Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.595
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Selat Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Borneo Law Review Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Yetti
Fakultas Hukum Uniersitas Lancang Kuning
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Tindakan Perawat Tanpa Izin Praktik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Sabari Yanto; Suhendro Suhendro; Yetti Yetti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1853

Abstract

Dalam perkembangannya, pelayanan kesehatan mengalami banyak kemajuan yang pesat, bahkan dalam realitasnya perawat memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan secara mandiri. Dalam praktiknya, perawat harus kompeten, patuh pada ketentuan undang-undang dan harus patuh pada kode etik keperawatan. Adanya peraturan mengenai penyelenggaraan praktik keperawatan, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perawat dalam menjalankan tugas profesinya. Namun, kenyataannya dalam penerapan aturan tersebut tidak sepenuhnya dapat sesuai dengan harapan, masih dijumpai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh perawat baik sengaja maupun tidak sengaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban perawat tanpa izin praktik berdasarkan Undang-Undang Keperawatan No. 38 Tahun 2014 dan akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini bahwa masih terdapat di lapangan dimana perawat melakukan praktik tanpa surat izin praktik
Tanggung Jawab Hukum Pengobatan Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Kesehatan Pasien Aulia Azriyani; Suhendro Suhendro; Yetti Yetti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2776

Abstract

Di Indonesia dikenal dua sistem pengobatan, yaitu pengobatan modern (medis) dan pengobatan tradisional (alternatif). Pengobatan medis adalah suatu bentuk pengobatan yang menggunakan alat, metode dan bahan modern serta berbahan dasar bahan kimia yang sesuai dengan standar kedokteran modern. Sementara pengobatan alternatif adalah upaya kesehatan tradisional dan menggunakan bahan-bahan alami, sistem pengobatannya sangat berbeda dengan pengobatan dalam ilmu kedokteran. Cara pengobatan tradisional di Indonesia sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum pengobatan modern lahir. Masyarakat Indonesia telah menggunakan obat tradisional secara turun temurun untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, begitu pula dengan obat tradisional yang dibuat sendiri dengan bahan-bahan alami. Tidak hanya Indonesia, Namun karena belum memiliki standarisasi yang jelas dan tegas, pengobatan tradisional dianggap masih sering menimbulkan kerugian terhadap pasien. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini akan mengkaji tentang tanggung jawab hukum pengobatan tradisional akibat adanya kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan pasien.
Aspek Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Sengketa Pelayanan Keperawatan Terhadap Pasien Helen Helen; Suhendro Suhendro; Yetti Yetti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2778

Abstract

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya keadaan kehidupan yang tertib dan harmonis. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang adalah kesehatan. Kesehatan menurut UU No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan masyarakat hidup secara ekonomi dan sosial. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi semua, diperlukan peningkatan mutu pelayanan medis dengan fasilitas penunjang yang memadai, khususnya penyusunan rekam medis. Manfaat RM jelas dan komprehensif bagi tenaga kesehatan sebagai dasar atau panduan untuk perencanaan dan analisis penyakit dan untuk merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan tenaga kesehatan di mencapai kesehatan masyarakat yang optimal. Tenaga Kesehatan yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah perawat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini akan mengkaji tentang aspek hukum rekam medis sebagai alat bukti penyelesaian sengketa pelayanan Kesehatan oleh perawat terhadap pasien.
Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Bersertifikat Halal Sarmalina Sarmalina; Suhendro Suhendro; Yetti Yetti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2779

Abstract

Produk makanan halal sangat penting bagi umat Islam. Bagi konsumen Muslim, pola makan yang aman tidak hanya bebas dari bahaya fisik, kimia atau mikrobiologis, tetapi juga mencakup unsur yang sangat dibutuhkan, yaitu tidak adanya bahaya dari makanan, barang yang dilarang dan dipertanyakan menurut hukum Islam. Untuk menjamin agar pemeluk suatu agama beribadah dan menjalankan ibadahnya, negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Jaminan kehalalan produk harus dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme. Oleh karena itu, menjamin terselenggaranya produk halal guna memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal kepada masyarakat dalam konsumsi dan penggunaan produknya, juga seperti peningkatan nilai tambah bagi agen komersial untuk memproduksi dan menjual produk halal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini akan mengkaji tentang perlindungan hukum bagi konsumen mahakan yang bersertifikat halal.
Pengalihan pemberlakuan fuel surcharge terhadap harga tiket pesawat dalam perspektif hukum persaingan usaha Yetti Yetti; Yeni Triana
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 3 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020232062

Abstract

Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ,disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga yang harus dibayar  konsumen pasar bersangkutan yang sama, kecuali usaha patungan Dalam kenyataannya 9 (sembilan) maskapai penerbangan yakni, Sriwijaya Air, Merpati Nusantara Airlines, Mandala Airlines, Travel Express Aviation Service, dan Lion Mentari Airlines, Wings Abadi Airlines, Metro Batavia, Kartika Airlines, melanggar Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 dengan mengadakan perjanjian penetapan harga (Price Fixing agreement). Sementara Pasal 21 menyebutkan pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.PT Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Mertpati, Mandala, Riau, Travel Express, Lion, Wings, Metro Batavia, Kartika, Linus, Trigana, dan Indonesia Air Asia, melanggar pasal 21 UU No.5 Tahun 1999 dengan cara menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian komponen harga barang atau jasa yang seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha maskapai penerbangan. Metode penelitia dengam jenis penelitian hukum normatif.  Sumber data, Bahan Hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik Pengumpulan Data Kajian kepustakaan, dan anlisis data memakai metode kualitatif. Hasil penelitian Pengalihan pemberlakuan  fuel surcharger terhadap harga tiket pesawat berdasarkan   undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999  khususnya Pasal 5 dan Pasal 21. pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian komponen harga barang atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.
Implementasi Pemenuhan Hak Anak Dalam Bidang Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru Joko Dwi Mulyono; Iriansyah Iriansyah; Yetti Yetti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dijamin secara normatif dalam berbagai regulasi nasional. Namun, sejauh mana jaminan tersebut terimplementasi secara substantif di lembaga pembinaan masih menjadi pertanyaan penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru serta mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan praktik administratif di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA telah menyelenggarakan pendidikan nonformal melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bekerja sama dengan PKBM sebagai bentuk komitmen rehabilitatif. Anak binaan tetap memperoleh akses pembelajaran, fasilitas kelas, dan pendampingan akademik selama menjalani masa pidana. Namun demikian, penelitian ini menemukan persoalan krusial yang jarang disorot, yaitu hambatan administratif terkait integrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berdampak pada tidak optimalnya pengakuan formal hasil pendidikan anak binaan. Situasi ini memperlihatkan adanya paradoks antara pemenuhan hak secara prosedural dan pemenuhan hak secara substantif. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi serta faktor psikososial anak turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak binaan tidak cukup dimaknai sebagai penyediaan proses belajar, melainkan memerlukan integrasi sistemik antara sistem pemasyarakatan dan sistem pendidikan nasional agar hak pendidikan benar-benar berdampak pada masa depan anak.
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU Candra Purnomo; Yetti Yetti; Rudi Pardede
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1455

Abstract

Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Indonesian National Police Professional Code of Ethics regulates the prohibition on members and officials of the Indonesian National Police from receiving rewards and promising to pass the selection process for members of the Indonesian National Police and development education. The purpose of this research is to analyze the implementation of this regulation on the selection process for members of the Indonesian National Police at the Rokan Hulu Police; to analyze the inhibiting factors and efforts to overcome these obstacles. The implementation of Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Number 7 of 2022 on the selection process for members of the Indonesian National Police at the Rokan Hulu Police has not been running well from 2023 to 2025, as evidenced by the existence of Indonesian National Police officials who received rewards and promised to pass the selection process for members of the Indonesian National Police at this police station, accompanied by law enforcement that has not been as it should be. The inhibiting factor is the legal factor, efforts to overcome it if there are general criminal reports and violations of the code of ethics simultaneously, then the decision of the code of ethics trial is not influenced by the resolution of general crimes that prioritize restorative justice. The factor of law enforcement officers, efforts to overcome this is that the local police often hold spiritual and mental guidance activities for their members; The local police institution always reminds its members and ranks not to live a hedonistic and luxurious life; all ranks of the police in carrying out their duties, functions, and authorities are based on the Indonesian National Police's professional code of ethics, Tribrata and Catur PrasetyaThe police cooperative provides low-interest loans and easy loan and repayment terms for business capital. Community factors, in order to overcome this, the police continue to provide free coaching and training programs for local communities who wish to participate in the selection process for Polri members and continuously socialize the program; conduct legal socialization to the community regarding the selection process for prospective Polri members; Polri members refuse to accept money from the community; within the Polri, strict sanctions are imposed on officials and their ranks; externally, the Polri provides counseling to the community directly and through social media platforms that to become a Polri member, bribes and insiders are not used. Cultural factors, in order to overcome this, the police conduct legal socialization to the community regarding the prohibition and legal sanctions for people who give bribes to state officials.
Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Rahmadayani Rahmadayani; Rezmia Febrina; Yetti Yetti
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i4.3356

Abstract

Business activities that are now widely carried out by business actors are not free from competition. This competition sometimes leads to breaking the law in order to achieve maximum profits. They even carry out unfair competition/unhealthy competition. This unhealthy business competition will harm the public interest. This competition is now widespread in business activities in Indonesia and other countries in general. Although before the issuance of Law no. 5 of 1999, in fact the regulations regarding unfair business competition are based on article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts and article 382 bis of the Criminal Code.
Co-Authors Afrita, Indra Aulia Azriyani Candra Purnomo Dedy Felandry Desy Permata Karni Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie Frycles Franseda Hutabarat Haq, Miftahul Haq, Mitahul Helen Helen Iriansyah Iriansyah Irwan Jaya Zay Joko Dwi Mulyono Nofiardi Nofiardi Rahmadayani Rahmadayani Rezmia Febrina Rizky Novriandi Novriandi Robert Libra Rudi Pardede Sabari Yanto Sarmalina Sarmalina Suhendro Yalid Yalid