Articles
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ilegal Penambangan Mikro (IoT Devices) ]]>
<![CDATA[Christian Felix Lumbanraja]]>;
<![CDATA[Emmilia Rusdiana]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6342
<![CDATA[This study aims to analyze the enforcement of criminal law against illegal micro-mining crimes committed through Internet of Things (IoT) devices, which represent a new form of cybercrime utilizing computing power without authorization. The research employs a normative juridical method with a statute, conceptual, and comparative approach, analyzing Indonesian criminal law provisions, particularly the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the new Criminal Code (KUHP 2023), and the Personal Data Protection Law. The study finds that illegal micro-mining using IoT devices constitutes an unlawful exploitation of digital energy resources, yet remains unregulated explicitly in Indonesia’s positive law. The absence of clear norms regarding the unauthorized use of computing power creates obstacles in determining criminal responsibility and digital evidence admissibility. Therefore, the study concludes that a legal reform is needed to classify unauthorized cryptomining as a cybercrime, accompanied by the establishment of digital forensic standards specific to IoT environments to strengthen law enforcement capacity]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Sanksi Adat dan Sanksi Pidana dalam Penerapan Asas Ne Bis In Idem: Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm ]]>
<![CDATA[Safira Dwi Pratiwi]]>;
<![CDATA[Emmilia Rusdiana]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/73041312
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, dengan posisi terdakwa telah menjalani sanksi adat pada saat kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Untuk mengetahui sejauh mana Keputusan sanksi adat dapat dimanfaatkan dalam hukum pidana Indonesia untuk menggantikan sanksi pidana dalam kasus penganiayaan ringan. Penelitian ini berbasis pada metode penelitian hukum normatif yang berbasis legislatif dan kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa selama penyelesaian sanksi adat sah;pihak-pihak ikut terlibat;dan ada penghormatan terhadap prinsip keadilan restoratif. Keputusan sanksi adat dapat diakui dan dianggap sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jika sanski adat telah terpenuhi tetapi masih dijatuhkan sanksi pidan itu bertolak belakang dengan asas ne bis in idem. Penelitian ini sejalan dengan KUHP 2023 yang mengakui Keputusan pengadilan adat sebagai perpanjangan dari integrasi hukum antara hukum adat dan hukum pidana nasional.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel ]]>
<![CDATA[Ninda Armiana Saputri]]>;
<![CDATA[Emmilia Rusdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera" ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Teewan Journal Solutions ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62710/8t3k7w80
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) dan membandingkannya dengan Pasal 246 KUHP Nasional dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, serta mengevaluasi keabsahan penerapan asas lex mitior oleh majelis hakim dalam memilih KUHP Nasional yang lebih ringan selama masa transisi hukum pidana 2023–2026 sebagaimana Pasal 607 UU No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan doktrin hukum pidana nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa secara yuridis tetap memenuhi unsur tindak pidana penghasutan baik menurut konstruksi Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) maupun Pasal 246 KUHP Nasional, dengan perbedaan utama pada konfigurasi dan jenis sanksi, di mana KUHP Nasional menyediakan bentuk pidana yang lebih variatif dan humanistik, termasuk pidana pengawasan. Penerapan KUHP Nasional oleh majelis hakim melalui penjatuhan pidana penjara yang tidak perlu dijalani disertai pidana pengawasan dapat dibenarkan berdasarkan asas lex mitior karena KUHP Nasional lebih menguntungkan terdakwa tanpa mengubah dasar kriminalisasi perbuatannya dan tetap mencerminkan prinsip keadilan hukum pidana modern serta sejalan dengan desain perlindungan hak terdakwa serta keadilan substantif dalam rezim KUHP baru]]>
<![CDATA[The Objectiveness of The Alleged Victims as A Parameter for Law Enforcement in A Defamation Case ]]>
<![CDATA[Emmilia Rusdiana]]>
<![CDATA[ Dialogia Iuridica Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 2 Year 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Maranatha Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28932/di.v14i2.5985
<![CDATA[Activities in the complaints form from victims who feel libel by others have increased and occurred at all levels of the police in Indonesia. Everyone can feel offended by different insults, so the law enforcement of criminal offenses based on Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code requires objectivity to accusations of defamation. The research points to a detriment as the basis for defamation, it is the concrete form of this detrimental requires further study as a manifestation of the substitute for defamation in the public interest. This article aims to validate the objectivity of the victim's alleged insult and defamation allegations. Article uses normative research type and conceptual approach with qualitative analysis. The defamation case regarding the meaning of the public interest. Justice is a baseline with the realization in concrete situations. The interest form of the community through the property by demanding actions that are proportional, appropriate, balanced, and in harmony with the rights of everyone. An emphasis on values prevailing in society (morals and customs). There are direct interests that are primarily economic. Then, the basis for filing a victim's complaint requires concrete evidence of the consequences of the alleged defamation, namely losses. Calculation of Losses. The specific requirement is that material or immaterial loss arise during the pre-contractual, contractual, and post-contractual periods. The complainant or victim must show the contract between the complainant and the offender.]]>
<![CDATA[Pemidanaan Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I : Proporsionalitas dan Individualisasi ]]>
<![CDATA[Dandy Irvandy]]>;
<![CDATA[Emmilia Rusdiana]]>;
<![CDATA[Vita Mahardhika]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83705
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pemidanaan terhadap pelaku sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam Putusan Kasasi Nomor 7311 K/Pid.Sus/2024. Fokus kajian diarahkan pada dua isu utama, yaitu konsistensi pertimbangan judex juris dalam menilai proporsionalitas pemidanaan serta kesesuaian persamaan pidana terhadap terdakwa dengan asas individualisasi pidana. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari doktrin dan jurnal ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan judex juris cenderung bersifat formalistik dengan menempatkan berat ringannya pidana di luar lingkup pemeriksaan kasasi, tanpa menguji secara substantif kesepadanan antara derajat kesalahan dan pidana yang dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana maksimum yang sama terhadap para terdakwa, meskipun memiliki peran dan kontribusi yang berbeda, tidak mencerminkan prinsip individualisasi dalam pemidanaan. Putusan tersebut menunjukkan orientasi pada beratnya perbuatan semata, bukan pada diferensiasi kesalahan personal. Penelitian ini menegaskan urgensi pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur guna menjamin konsistensi proporsionalitas dan keadilan individual dalam perkara narkotika.]]>
<![CDATA[Analisis Penerapan Delik Penyertaan Pada Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga BBM Ilegal Tanpa Izin Usaha: (Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2020 /PN Mrt) ]]>
<![CDATA[Siska Oktaviani]]>;
<![CDATA[Emmilia Rusdiana]]>
<![CDATA[ Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11496
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pendapat hakim (dissenting opinion) dalam menafsirkan unsur penyertaan (deelneming) pada tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak illegal tanpa izin usaha, putusan nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt yang dimana hakim mayoritas menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan perbuatan penyertaan sedangkan hakim dissenting menilai bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur penyertaan meskipun terdapat pelaku utama yang masih berstatus DPO sehingga terdakwa tetap bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan futuristik. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji ratio decidendi dalam putusan pengadilan, sedangakan Pendekatan futuristik yaitu untuk menelaah arah perkembangan dan implikasi penerapan unsur penyertaan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan pendapat hakim dissenting lebih sejalan dengan perkembangan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional yaitu adanya kontribusi nyata dan kesadaran pelaku terhadap tindak pidana yang terjadi maka perbuatan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.]]>
<![CDATA[Autentikasi Elektronik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru: Studi Komparatif Amerika Serikat : ]]>
<![CDATA[Shera Rendra]]>;
<![CDATA[Emmilia Rusdiana]]>
<![CDATA[ Unram Law Review Vol 10 No 1 (2026): Unram Law Review (ULREV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ulrev.v10i1.499
<![CDATA[This study examines the concept of authentication of electronic evidence within the Indonesian criminal evidentiary system under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP) and analyses the urgency of regulating a self-authentication mechanism through hash values by conducting a comparative study with the United States Federal Rules of Evidence (FRE). The research employs a normative legal research method, drawing on statutory and comparative law. The findings demonstrate that although the new KUHAP has recognised electronic evidence as admissible, it does not specifically regulate technical authentication procedures. In contrast, Rules 902(13)–(14) of the Federal Rules of Evidence have established an efficient, standardised self-authentication mechanism based on hash values, which may be adopted and adapted within the Indonesian legal system.]]>
<![CDATA[Relevansi Remisi Literasi Brasil untuk Pembaruan Hukum Pemasyarakatan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Icca Cahya Anggraeni]]>;
<![CDATA[Emmilia Rusdiana]]>
<![CDATA[ Unram Law Review Vol 10 No 1 (2026): Unram Law Review (ULREV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ulrev.v10i1.500
<![CDATA[The paradigm shift in remission from a behavior-based to a risk-based in Law Number 22 of 2022 on Corrections with regard to conditional sentences has not been followed by its implementing regulations. Although literacy activities have been recognized in the prisoners’ development assessment system as part of intellectual development, their contribution to remission is indirect. Furthermore, the requirement to reduce the risk level cannot be implemented because it is not yet connected to the remission mechanism. This condition reflects the failure of Government Regulation Number 99 of 2012 to operationalize the new paradigm established by the law. Brazil, through CNJ Resolution Number 391 of 2021, has established literacy as the basis for granting remissions, accompanied by clear procedures. This study addresses two questions: whether the Brazilian literacy-based remission model is legally relevant as a reference for the Indonesian Correctional system, which does not yet recognize literacy as a direct basis for granting remissions, and whether the inconsistency between GR 99 of 2012 and Law 22 of 2022 creates a normative obligation for the state to revise it. This study uses normative legal research methods through a statutory approach, a conceptual approach, and a comparison with the functional model and the concept of legal transplantation to assess the feasibility of adapting the Brazilian model. The results show that the Brazilian model is relevant in three aspects: conceptual, procedural, and verification, with a note that it rejects the ideology of ressocialização. The inconsistency between GR 99 of 2012 and Law 22 of 2022 results in legal dysfunction, so the state is obliged to revise GR 99 of 2012.]]>
<![CDATA[The Criminalization of Nitrous Oxide Abuse: A Comparative Study of Indonesian and Dutch Law ]]>
<![CDATA[Kesya Nur Aulia Fernanda]]>;
<![CDATA[Emmilia Rusdiana]]>
<![CDATA[ ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 8, No 1 (2026): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/arbiter.v8i1.7057
<![CDATA[The rising phenomenon of the misuse of nitrous oxide (N2O) as a recreational psychoactive substance has had an impact on public health and order. In contrast, Indonesia has yet to explicitly address its regulation in Law No.35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to examine the differences in regulations and the rationale for criminalizing N2O abuse as a legal reform in Indonesia, using a normative legal research method with statute, comparative, and conceptual approaches. This study found differences in the regulation of N2O abuse. The Netherlands has classified N2O as a category II controlled substance under the Dutch Opium Act (Opiumwet), which this study assesses as having considered the principles of ultimum remedium and proportionality. Meanwhile, Indonesia still lacks a comprehensive basis for criminalization. The relevance to legal reform in Indonesia lies in a phased approach. This study fills a gap in comparative research regarding the regulation of N2O abuse within legal systems in Indonesia and the Netherlands. These findings indicate the need for Indonesia to strengthen administrative regulations and oversight of the distribution and use of N2O. If non-penal instruments prove ineffective, criminalization may be considered selectively and in a manner that ensures proportionality.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Lex Mitior Dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL ]]>
<![CDATA[Ninda Armiana Saputri]]>;
<![CDATA[Emmilia Rusdiana]]>
<![CDATA[ Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.371
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan serta menilai keabsahan penerapan asas lex mitior dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur tindak pidana penghasutan baik menurut Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) maupun Pasal 246 KUHP Nasional. Perbedaan utama terletak pada sistem pemidanaan, karena KUHP Nasional menyediakan bentuk sanksi yang lebih variatif dan humanistik, termasuk pidana pengawasan. Penerapan KUHP Nasional oleh majelis hakim melalui pidana penjara yang tidak perlu dijalani disertai pidana pengawasan dinilai sah secara yuridis berdasarkan asas lex mitior, karena memberikan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa tanpa mengubah dasar kriminalisasi perbuatannya. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa asas lex mitior berfungsi sebagai instrumen perlindungan terdakwa sekaligus mencerminkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju pemidanaan yang lebih proporsional dan berkeadilan substantif.]]>
