Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA) JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Johny Lumolos
Dosen Program Studi PSP Pascasarjana Unsrat
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search
Journal : JURNAL EKSEKUTIF

 1   2   3   4 
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KOPIWANGKER KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Kembuan, Kezia Tirsa; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa diperlukan suatu organisasi yang mampu menggerakan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembagunan desa. Karena keikusertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan, dan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrsi dalam penyelengaraan pemerintahan desa, dan lembaga ini juga adalah suatu lembaga yang merupakan sarana bagi masyarakat guna merencanakan pembangunan desa, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Kopiwangker. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.Kata kunci: Fungsi BPD, Perencanaan Pembangunan
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN MORONGE SELATAN II KABUPATEN TALAUD Lawongo, Vetty Ester; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerilaku aparatur sipil negara merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan publik yang efektif, dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pelayan publik baik dari jabatan struktural yang paling tertinggi sampai paling bawah bahkan sampai staff loket pelayanan pun memiliki tanggung jawab yang besarterhadap publik, dan tentu nya sikap dan perila ku mereka kepada public juga merupakan penentu keberhasilan mereka kepada masyarakat sebagai konsumen pelayanan. Reformasi perilaku birokrasi terus dilakukan terutama dalam menanggulangi perilaku pelayanan yang prosedurnya sangat rumit, cenderung berbelit-belit, tidak adanya kepastian waktu yang konsisten serta pemungutan biaya liar yang tidak sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perilaku aparatur sipil negara dalam pelayanan publik di kantor kelurahan moronge selatan II. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengacu pada konsep perilaku birokrasi Miftha Thoha yang membagi perilaku dalam 2 dimensi yakni karakteristik individu yang indikatornya memuat kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan serta karakteristik birokrasi yang indikatornya memuat hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggungjawab, sistem reward dansistemkontrol. Berdasarkan hasil analisis terhadap perilaku aparatur sipil negara dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan disana cukup baik kemudian dari segi karakteristik individu dan karakteristik aparatur juga sudah cukup baikKata Kunci: Perilaku, Aparatur sipil Negara, Pelayanan Publik.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA KEMBES SATU KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA Walujan, Fernando Richard; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa, yang dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang di artikulasikan dan di agresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, posisi dan fungsi BPD pada dasarnya memungkinkan keterlibatan rakyat untuk ambil bagian dalam dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kembes Satu. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.Kata Kunci: Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan.
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DENGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI PASAR RAKYAT DI KECAMATAN PUSOMAEN Ngongoloy, Venny Ria; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael S
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerwujudan perekonomian daerah yang mantap diselaraskan dengan pengembangan unggulan daerah seperti di bidang perdagangan jasa-jasa, industri, pertanian, dan tetap mengedepankan keberpihakan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta Koperasi. Pasar mempunyai peran penting dalam masyarakat karena sebagai sarana yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan sosial. Salah satu fasilitas perdagangan yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan di kecamatan pusomaen adalah pasar tradisonal yang berada di kecamatan pusomaen. Bangunan pasar kecamatan yang berada di pusomaen, telah berdiri sejak tahun 2010. Fungsi pasar terutama pasar tradisional di daerah menjadi penting dalam peningkatan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat yang menggunakannya. Roda perekonomian yang berjalan baik dapat dipastikan peningkatan perekonomian suatu daerah. Pasar posumaen selama ini terlihat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, masih banyak fasilitas pendukung yang rusak dan tidak diperbaiki, belum lagi masalah retribusi yang tidak jelas semakin menambah permasalahan yang ada. Kecamatan sebagai pemerintah yang berwenang di daerah tersebut seharusnya menjalankan fungsi koordinasinya sebagiamana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah tentang kecamatan. Penelitian ini melihat tentang pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Umum (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan koordinasi antara skateholder pasar Posumaen tergantung dari koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan Pemerintah Kecamatan dan Desa.Kata Kunci : Koordinasi, Dinas UMKM, Kecamatan, Pasar Tradisional
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS RAKYAT MISKIN DI DESA BUKIDE KECAMATAN TABUKAN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Lumunder, Anggreini Oktavianti; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakRaskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pendistribusian beras rakyat miskin di Desa Bukide Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam melakukan fungsi pertukaran dengan melihat kegiatan transaksi yang dilakukan distributor kepada masyarakat, pemerintah malakukan pembayaran untuk sementara, menggunakan uang dari pemerintah desa Bukide, data penduduk miskin tidak valid hanya mengunakan data empat tahun yang lalu, sehingga bila dihubungkan dengan keadaan masyarakat sekarang tentunya sudah tidak sesuai karena dulunya kaya sekarang sudah miskin tetapi dulu miskin sekarang sudah berkecukupan/sejahtera, selanjutnya peran kepala desa dalam melakukan fungsi penyedia fisik bagaimana perpindahan raskin dari distributor ke masyarakat, pemerintah desa perantara dalam penyaluran pembagian beras miskin dimana kepala desa bertindak langsung sebagai penerima tanpa melibatkan unsur aparat desa kemudian langsung memberi perintah kepada kepala Lindongan untuk disalurkan yang seharusnya pemerintah desa membentuk tim pengelola pembagian beras miskin.Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Penditribusian, Beras Rakyat Miskin
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat) Rumlus, Reinaldo; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan pemberdayaan kepada masyarakat di atur dalam Undang – undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, di situ sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab mengenai pemberdayaan masyarakat desa adalah pemerintah desa setempat dan setiap warga desa wajib mendapat pemberdayaan terlebih khusus kelompok – kelompok di desa entah itu kelompok nelayan ataupun kelompok lainnya. Permasalahan mengenai penberdayaan masyarakat di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat diantaranya Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan yang pernah di lakukan tidak di rasakan sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelompok nelayan, pemberdayaan belum di lakukan selama masa kepemimpian kepela desa yang sekarang dan pemberdayaan yang di lakukan kepala desa lama tidak tepat sasaran juga tidak maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan. Data diperoleh dengan wawancara yang berjumlah sebanyak 10 orang. Pemberdayaan masyarakat di desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat semogah dapat berjalan sesuai waktu yang di tentukan dan juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Desa trikora yang mayoritasnya masyarakat setempat bermata pencaharian adalah nelayan dan petani, dengan tingkat pendidikan dikategorikan rendah karena sebagian besar dari masyarakat didesa trikora hanya menempu pendidikan sampai ditingkat SMP dan juga masih ada masyarakat yang belum mengenal pendidikan atau tidak bersekolah. Oleh karena itu dengan melihat permasalahan yang ada, peneliti merasa tertarik dalam penulisan Skripsi ini. Penulisan Skipsi ini dengan judul, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua Barat).Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat, Desa Trikora
EFEKTIFITAS PROGRAM TIFF ( TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL ) DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA TOMOHON Waworuntu, Billy; Lumolos, Johny; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKota Tomohon memiliki beberapa destinasi wisata yang menarik, hal ini membuat pemerintah Kota Tomohon berupaya untuk mengembangkan pariwisata yang ada dengan strategi promosi wisata bertaraf international melalui program TIFF (Tomohon International Flower Festival) yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan international untuk datang dan berwisata di kota Tomohon, namun terdapat masalah dalam penyelenggaraannya selama beberapa tahun yaitu tidak dapat menarik banyak wisatawan international dilihat dari kurangnya partisipasi negara-negara lain dalam event yang diselenggarakannya begitu juga dengan kunjungan wisatawan yang jarang dijumpai selama event berlangsung padahal ini adalah festival berskala international yang memakan anggaran yang tidak sedikit. Tujuan penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan mengenai efektivitas dari program TIFF dalam pengembangan pariwisata di kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program TIFF belum sepenuhnya efektif, dari segi ketepatan sasaran, peserta mancanegara atau negara sahabat masi sedikit yang terlibat dalam penyelenggaraan program TIFF, pemerintah berupaya untuk melaksanakan perbaikan pelaksanaan program dan perbaikan destinasi wisata sebagai upaya memperhatikan peserta program TIFF, tetapi dampak yang masyarakat rasakan tidak meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.Kata Kunci: Efektifitas, Program TIFF, Pariwisata.
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNACE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN RAINIS KABUPATEN TALAUD Tamawiwi, Fadly; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPrinsip penerapan good governace yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam pengambilan suatu keputusan sangatlah penting, praktek-praktek good governance mampu di terapkan, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengenai good governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi good governance dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilatas dikantor kecamatan Rainis di katakan belum terlalu maksimal terlaksana, karena banyak pegawai yang tidak mematuhi perintah atasan, pertanggung jawaban kerja tidak ada, kurangnnya laporan yang dibuat mengenai kerja apa yang pegawai lakukan sehari-hari. Ketika ada masyarakat yang datang, ataupun mtidak ada masyarakat yagn datang. Pelaksanaan transparansi kerja pegawai dalam pembuatan laporan-laporan mengenai kerja mulai dari sub bagian, sampai dengan kepala seksi yang ada itu, tidak transparan dilaksanakan. Pelaksanaan responsivitas, dari pegawai terhadap kerja pelayan terhadap masyarakat, dan juga perintah dari pimpinan tidak sepenunya dilaksankan oleh pegawai tepat pada waktunya.Kata Kunci: Implementasi Good Governance, Kinerja, Pegawai.
GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL HUKUM TUA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA Sulangi, Glendy; Lumolos, Johny; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakGaya kepemimpinan yang relatif baru dalam studi-studi kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan trasnformasional. Kepemimpinan transformasional mencakup dua unsur yang bersifat hakiki, yaitu “relasional” dan “berurusan dengan perubahan riil”. Kepemimpinan transformasional terjadi ketika seorang (atau lebih) berhubungan dengan orang-orang lain sedemikian rupa sehingga para pemimpin dan pengikut saling mengangkat diri untuk sampai kepada tingkat-tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Bahwa Gaya Kepemimpinan Hukum Tua belum sepenuhnya menunjukan Gaya Kepemimpinan Transformasional, Hal itu dilihat dari Gaya Kepemimpinan seorang Hukum Tua yang seharusnya memimpin secara demokratis namun seringkali masih Otoriter atau mengambil keputusannya sendiri tanpa mengadakan musyawarah mufakat. Dilihat juga dari segi memotivasi para Perangkat Desa, Hukum Tua belum bisa sepenuhnya memberikan motivasi kepada Perangkat Desa, dapat dilihat juga dari SDM yang ada di Desa dimana belum ada pelatihan khusus untuk para Perangkat Desa agar dapat meningkatkan kinerja Para Perangkat Desa dan Hukum Tua juga masih kurang dalam melakukan inovasi-inovasi baru yang membangun untuk kinerja para Perangkat Desa, Hukum Tua juga masih kurang dalam hal memberikan arahan-arahan atau masukan-masukan yang baik untuk meningkatkan kinerja perangkat desa.Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Transformasional, Kinerja
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANGO KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 Rorong, Marliyanti; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEfektifitas pembangunan yang dilakukan baik skala nasional, daerah dan Pembangunan pedesaan merupakan proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. dalam ketentuan Permendes No.5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa harus efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program yang dijalankan berimplikasi pada hasilnya. Dengan adanya dana desa maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Bango kecamatan wori kabupaten minahasa utara tahun anggaran 2015 dengan menggunakan teori Makmur yang mengukur efektivitas dari beberapa hal yaitu : Ketepatan penentuan waktu Ketepatan perhitungan biaya Ketepatan dalam pengukuran dan Ketepatan berfikir Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan, pemerintah desa harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa mengelola dana desa tersebut dengan tepat.Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan
Co-Authors Amna Diana Angellien J. S Pandi Aray, Marisstela Arpi Rondonuwu Conny Wilar Daud M Liando, Daud M Dilago, Raflianto Dipong, Yesau Egeten, Hetwin Ferry Markus Katang, Ferry Markus Frangky Kandioh, Frangky Gumolung, Olivia I. S. J. Tulangi Ishak, Rivaldi Julius Randang, Julius Kasenda, Ventje Kawung, Alive M. Kembuan, Kezia Tirsa Kotambunan, Jonathan Diando Langoy, Alan Lawongo, Vetty Ester Lengkong, Johny Lumunder, Anggreini Oktavianti M. M. Sendoh Mait, Agnesya Sisilia Maloringan, Enjelita Mamangkey, Anderson Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Maria, Kurnia Markus Kaunang, Markus Michael D Korua Michael Mamentu, Michael Momuat, Jenly Victorandi Putra Monintja, Donald Neni Kumayas, Neni Ngongoloy, Venny Ria Pangemanan, Fanley Paputungan, Mustary Putra Pratama Patar Rumapea Pendong, Gemarya Asri Pinasang, Sandy Pontoh, Mar'ie Moh. Pua, Andre Puasa, Rafly Rilandi Rembaen, Benedictus Zepto Rorong, Marliyanti Rumlus, Reinaldo Runturambi, Merry Sahoming, Priska Sarah Sambiran, Sarah Sendow, Yurnie Sentinuwo, Endrow Alfin Sorongan, Yangwan Stefanus Sampe, Stefanus Suhing, Rico Sulangi, Glendy Sumampouw, Ismail Sumampow, Ismail Sunda, Cliff M T. A. M. Ronny Gosal Tamawiwi, Fadly Tatengkeng, Hopni Theofilus Tumiwa Tompunu, Rithania Michelie Tundunaung, Liong Undap, Gustaf Walujan, Fernando Richard Waworundeng, Welly Waworuntu, Billy William A Areros, William A