Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Jatiswara GANEC SWARA TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kompilasi Hukum Experimental Student Experiences Unizar Recht Journal
Sri Karyati
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Unizar Recht Journal

 1 
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan N0.554/PID.B/2021/PN.MTR Paridarmawan Wahyuyasa; Sri Karyati; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan menurut Putusan Nomor.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr,. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu hakim dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan terdakwa yang di anggap sehat secara jasmani maupun rohani serta tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelengaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia   I Made Kariawan; Haerani Haerani; Sri Karyati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam penelitian metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menelaah norma hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, penelitian ini memerlukan bahan hukum primer sebagai data utama disamping bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta melakukan studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, jurnal, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian. Hasil penelitian ini yaitu TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. TNI tidak memiliki wewenang untuk urusan keamanan dimana urusan keamanan merupakan tugas dari POLRI, kecuali atas perintah Presiden dan permintaan POLRI terhadap TNI dengan tujuan untuk membantu POLRI dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat
Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Ni Luh Risma Melda Wulandari; Sri Karyati; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak Narapidana Lanjut Usia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi melalui pengamatan langsung yang pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Hasil penelitian adalah (1) analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagai pedoman dan tugas petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana Lanjut Usia yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, (2) pemenuhan hak-hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Permepuan kelas III Mataram. Peraturan ini berjalan dengan baik serta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun ada beberapa faktor yang menghambat kinerja petugas pemasyarakatan dalam memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia yaitu keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia di dalam lapas.
Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelanggaran Kode Etik Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Fila Putri Askila Santi; Sri Karyati; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran dan fungsi komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Bagaimana Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara dapat merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang melanggar prinsip sesuai ketentuan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian bahwa (1) Peran dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara terdapat pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah. KASN bertugas untuk menjaga netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara kepada Presiden. (2) Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Negara dapat merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang melanggar prinsip sesuai ketentuan perundang-undangan. Bahwa Pelanggaran terhadap kode etik Pegawai negeri Sipil dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi moral juga dapat berupa sanksi administrasi bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
Implementasi Tapcash Berdasarkan Surat Edaran Nomor Pas- 09.Hh.01.04 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembag Pemasyarakatan : (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram) Yetty Kusuma Dewi; Sri Karyati; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi penggunaan TapCash di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram dan untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi dari penggunaan Tapcash sebagai upaya pencegahan Bebas Peredaran Uang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan deskriptif dan perundang-undangan. Yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mataram. Hasil penelitian yaitu 1) implementasi penggunaan tapcash di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sudah berjalan secara efektif mulai dari alur layanan tapcash, Penggunaan tapcash dapat memudahkan warga binaan untuk bertransaksi dan meminimalisir peredaran uang tunai sebagai upaya mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, kriminalitas, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban. 2) Hambatan dalam implementasi penggunaan Tapcash yaitu adanya kegagalan transaksi pengisian saat top-up yang disebabkan oleh sinyal dan sistem yang eror, kurangnya pemahaman terhadap penggunan Tapcash dan juga terdapat adanya keluarga yang tidak memiliki kartu ATM/rekening. Solusi yang dapat dilakukan untuk untuk mengatasi hambatan dalam implementasi penggunaan Tapcash yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan Tapcash, menghubungi BNI Call jika ada kendala di sistem, dan mengkonfirmasi ke petugas lapas, melakukan pengecekan saldo secara berkala, memastikan nomer rekening sesuai tujuan dan top-up saldo berhasil.
Co-Authors Ary Wahyudi Arya Sosman Fila Putri Askila Santi Galang Asmara Gatot Dwi Hendro Wibowo Gusti Ayu Ratih Damayanti Haerani Haerani Hafizatul Ulum I Gede Sukarmo I Made Kariawan Kaharuddin Kaharuddin Kurnia Lestari, B. Farhana Laili Hurriati Mimi Cahayani Muh. Risnain Muh. Risnain Ni Luh Risma Melda Wulandari Paridarmawan Wahyuyasa Triana Lidona Aprilani Yetty Kusuma Dewi Yuyun Puspita Sari Zunnuraeni Zunnuraeni