Claim Missing Document
Check
Articles

Keterlibatan Publik dalam Optimalisasi Aplikasi E-Samsat di Kota Padang Eldsando Zheska, Naufal; Malau, Hasbullah
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v3i1.169

Abstract

This research is motivated by the hope and desire to realize optimal public services in Padang City through the e-Samsat application as a means of providing information regarding motor vehicle taxes. This research aims to assess the extent of optimal service through the e-Samsat application as well as the obstacles that influence the application optimization process. This research adopts a qualitative approach employing descriptive methods. Data gathering involves observation, interviews, and documentation. The validity of the data is assessed through source triangulation, technical triangulation, and time triangulation The data analysis involves methods such as reducing data, presenting findings, and making conclusions. The outcomes indicate that optimizing the e-Samsat application is by providing public space. The elements in this public space are monitoring, participation and accountability. Public space in efforts to optimize e- Samsat has gone quite well, however there are obstacles that have a big influence on this, namely, the quality of human resources, inadequate budget from the Padang City Samsat UPTD.
Implementasi Program Pelayanan Dokumen Kependudukan Secara Online di Nagari Binjai Kacamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Sonia Fitri, Yola; Malau, Hasbullah
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v3i2.170

Abstract

This research describes implementing the online population document service program in Nagari Binjai, Tigo Nagari District, Pasaman Regency. The background of this research is that many people in Nagari Binjai still have not renewed their population documents and still take care of documents directly at the Disdukcapil of Pasaman Regency. The type of research is qualitative with a descriptive approach. Interviews and documentation studies obtained data. This research uses Edward III's theory, which focuses on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Of the four indicators, three have not run optimally, namely communication, resources, and disposition, while one indicator, namely the bureaucratic structure, has run well. In the communication indicator, the program's implementation has yet to be effective because the community still needs to gain more knowledge of the information conveyed by the online service program organizers. The resources available for implementing the program in Nagari Binjai are minimal, with only one person involved, and financial resources still need a particular budget allocation for this service. The attitude of implementers in the online service program in Nagari Binjai reflects a democratic attitude but still lacks the commitment needed to carry out their duties and functions correctly.
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Nagari di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Zhalul, Arief; Malau, Hasbullah
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v3i1.173

Abstract

The purpose of this article is to highlight the management of village funds in Nagar Ulakan based on Permendagri No. 113/2014 on village financial management. The research method used in this study is a descriptive qualitative method. The results show that the management of village funds has only reached the planning stage, while the implementation, administration, reporting, and accountability stages have not been in accordance with the provisions. The main obstacles in village financial management are related to human resources and reporting delays. Efforts made to overcome these obstacles include developing a selection system for lower-level officials, as well as improving education and training. Although the principles of village financial management such as transparency, accountability, and participation have been  ecognized, their implementation has not been effective. Accountability is measured as the obligation to report the management of village funds from beginning to end through periodic reporting. Although Nagari Ulakan refers to Permendagri No. 113 of 2014, the implementation of accountability and transparency of village fund management still needs to be improved.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI E-KELURAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KOTA PADANG Putri Amelia; Hasbullah Malau
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Vol. 2 No. 4 (2022): CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.711 KB) | DOI: 10.55606/cendikia.v2i4.470

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kebijakan aplikasi e-kelurahan di Kelurahan Gunung Pangilun Kota Padang dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menggambarkan subjek dan objek terhadap fakta yang ditemukan. Purposive sampling, atau metode pemilihan sumber data untuk diwawancarai dengan pertimbangan dan tujuan tertentu digunakan dalam penarikan informan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara, studi observasi, dan studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik manual data analysis procedure (MDAP). Keabsahan data ini diuji dengan triangulasi sumber lalu kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil temuan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan aplikasi e-kelurahan di kelurahan Gunung Pangilun Kota Padang belum berjalan secara maksimal. Hal ini karena belum terpenuhinya variabel-variabel teori kebijakan yang digunakan George C. Edward III, yaitu variabel komunikasi dan sumber daya, penyebabnya ialah terdapat kendala-kendala yang menghambat implementasi kebijakan aplikasi e-kelurahan diantaranya yaitu kurangnya pemberian sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terkait, kurangnysa staff yang bertugas dalam membantu pekerjaan di kelurahan, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, nik masyarakat yang tidak valid dan tidak terdaftar di Disdukcapil, aplikasi e-kelurahan yang belum sempurna, masyarakat yang tidak memiliki smartphone android, dan tidak lengkapnya syarat-syarat pengurusan surat masyarakat yang ingin mengurus ke kelurahan.
Pelaksanaan Pengawasaan Inspektorat Terhadap Distribusi Bantuan Covid-19 di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Masyitah, Tiara; malau, Hasbullah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 2 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Bantuan Sosial Covid-19 diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan ekonomi di masa pandemi. Terdapat permasalahan dalam proses penyaluran bantuan sosial yaitu terjadi kecemburuan antar masyarakat yang bisa menimbulkan konflik karena sebagian masyarakat akan menuduh pemerintahan tidak adil dalam menyalurkan bantuan. Dampak lainnya yaitu menjadi pemicu terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah. Maka perlu adanya pengawasaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan kemudian verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Bukittinggi melakukan asistensi dan bimbingan terhadap dinas social melaksanakan penyaluran bantuan social sesuai dengan perundang-undangan. Insepktorat melakukan Audit, Survei dan Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan kegiatan pengawasaan dalam melaksanakan pengawasaan terhadap penyaluran bantuan social.
Kendala dalam Analisis Jabatan dalam Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah (OPD) di BKPSDM Kota Pariaman Novita Sari, Cintia; Malau, Hasbullah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.10430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kendala didalam analisis jabatan dalam penjenjangan kinerja OPD di BKPSDM Kota Pariaman dengan berdasarkan pada PerMenPAN RB nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja agar terjadinya keselarasan kinerja dari organisasi sampai kepada individu. Penelitian ini dilakukan dengan melalui metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan BKPSDM Kota Pariaman. Dan teknik purposive sampling digunakan untuk menetapkan informan. Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala didalam analisis jabatan dalam penjenjangan kinerja di BKPSDM Kota Pariaman disebabkan oleh beberapa kendala seperti kekurangan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan dan diklat pegawai, dan terbatasnya anggaran .
Kendala dalam Koordinasi Lembaga Pemerintahan Nagari Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Talang Koto Pulai Pesisir Selatan Triva Yona, Elma; Malau, Hasbullah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.10433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh lembaga pemerintahan nagari dalam koordinasi pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal di Nagari Talang Koto Pulai Tapan Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Nagari Talang Koto Pulai Tapan Pesisir Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya koordinasi lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal sudah dijalankan cukup baik. Koordinasi dilakukan oleh Wali Nagari, Bamus, dan KAN. Masing-masing lembaga tersebut melakukan koordinasi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Misalnya permasalahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan nagari seperti kegiatan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan lain sebagainya itu dilakukan koordinasi antara Wali Nagari dan Bamus. Apabila permasalahan mengenai adat-istiadat seperti sengketa tanah atau tanah ulayat maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan koordinasi oleh Wali Nagari dan KAN. Pelaksanaan kegiatan koordinasi lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal masih memiliki kendala. kendala-kendala tersebut disebabkan oleh faktor komunikasi, ego dari setiap lembaga yang terkait, serta rapat koordinasi yang jarang dilakukan.
Kendala UPT Pasar Rakyat dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Hawarnia, Anggi; Malau, Hasbullah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.10680

Abstract

Pasar Rakyat Sri Gading yang terletak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, merupakan pasar rakyat yang biasa dikunjungi masyarakat Pasir Penyu untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Pasar Rakyat Sri Gading Kecamatan Pasir Penyu merupakan pasar rakyat dengan kegiatan setiap hari (harian), tertuang dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 4 tahun 2016, dimana status pasar Sri Gading merupakan pasar rakyat dengan aktifitas atau kegiatan pasar setiap hari (harian). Pasar ini dikelolah oleh UPT Pengelolaan pasar yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu. Sejak terbakar pada tahun 2013 silam, keadaan pasar tersebut belum mendapati perhatian khusus dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah belum menunjukkan sikapnya untuk memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi pengelolaan terhadap Pasar Rakyat Sri Gading Kecamatan Pasir Penyu. Tujuan dari peelitian ini adalah, untuk melihat kendala yang dialami oleh UPT pengelola pasar rakyat dalam mengelola pasar rakyat Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian menujukan bahwa terdapat kendala dalam pengelolaan yang berasal dari faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan pasar Rakyat Sri Gading.
Efektivitas Program Unit Layanan sosial Perjalanan (UPSK) untuk banyak orang Disabilitas Putri, Rani Julia; Malau, Hasbullah
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.4082

Abstract

Provincial Government through West Sumatra Regional Regulation no. 2 of 2015 guarantees that persons with disabilities have the same rights as society in general. To achieve this, the West Sumatra Social Service created a Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) program which is regulated in the West Sumatra Social Service Strategic Plan 2016-2021. However, from year to year there has been a decline in service beneficiaries due to the absence of budget funds from the APBN. This research uses descriptive qualitative method with purposive sampling technique. The research was conducted at the West Sumatra Social Service Office, South Solok District Office and people with disabilities in South Solok. The results of the study indicate that the UPSK program in South Solok Regency has not been effective, seen from: 1) The success of the program; 2) Target success; 3) Program satisfaction; 4) Input output level; 5) Achievement of overall goals. So it is hoped that program organizers will consider the comparison of the duration of program implementation with the number of people with disabilities, taking into account the affordability of service locations. Then the thing that needs to be noted is the continuity of the program and the renewal of services in other fields such as the economy, entrepreneurship, and education.
Kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Luthfia, Raihani; Malau, Hasbullah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talang babungo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 102, yang menyebutkan bahwa BPN memiliki fungsi (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, dan (c) melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di Talang Babungo. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada karakteristik tertentu, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui proses wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Nagari belum melaksanakan fungsinya secaraa maksimal, hal tersebut disebabkan karena oleh BPN yang tidak melibatkan masyarakat saat membuat peraturan Nagari, sosialisasi BPN kepada masyarakat masih kurang sehingga banyak masyarakat yang tidak Mengetahui apa BPN dan apa tugas dari BPN yang menyebabkan partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi menjadi rendah.