Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Pemidanaan Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I : Proporsionalitas dan Individualisasi Dandy Irvandy; Emmilia Rusdiana; Vita Mahardhika
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83705

Abstract

Penelitian ini menganalisis pemidanaan terhadap pelaku sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam Putusan Kasasi Nomor 7311 K/Pid.Sus/2024. Fokus kajian diarahkan pada dua isu utama, yaitu konsistensi pertimbangan judex juris dalam menilai proporsionalitas pemidanaan serta kesesuaian persamaan pidana terhadap terdakwa dengan asas individualisasi pidana. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari doktrin dan jurnal ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan judex juris cenderung bersifat formalistik dengan menempatkan berat ringannya pidana di luar lingkup pemeriksaan kasasi, tanpa menguji secara substantif kesepadanan antara derajat kesalahan dan pidana yang dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana maksimum yang sama terhadap para terdakwa, meskipun memiliki peran dan kontribusi yang berbeda, tidak mencerminkan prinsip individualisasi dalam pemidanaan. Putusan tersebut menunjukkan orientasi pada beratnya perbuatan semata, bukan pada diferensiasi kesalahan personal. Penelitian ini menegaskan urgensi pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur guna menjamin konsistensi proporsionalitas dan keadilan individual dalam perkara narkotika.
Analisis Penerapan Delik Penyertaan Pada Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga BBM Ilegal Tanpa Izin Usaha: (Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2020 /PN Mrt) Siska Oktaviani; Emmilia Rusdiana
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11496

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pendapat hakim (dissenting opinion) dalam menafsirkan unsur penyertaan (deelneming) pada tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak illegal tanpa izin usaha, putusan nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt yang dimana hakim mayoritas menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan perbuatan penyertaan sedangkan hakim dissenting menilai bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur penyertaan meskipun terdapat pelaku utama yang masih berstatus DPO sehingga terdakwa tetap bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan futuristik. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji ratio decidendi dalam putusan pengadilan, sedangakan Pendekatan futuristik yaitu untuk menelaah arah perkembangan dan implikasi penerapan unsur penyertaan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan pendapat hakim dissenting lebih sejalan dengan perkembangan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional yaitu adanya kontribusi nyata dan kesadaran pelaku terhadap tindak pidana yang terjadi maka perbuatan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
Autentikasi Elektronik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru: Studi Komparatif Amerika Serikat : Shera Rendra; Emmilia Rusdiana
Unram Law Review Vol 10 No 1 (2026): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v10i1.499

Abstract

This study examines the concept of authentication of electronic evidence within the Indonesian criminal evidentiary system under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP) and analyses the urgency of regulating a self-authentication mechanism through hash values by conducting a comparative study with the United States Federal Rules of Evidence (FRE). The research employs a normative legal research method, drawing on statutory and comparative law. The findings demonstrate that although the new KUHAP has recognised electronic evidence as admissible, it does not specifically regulate technical authentication procedures. In contrast, Rules 902(13)–(14) of the Federal Rules of Evidence have established an efficient, standardised self-authentication mechanism based on hash values, which may be adopted and adapted within the Indonesian legal system.
Relevansi Remisi Literasi Brasil untuk Pembaruan Hukum Pemasyarakatan di Indonesia Icca Cahya Anggraeni; Emmilia Rusdiana
Unram Law Review Vol 10 No 1 (2026): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v10i1.500

Abstract

The paradigm shift in remission from a behavior-based to a risk-based in Law Number 22 of 2022 on Corrections with regard to conditional sentences has not been followed by its implementing regulations. Although literacy activities have been recognized in the prisoners’ development assessment system as part of intellectual development, their contribution to remission is indirect. Furthermore, the requirement to reduce the risk level cannot be implemented because it is not yet connected to the remission mechanism. This condition reflects the failure of Government Regulation Number 99 of 2012 to operationalize the new paradigm established by the law. Brazil, through CNJ Resolution Number 391 of 2021, has established literacy as the basis for granting remissions, accompanied by clear procedures. This study addresses two questions: whether the Brazilian literacy-based remission model is legally relevant as a reference for the Indonesian Correctional system, which does not yet recognize literacy as a direct basis for granting remissions, and whether the inconsistency between GR 99 of 2012 and Law 22 of 2022 creates a normative obligation for the state to revise it. This study uses normative legal research methods through a statutory approach, a conceptual approach, and a comparison with the functional model and the concept of legal transplantation to assess the feasibility of adapting the Brazilian model. The results show that the Brazilian model is relevant in three aspects: conceptual, procedural, and verification, with a note that it rejects the ideology of ressocialização. The inconsistency between GR 99 of 2012 and Law 22 of 2022 results in legal dysfunction, so the state is obliged to revise GR 99 of 2012.
The Criminalization of Nitrous Oxide Abuse: A Comparative Study of Indonesian and Dutch Law Kesya Nur Aulia Fernanda; Emmilia Rusdiana
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 8, No 1 (2026): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v8i1.7057

Abstract

The rising phenomenon of the misuse of nitrous oxide (N2O) as a recreational psychoactive substance has had an impact on public health and order. In contrast, Indonesia has yet to explicitly address its regulation in Law No.35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to examine the differences in regulations and the rationale for criminalizing N2O abuse as a legal reform in Indonesia, using a normative legal research method with statute, comparative, and conceptual approaches. This study found differences in the regulation of N2O abuse. The Netherlands has classified N2O as a category II controlled substance under the Dutch Opium Act (Opiumwet), which this study assesses as having considered the principles of ultimum remedium and proportionality. Meanwhile, Indonesia still lacks a comprehensive basis for criminalization. The relevance to legal reform in Indonesia lies in a phased approach. This study fills a gap in comparative research regarding the regulation of N2O abuse within legal systems in Indonesia and the Netherlands. These findings indicate the need for Indonesia to strengthen administrative regulations and oversight of the distribution and use of N2O. If non-penal instruments prove ineffective, criminalization may be considered selectively and in a manner that ensures proportionality.
Penerapan Asas Lex Mitior Dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL Ninda Armiana Saputri; Emmilia Rusdiana
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.371

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan serta menilai keabsahan penerapan asas lex mitior dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur tindak pidana penghasutan baik menurut Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) maupun Pasal 246 KUHP Nasional. Perbedaan utama terletak pada sistem pemidanaan, karena KUHP Nasional menyediakan bentuk sanksi yang lebih variatif dan humanistik, termasuk pidana pengawasan. Penerapan KUHP Nasional oleh majelis hakim melalui pidana penjara yang tidak perlu dijalani disertai pidana pengawasan dinilai sah secara yuridis berdasarkan asas lex mitior, karena memberikan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa tanpa mengubah dasar kriminalisasi perbuatannya. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa asas lex mitior berfungsi sebagai instrumen perlindungan terdakwa sekaligus mencerminkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju pemidanaan yang lebih proporsional dan berkeadilan substantif.
The Category of Unauthorized Donations Via Tiktok is Included as an Act of Begging in Article 504 of the KUHP Oky Putri Firninda; Emmilia Rusdiana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v12i4.79175

Abstract

The development of the times and technology does have a good impact, but it often also creates new problems. One of them is begging that is conducted online. The rules of begging already exist in the Criminal Law and also in several Regional Regulations. However, these regulations do not specifically mention the definition of begging carried out in networks. Begging that is carried out online, so this research raises legal issues of norm ambiguity. The purpose of this research is to find out whether Surabaya Regional Regulation has regulated begging that is carried out in networks. Then it will be examined whether this begging in the network can be subject to Article 504 of the Criminal Code on begging in public or not. The method used in this research is normative juridical. The results of the discussion show that, being in the network can be equated with begging that is often can be equated with begging that we often encounter in public places. So that Article 504 of the Criminal Code can be used to sanction someone who is begging in the network.
The Harm Principle as a Basis for the Criminalization of Match Fixing in Football Competitions Emmilia Rusdiana; Abdul Madjid; Milda Istiqomah
Ius Poenale Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v6i1.4423

Abstract

The credibility of football has been repeatedly questioned due to allegations of bribery and related violations, as reflected in judicial decisions such as Case No. 51/Pid.Sus/2019/PN.Bnr, which established bribery as the initial act in match fixing. This study, employing normative legal research with legislative and conceptual approaches and analyzed through philosophical interpretation, examines match fixing through the principle of loss as the basis for its criminalization. The findings show that bribery constitutes a mala in se offense, inherently wrongful in nature, and that the principle of loss satisfies the indicators of criminalization by recognizing both material and immaterial harm to society. These results confirm that bribery, with identifiable victims in the community, underlies the complexity of match fixing and provide new insights to raise public awareness..
Strategi Internalisasi Pencegahan Kekerasan Menuju Pengasuhan yang Humanis (Studi di Pondok Pesantren Darul Ulum Magetan) Anisa Deny Setiawati; Emmilia Rusdiana; Nurul Hikmah; Syahid Akhmad Faisol; Aditya Wiguna Sanjaya
Integralistik Vol. 37 No. 1 (2026): Januari :2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v37i1.36750

Abstract

Violence still occurs in the education sector, as well as in Islamic boarding schools. Violence can occur due to a lack of knowledge among students, guardians, and administrators. In contrast, one of the determinants of efforts to eliminate violence in Islamic boarding schools is the policy within the Islamic boarding school environment. One of the spearheads of violence that appears in the Islamic boarding school environment is the parenting pattern in the relationship between the Islamic boarding school and students. This activity aims to identify knowledge about violence and Islamic boarding school policies in preventing violence, with the specific objective of being the initial step in compiling patterns of Islamic boarding school policies. Data collection, based on Focus Group Discussion (FGD) activities, involved 20 students, administrators, parents of students, and caretakers of an Islamic boarding school. The FGD produced patterns of violence and agreement in forming efforts to harmonize various parties in activities at Islamic boarding schools. This activity resulted in increased knowledge about violence and prevention efforts, as well as a commitment from administrators and caretakers to compile humanist Islamic boarding school care management patterns in accordance with the characteristics of Islamic boarding schools and other relevant government policies.
Legal Protection for Employment BPJS Participants Who Experience Accidents Outside Routine Routes Fransiska Yuardini Yuardini; Emmilia Rusdiana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.48532

Abstract

Work Accident Insurance (WAI) arises because of concerns over work accidents experienced by workers and possibilty violations commited by the company on safety and health, causing workers not to get claims on Work Accident Insurance (WAI). Work accidents are work accidents that occur in employment relationships, including accidents that occur on the way from home to work or the other way, and diseases caused by the work environment. On this research will discuss the legal protection provided to workers who experience accidents the usual or reasonable routine routes. This study aims to know and describe the legal protection provided if JKK cannot be given to BPJS Employment participants who experience accients outside the routine route and factors that influence the determination for BPJS Employment participants to get benefit to JKK. This research is a normative research with a statutory and conceptual approach and analyzed with descriptive, evaluative, and argumentative techniques. The resukt of research and discussion that if workers experience accidents outside the routine route, there is preventuve legal protection by diagnosing the accident case, represive means protection by means of complaints if workers have mde claims but are not disbursed. And JKK has several criteria regarding work accidents when workers at the time of a work accident based on Ministerial Regulation No. 5/2021.