Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Pemidanaan Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I : Proporsionalitas dan Individualisasi Dandy Irvandy; Emmilia Rusdiana; Vita Mahardhika
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83705

Abstract

Penelitian ini menganalisis pemidanaan terhadap pelaku sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam Putusan Kasasi Nomor 7311 K/Pid.Sus/2024. Fokus kajian diarahkan pada dua isu utama, yaitu konsistensi pertimbangan judex juris dalam menilai proporsionalitas pemidanaan serta kesesuaian persamaan pidana terhadap terdakwa dengan asas individualisasi pidana. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari doktrin dan jurnal ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan judex juris cenderung bersifat formalistik dengan menempatkan berat ringannya pidana di luar lingkup pemeriksaan kasasi, tanpa menguji secara substantif kesepadanan antara derajat kesalahan dan pidana yang dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana maksimum yang sama terhadap para terdakwa, meskipun memiliki peran dan kontribusi yang berbeda, tidak mencerminkan prinsip individualisasi dalam pemidanaan. Putusan tersebut menunjukkan orientasi pada beratnya perbuatan semata, bukan pada diferensiasi kesalahan personal. Penelitian ini menegaskan urgensi pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur guna menjamin konsistensi proporsionalitas dan keadilan individual dalam perkara narkotika.
Analisis Penerapan Delik Penyertaan Pada Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga BBM Ilegal Tanpa Izin Usaha: (Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2020 /PN Mrt) Siska Oktaviani; Emmilia Rusdiana
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11496

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pendapat hakim (dissenting opinion) dalam menafsirkan unsur penyertaan (deelneming) pada tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak illegal tanpa izin usaha, putusan nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt yang dimana hakim mayoritas menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan perbuatan penyertaan sedangkan hakim dissenting menilai bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur penyertaan meskipun terdapat pelaku utama yang masih berstatus DPO sehingga terdakwa tetap bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan futuristik. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji ratio decidendi dalam putusan pengadilan, sedangakan Pendekatan futuristik yaitu untuk menelaah arah perkembangan dan implikasi penerapan unsur penyertaan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan pendapat hakim dissenting lebih sejalan dengan perkembangan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional yaitu adanya kontribusi nyata dan kesadaran pelaku terhadap tindak pidana yang terjadi maka perbuatan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
Autentikasi Elektronik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru: Studi Komparatif Amerika Serikat : Shera Rendra; Emmilia Rusdiana
Unram Law Review Vol 10 No 1 (2026): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v10i1.499

Abstract

This study examines the concept of authentication of electronic evidence within the Indonesian criminal evidentiary system under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP) and analyses the urgency of regulating a self-authentication mechanism through hash values by conducting a comparative study with the United States Federal Rules of Evidence (FRE). The research employs a normative legal research method, drawing on statutory and comparative law. The findings demonstrate that although the new KUHAP has recognised electronic evidence as admissible, it does not specifically regulate technical authentication procedures. In contrast, Rules 902(13)–(14) of the Federal Rules of Evidence have established an efficient, standardised self-authentication mechanism based on hash values, which may be adopted and adapted within the Indonesian legal system.
Relevansi Remisi Literasi Brasil untuk Pembaruan Hukum Pemasyarakatan di Indonesia Icca Cahya Anggraeni; Emmilia Rusdiana
Unram Law Review Vol 10 No 1 (2026): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v10i1.500

Abstract

The paradigm shift in remission from a behavior-based to a risk-based in Law Number 22 of 2022 on Corrections with regard to conditional sentences has not been followed by its implementing regulations. Although literacy activities have been recognized in the prisoners’ development assessment system as part of intellectual development, their contribution to remission is indirect. Furthermore, the requirement to reduce the risk level cannot be implemented because it is not yet connected to the remission mechanism. This condition reflects the failure of Government Regulation Number 99 of 2012 to operationalize the new paradigm established by the law. Brazil, through CNJ Resolution Number 391 of 2021, has established literacy as the basis for granting remissions, accompanied by clear procedures. This study addresses two questions: whether the Brazilian literacy-based remission model is legally relevant as a reference for the Indonesian Correctional system, which does not yet recognize literacy as a direct basis for granting remissions, and whether the inconsistency between GR 99 of 2012 and Law 22 of 2022 creates a normative obligation for the state to revise it. This study uses normative legal research methods through a statutory approach, a conceptual approach, and a comparison with the functional model and the concept of legal transplantation to assess the feasibility of adapting the Brazilian model. The results show that the Brazilian model is relevant in three aspects: conceptual, procedural, and verification, with a note that it rejects the ideology of ressocialização. The inconsistency between GR 99 of 2012 and Law 22 of 2022 results in legal dysfunction, so the state is obliged to revise GR 99 of 2012.
The Criminalization of Nitrous Oxide Abuse: A Comparative Study of Indonesian and Dutch Law Kesya Nur Aulia Fernanda; Emmilia Rusdiana
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 8, No 1 (2026): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v8i1.7057

Abstract

The rising phenomenon of the misuse of nitrous oxide (N2O) as a recreational psychoactive substance has had an impact on public health and order. In contrast, Indonesia has yet to explicitly address its regulation in Law No.35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to examine the differences in regulations and the rationale for criminalizing N2O abuse as a legal reform in Indonesia, using a normative legal research method with statute, comparative, and conceptual approaches. This study found differences in the regulation of N2O abuse. The Netherlands has classified N2O as a category II controlled substance under the Dutch Opium Act (Opiumwet), which this study assesses as having considered the principles of ultimum remedium and proportionality. Meanwhile, Indonesia still lacks a comprehensive basis for criminalization. The relevance to legal reform in Indonesia lies in a phased approach. This study fills a gap in comparative research regarding the regulation of N2O abuse within legal systems in Indonesia and the Netherlands. These findings indicate the need for Indonesia to strengthen administrative regulations and oversight of the distribution and use of N2O. If non-penal instruments prove ineffective, criminalization may be considered selectively and in a manner that ensures proportionality.
Penerapan Asas Lex Mitior Dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL Ninda Armiana Saputri; Emmilia Rusdiana
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.371

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan serta menilai keabsahan penerapan asas lex mitior dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur tindak pidana penghasutan baik menurut Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) maupun Pasal 246 KUHP Nasional. Perbedaan utama terletak pada sistem pemidanaan, karena KUHP Nasional menyediakan bentuk sanksi yang lebih variatif dan humanistik, termasuk pidana pengawasan. Penerapan KUHP Nasional oleh majelis hakim melalui pidana penjara yang tidak perlu dijalani disertai pidana pengawasan dinilai sah secara yuridis berdasarkan asas lex mitior, karena memberikan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa tanpa mengubah dasar kriminalisasi perbuatannya. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa asas lex mitior berfungsi sebagai instrumen perlindungan terdakwa sekaligus mencerminkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju pemidanaan yang lebih proporsional dan berkeadilan substantif.