Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.265
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion Rechtsidee Tadulako Law Review Pembaharuan Hukum Hasanuddin Law Review Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesia Private Law Review Amsir Law Journal Keadilan Case Law Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh PETITA Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia Keadilan Indonesian Research Journal in Legal Studies Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam
Fattimah Maddusila
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
THE DYNAMICS OF COPYRIGHT ROYALTY MANAGEMENT FOR SONGS/MUSIC, AND ITS IMPACT ON THE PROTECTION OF CREATIVE RIGHTS Sitti Fatimah Maddusila; Andi Intan Purnamasari; Bambang Hermawan; Annisa Nurfaidah
Indonesia Private Law Review Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v7i2.5151

Abstract

Indonesia's copyright royalty management system has evolved through the establishment of Collective Management Organizations (LMKs) and the National Collective Management Organization (LMKN), which are responsible for collecting, administering, and distributing royalties to creators. Despite this institutional framework, significant deficiencies continue to undermine the protection of creators' economic rights. This study examines the adequacy of legal protection afforded by the current royalty distribution system and analyzes LMKN's legal responsibility for unclaimed royalties. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study applies prescriptive legal analysis. The findings indicate that, although the Copyright Law and its implementing regulations govern royalty management, they do not provide sufficient legal certainty regarding timely, transparent, and proportionate royalty distribution based on actual use of copyrighted works. In addition, the absence of clear rules governing LMKN's responsibility for unclaimed royalties weakens legal protection for creators' economic rights. This study proposes reconstructing Indonesia's royalty governance framework by redefining LMKN as a fiduciary administrator responsible for the accurate, transparent, accountable, and timely distribution of royalties. It also recommends mandatory implementation of Music Recognition Technology (MRT) or digital fingerprinting at commercial venues to improve data accuracy and transparency. These reforms would strengthen legal certainty, promote fairness, and enhance the protection of creators' economic rights in Indonesia.
TINDAK LANJUT PIHAK ADAKAMI TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN TUNGGAKAN PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Adilla Faradila; Sitti Fatimah Maddusila; Mohammad Saleh
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6245

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya layanan pinjaman online (P2P lending) yang semakin masif digunakan masyarakat. AdaKami sebagai salah satu platform yang telah berizin dan diawasi OJK menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak lanjut yang dilakukan pihak AdaKami terhadap debitur yang melakukan tunggakan pembayaran, dikaji dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut AdaKami terhadap debitur menunggak dilakukan secara bertahap, meliputi: somasi dan surat peringatan (SP1, SP2, SP3), restrukturisasi utang atau perpanjangan tenor, penggunaan jasa penagihan (debt collector) sesuai ketentuan, pelaporan ke SLIK OJK, serta penyelesaian sengketa melalui jalur internal, mediasi OJK/LAPS SJK, maupun gugatan perdata. Seluruh mekanisme tersebut harus dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan larangan penagihan intimidatif. Tindak lanjut yang dilakukan AdaKami pada dasarnya merupakan implementasi asas itikad baik dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum perjanjian, namun tetap harus memperhatikan hak-hak debitur sebagai konsumen jasa keuangan. Secara keseluruhan, mekanisme yang diterapkan AdaKami telah sesuai dengan hukum perdata dan regulasi yang berlaku, sepanjang dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan asas itikad baik, dan tidak menggunakan cara-cara yang melanggar hukum.
UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGUASAAN TANAH TANPA HAK Gyska Salsabila Iswansyah; Sitti Fatimah Maddusila; Marini Citra Dewi
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i1.9367

Abstract

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan salah satu bentuk sengketa pertanahan yang sering terjadi dalam masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yang sah. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak serta bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat penguasaan tanah tanpa hak di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penguasaan tanah tanpa hak dalam kasus yang diteliti telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Penguasaan yang pada awalnya didasarkan pada izin tinggal dari pemilik lama berubah menjadi penguasaan tanpa hak ketika pihak penghuni tetap mempertahankan penguasaan tanah meskipun telah diminta oleh pemilik sah untuk mengosongkan objek sengketa. Berdasarkan hasil penelitian, pemilik tanah telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan tujuan agar pihak yang menguasai tanah tanpa hak bersedia mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada pemilik yang sah. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, sengketa tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum mencapai kesepakatan. Apabila upaya mediasi tidak menghasilkan penyelesaian, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur pengadilan guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah.
The Legal Certainty of Community Participation Related to Mining Activities Muhammad Hatta Roma Tampubolon; Sitti Fatimah Maddusila; Zulkarnain Zulkarnain; Suardi Dg. Mallawa
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4465

Abstract

Indonesia is rich in mining resources, which constitute one of the crucial sectors for national development. However, mining activities are not without controversy, particularly regarding community participation in decision-making processes and implementation. Despite existing laws guaranteeing the community's right to participate, their implementation still faces obstacles such as legal uncertainties concerning the mechanisms and procedures for participation, which have not been clearly and comprehensively regulated. The purpose of this research is to examine the legal certainty regarding community participation in mining activities in Indonesia and to identify the problems and challenges faced in its implementation. This study employs normative legal research methods with a legislative and conceptual approach. Data collection techniques are conducted through literature studies, analyzed qualitatively with content analysis, and presented descriptively and analytically. The research findings reveal that legal certainty regarding community participation in mining activities in Indonesia is currently regulated by laws such as the Mineral and Coal Mining Law (UU Minerba) and Government Regulation No. 51/2014, which guarantee the community's right to participate. However, these regulations do not clearly define the mechanisms and procedures, leading to legal uncertainty. The main problems and challenges in implementation include unclear mechanisms and procedures for participation, lack of socialization and transparency of information, low community capacity, weak law enforcement and supervision, and potential conflicts of interest that can hinder effective and sustainable community participation in mining activities.
IUS CONSTITUENDUM: REGULATION OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS REGIME AS A STRENGTHENER OF NATIONAL IDENTITY Sitti Fatimah Maddusila
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4550

Abstract

Indonesia is rich in diverse traditional cultural expressions that need to be protected from misuse or irresponsible commercialization. Efforts to safeguard these cultural expressions can be undertaken by integrating them into the Intellectual Property Rights (IPR) regime through comprehensive and effective legal regulations. The aim of this research is to formulate an ideal concept for regulating traditional cultural expressions within the IPR regime as a means to strengthen national identity in Indonesia, and to identify challenges and obstacles in integrating the protection of traditional cultural expressions into the IPR regime. This research employs normative legal research methods with legislative and conceptual approaches. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal sources, with data collection techniques through literature study and qualitative data analysis. The research results indicate that the ideal concept for regulating traditional cultural expressions within the IPR regime to strengthen national identity in Indonesia must include a clear definition of traditional cultural expressions and their criteria, the establishment of a comprehensive data and inventory system, provision of legal protection and management mechanisms involving the community owners, assurance of fair profit-sharing in case of commercial utilization, regulation of government and community roles in preservation, and the reinforcement of national identity by recognizing traditional cultural expressions as protected and promoted national assets. The main challenges and obstacles include the absence of clear definitions and criteria, issues of communal ownership, the diversity of cultural expressions, the need to balance protection and access for utilization, lack of community capacity and awareness, and limitations in resources and supporting infrastructure.
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA PENGELOLAAN SAWAH BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DI  DESA BALINGGI JATI Kanisius Putu Handika; Sitti Fatimah Maddusila; Rahmia Rachman
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/yh61wq93

Abstract

Pelaksanaan perjanjian sewa pengelolaan sawah di Desa Balinggi Jati umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian sewa pengelolaan sawah di Desa Balinggi Jati. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa pengelolaan sawah yang dibuat secara lisan tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun belum memberikan kepastian hukum yang optimal karena tidak adanya bukti tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu sewa, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penerapan asas kepastian hukum terhadap praktik sewa pengelolaan sawah berbasis hukum adat dan kebiasaan masyarakat di Desa Balinggi Jati. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk menerapkan perjanjian tertulis guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kata Kunci: Kepastian hukum, perlindungan hukum, sewa menyewa, pengelolaan sawah
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA PENGELOLAAN SAWAH BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DI  DESA BALINGGI JATI Kanisius Putu Handika; Sitti Fatimah Maddusila; Rahmia Rachman
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/yh61wq93

Abstract

Pelaksanaan perjanjian sewa pengelolaan sawah di Desa Balinggi Jati umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian sewa pengelolaan sawah di Desa Balinggi Jati. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa pengelolaan sawah yang dibuat secara lisan tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun belum memberikan kepastian hukum yang optimal karena tidak adanya bukti tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu sewa, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penerapan asas kepastian hukum terhadap praktik sewa pengelolaan sawah berbasis hukum adat dan kebiasaan masyarakat di Desa Balinggi Jati. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk menerapkan perjanjian tertulis guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kata Kunci: Kepastian hukum, perlindungan hukum, sewa menyewa, pengelolaan sawah
Prisoners’ Sexual Rights: A Human Rights Perspective Nurdin Nurdin; Yusran Yusran; Abd Wahid; Sitti Fatimah Maddusila; Kartini Malarangan
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 13, No 2 (2026): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v13i2.50546

Abstract

Prisoners retain the right to fulfill their sexual needs with their spouses during imprisonment, however, Indonesia has yet to establish regulations that facilitate the exercise of this right. Although many scholars advocate addressing this issue from a human rights perspective, empirical research remains limited. Therefore, this study examines the fulfillment of prisoners’ sexual rights through a human rights framework. Employing a qualitative case study design with a juridical-empirical legal approach, data were collected through field observations, in-depth interviews, and analysis of legal documents. The findings reveal that prisoners’ right to sexual relations with their spouses has not been realized because prisons lack the necessary regulations and implementation mechanisms. Furthermore, national legislation does not provide standard operating procedures for fulfilling prisoners’ sexual rights. The study concludes that ensuring the fulfillment of prisoners’ sexual needs at Palu Prison requires a human right–based policy framework. As a practical contribution, it proposes the establishment of a Safe Counseling and Relationship Zone, a dedicated facility integrating psychological and marital counseling with a hygienic, private, and dignified space where prisoners and their spouses may maintain intimate relationships within an appropriate legal and institutional framework.
Warning: Increasing Child Marriage in Palu, Sigi, Donggala! Susi Susilawati; Sitti Fatimah Maddusila; Adfiyanti Fadjar; Nurhayati Sutan Nokoe; Abdurrahim Abdurrahim
Amsir Law Journal Vol 5 No 2 (2024): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v5i2.428

Abstract

The increase in the number of marriage dispensation cases in the Religious Courts after the amendment of the Marriage Law requires the government to be vigilant. The large number of divorces from young marriages filed with the court is an impact of the increase in the number of marriage dispensation applications. The purpose of this study is to analyze the factors that influence the prevalence of child marriage in Palu, Sigi and Donggala. The method used is socio-legal research method with primary data sources obtained from Penghulu in Palu, Sigi, and Donggala. The results of the study found a strong influence of religious factors, customs, economics, education, pregnancy outside marriage, and narcotics which caused the prevalence of child marriage in Palu, Sigi, and Donggala. All of these influencing factors all lead to the solution of marriage dispensation. A better strategy is needed that is tailored to current conditions. It is also suggested that Penghulu conduct seminars so that they can have the same perception of the Marriage Registration Policy and knowledge of the latest Marriage Law. Cooperation with the courts is needed to facilitate community affairs related to marriage. The police need to increase the eradication of narcotics in areas that are indicated to be places of circulation and abuse. ___ References Books with an author: Kadir, A. (2020). Perspektif Baru Hukum Perkawinan Islam Nikah, Talak, Rujuk. Semarang: Fatawa. Journal articles: Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 354-384. Miqat, N., Patila, M., Kunu, B. D., Mardin, N., & Purwanda, S. (2023). Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. Media Iuris, 6(2),193-204. Putri, J. E., & Taufik, T. (2017). Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2(2), 1-10. Susilawati, S. (2019, November). Dampak Bencana terhadap Tingkat Perkawinan Anak di Sigi Biromaru. In Unpublished Paper, Delivered at National Symposium (Vol. 30). Susilawati, S., Maddusila, S. F., & Ayyub, M. R. Bersama APRI Memberantas Perkawinan Dini. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 9(2), 87-94. Susilawati, S., Ridwan, A., & Madusila, S. F. (2021). Criminal Liability against Perpetrators of Fraudulent Criminal Act by Hynosis. Tadulako Law Review 6(1), 40-49. Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases In East Luwu. Jurnal Hukum Volkgeist, 6(2), 116-122. Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl, 16(2), 152-163.
Indivisibility Principle of Regional Financial Management In Indonesia Ansar; Lasatu, Asri; Bakri, Rahmat; Tampubolon, Muhammad Hatta Roma; Maddusila, Siti Fatimah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5918

Abstract

Regional budgets (APBD) have an important role in fulfilling human rights (HAM), but the integration of human rights principles in regional financial management still faces challenges. Separate budget management is contrary to efforts to fulfill human rights comprehensively. This study focuses on aspects of budget policy towards the fulfillment of human rights, especially how the principle of indivisibility as a state obligation is realized in policies and implementation of regional financial policies. This study is a normative legal study with a conceptual and legislative approach. The results of the study indicate that optimal and participatory regional financial planning ensures the fulfillment of basic rights in a comprehensive and interrelated manner, such as the right to health which includes health services, a healthy environment, and social security. The APBN and APBD reflect the sovereignty of the state and the aspirations of the people, with the main goal of achieving community welfare. Budget management must prioritize human rights principles, ensure equality, and integrate economic, social, and cultural rights into policies. Regional governments need to set budget priorities that support the fulfillment of relevant human rights, with the aim of realizing sustainable and equitable development
Co-Authors Abd Wahid Abdul Wahid Abdurrahim, Abdurrahim Adfiyanti Fadjar Adilla Faradila Andi Intan Purnamasari Annisa Nurfaidah Ansar Ashar Ridwan Asri Lasatu Baliana Amir Bambang Hermawan Gyska Salsabila Iswansyah Kanisius Putu Handika Kartini Malarangan Lanini, Agus M. Hatta Roma Tampubolon Marini Citra Dewi Marini Citra Dewi Mohammad Saleh Muhammad Ikbal Nurdin Nurdin Nurhayati Sutan Nokoe NURMAN, ILHAM Nursiah Moh. Yunus Rafika Nur Rahmat Bakri Rahmia Rachman Ratu Ratna Korompot Rosdian RUSTANG, RUSTANG Suardi Dg. Mallawa Susi Susilawati SUSILAWATI, SUSI Yunus, Nursiah Moh. Yusran Yusran Zulkarnain Zulkarnain