Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Hukum Lex Generalis All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Journal Liaison Academia and Society Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Pembangunan
Syaiful Khoiri Harahap
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Berbasis Asas Kebebasan Berkontrak Harahap, Syaiful Khoiri
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.916

Abstract

Leasing is one of the solutions for society to acquire the goods they desire in order to improve their standard of living. A leasing agreement is an innominate contract, meaning that its formation is left to the parties involved to determine the clauses within the agreement. The research method used is based on normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research findings indicate that leasing agreements are implemented in the form of standard contracts following the "take it or leave it" principle, granting the lessor the right to terminate the agreement and unilaterally reclaim the leased object.
Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Harahap, Syaiful Khoiri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9262

Abstract

This research aims to examine the authority of courts over decisions made by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), which is an institution for consumer dispute resolution. The role of the BPSK becomes evident when it imposes penalties on businesses to compensate consumers who have suffered losses. Although BPSK decisions are considered final and binding, they can still be overturned by the court based on objections raised by the losing party. Therefore, the urgency of this study lies in discussing the jurisdiction of the court regarding BPSK decisions. The research employs a normative research method and qualitative analysis to arrive at conclusions addressing the core issues. A novel aspect of this study is the examination of the court’s involvement in BPSK decisions based on objections raised by the losing party. The research findings conclude that the BPSK provides legal protection to consumers if they indeed suffer losses due to business negligence, and the court has the authority to annul BPSK decisions if the subject matter falls outside the BPSK’s jurisdiction for examination and adjudication. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pengadilan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Peranan BPSK terlihat ketika memutuskan menghukum pelaku usaha untuk memberi ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Walaupun putusan BPSK bersifat final dan mengikat tetapi ternyata putusan tersebut masih dapat dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Sehingga urgensi penelitian ini guna membahas tentang kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian tentang turut campurnya pengadilan atas putusan BPSK atas keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPSK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen jika memang konsumen menderita kerugian akibat kelalaian pelaku usaha dan pengadilan berwenang untuk membatalkan putusan BPSK jika pokok perkaranya bukan kewenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
Penerapan Undang-Undang Perkawinan Di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru Kabupaten Deli Serdang Robiyanti, Dewi; Harahap, Syaiful Khoiri; Dalimunte, Nurul; Rambe, Saima; Harahap, Tetty Rahmiati; Wahyuni, Erni
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi Juli - September
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i3.6891

Abstract

Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan regulasi tersebut di Desa Marindal 1 Gang Baru, Kecamatan Patumbak. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung dan wawancara informal dengan masyarakat setempat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami ketentuan hukum baru terkait usia minimal perkawinan. Namun, praktik perkawinan di bawah umur masih ditemukan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi hukum secara berkelanjutan serta peningkatan pengawasan administratif oleh aparat desa dan instansi terkait. Upaya ini penting untuk memastikan efektivitas regulasi dalam mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak generasi muda.
Co-Authors Br. Tarigan, Fatin Nadifa Harahap, Tetty Rahmiati Hetty Elfina Hutagaol, Jarungjung Ida Zulfida, Ida Indri Oktari Ismayani Ismayani Muhammad Iqbal Altamis nur subiantoro Nurul Dalimunte Pasaribu, Yusuf Hanafi Rambe, Saima Razali, Muhammad Robiyanti, Dewi Situmeang, Mahyudin Tanjung, Ali Mukti Teja Rinanda WAHYUNI, ERNI