Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.426
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Media Akademik (JMA) Focus Journal Law Review
Made Maharta Yasa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1   2   3   4 
Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Ni Nyoman Bunga Meki Prameswari; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi artikel ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah Indonesia serta kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji “Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”. Dalam penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi people smuggling masih dianggap belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam regulasi tersebut terdapat kekaburan norma. Dengan demikian, para imigran ilegal dalam tindak pidana penyelundupan manusia hanya dikenakan sanksi keimigrasian. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Keimigrasian, Penyelundupan Manusia. ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the implementation of Indonesian government policies and the obstacles in dealing with criminal acts of people smuggling. This research uses a normative research method with a legislative approach that examines the Law No. 6 of 2011 about Immigration. In this study, it cames to a conclusion that the implementation of Indonesian government policies in dealing with people smuggling is still considered ineffective. Due to the vagueness of the norm on the regulation. Thus, the perpetrators of people smuggling are only subject to immigration sanctions. Key Words: Government Policy, Immigration, People Smuggling.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA MENURUT KETENTUAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 Ida Ayu Febrina Anggasari; I Made Pasek Diantha; Made Mahartayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.811 KB)

Abstract

Indonesia is a largest archipelagic state in the world that puts Indonesia as a Statewith huge fishermen population. Fishermen is an important community at Indonesia,because without fisherman an archipelagic state will lost its traditional fishing right asmandated by UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) Thiswriting is a normative legal research that uses statutory and fact approaches. It analyzesthe protection on Indonesia’s traditional fisherman based on national regulation andUNCLOS. It also analyzes legal measure that should be done by Indonesia to providelegal protection on their traditional fishermen.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DALAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.395 KB)

Abstract

Laut adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi suatu negara karena terdapat berbagai jenis flora, fauna dan keanekaragaman hayati yang belum teridentifikasi oleh manusia termasuk kekayaan mineral yang tersembunyi di dasar lautan. Perkembangan teknologi di bidang kelautan kini mulai mengarah pada aktivitas penambangan di laut dalam yang kaya akan cadangan mineral dalam bentuk Nodul yang berada di dasar laut. Dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, dasar samudera dalam yang terdapat diluar wilayah yurisdiksi negara disebut dengan Kawasan (The Area) yang juga memberlakukan konsep Common Heritage of Mankind namun masih terdapat kekosongan hukum dalam hal perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang hidup di laut dalam yang potensial terkena dampak dari adanya aktivitas penambangan mineral di Kawasan (The Area). Jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakan konsekuensi dari diberlakukanya prinsip Common Heritage of Mankind di Kawasan (The Area) dan bagaimanakah menanggapi kekosongan hukum dalam hal perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut dalam melalui perspektif Hukum Laut Internasional. Diterapkanya prinsip Common Heritage of Mankind pada Kawasan (The Area) berimplikasi pada tidak ada satu negarapun yang boleh melaksanakan kedaulatanya di Kawasan (The Area) sedangkan dalam mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut dalam, beberapa konvensi Internasional lainya seperti Convention on Biological Diversity dan ketentuan – ketentuan pada UNCLOS 1982 dapat dijadikan referensi dalam membentuk suatu peraturan yang secara spesifik dan komprehensif memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut dalam. Kata Kunci: Keanekaragaman Hayati; Perlindungan Hukum; Kawasan
Analisa Tindakan Penggeledahan Kapal Kargo Turki Oleh Jerman Menurut Hukum Laut Internasional Putu Jeremy Rhesa Purwita; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji kronologi, permasalahan dan legalitas pada kasus penggeledahan kapal kargo Turki oleh Jerman dan Yunani saat membawa bantuan kemanusiaan ke Libya. Penelitian dilakukan dikarenakan Jerman dan Yunani menggeledah kapal kargo berbendera Turki dengan paksa tanpa seizin Turki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif didukung jenis pendekatan analisa konsep hukum dan perundang-undangan serta menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan penggeledahan Kapal Vessel Turki Rosaline A dilakukan oleh awak Kapal Fregat Hamburg milik Jerman di Laut Mediterania Timur dilakukan dengan alasan kapal tersebut dicurigai melakukan penyelundupan senjata ke Libya. Tindakan penggeledahan tanpa izin negara bendera kapal telah bertentangan dengan prinsip non-intervension karena negara memiliki kedaulatan dan kesamaan kedudukan dengan negara-negara lainnya berdasarkan Pasal 2 ayat 4 dan 7 Piagam PBB. Dalam kasus ini, terungkap bahwa Jerman tidak memiliki izin untuk memeriksa kapal Turki baik dari negara bendera yaitu Turki maupun Libya. Merujuk pada Pasal 110 ayat (3) UNCLOS 1982, Turki berhak menuntut ganti rugi kepada Jerman atas kerugian yang dialami Turki akibat tindakan penggeledahan Jerman. Kata Kunci: Legalitas, Penggeledahan, Kapal Kargo, Hukum Laut Internasional ABSTRACT The purpose of this article is to examine the chronology, problems and legality of the case of the search for a Turkish cargo ship by Germany and Greece while providing humanitarian aid to Libya. The research was conducted because Germany and Greece searched Turkish-flagged cargo ships by force without Turkey's permission. This study uses a juridical-normative type of research, supported by an analytical approach to the concept of law and legislation and uses qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study show that the search of the Turkish Vessel Rosaline A by the German frigate Hamburg in the East Mediterranean Sea was carried out on the grounds of suspicion of arms smuggling to Libya. The act of raiding without a flag permit is contrary to the principle of non-intervention because the state has ownership and equal status with Article 2 paragraphs 4 and 7 of the United Nations Charter. In this case, it was revealed that Germany did not have permission to inspect Turkish ships from either the flag states, namely Turkey or Libya. Referring to Article 110 paragraph (3) of UNCLOS 1982, Turkey has the right to claim compensation for losses suffered by Germany as a result of the German search. Keywords: Legality, Search, Cargo Ship, International Law of the Sea
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENEMBAKAN DI KAWASAN TUMPANG TINDIH LAUT CINA SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENEMBAKAN SEORANG NELAYAN BERKEBANGSAAN TIONGKOK OLEH MILITER FILIPINA DI KEPULAUAN SPRATLY) Rina Kusuma Dewi; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.28 KB)

Abstract

Laut Cina Selatan merupakan kawasan tumpang tindih yang diklaim olehsejumlah negara, termasuk Tiongkok dan Filipina. Pada Bulan Mei 2013 terjadipenembakan di salah satu gugusan Laut Cina Selatan yaitu di Kepulauan Spratly ketikamiliter Filipina menembak nelayan berkebangsaan Tiongkok hingga tewas. Tulisan inibertujuan untuk membahas mengenai pengaturan tanggung jawab negara di kawasantumpang tindih dan menganalisis pertanggungjawaban negara terhadap insidenpenembakan ini. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatankasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketamengenai tumpang tindih wilayah, setiap negara harus memperhatikan cara-carapenyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional, yaitu secara damai melaluijalur politik atau diplomatik dan jalur hukum maupun menggunakan cara kekerasanbaik non perang maupun perang dengan syarat yang telah ditentukan oleh DewanKeamanan PBB. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa kasus ini menimbulkantanggung jawab negara khususnya Filipina, sehingga Republik Rakyat Tiongkok dapatmengajukan kasus ini ke International Court of Justice (ICJ) dan International Tribunalfor the Law of the Sea (ITLOS) atau dengan merujuk pada ILC Draft Articles onResponsibility of States for Internationally Wrongfull Acts.
PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM DUNIA MAYA (CYBER-TERRORISM) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Ari Mahartha; Made Mahartayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.26 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas pengaturan tindak pidana terorisme dalam dunia maya berdasarkan hukum internasional serta membahas upaya harmonisasi pengaturan hukum nasional Indonesia dengan instrumen hukum internasional yang terkait dengan tindak pidana terorisme dalam dunia maya. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Ada dua kesimpulan yang didapat dari penulisan ini. Pertama, terorisme dalam dunia maya saat ini telah dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, dan sayangnya, belum terdapat satu pun instrumen hukum internasional yang mengatur secara spesifik mengenai terorisme dalam dunia maya. Kedua, upaya harmonisasi pengaturan hukum mengenai terorisme dalam dunia maya amat penting untuk dilakukan di samping perlunya membentuk hukum nasional mengenai terorisme dalam dunia maya.
PENGATURAN MENGENAI LARANGAN PENANGKAPAN, PERLAKUAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG; PENGHILANGAN PAKSA; DAN PENYIKSAAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Konflik Ukraina dan Rusia)* Ni Ngh Dwi Candra Kusumagandhi; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.208 KB)

Abstract

Pelanggaran Hak Asasi Manusia telah terjadi dalam konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Rusia yaitu terjadi penyiksaan warga sipil yang ditahan secara sewenang-wenang dan tidak sah oleh Dinas Keamanan Ukraina. Analisa konflik antara Ukraina dan Rusia akan berdasar pada Hukum Internasional yang relevan terutama yang berkaitan dengan larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak untuk kebebasan dan keamanan seseorang dan larangan penghilangan paksa yang kemudian melihat tanggung jawab negara untuk tindakan yang menyalahi aturan internasional. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; penghilangan paksa; penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang telah melanggar Hak Asasi Manusia dan hukum humaniter karena telah diatur “dalam semua keadaan dan untuk semua pihak, dan bagaimanapun penghinaan terhadap hak tersebut tidak diizinkan” dan negara bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional tersebut. Kata Kunci : Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang, Pengilangan Paksa, Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang lainnya; Hak Asasi Manusia; Hukum Humaniter; Tanggung jawab Negara
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH KONFLIK STUDI KASUS KERUSAKAN GEDUNG DIPLOMATIK REPUBLIK INDONESIA DI YAMAN I Gusti Ngurah Artayadi; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.911 KB)

Abstract

Perkembangan masyarakat internasional yang semakin maju memberikan sudut pandang yang baru sehingga muncul hubungan internasional, dimana negara tidak bisa bekerja individu sehingga negara harus memiliki hubungan dengan negara lain untuk melakukan suatu hubungan kerja. Penulisan ini menggunakan pendekatan sejarah, peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Negara merupakan subyek hukum internasional yang memiliki peran penting untuk melakukan suatu hubungan hukum internasional dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan negara lainnya. Oleh sebab itu interaksi yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional tersebut untuk mengadakan hubungan dengan negara lain diperoleh dengan adanya penerimaan atau pengakuan dari negara lain. Salah satu kasus mengenai gangguan terhadap perwakilan diplomatik di wilayah konflik bersenjata adalah serangan udara dari pesawat militer koalisi Negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi yang berdampak pada kerusakan/hancurnya kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaman. Serangan tersebut terjadi di kota Sanaa, Yaman.
PENGATURAN MENGENAI PENOLAKAN SURAT KEPERCAYAAN OLEH NEGARA PENERIMA (STUDI KASUS PENOLAKAN DUTA BESAR INDONESIA UNTUK BRASIL) Aisyah Putri; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.953 KB)

Abstract

Penolakan terhadap Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto oleh pemerintahBrasil pada saat proses penyampaian surat kepercayaan ternyata menimbulkan masalahdiplomatik antar kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturanmengenai penolakan surat kepercayaan oleh negara penerima dan menganalisis tindakanhukum atas ditolaknya surat kepercayaan oleh negara penerima khususnya dalam kasuspenolakan Duta Besar Indonesia untuk Brasil. Tulisan ini merupakan penelitian hukumnormatifyang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai penolakan surat kepercayaandiatur dalam Pasal 4 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 yangmenyebutkan bahwa negara pengirim harus memperoleh kepastian bahwa persetujuandari negara penerima telah diberikan pada orang yang telah diberikan bagi orang yangdiusulkan untuk diakreditasikan sebagai kepala perwakilan negara tersebut.SelanjutnyaPasal 9 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 menyebutkan negarapenerima tidak diharuskan untuk memberikan alasan kepada negara pengirim jikamenolak persetujuan. Tindakan hukum yang dapat dilakukanIndonesia sebagai negarapengirim yaitu tindakan resiprositas, embargo, penurunan tingkat keterwakilan, dan penarikan duta besar.
PENEGAKAN HAK ASASI PEREMPUAN PADA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (KONVENSI CEDAW) I Made Suwandana Putra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulis melakukan studi ini bertujuan untuk membahas serta mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan kekerasan seksual dalam rangka menegakkan hak asasi perempuan di masa globalisasi ini. Kemudian, penulisan hukum tersebut memakai metode penelitian normatif beserta prosedur pendekatan Undang-Undang (Regulation Approach) serta Pendekatan Analitis (Systematic Approach). Temuan studi menunjukkan bahwa peran CEDAW dan Optional Protocol CEDAW serta seluruh instrumen perlindungan perempuan sejatinya dapat menegakkan hak asasi perempuan dalam memperoleh rasa nyaman dan aman setiap harinya. Namun oleh karena kurangnya implementasi dalam lini kehidupan nyata membuat kekerasan seksual meningkat kian harinya secara universal terlebih di Indonesia. Bagaimana pun harus terdapat kesadaran nurani dalam batiniah diri seseorang terlebih pelaku terhadap korban. Kata Kunci: CEDAW, PBB, Kekerasan seksual. ABSTRACT The author conducted this study aimed at discussing and knowing in depth about legal protection against sexual violence to uphold women’s human rights in this era of globalization. Then, the writing of the law uses a normative research method along with the procedures for the Legal Approach (Regulation Approach) and the Analytical Approach (Systematic Approach). The study findings show that the role of CEDAW and Optional Protocol CEDAW belong with all instruments of women’s protection can uphold women's human rights in obtaining a sense of comfort and security every day. However, due to the lack of implementation in real life, sexual violence is increasing day by day universally, especially in Indonesia. However, a person’s inner self must be aware of conscience, especially the perpetrator against the victim. Key Words: CEDAW, United Nations, Sexual prosecution.
Co-Authors Airlangga Wisnu Darma Putra Aisyah Putri Anak Agung Ayu Agung Cintya Dewi Anak Agung Ayu Krisnanti Larasati Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Mirah Manik Wedagama Putri Agung ANAK AGUNG SRI UTARI Anastasya Puspa Dewi Angelo Purba, Ivander Jonathan Angga Nurhadi Ari Mahartha Ayu Istri Purnama Sari Dewi Belly Riawan Cahyadi, Made Kristian Budi Yadi Christa Hasian Napitupulu Christy Oktaviani Samosir Dani Adi Wicaksana Enrique Ryan Marcel Kakisina Hartati, Agustini Mawar I Gde Putra Ariana I Gde Putra Ariana I Gede Adi Sapta Wibawa I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gusti Agung Ayu Niti Savita Ranjani I Gusti Ayu Kade Harry Adhisukmawati I Gusti Ngurah Artayadi I Gusti Ngurah Bayu Satriawan I Kadek Wahyu Pradnyajaya I Made Bagus Suardana I Made Pasek Diantha I Made Suwandana Putra Ida Ayu Agung Rasmi Wulan Ida Ayu Febrina Anggasari Ida Ayu Karina Diantari Ida Ayu Trisnadewi Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastra Ida Bagus Wyasa Putra JOHN PETRUS ADITIA AMBARITA Komang Hare Yashuananda Made Suksma Prijandhini Devi Salain Made Tio Prasetya Saputra Made Widya Hatman Yogaswara Migel Apriliyanto Ni Made Dasri Librayanti Ni Made Dian Savitri Dharmayanti Ni Made Evayuni Indapratiwi Ni Ngh Dwi Candra Kusumagandhi Ni Nyoman Bunga Meki Prameswari Ni Nyoman Rani Ni Putu Karmila Dewi NI PUTU MONA CHERRY HITOMI Novita Diana Safitri Olivia Martha Setyonugroho Olivia Martha Setyonugroho Panca Septiadi, Anak Agung Made Ngurah Prianggieta Ayuni Putu Eni Aprilia Arsani Putu Jeremy Rhesa Purwita Putu Ratih Purwantari Putu Tuni Cakabawa Landra Reynaldi Pratama Sisco Ridita Aulia Rina Kusuma Dewi Rudie Charles Ticoalu Sulbianti - Tampubolon, Grace Hexa Christine Timothy Vito Setiajaya Tubagus Satria Wibawa Yustikarini Tri Utami Dewi