelesaikan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu pembelajrar hakim, mediator, Panitera, Panitera Muda. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pembelajaran proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi PERMA tersebut sebagai acuan dalam mengaplikasikan mediasi. (2) Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak dan mediator sebelum melakukan proses mediasi dia memiliki pengetahuan terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak sebagai seorang mediator. Faktor penghambat pelaksanaan mediator ada pada berbagai aspek, yaitu: durasi waktu mediasi, jumlah perkara perceraian yang banyak membuat hakim merangkap menjadi hakim mediator, mediator non hakim yang dari luar pengadilan yang hanya berjumlah dua orang saja sehingga sangatlah terbatas. (3) Pengetahuan tentang PERMA No. 01 Tahun 2016 belum efektif karena presentase dari perkara yang dicabut (berhasil di mediasi) tidak sampai, hal itu di karenakan unsur dari penegak hukumnya yang kurang memadai. Jika dilihat dari teori efektivitas hukum baikdari faktor hukum PERMA No. 01 Tahun 2016, faktor penegak hukumnya (mediator), faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan belum efektif
Legal Conflict in Isbat Nikah of Polygamous: Perspective of SEMA Number 3 Year 2018 and its Implications for Biological Justice Sudrajad, Achmad Sofyan Aji; Siregar, Ibrahim; Harahap, Zul Anwar Ajim
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 35 No. 2 (2024): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v35i2.5533

Abstract

This article examines the legal conflicts associated with marriage validation (isbat nikah) in the context of polygamous marriages, particularly in relation to the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3/2018 and its implications for biological justice. SEMA No. 3/2018 mandates the rejection of isbat nikah applications based on informal or unregistered marriages to uphold legal certainty. The study employs normative research methods, incorporating conceptual, statutory, case, and comparative approaches. The conceptual approach is utilized to explore theories of biological and procedural justice. The statutory approach analyzes relevant legal provisions, with a focus on SEMA No. 3/2018 and marriage law. The case approach provides an in-depth analysis of two pivotal court decisions: the Cilacap Religious Court Decision No. 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp and the Supreme Court Decision No. 223/K/Ag/2020. The comparative approach evaluates how these cases illustrate differing applications of the law. Data are analyzed qualitatively and descriptively to uncover and understand disparities in the application of justice. The study critically assesses the implications of SEMA No. 3/2018 on biological justice, highlighting the need for not only legal recognition of marriages but also robust protection of all parties' rights. The findings reveal significant deficiencies in the current legal framework, advocating for a more nuanced approach that reconciles legal recognition with the protection of biological rights. The research offers comprehensive recommendations for policymakers and legal practitioners aimed at enhancing legal provisions for individuals in unregistered polygamous marriages. These recommendations emphasize the importance of fostering dialogue among legal experts and updating regulations to ensure both procedural and substantive justice. Theoretical implications suggest that procedural and biological justice may conflict in the realm of isbat nikah in polygamous marriages, necessitating a more integrated and holistic legal approach to achieve substantive justice for all involved parties.
Ecological Religious-Cultural: New Direction of Ecological Paradigm in the Integration Frame of Maqashid Sharia and Tapanuli Indigenous Religious Concepts Ibrahim Siregar; Suheri Sahputra Rangkuti
DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/dinika.v9i1.9013

Abstract

The ecological paradigm in this context refers to an approach that combines environmental principles with religious values and local wisdom in an effort to maintain ecological sustainability and build harmonious relationships between humans and nature. This study used an integrative approach with convergence analysis. In the mechanism of this approach, Maqāṣid al-Sharīʿah and Tapanuli indigenous religious concepts are used in a complementary manner in building a paradigm to achieve ethical goals related to ecology. The result of the integration of Maqāṣid al-Sharīʿah and the traditional religious concept of Tapanuli found that Mangholongi Bona Bulu as a new religious ethic in responding to ecology. The shift from a pseudo-paradigm to an objective is a necessity in building a sustainability ecology. This study makes an important contribution to the development of ecological-religious cultural theory and practice, as well as providing a deeper understanding of religious values and local wisdom in the context of the environment. The implications of this research are the importance of incorporating ecological perspectives in the development of sustainable policies and practices, as well as the need to explore and respect religious traditions and local wisdom in maintaining ecological balance and strengthening human relationships with nature.
Entrepreneurial Practices of Fishing Ponds Examined from the Perspective of Maqasid Shariah in the City of Padangsidimpuan Hidayat, Rahmat; Siregar, Ibrahim; Harahap, Darwis
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v9i2.22251

Abstract

This research is motivated by the Shariah fishing system in the city of Padangsidimpuan. The contracts used in these fishing ponds are either buying and selling fish objects, or using leasing contracts with a bonus of fish. This study aims to understand the Maqasid Shariah perspective on Shariah fishing contracts in Padangsidimpuan regarding the status of payment for entrance tickets to Shariah fishing ponds in the city. This research is descriptive qualitative research, and the primary data sources used are the owners of fishing ponds and the local community engaged in fishing. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. After conducting the research, it was found that in terms of fiqh muamalah, the implementation of leasing fishing ponds is in accordance with the principles because the conditions and requirements of the lease have been fulfilled, and there are no issues between the pond owners and the fishermen in terms of transactions as both parties engage willingly. From the perspective of Maqasid Shariah, which serves as a benchmark for determining the goodness or badness (benefits and harms) of something, it is based on what constitutes basic human needs. In terms of Shariah economics, it is evident that someone entrusted as a lessor in this cooperation must act honestly towards the party leasing the fishing pond.
Legal Conflict in Isbat Nikah of Polygamous: Perspective of SEMA Number 3 Year 2018 and its Implications for Biological Justice Sudrajad, Achmad Sofyan Aji; Siregar, Ibrahim; Harahap, Zul Anwar Ajim
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 35 No. 2 (2024): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v35i2.5533

Abstract

This article examines the legal conflicts associated with marriage validation (isbat nikah) in the context of polygamous marriages, particularly in relation to the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3/2018 and its implications for biological justice. SEMA No. 3/2018 mandates the rejection of isbat nikah applications based on informal or unregistered marriages to uphold legal certainty. The study employs normative research methods, incorporating conceptual, statutory, case, and comparative approaches. The conceptual approach is utilized to explore theories of biological and procedural justice. The statutory approach analyzes relevant legal provisions, with a focus on SEMA No. 3/2018 and marriage law. The case approach provides an in-depth analysis of two pivotal court decisions: the Cilacap Religious Court Decision No. 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp and the Supreme Court Decision No. 223/K/Ag/2020. The comparative approach evaluates how these cases illustrate differing applications of the law. Data are analyzed qualitatively and descriptively to uncover and understand disparities in the application of justice. The study critically assesses the implications of SEMA No. 3/2018 on biological justice, highlighting the need for not only legal recognition of marriages but also robust protection of all parties' rights. The findings reveal significant deficiencies in the current legal framework, advocating for a more nuanced approach that reconciles legal recognition with the protection of biological rights. The research offers comprehensive recommendations for policymakers and legal practitioners aimed at enhancing legal provisions for individuals in unregistered polygamous marriages. These recommendations emphasize the importance of fostering dialogue among legal experts and updating regulations to ensure both procedural and substantive justice. Theoretical implications suggest that procedural and biological justice may conflict in the realm of isbat nikah in polygamous marriages, necessitating a more integrated and holistic legal approach to achieve substantive justice for all involved parties.
Universalism of Islamic Scholarly Tradition: New Directions for Islamic Studies Siregar, Ibrahim; Rangkuti, Suheri Sahputra
Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Vol. 7 No. 2 (2023): July-December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/it.v7i2.8050

Abstract

AbstractThe universalism of the Islamic scholarly tradition is seen as one of the keys in responding to some challenges and opportunities that come along with an increasingly connected modernity. This research examines the evolution of Islamic thought from a period of disintegration to integration and underscores the importance of the universalist approach in uniting different schools and views within the Islamic world. The type of research used in this study is library research using a paradigmatic philosophical-historical analysis approach. The research combines three approaches: philosophical, historical, and paradigmatic analysis. In this context, philosophical analysis explores concepts related to universalism in Islam. The data in this research were obtained through a literature study. Researchers are involved in in-depth reading several books, papers, articles, and classical texts relevant to the past understandings of universalism. These data are also used for perspective enrichment. The results of this study show the originality of tradition and modernity as historical roots and a foothold departing from the discussion of universalism of the Islamic scientific tradition. In addition, the results of this study also emphasize three methods of approach to produce universalism of the scientific tradition, namely: ideological criticism, historical analysis, and structural analysis. Universalisme tradisi keilmuan Islam dipandang sebagai salah satu kunci untuk menanggapi tantangan dan peluang yang datang bersama dengan modernitas yang semakin terhubung. Penelitian ini membahas tentang evolusi pemikiran Islam dari periode disintegrasi ke integrasi dan menggarisbawahi pentingnya pendekatan universalisme dalam menyatukan berbagai aliran dan pandangan di dunia Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan analisis filosofis-historis paradigmatik. Penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan: analisis filosofis, historis, dan paradigmatik. Dalam konteks ini, ketiga pendekatan tersebut dipergunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang berkaitan dengan universalisme dalam Islam. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan buku, makalah, artikel, dan teks klasik yang relevan dengan topik penelitian yang mencerminkan pemahaman masa lalu tentang universalisme, juga digunakan untuk pengayaan perspektif. Hasil penelitian ini menunjukkan orisinalitas tradisi dan modernitas sebagai akar sejarah dan pijakan berangkat dari pembahasan universalisme tradisi ilmiah Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga menekankan tiga metode pendekatan untuk menghasilkan universalisme tradisi ilmiah, yaitu: kritik ideologis, analisis sejarah, dan analisis struktural.
Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tasawuf Tarekat Naqsyabandiyah Yayasan Pondok Pesantren Persulukan Al-Hasanah di Ujung Batu Rokan Hulu Riau Pardomuan Harahap, Tua; Siregar, Ibrahim; Efendi Hasibuan, Zainal
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2025): June-September 2025
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i2.1083

Abstract

Pendidikan tasawuf yang diterapkan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Al- Hasanah, juga memiliki dimensi sosial yang penting. Sebagai salah satu bagian dari masyarakat, tarekat ini memainkan peran penting dalam pembinaan moral dan etika masyarakat setempat. Melalui pendidikan tasawuf, tarekat ini berupaya untuk membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi dan mampu menjaga nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.Penelitian ini penting dilakukan mengingat peran tasawuf yang semakin relevan di era modern ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan tasawuf yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan Yayasan Pondok Pesantren Persulukan Al-Hasanah Ujung Batu Rokan Hulu Riau. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan model kurikulum yang aplikatif, relevan, dan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran tasawuf berbasis Tarekat Naqsyabandiyah. Penelitian yang dilakukan tentang pengembangan kurikulum pendidikan tasawuf di Yayasan Pondok Pesantren Persulukan Al-Hasanah mencapai kesimpulan bahwa menerapkan kurikulum berbasis tasawuf memiliki efek positif pada pembelajaran dan pembentukan karakter spiritual jama'ah. Hasil penelitian ini mencakup hal-hal berikut: 1) Efektivitas Kurikulum Pendidikan Tasawuf. 2) Metode Pembelajaran Berbasis Spiritualitas. 3) Peningkatan Kreativitas dan Disiplin Jama’ah.. 4) Tantangan dalam Implementasi Kurikulum. 5) Rekomendasi Pengembangan Kurikulum. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk integrasi metode pembelajaran berbasis digital, pelatihan bagi syarifah-khalifah dalam penggunaan teknologi pembelajaran, serta penyediaan sumber belajar yang lebih variatif dan mudah diakses oleh jama’ah.
Contestation of Customary and Islamic Law: Mangupa and Tuor in Horja Ritual at Tapanuli Muslim Community Wedding Fatahuddin Aziz Siregar; Ibrahim Siregar; Suheri Sahputra Rangkuti
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 57 No 2 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v57i2.1330

Abstract

This article discusses the change from custom to sharia with contestation of discourse between culture and religion in the horja ritual at the wedding of the Tapanuli Muslim community. Horja rituals that were initially based on local customs and traditions have undergone significant changes due to the influence of Islam. This article analyzes how the contestation between tradition and religion occurs and affects cultural identity. This type of research uses qualitative research with an ethnographic approach. This ethnographic approach is used to see how strong cultural and religious practices are attached to the wedding horja ritual of the Tapanuli Muslim community. This study found that cultural and religious contestation in the marriage horja ritual of the Tapanuli Muslim community targeted two cultural contents, namely, mangupa and the determination of tuor (offering). The authority of religious figures who managed to seize the influence of society to create a change in culture, namely from custom to sharia. These changes include replacing cultural practices, mantras, and symbols with Islamic practices and prayers and emphasizing Islamic religious teachings and practices in marriage ceremonies, mangupa, and tuor (offering). Contestation between indigenous and religious leaders arose to maintain control over culture and spiritual values. In addition, the role of Islamic religious figures has also penetrated the cultural domain. Artikel ini membahas perubahan adat ke syari’at menggunakan pendekatan kontestasi wacana antara budaya dan agama dalam ritual horja pada pernikahan masyarakat Muslim Tapanuli. Ritual horja yang awalnya didasarkan pada adat dan tradisi lokal telah mengalami perubahan signifikan akibat pengaruh agama Islam. Artikel ini menganalisis bagaimana kontestasi antara tradisi dan agama berlangsung dan memengaruhi identitas budaya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat seberapa kuat praktik kebudayaan dan agama melekat pada ritual horja pernikahan masyarakat muslim Tapanuli. Penelitian ini menemukan bahwa kontestasi budaya dan agama dalam ritual horja perkawinan masyarakat muslim Tapanuli menyasar dua konten kebudayaan, yaitu mangupa dan penetapan tuor (seserahan). Otoritas tokoh agama yang begitu kuat berhasil merebut pengaruh masyarakat sehingga menciptakan perubahan dalam budaya, yaitu dari adat ke syari’at. Perubahan ini mencakup penggantian praktik, mantra dan simbol budaya dengan praktik dan doa-doa Islam serta penekanan pada ajaran dan praktik agama Islam khususnya pada konten mangupa dan tuor dalam horja pernikahan. Kontestasi antara tokoh adat dan tokoh agama muncul dalam upaya mempertahankan kendali atas budaya dan ajaran agama. Selain itu, peran tokoh agama Islam juga sudah merambah domain kebudayaan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk) Hasibuan, Rosari Damayanti; Ibrahim Siregar; Putra Halomoan Hsb
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i4.2403

Abstract

Marriage regulations establish a minimum age requirement to reduce the prevalence of early marriages, one of which is implemented through the marriage dispensation mechanism. Premarital pregnancy frequently becomes the primary basis for requesting such dispensations, as it is perceived as an urgent circumstance. This study aims to evaluate the effectiveness of legal provisions governing marriage dispensation in the context of non-marital pregnancy. A descriptive empirical-juridical approach was employed, utilizing secondary data from literature review and document analysis of the Religious Court Decision of Padangsidimpuan No. 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk, complemented by primary data obtained through interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that marriage dispensation due to pregnancy outside wedlock holds legal legitimacy under Article 53 of the Compilation of Islamic Law, which permits marriage without postponement until childbirth. In its ruling, the panel of judges granted the petition while imposing litigation costs of Rp510,000.00 on the applicant. These results underscore that the granting of marriage dispensation requires both valid evidence and the confirmation of an urgent situation.