Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.737
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Hukum Lex Generalis Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Journal Liaison Academia and Society Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Pembangunan
Syaiful Khoiri Harahap
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Harahap, Syaiful Khoiri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9262

Abstract

This research aims to examine the authority of courts over decisions made by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), which is an institution for consumer dispute resolution. The role of the BPSK becomes evident when it imposes penalties on businesses to compensate consumers who have suffered losses. Although BPSK decisions are considered final and binding, they can still be overturned by the court based on objections raised by the losing party. Therefore, the urgency of this study lies in discussing the jurisdiction of the court regarding BPSK decisions. The research employs a normative research method and qualitative analysis to arrive at conclusions addressing the core issues. A novel aspect of this study is the examination of the court’s involvement in BPSK decisions based on objections raised by the losing party. The research findings conclude that the BPSK provides legal protection to consumers if they indeed suffer losses due to business negligence, and the court has the authority to annul BPSK decisions if the subject matter falls outside the BPSK’s jurisdiction for examination and adjudication. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pengadilan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Peranan BPSK terlihat ketika memutuskan menghukum pelaku usaha untuk memberi ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Walaupun putusan BPSK bersifat final dan mengikat tetapi ternyata putusan tersebut masih dapat dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Sehingga urgensi penelitian ini guna membahas tentang kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian tentang turut campurnya pengadilan atas putusan BPSK atas keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPSK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen jika memang konsumen menderita kerugian akibat kelalaian pelaku usaha dan pengadilan berwenang untuk membatalkan putusan BPSK jika pokok perkaranya bukan kewenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
Penerapan Undang-Undang Perkawinan Di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru Kabupaten Deli Serdang Robiyanti, Dewi; Harahap, Syaiful Khoiri; Dalimunte, Nurul; Rambe, Saima; Harahap, Tetty Rahmiati; Wahyuni, Erni
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi Juli - September
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i3.6891

Abstract

Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan regulasi tersebut di Desa Marindal 1 Gang Baru, Kecamatan Patumbak. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung dan wawancara informal dengan masyarakat setempat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami ketentuan hukum baru terkait usia minimal perkawinan. Namun, praktik perkawinan di bawah umur masih ditemukan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi hukum secara berkelanjutan serta peningkatan pengawasan administratif oleh aparat desa dan instansi terkait. Upaya ini penting untuk memastikan efektivitas regulasi dalam mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak generasi muda.
Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Berbasis Asas Kebebasan Berkontrak Syaiful Khoiri Harahap
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.916

Abstract

Leasing is one of the solutions for society to acquire the goods they desire in order to improve their standard of living. A leasing agreement is an innominate contract, meaning that its formation is left to the parties involved to determine the clauses within the agreement. The research method used is based on normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research findings indicate that leasing agreements are implemented in the form of standard contracts following the "take it or leave it" principle, granting the lessor the right to terminate the agreement and unilaterally reclaim the leased object.
Legal Review of Criminal Acts of Human Trafficking (Tppo) Study of Decision Number 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Robertus Rahmat Arifin Gulo; Syaiful Khoiri Harahap; Yulkarnaini Siregar
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human trafficking is a serious crime that violates human rights and human dignity. This study aims to analyze law enforcement and the judge's considerations in Decision Number 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn regarding the crime of human trafficking, with a focus on the application of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. The research method used is a qualitative case study approach, reviewing court decision documents, legal literature, and other secondary sources. The results of the study indicate that law enforcement against perpetrators of human trafficking in this decision has fulfilled the elements of the crime, namely recruitment, transportation, and exploitation, with the modus operandi being the abuse of the victim's vulnerable position. The judge's considerations are based on valid evidence, including witness statements, transaction documents, and expert analysis. The criminal sanctions imposed, namely 7 years imprisonment and a fine of Rp200,000,000, are considered proportional and in accordance with the provisions of the law. However, the study also identifies challenges in proving the elements of exploitation and protecting victims. In conclusion, this ruling reflects a serious effort to enforce the law against human trafficking, although capacity building of law enforcement officers and inter-agency coordination are needed to address the complexity of similar cases in the future. This study provides recommendations for officer training, optimizing the role of the Witness and Victim Protection Agency, and community outreach for human trafficking prevention
Penerapan Aspek Hukum dan Peran Masyarakat dalam Penanganan Banjir di Patumbak Robiyanti, Dewi; Harahap, Syaiful Khoiri; Hidayati, Taufika; Dalimunte, Nurul; Rambe, Saima; Harahap, Tetty Rahmiati
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi Mei - Agustus
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i2.8747

Abstract

Kompleks Perumahan Villa Patumbak Permai, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, merupakan wilayah yang sering terdampak banjir besar dengan pola berulang yang spesifik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menerapkan pemahaman aspek hukum penanggulangan bencana serta memberdayakan peran masyarakat dalam mitigasi dan penanganan banjir di lokasi tersebut. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi regulasi, pendampingan masyarakat, dan analisis kondisi lapangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam kecepatan respon pemerintah dan pemulihan infrastruktur (Kusumasari, 2014). Namun, masyarakat menunjukkan peran yang sangat aktif melalui pembentukan Posko Warga, gotong royong, dan solidaritas sosial, yang menjadi kunci pengurangan dampak bencana (Rejeki dkk., 2024). Kesimpulannya, sinergi antara penerapan hukum yang tegas dan partisipasi masyarakat yang kuat sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan daerah terhadap bencana.
Co-Authors Br. Tarigan, Fatin Nadifa Harahap, Tetty Rahmiati Hetty Elfina Hutagaol, Jarungjung Ida Zulfida, Ida Indri Oktari Ismayani Ismayani Muhammad Iqbal Altamis nur subiantoro Nurul Dalimunte Pasaribu, Yusuf Hanafi Rambe, Saima Razali, Muhammad Robertus Rahmat Arifin Gulo Robiyanti, Dewi Situmeang, Mahyudin Tanjung, Ali Mukti Taufika Hidayati Teja Rinanda WAHYUNI, ERNI Yulkarnaini Siregar