Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Holistik: Journal For Islamic Social Sciences Jurnal Orasi Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak
Leliya Leliya
Fakultas Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL STREAMING DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ahmad Khoirudin; Leliya Leliya; Zainul Alim; Faturrohman Faturrohman
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v7i1.10394

Abstract

Pendistribusian hak siar Liga Inggris yang dimiliki oleh Mola TV  oleh pihak yang tidak memiliki izin menyebabkan kerugian. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana ilegal Streaming dan upaya hukum Mola TV terhadap Pelaku Ilegal Streaming. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan Hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal streaming di media sosial diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Setiap pelanggaran dapat dikenakan pidana delik aduan dengan ancaman pidana penjara dan/atau uang ganti rugi. Upaya Hukum pihak Mola TV atas pelanggaran hak dengan membawa perkara ke Pengadilan Negeri Bandung. Majelis hakim memutuskan dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pelaku dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp750.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.Kata Kunci: Illegal Streaming, Hak Cipta, Hak Terkait.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KERATON TERHADAP KURSUS PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DAN SEJAHTERA Leliya Leliya; Nursyamsudin Nursyamsudin; Muhamad Mujahidin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i2.11549

Abstract

Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui bersama oleh pasangan suami istri yang terkadang dalam perjalanan tersebut menemui berbagai rintangan, permasalahan, serta hambatan yang datang silih berganti baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab masalah lainnya. Untuk itu perlu adanya suatu pembekalan atau pembimbingan terhadap calon pengantin sebelum mereka mengarungi lautan rumah tangga yang mana sebagian besar kehidupan individual manusia akan dihabiskan di sana. Adapun pembekalan yang dimaksud dapat diperoleh melalui kursus pra nikah. kursus pra nikah ini merupakan salah satu kebutuhan dan solusi bagi calon pengantin atau remaja yang telah memasuki usia nikah dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis program studi dilaksanakan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Lokus pengabdian yang dipiilih di Desa Kaeraton karena rata-rata besarnya angka perceraian dibandingkan pernikahan sebesar 36,7% tiap tahunnya angka ini lebih dari dua kali lipat dari angka perceraian Nasional sebesar 18%. Metode yang digunakan dalam pegabdian kepada masyarakat ini adalah Participatory Action Research (PAR). PAR merupakan kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Adapun indikator keberhasilan dari pelaksanaan PkM ini bisa terlihat data tingkat pemahaman peserta yang tadinya di pre test pada kategori pemahaman baik meningkat dari 30% kemudian naik menjadi 50% dan pada kategori baik sekali meningkat 5% menjadi 10% setelah dilakukan pemberian materri kursus pra nikah dan post test. Hal ini mengindikasikan berhasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Keraton yaitu  Pemberdayaan Masyarakat Desa Keraton Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dan Sejahtera.
SOLVING CYBER CRIME IN ONLINE BUYING AND SELLING IN CIREBON CITY IN REVIEW OF ITE LAW AND ISLAMIC LAW Sukardi, Didi; Nugraha, Farha Bayu; Ubaidillah, Ubaidillah; Fatakh, Abdul; Leliya, Leliya; Arrizky, Muhammad Fadel
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v8i2.15349

Abstract

AbstractIn the cybercrime crime of online buying and selling fraud, there is a case, one of which occurred in Cirebon City, so the police must solve the online buying and selling fraud cybercrime case. However, in practice, the police experienced several obstacles in its resolution. The method in this study is descriptive qualitative research with a case study approach. The data collection techniques carried out are observation, interviews and documentation. From the results of this study, it is known that the police from the Cirebon City Police, in handling criminal cases of online buying and selling fraud, carried out an investigation process by investigators. The investigation is carried out by checking the accounts of the perpetrators of online buying and selling scams to find evidence and track down the perpetrators. However, the police experienced several obstacles, from the limited special tools in uncovering criminal acts of online buying and selling fraud to the difficulty of finding evidence and tracking the perpetrators. Hence, the Cirebon City Police became less effective in solving online buying and selling fraud crimes.Keywords: Cybercrime; Scams; E-commerce.
Perlindungan Hukum Keluarga Bagi Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga di Desa Keraton Leliya, Leliya; Mujahidin, Muhamad
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.16473

Abstract

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga, termasuk dalam konteks pernikahan, merupakan isu yang serius yang harus dihadapi dan dieliminasi secara tegas. Tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini tidak hanya melekat pada pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis program studi dilaksanakan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Lokus kegiatan pengabdian dilokasikan di Desa Keraton karena di wilayah tersebut teridentifikasi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jenis kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan ekonomi, psikis, dan fisik. Tim Abdimas menggunakan Participatory Action Research (PAR) sebagai metode dalam menyelesaikan masalah. Dengan menerapkan pendekatan partisipatif, penelitian ini melibatkan aktifitas pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi, menyelenggarakan sosialisasi, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD) guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman setelah kegiatan pengabdian dilakukan. Indikator keberhasilan pelaksanaan PkM dapat terlihat dari peningkatan tingkat pemahaman peserta dalam kategori "Baik," yang meningkat dari 13% pada pre-test menjadi 46% pada post-test. Selain itu, terdapat peningkatan dalam kategori "Baik Sekali," yang meningkat dari 6% menjadi 13% setelah dilakukan sosialisasi, seminar dan FGD serta pemberian materi oleh narasumber. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pengabdian masyarakat di Desa Keraton telah tercapai, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum keluarga bagi perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga.
Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner) Saepullah, Asep; Shodikin, Akhmad; Leliya, Leliya
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v8i2.15705

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap motif dari pembaruan usia nikah dalam revisi Undang undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang berdimensi teologis, sosiologis dan yuridis. Teologis dalam arti bahwa perkawinan merupakan syariat agama yang dititahkan oleh Allah dan rasulNya untuk dilaksanakan dengan segala ketentuan yang menyertainya. Sosiologis dalam arti bahwa perkawinan memiliki pertalian dengan segala hal yang berhubungan dengan aktifitas manusia dalam segala dimensinya. Sementara yuridis menunjukkan bahwa perkawinan terikat dengan seperangkat aturan hukum yang mengaturnya. Syariat perkawinan memiliki maksud yang dikehendaki oleh Syaari’ (maqoshid) di antaranya adalah hidzu an-Din dan hifdzu an-Nasl. Hifdzu an-Din berarti bahwa perkawinan adalah suatu syariat yang menjadi wasilah/media terlaksananya ajaran- ajaran agama sebagaisebuah penundukkan dan penghambaan kepada Syaari’. Adapun hidzu Nasl berarti perkawinan merupakan upaya untuk menjaga tata keturunan yang sah menurut ketentuan syariat. Dalam dimensi sosiologis, perkawinan merupakan media membangun suatu peradaban luhur yang dimulai dari stelsel keluarga, masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya perkawinan sangat erat hubungannya dengan persoalan kesejahteraan, keadilan dan lainnya. Adapun dalam makna yuridis, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum (musyoharoh) yang memiliki makna traktaat atau perjanjian yang harus dimulai dari sebuah kesetaraan dalam lingkup yang luas baik setara prinsip, tujuan dan kepatuhan. Dalam kontek ini, kecakapan hukumnya harus tangible/terukur yang salah satu ukurannya  adalah kematangan dari kedua belah pihak. Indonesia merupakan negara dengan angka yang cukup tinggi perkawinan di bawah umurnya, sehingga harus dilakukan sejumlah upaya     untuk dapat menanggulangi maraknya perkawinan dibawah umur, yang salah satunya dengan membuat pembaruan atas norma usia nikah yang ditetapkan melalui amandenen atas UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh Undang undang No. 16  tahun 2019. Di dalam pasal 7 ditentukan bahwa usia nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah Sembilan belas tahun, yang kemudian dikuatkan dengan lahirnya PERMA No. 5 tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk terjagannya kemaslahatan dari suatu perkawinan yang dipertimbangkan dari beberapa hal; kesehatan reproduksi, kematangan jiwa dan kesiapan untuk menerima pembebanan (taklif) atas posisi masing masing dalam suatu rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library reseach dengan mengumpulkan sejumlah data/informasi berkenaan dengan usia kawin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan usia kawin berhubungan erat dengan kesiapan psykologis, medis (organ reproduksi) dan sosiologis sebagai dasar untuk menerima konsekwensi dari suatu pernikahan
INDONESIAN STATE LAW IN ITS HISTORICAL PERSPECTIVE AND DEVELOPMENT Leliya Leliya; saeful ansori; siti maghfiroh
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4143

Abstract

The history of Indonesian constitutional law began in the Dutch colonial period when Indonesia was still called the Dutch East Indies. Then after Indonesia's independence in 1945, for the first time formed a constitution or Basic Law. The focus of the study in this study is to try to explain the development of Indonesian constitutional law from the Old Order era to reform. This is to find out how the history of the development of Indonesian constitutional law from time to time, especially from the beginning of independence to reformation. The method in this study is qualitative, with a historical approach. The data collection method used is the method of library research (library research). Then analyzed using the descriptive-analytic method. At the beginning of independence in 1945, Indonesia's constitutional law was contained in the 1945 Constitution. The 1945 Constitution described Indonesia as a unitary state with a president as the head of state as well as a democratic head of government. Besides that, under Soekarno's government, constitutional law was regulated in several constitutions, including the 1949 RIS constitution and the 1950 UUDS. And Soekarno's government at that time was known for its nationalist and anti-capitalist politics. The Suharto government was known for its authoritarian politics, political stability, and economic growth. Finally, during the reform period, after the fall of President Soeharto in 1998, Indonesia underwent significant political reforms. Constitutional law is regulated in the 1945 Constitution with several amendments which emphasize the principles of democracy, human rights, decentralization of government, and increased political participation. The history of the development of constitutional law in Indonesia in general shows quite dynamic developments and always follows changes according to political and socio-cultural developments in Indonesia.
TATA KELOLA ANGGARAN DESA YANG BERSUMBER APBN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PINGGIRAN BERBASIS PEMERATAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF NAWA CITA (STUDI KASUS DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING) Sugianto, Sugianto; Leliya, Leliya; Ubaidillah, Ubaidillah
Yustitia Vol. 4 No. 1 (2018): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v4i1.28

Abstract

Rural development in an integral part of regional development and national development as an effort to improve the quality of community’s life. The implementation of this rural development program is very important in the context of national development because rural areas occupy the largest portion in the entire country. The purpose of this study was to find out the village budget management sourced from the state budget in order to realize rural community development based on rural development in the perspective of Nawa Cita and the role of the village government in running the Nawa Cita program on peripheral community development on village government budget management based on people’s interest in order to realize equitable development. This study used a qualitative approach in order to investigate and understand the phenomena such as what happens, why it happens, and how it happens while understanding a social situation, events, and interaction roles. Data collection was carried out by conducting interview with the Head of BPMPD Department of Cirebon Regency, the Head of BPMPD Department of Kuningan Regency, the Head of BPMPD Department of Majalengka Regency and the Head of BPMPD Department of Indramayu Regency and all village heads in Cirebon, Indramayu, Majalengka, and Kuningan Regions. As well as the data were obtained from the documents in regency, disctrict, and village. The result of this study showed that village as the frontline of the development has strategic role in the success of the Nawa Cita Program. The village budget management is based on the principle of transparency, accountability, participatory, efficient, effective, orderly and budgetary discipline by paying attention to the justice principles, propriety and benefits for the village community. The implementation of activities in the APBD is carried out by the implementing team consisting of the elements from village apparatus and community institutions and supervised by the BPD, at the end of each fiscal year the Village Head has the obligation to submit a village government management report (LPPD) to the regional head through sub-district head and submit information to the LPPD to the BPD.
MINAT MASYARAKAT BERASURANSI SYARIAH DI ASURANSI PRUDENTIAL Leliya, Leliya
ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.02 KB) | DOI: 10.24235/orasi.v7i2.1084

Abstract

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi syariah sangat penting diperhatikan demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga tersebut. Diminati atau tidaknya suatu lembaga dapat diketahui dengan faktor-faktor yang sifatnya psikologis yang menyangkut aspek-aspek perilaku, sikap dan selera. Bukan hanya faktor psikologis saja, ada banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih asuransi syariah.Kata kunci: Asuransi Syariah, Minat, Masyarakat. 
PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN BATU ALAM CV. BAROKAH NATURAL INDUSTRI Setianingsih, Leliya Citra
ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.768 KB) | DOI: 10.24235/orasi.v7i1.1010

Abstract

Dalam suatu perusahaan khususnya perusahaan batu alam sangat rawan kecelakaan kerja dikarenakan peralatan yang digunakan untuk memproduksi batu alam menggunakan mesin berdaya tinggi dan pisau pembelah Batu yang tajam untuk memproses suatu produk yanng berbahan baku Batu Alam sehingga dalam hal tersebut safety K3 dalam melakukan pekerjaan sangatlah penting karena melihat dari situasi dan kondisi yang dihadapi dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Pencegahan Kecelakaan Kerja di perusahaan batu alam dalam bentuk K3 sangatlah penting untuk menunjang suatu perusahaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan karyawan. Oleh karena itu, K3 harus benar-benar diterapkan dan diaplikasikan di dalam suatu perusahaan, pencegahan secara legalitas untuk menanggulangi pencegahan kecelakaan kerja diperusahaan batu alam. Mengenai K3 yang tidak dijalankan sesuai aturan. Kata Kunci: Perusahaan Batu alam, Karyawan, K3 
Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Cirebon Leliya, Leliya; Mujahidin, Muhamad; Wildanuddin, Muhamad Dadan
Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/equalita.v7i1.19968

Abstract

Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga sering kali menimbulkan dampak yang kompleks, khususnya bagi perempuan dan anak mengenai hak-hak mereka yang berkaitan dengan nafkah, hak asuh, dan perlindungan fisik serta mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan regulasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Cirebon, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambatnya, serta menjelaskan dampak perceraian terhadap perlindungan hak-hak tersebut. . Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan dan regulasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Cirebon telah menunjukkan upaya yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya efektif. Beberapa kebijakan dan peraturan telah diterapkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mencakup adanya undang-undang dan peraturan daerah, kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta sinergitas pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, terdapat pula faktor penghambat, seperti budaya patriarki, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, serta kelemahan dalam sistem perlindungan sosial. Dampak perceraian terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon cukup signifikan, baik dari aspek psikologis, ekonomi, sosial, serta dampak terhadap anak yang sering kali menyebabkan ketidakpastian pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hal ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum untuk memastikan hak perempuan dan anak terlindungi secara optimal pascaperceraian.
Co-Authors Arrizky, Muhammad Fadel Asep Saepullah, Asep Bakhri, Syaeful budiyanti, setia Fatakh, Abdul Faturrohman Faturrohman Fifi Afiyah Hariman Dianofita Kusnilah . Latip Purnama Muhamad Mujahidin Mujahidin, Muhamad Mujahidin, Muhamad Nugraha, Farha Bayu Nursyamsudin Nursyamsudin saeful ansori Shodikin, Akhmad Siti Maghfiroh Sugianto Sugianto Sugianto Sugianto Sukardi, Didi Ubaidillah . Ubaidillah Ubaidillah Ubaidillah, Ubaidillah Wildanuddin, Muhamad Dadan Zainul Alim