Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

TREN, BIAYA, DAN TANTANGAN STRUCTURAL HEALTH MONITORING JEMBATAN Andreas A. Pramudya; Andreas Wibowo; Anton Soekiman
Jurnal Transportasi Vol. 22 No. 2 (2022)
Publisher : Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/jtrans.v22i2.6062.117-130

Abstract

Abstract Information technology and the Internet of Things are developing rapidly, resulting in changes in all fields, including monitoring and testing bridges. Structural Health Monitoring (SHM) is currently an alternative to replace conventional visual inspections. This study aims to determine trends in the use of Structural Health Monitoring on bridges, including cost factors and challenges faced, so that they can be considered and referenced in the installation of Structural Health Monitoring on bridges in the future. This study uses biblio-metric analysis methods and literature review. Bibliometric analysis was carried out to determine the type of bridge, the method of Structural Health Monitoring, the type of sensor, and the part that the sensor was installed on, so that the trend of Structural Health Monitoring installation could be observed. A literature review was carried out on the challenges that occurred and the cost factors that were considered and their potential in the future. This research shows that the method of Structural Health Monitoring is still evolving and that new technologies have been used to overcome various challenges, including the cost factor. If Structural Health Monitoring can be mass produced, the cost of producing Structural Health Monitoring is expected to decrease. Keywords: bridge; structural health monitoring; visual inspection; bibliometrics Abstrak Teknologi informasi dan Internet of Things berkembang dengan pesat, yang mengakibatkan terjadinya perubahan di segala bidang, termasuk pada pemantauan dan pengujian jembatan. Structural Health Monitoring (SHM) saat ini menjadi alternatif untuk menggantikan inspeksi visual yang bersifat konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren penggunaan Structural Health Monitoring pada jembatan, termasuk faktor biaya dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat menjadi pertimbangan dan acuan dalam pemasangan Structural Health Monitoring pada jembatan di masa mendatang. Studi ini menggunakan metode analisis bibliometrik dan tinjauan literatur. Analisis bibliometrik dilakukan untuk mengetahui jenis jembatan, metode Structural Health Monitoring, jenis sensor, dan bagian yang dipasang sensor, sehingga tren pemasangan Struc-tural Health Monitoring dapat diamati. Tinjauan literatur dilakukan pada tantangan yang terjadi dan faktor biaya yang menjadi pertimbangan serta potensinya di masa mendatang. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Structural Health Monitoring masih terus berkembang dan berbagai teknologi baru telah digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk faktor biaya. Jika Structural Health Monitoring dapat dipro-duksi secara massal, biaya produksi Structural Health Monitoring diharapkan menurun. Kata-kata kunci: jembatan; structural health monitoring; inspeksi visual; bibliometrik
Eksplorasi Interdependensi Faktor - Faktor Risiko pada Proyek KPBU Jalan Tol menggunakan Intrerpretive Structural Modeling Aswanto Aswanto; Andreas Wibowo
Jurnal Teknik Sipil Vol 29 No 3 (2022): Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jts.2022.29.3.11

Abstract

Abstrak Manajemen risiko memiliki peran vital menentukan keberhasilan proyek infrastruktur menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Banyak penelitian yang sudah dilakukan terkait risiko yang terjadi pada proyek KPBU. Namun, penelitian yang didedikasikan untuk mengases faktor risiko dengan mempertimbangkan interdependensi antarfaktor risiko masih sangat jarang. Tulisan ini bertujuan menutup kesenjangan pengetahuan ini dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi interdependensi tersebut menggunakan interpretive structural modeling (ISM) dengan fokus pada proyek jalan tol. Penelitian ini mengidentifikasi empat belas faktor risiko yang relevan. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner kepada sebelas responden terpilih Dalam penelitian ini terungkap faktor-faktor risiko saling berinteraksi satu dengan yang lainnya meski dengan kekuatan yang berbeda-beda. Hasil ISM memperlihatkan bahwa kondisi lahan yang sulit dan keterlambatan serta kenaikan biaya pembebasan lahan signifikan berpengaruh terhadap faktor risiko lainnya. Model ISM juga menunjukkan bahwa kedua faktor risiko ini berada pada level terendah yang menegaskan keduanya sebagai faktor risiko yang penting. Keduanya juga diklaster ke dalam kategori risiko yang independen yang memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dan dipengaruhi yang rendah. Dengan demikian, temuan ini mengafirmasi temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang sering menempatkan risiko lahan pada peringkat tinggi. Tulisan ini juga memaparkan keterbatasan penelitian dan menawarkan arah bagi penelitian ke depan. Kata-kata kunci: Faktor risiko, jalan tol, kerja sama pemerintah dan badan usaha, interdependensi, interpretive structural modeling, Indonesia. Abstract Risk management is critical to the success of Public-Private Partnership (PPP) infrastructure projects. Numerous studies have been conducted to assess the risks of PPP projects. However, those devoted to assessing risk factors while taking interactions into account are scarce, at least in the context of Indonesia. This paper aims to fill this knowledge gap by identifying and investigating interdependence risk factors in toll-road projects using interpretive structural modeling (ISM). This study identified fourteen risk factors relevant to toll road projects. A survey of eleven selected respondents was used to collect primary data. It has been found that the identified risk factors interact with one another to varying degrees. The ISM-based model revealed that unforeseen site conditions and time and cost overruns in land acquisition significantly impact other risk factors. These two factors are at the bottom of the ISM-based model, indicating that they are critical risk factors. They are also classified as independent risk factors with high driving power but low dependence. Accordingly, this finding confirms many previous research findings, which frequently ranked land acquisition risk as critical. This paper acknowledges limitations and suggests future research directions. Keywords: Risk factors, toll road, public-private partnership, interdependencies, interpretive structural modeling, Indonesia.
POTENSI IMPLEMENTASI KONTRAK BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BASED CONTRACT/PBC) PADA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA Amir Anwar; Habil Andreas Wibowo
Jurnal Sains dan Teknologi ISTP Vol. 14 No. 1 (2020): Desember
Publisher : LPPM ISTP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.218 KB) | DOI: 10.59637/jsti.v14i1.53

Abstract

Seiring dengan semakin banyaknya pembangunan rusun, permasalahan dan keluhan akan rusun itu juga bermunculan karna perbedaan yang timpang antara harapan dan kenyataan. Pada pelaksanaan kegiatan pembangunan rusunawa sering terjadi ketaktercapaian target biaya, waktu dan mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, selama siklus hidup rusunawa perbaikan lebih sering tidak diperhitungkan. Padahal perbaikan diperlukan untuk melestarikan dan meningkatkan masa manfaat bangunan. Diperlukan suatu kontrak yang inovatif untuk menjamin keseimbangan kepentingan antara pengguna jasa dan penyedia jasa, misalnya dengan sistem kontrak berbasis kinerja (KBK) yang menekankan kepada pencapaian kinerja yang harus dicapai melalui parameter output atau outcome, yang lebih dulu ditetapkan dan terukur. Pengumpulan data melalui 3 cara yaitu, Studi Literatur, Wawancara dan Observasi. Responden penelitian berdomisili di Bandung, Bekasi, Jakarta, Tangerang dan Serang. Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 25. Pengamatan dilapangan mengkonfirmasi peneltian sebelumnya bahawa kinerja rusunawa di Indonesia belum maksimal dan tidak memuaskan dan program rusunawa saat ini masih jauh dari tujuan dan amanat UU No.20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Patensi atribut rusunawa Lingkup implementasi PBC rusunawa meliputi semua pekerjaan dalam pembangunan dan pengelolaan rusunawa. Pekerjaan tersebut terintegrasi mulai dari tahap perencanaan sampai ke tahap pemeliharaan, sedangkan kendala implementasi PBC paling dominan adalah payung hukum PBC dan ketersediaan penyedia jasa.
SKEMA ALOKASI RISIKO PERMINTAAN YANG OPTIMAL PADA INVESTASI JALAN TOL DI INDONESIA Nurul Handayani; Andreas Wibowo; Wimpy Santosa
Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) Vol. 9 No. 2 (2023)
Publisher : Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/jhpji.v9i2.7005.67-82

Abstract

Abstract Demand risk is a significant risk in Public Private Partnership projects in the toll road sector. This risk is often beyond the control of both the public and private sectors. In Indonesia, user pay remains the sole investment return option where the private sector bears the demand risk. Meanwhile, some options for allocating demand risk exist in other countries, which have also been successfully implemented. This study aims to evaluate the criteria and sub criteria used to assess the demand risk allocation scheme options, rank these options, and determine the optimal risk allocation strategy for Indonesia’s context to increase investor participation in toll road investment projects. This study analyzed 3 options for allocating demand risk schemes with 5 criteria used to evaluate these options. Respondents from government agencies were asked to rate the importance of each criterion using the Analytic Network Process approach. This study shows that by considering the interdepen-dence of the criteria, the Value for Money criterion is the most significant factor. Regarding the demand risk allocation scheme options, the Availability Payment is the preferred option among the respondents. Keywords: Public Private Partnership; demand risk allocation; toll road investment; Analytic Network Process Abstrak Risiko permintaan merupakan salah satu risiko yang signifikan pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di sektor jalan tol. Risiko tersebut sering tidak bisa dikendalikan, baik oleh pihak Penanggung Jawab Proyek Kerjasama maupun oleh badan usaha. Di Indonesia, skema tarif masih menjadi satu-satunya opsi pengembalian investasi, dengan risiko permintaan sepenuhnya ditanggung oleh badan usaha. Sementara itu, terdapat opsi-opsi lain yang telah berhasil dipraktikkan di negara-negara lain. Studi ini dilakukan untuk mengiden-tifikasi dan menentukan tingkat kepentingan kriteria dan subkriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan opsi alokasi risiko yang optimal untuk konteks Indonesia, untuk dapat diterapkan dan dapat lebih meningkatkan partisipasi investor di proyek jalan tol. Analisis dilakukan terhadap 3 skema alokasi risiko permin-taan, dengan 5 kriteria penentu. Pemilihan skema alokasi risiko permintaan yang optimal dilakukan berdasar-kan persepsi responden dari pihak Pemerintah dengan pendekatan Analytic Network Process. Studi ini menun-jukkan bahwa dengan mempertimbangkan interdependensi antaratribut, kriteria Value for Money menjadi faktor terpenting. Untuk penilaian opsi skema alokasi risiko permintaan, responden lebih memilih Availability Payment. Kata-kata kunci: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; alokasi risiko permintaan; investasi jalan tol; Analytic Network Process
Sistem Rating Bangunan Hijau Indonesia Ade Erma Setyowati; Muhammad Nurfajri Alfata; Andreas Wibowo
Jurnal Permukiman Vol 9 No 2 (2014)
Publisher : Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31815/jp.2014.9.115-121

Abstract

Sektor bangunan gedung memberikan kontribusi signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Penerapan konsep bangunan hijau merupakan salah satu cara meminimalkan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk memeroleh sistem Rating bangunan hijau, berdasarkan metode Delphi. Survei dilakukan dalam 3 (tiga) tahap untuk mendefinisikan : (a) kriteria dan subkriteria bangunan hijau, (b) subkriteria yang urgen untuk saat ini hingga lima tahun ke depan, dan (c) pembobotan masing-masing subkriteria serta sistem penilaiannya. Metode Delphi hanya dilakukan pada tahap I. Sementara tahap II dan III menggunakan kuesioner 1 putaran. Pada survei tahap I diperoleh hasil perhitungan yang memperlihatkan perbaikan konsensus, yaitu : nilai IQR (interquartile range) turun; dan Nilai IRR (interater reliability) naik. Tingkat konsensus dalam survei tersebut berada dalam rentang poor agreement (0-0,3), lack agreement (0,3-0,5) dan moderate agreement (0,51-0,7). Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan pedoman penilaian bangunan hijau Indonesia. Bila akan digunakan sebagai acuan penyusunan peraturan daerah, penerapan pedoman perlu dilakukan bertahap dan didukung edukasi yang memadai. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa ranah yang perlu dikaji lebih lanjut tentang pemetaan yang lebih detil sesuai kondisi Indonesia saat ini dan prediksi lima tahun ke depan, konsensus yang lebih baik, dan tata cara penilaian untuk perbaikan sistem Rating bangunan hijau ke depannya.
Struktur dan Kinerja Industri Konstruksi Nasional: Pendekatan Analisis Input-Output Andreas Wibowo
Jurnal Permukiman Vol 4 No 1 (2009)
Publisher : Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31815/jp.2009.4.55-66

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan struktur dan kinerja sektor industri konstruksi sebelum dan setelah krisis moneter 1997/8 secara kuantitatif men ggunakan model input-output (I-O). Data yang digunakan adalah data I-O tahun 1990, 1995, 2000, dan 2003 dari Badan Pusat Statistik. Analisis I-O menunjukkan tidak terjadi perubahan berarti dalam hal efisiensi, permintaan akhir, bilangan pen gganda output dan input serta upah dan gaji. Perubahan yang cukup substansial hanya terjadi pada pen gganda tenaga kerja yang bisa diserap untuk setiap unit permintaan terhadap sektor konstruksi dan rasio nilai tambah bruto dan output yang dihasilkan. Statistik yang ada menunjukkan bahwa industri konstruksi nasional tampaknya sudah kembali ke kin erjanya semula.
ESTIMASI PERIODE RAMP-UP LALU LINTAS JALAN TOL DALAM KOTA Yussi Meviany; Tri Basuki Joewono; Andreas Wibowo
Jurnal Jalan-Jembatan Vol 36 No 2 (2019)
Publisher : Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT In order to increase development, the Government is massively infrastructure. Sources of funding for toll road investments under the Public Private Partnerships (PPP) schemes are mostly derived from loans, thus requiring investors to manage cash flow in order to service debts on time. Revenue has a very significant effect on cash flow, while revenue itself is highly dependent on traffic volume. Hence, the accuracy of forecasting the amount of traffic as a reflection of revenue has an important role in determining the feasibility study of toll road investment. The risk in transportation projects is the duration and significance of the transition period from the initial/start operation to the stable traffic level, this period is known as the ramp-up period. This study uses monthly data on 4 cases study as data entry and analysing in the ‘Minitab’ software. From the regression analysis it is known that the profile of the traffic distribution at toll roads in Indonesia is a concave model which means that the amount of traffic has a tendency to increase from time to time and a significant traffic growth ratio significantly occurs from the start of service opening. The F-test analysis statistically known JORR has the shortest ramp-up duration of 9 months and BORR, Waru-Juanda and Bali Mandara respectively 42, 44 and 48 months. Keywords: ramp-up, toll road, traffic growth, heuristic F-test, regression, traffic risk.
STANDAR NASIONAL INDONESIA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN HARGA SATUAN: APLIKASI DAN PERMASALAHANNYA Andreas Wibowo
JURNAL STANDARDISASI Vol 11, No 3 (2009): Vol. 11(3) 2009
Publisher : Badan Standardisasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31153/js.v11i3.675

Abstract

Analisa harga satuan diperlukan untuk mengestimasi biaya langsung proyek konstruksi. Dalam praktik analisa Burgerlijke Openbare Werken (BOW) yang dipublikasikan lebih dari 80 tahun yang lalu masih digunakan meski banyak perkembangan metoda dan teknologi konstruksi selama kurun waktu tersebut. Untuk mengakomodasi perkembangan yang ada dikeluarkan Standar Nasional Indonesia tentang Analisa Biaya Konstruksi (SNI DT ABK). Tulisan ini mendiskusikan berbagai hal terkait dengan penerapan SNI DT ABK, termasuk segala permasalahan yang paling relevan saat ini. Hasil survei persepsi terhadap pengguna dan penyedia jasa memperlihatkan bahwa dari aspek kewajaran, kelengkapan item pekerjaan, dan keunggulan dibandingkan analisa BOW rata-rata respoden memberikan penilaian yang cukup baik, antara rating 3 dan 4 dari skala maksimum 5. Antara pandangan pengguna dan penyedia jasa tidak terjadi perbedaan secara statistik. Faktor persetujuan SNI DT ABK diwajibkan yang paling sering dipilih responden adalah bahwa keberadaannya dapat membantu pengguna jasa menyusun harga perkiraan sendiri dan membuat nilai proyek dapat lebih dipertanggungjawabkan. Sementara itu faktor penolakan SNI DT ABK diwajibkan terletak pada tidak terakomodasinya karakteristik lokal dan indeks yang dianggap terlalu memberatkan kontraktor. Beberapa rekomendasi juga disajikan dalam tulisan ini, termasuk penambahan item pekerjaan baru, keberadaan escape clause dan redefinisi posisi SNI DT ABK.
Pemilihan Tingkat Diskonto untuk Pengukuran Nilai Manfaat Uang pada Proyek Penyediaan Infrastruktur dengan Skema KPBU Wibowo, Andreas; Zuna, Herry Trisaputra
Jurnal Teknik Sipil Vol 31 No 3 (2024): Jurnal Teknik Sipil - Edisi Desember
Publisher : Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jts.2024.31.3.11

Abstract

Abstract Better Value for Money (VFM) is a key reason The Government opts for Public-Private Partnership (PPP) schemes in infrastructure project delivery. The Government has developed a quantitative VFM measurement methodology based on the Public Sector Comparator (PSC). A critical issue within this methodology is determining the appropriate discount rate for PSC and PPP cash flows. This paper aims to evaluate the impact of various discount rates on VFM. Four discount rates are analyzed: the project rate, the risk-free rate, the social discount rate, and a modified project rate. Two approaches are considered: applying the same discount rate and using different rates for PSC and PPP. The findings reveal that differing discount rates, even with identical cash flows, result in variations in VFM. When the same discount rate is applied to both PSC and PPP, the VFM is negative unless the discount rate equals or exceeds the project rate. Moreover, the greater the spread between PSC and PPP discount rates, the lower the VFM when the PSC rate is higher, and the higher the VFM when the PPP rate is higher. This paper recommends the development of more detailed guidelines for determining discount rates to prevent VFM miscalculations, which can result in misleading decisions. Keywords : Value for money, public sector comparator, discount rate, public-private partnership, infrastructure
Measuring the Construction Risk Insurability through Fuzzy Inference System Leonardo Yonatan Tan; Andreas Wibowo; Andreas A. Pramudya
Civil Engineering Dimension Vol. 26 No. 2 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : Institute of Research and Community Outreach - Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9744/ced.26.2.120-129

Abstract

Contractors face most of the construction risks among stakeholders, and insurance is a common method to mitigate these risks. However, not all risks are insurable. While prior studies have typically assessed risk insurability through a binary approach (insurable versus non-insurable) and lacked clear criteria, this study offers a novel perspective by evaluating the insurability of construction risks based on four criteria: ‘accidental events,’ ‘quantifiable,’ ‘numerous and homogenous,’ and ‘evaluable.’ This study develops a fuzzy-based model to assess the degree of the construction risk insurability, accounting for the uncertainty, imprecision, and vagueness inherent in evaluating insurability against a specific criterion and criteria combinations. The model is applied to assess the insurability of several construction risks, illustrating its practical application. This paper concludes by discussing the model’s limitations and suggesting directions for future research.