Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.089
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Jurnal Demokrasi TINGKAP Jurnal Administrasi Negara JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Civic Education Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan JESS (Journal of Education on Social Science) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Iso Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Journal of Education, Cultural, and Politics Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Publicness: Journal of Public Administration Studies Al-DYAS : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development TOFEDU: The Future of Education Journal J-TRAP (Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik) Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities
Hasbullah Malau
Universitas Negeri Padang
Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Collaboration Between Nagari Government and The Migrant Community in the Development of Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok Heriza, Nadya; Hasbullah malau
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 3 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v22i3.332

Abstract

This study aims to describe the inhibiting factors in the collaboration between the Nagari government and the migrant community in the development of Nagari Sulit Air, Solok Regency. The objective is to identify the obstacles hindering this collaboration. The research adopts a qualitative approach with a descriptive method. Informants were selected using a purposive sampling technique, and data were collected through interviews with informants and direct observations in Nagari Sulit Air. The data are supported by documentation and other records available at the Nagari Sulit Air office. The data analysis process involved data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The study concludes that the factors impeding the collaboration include difficulties in land acquisition, economic conditions of the migrant community, the absence of a collaborative branding strategy, and differing opinions among stakeholders. Keywords: Collaboration, Nagari government, Migrant community, Nagari developmen
Kendala Pengawasan Izin Usaha Pembangunan Homestay Di Kawasan Wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Finta, Dea; Malau, Hasbullah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.196

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan wisata Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Teori yang digunakan berasal dari Sururama dan Amalia, yang merupakan standar penting dalam pengukuran pengawasan. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan beberapa teknik, termasuk observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan Lembah Harau. Kendala tersebut antara lain adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan dari pemilik homestay.
Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selatan Yuniza, Marni; Malau, Hasbullah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.203

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selaran. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu belum optimalnya partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang dan tidak efektifnya proses diskusi selama rapat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musrenbang di Nagari Koto Taratak terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung partisipasi Masyarakat dalam musrenbang yaitu (a) Harapan dan keinginan dari masyarakat, (b) Kesadaran diri Masyarakat, (c) Dukungan dari Pemerintah Nagari. Sedangkan faktor penghambat partisipasi Masyarakat terdiri atas : (a) Pekerjaan atau ekonomi, (b) tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.
Kendala Implementasi Penjenjangan Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Hanna, Ummul; Malau, Hasbullah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kendala Implementasi Penjenjangan Kinerja di Bappeda Kota Solok yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan ialah dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik triangulasi dan teknik triangulasi yang dipilih yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian ini adalah Kendala yang ditemui dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja di Bappeda Kota Solok dapat dilihat dari beberapa permasalahan yaitu ; a) Keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara(ASN), b) Kurangnya sosialisasi terkait penjenjangan kinerja,. c) Keterbatasan anggaran.
Kendala Pada Implementasi Adat Basandi Syarak’Syarak Basandi Kitabullah di Nagari Painan Timur Azarah, Sakinah; Malau, Hasbullah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.227

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini mengungkapkan hambatan dalam Implementasi Adat Basandi Syarak' Syarak Basandi Kitabullah pada Negeri Painan Timur. Penulis mengunakan pendekatan yang kualitatif menggunakan metode deskriptif.Teknik yg dipakai dalam penelitian yaitu purposive sampling.Pada Teknik pengumpulan data memakai observasi, wawancara, dokumentasi, & triagulasi.Dalam penelitian ini penulis memakai Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, & penarikan Kesimpulan.Hasil penelitian ini merupakan hambatan Implementasi dalam abs-sbk dicermati menurut beberapa pertarungan yaitu: a) Perkembangan Teknologi, b) Kurangnya nilai-nilai tata cara terhadap modernisasi.
Local Policy Synergy with Law Number 6 of 2014 Concerning Village in the Nagari Government in West Sumatera Indonesia Dasman Lanin; Hasbullah Malau; Boni Saputra
Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 3 (2021): JARSSH
Publisher : Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26500/JARSSH-06-2021-0304

Abstract

Aim: The Indonesian practice of decentralization is based on centralistic bureaucratic thinking, which ensures that all aspects of government, including governance structures, politics, institutions, law, and finance, are applied consistently across all levels of government. But there are significant differences between regions, so standardization is impossible. Reasons for this include the potential for conflict resulting from divergent perspectives on history, regional rights, religion, language, culture, politics, geography, economy, and ethnicity. The decentralization strategy is meant to create harmony between traditional knowledge and the Nagari Ministry’s efforts to implement Community Law Number 6 of 2014.Methodology: For this study, we opted for a qualitative, descriptive approach. Purposive sampling was used to select participants in the villages of Nagari Kapau, Nagari Minangkabau, Nagari Mahakarya, and Nagari Anduring in Indonesia’s West Sumatra Province. In-depth interviews, surveys, and written research records were all used to compile the data. The data’s reliability was checked using data aggregation methods in this probe.Findings: The findings show that while the concepts of both the bottom-up and top-down Nagari governance model and Law Number 6 of 2014 can be accommodated in theory, in practice, the Mixing government model presents significant challenges.Implications/Novel Contribution: This research supports the idea that Nagari public administration can easily incorporate conventional wisdom from the region. This research has also recommended that future scholars think about the bottom-up government model and the top-down government model that can create harmony between the interests of the community or citizens of the village and a government that is structured from the top (top-down) through Law number 6 of 2014 and other legislation. Many nations make similar attempts, and essential takeaways from this research could be applied to governments in the same region.
Optimalisasi Pelayanan Publik di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Anwar, Ismail; Malau, Hasbullah
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Terbitan IN PRESS
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v4i1.253

Abstract

This study is to describe the optimization of public services in Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur District, Pasaman Regency. The background of this study is because there are still many people who experience obstacles when accessing services in Nagari Sontang Cubadak. The purpose of this study is to determine the optimization of public services in Nagari Sontang Cubadak and to determine the inhibiting factors for optimizing public services in Nagari Sontang Cubadak. The research method used is a qualitative approach using a descriptive method. Informants in this study were selected using purposive sampling techniques. This study uses data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. This study uses the Hotniar Siringo-ringo theory which focuses on optimization of objectives, alternative decisions, and limited resources. The village government has made three alternative decisions, namely improving the skills and training of officers, providing information boards, and weekly evaluations. However, these three alternative decisions have not been able to overcome the service problems in Nagari Sontang Cubadak as a whole. Factors Inhibiting Service Optimization include limited human resources, limited budget, lack of socialization and information regarding service procedures, lack of training for officers, and low participation in providing input on services.
Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Nagari (BUMNag) Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan Bayduri, Sharah; Malau, Hasbullah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.240

Abstract

BUMNag merupakan instrumen pengelolaan ekonomi produktif yang dikelola secara kooperatif, partisipatif, transparan, dan profesional. Tujuan utamanya adalah memberdayakan potensi ekonomi nagari, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan BUMNag di Nagari Painan Timur masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan wawancara dengan komisaris BUMNag, salah satu program yang mengalami kegagalan adalah ternak kambing. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keahlian pengelola serta keterbatasan sarana dan prasarana, yang menyebabkan kambing mengalami stres dan akhirnya mati. Masalah serupa juga terjadi pada program penggemukan sapi yang didanai dari anggaran nagari sebesar Rp170 juta, di mana pengelolaannya masih menghadapi tantangan dalam keberlanjutan dan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menginterpretasikan data yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukan Pengelolaan BUMNag di Nagari Painan Timur masih belum optimal meskipun pemerintah nagari telah berupaya meningkatkan pendapatan melalui program ini. Efektivitas BUMNag sangat bergantung pada tata kelola, manajemen keuangan, inovasi, kemampuan adaptasi, serta pengembangan organisasi. Tata kelola yang masih terpusat dan kurang transparan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sementara sistem keuangan yang kurang terdokumentasi dengan baik dapat menghambat perencanaan jangka panjang.
Recommended Optimization Efforts to Improve Traffic Offenders Compliance in the Resolution of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Padang City Alpino, M. Owen; Malau, Hasbullah
The Future of Education Journal Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i5.608

Abstract

This research is motivated by the fact that although the implementation of ETLE aids in traffic law enforcement, the aspect of traffic violators compliance with ETLE ticket resolution still requires further investigation, considering the challenges in encouraging traffic violators to actively resolve their violations through the ETLE system. This research aims to identify optimization efforts that can be recommended to improve traffic violators' compliance in settling ETLE in Padang City. This research uses a descriptive qualitative approach, with data obtained from observations, interview results, and documents related to ETLE. The optimization efforts use indicators from Siringoringo (2005), namely objectives, decision alternatives, and limited resources. The research results show that the level of compliance among traffic violators is still low, where the violators comply only to avoid harsher penalties, not out of awareness that resolving ETLE is something done voluntarily and believed to be good for them, the violators. Then there are several administrative obstacles found in the resolution of ETLE tickets. The recommended optimization efforts are (1) Conducting intensive socialization to the public regarding the technical implementation of ETLE fines, (2) Implementing a program for periodic correction and updating of vehicle address data, (3) Imposing additional fines on violators who do not promptly settle ETLE fines, (4) Upgrading CCTV cameras with Face Recognition features, and (5) Digitizing the delivery of confirmation letters. So, the delivery of confirmation letters can be done by sending them through the violator's phone number or via the violator's email.
The Impact of Nagari Expansion on the Use of Village-Nagari Fund Allocations for Development in Nagari Ladang Panjang, Pasaman Regency Hamidah, Siti; Malau, Hasbullah
The Future of Education Journal Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i5.631

Abstract

The expansion of villages is also part of an effort to improve the ability of village governments to shorten the span of government control so as to increase the effectiveness of government administration and development management. The main objective of village expansion is to increase the effectiveness and efficiency of government administration, as well as to increase community participation in government, one of which is to increase village development. This study aims to analyze the impact of village expansion on the use of Village-Nagari Fund Allocation on development and identify factors that influence changes in fund allocation after expansion. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies involving the village government, the Village Consultative Body (BAMUS), and the local community. The results of the study indicate that village expansion has reduced the receipt of Village-Nagari Fund Allocation in Ladang Panjang Village, which has an impact on the limited use of the Village-Nagari Fund Allocation budget for infrastructure development and public services. This expansion also affects the effectiveness of village financial management, where several development projects cannot be realized due to budget constraints. Factors that influence changes in village fund allocation include changes in population, administrative area, and fund distribution policies from local governments.
Co-Authors Adam Anshari Afdoli Afdoli, Adam Anshari Agus, Yurizal Ake Fernandes Alhadi, Zikri Alpino, M. Owen Annisa Vira Widesma Anwar, Ismail Asrul Siregar Azarah, Sakinah Bayduri, Sharah Boni Saputra Dasman Lanin Devan Adius Faroqi Dicky warnedi Warnedi Eldsando Zheska, Naufal Fadhiilah, Mutiara Febria Gita Maharani Finta, Dea Hanna, Ummul Hawarnia, Anggi Heriza, Nadya Karjuni Dt Maani Kurniawan, Wahyu Shandi Lidya Rahmawati Amsah Lince Magriasti Luthfia, Raihani M. Fachri Adnan Masyitah, Tiara Maya Andini Mutia Rahmi Mutiara Putri Nadya Vadyla Nindy Zettira Nofrianti, Yona Novita Sari, Cintia Nur Afifah Agusma Yeni Nur Afifah Agusma Yeni Pratiwi, Helga Putri Amelia Putri Indah Safira Putri, Lusi Adinda Miranti Putri, Rani Julia Rahayu, Oktavi Rahma Lailani Rahmawati Firdaus Rahmi Oktaviana Rammadani Yusran Rici Desriana Putri Risna Mardiah Rizka Ariyanti Sandro Datamora Siti Hamidah Sonia Fitri, Yola Syamsir Syamsir Tifani Radiatul Aulia Triva Yona, Elma Wirsa, Jamila Maya Yatsuko Juliana Sukamto Yaumil Fadhilah Aminova Yola Sonia Fitri Yoshi Indrayani Yulia Khairunnisa Yuliarti Yuniza, Marni Yurizal Agus Zaickullah Syefrizal Zhalul, Arief Zilqistiyah Lubis