Wijayanto - -
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Analisis Upaya Pemberdayaan Desa Wisata Pandanrejo Dalam Keberhasilan Menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 Mushthafa Is - Nurwanda; Budi - Setiyono; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa wisata hadir dengan potensi untuk dapat dikembangkan guna menunjang kebangkitan pariwisata nasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong kebangkitan pariwisata nasional pasca pandemi COVID-19 melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Desa Wisata Pandanrejo merupakan salah satu desa wisata yang saat ini telah berkembang cukup pesat dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan berhasil terpilih menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kemenparekraf pada tahun 2021. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses serta upaya pemberdayaan masyarakat maupun optimalisasi Desa Wisata Pandanrejo dalam keberhasilannya menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kemenparekraf pada tahun 2021. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran serta masyarakat Desa Wisata Pandanrejo terhadap berbagai program pemberdayaan yang ada.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk dapat memaparkan hasil temuan dengan analisis secara lebih mendalam mengenai keberjalanan pemberdayaan yang telah dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan tahap analisis data secara bertahap mulai dari proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Narasumber pada penelitian ini berjumlah 17 informan yang terdiri dari berbagai pihak mulai dari pihak Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Kepala Desa Pandanrejo, Tim Pengelola Dewa Pandan, Kedua Kelompok Sadar Wisata, Masyarakat umum dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan serta wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh Desa Wisata Pandanrejo melalui tiga tahapan dalam pemberdayaan yakni tahap sosialisasi, transformasi kemampuan, dan tahap kemandirian guna menciptakan arah pemberdayaan yang tepat dengan menyesuaikan pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kategori penilaian pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021 untuk mengembangkan tiap aspek yang ada. Kemudian peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk pemberdayaan terbagi menjadi tiga yaitu partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, bentuk uang, dan bentuk harta benda.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG Heni Sukma Ningrum; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kartu Prakerja merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berbasis pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Antusiasme masyarakat terhadap Kartu Prakerja sangat tinggi mengingat Tahun 2020 banyak masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun pada pelaksanaanya, banyak keluhan yang muncul di masyarakat karena kesulitan mendaftar hingga merasa kesal karena tidak lolos setelah beberapa kali mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala Disnaker Kota Semarang dalam implementasi program kartu prakerja di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang suatu variabel, berupa lisan dari narasumber dan situasi yang dapat diamati. Hasil penelitian, implementasi kebijakan kartu prakerja yang dilaksanakan di Kota Semarang oleh Disnaker Kota Semarang telah berjalan dengan baik seperti sosialisasi kepada masyarakat Semarang baik secara langsung maupun melalui social media, tersedianya perangkat kerja dan sarana prasarana yang menunjang dalam pendampingan masyarakat terkait kartu prakerja, sikap jujur pegawai dalam melayani masyarakat Semarang, serta adanya pembagian kerja dan SOP yang jelas. Keberhasilan program ini juga terbukti karena telah membantu dalam meningkatkan kompetensi dan memperbaiki perekonomian hidup para penerima manfaat kartu prakerja
Peran Niniak Mamak (Kepala Suku) Terhadap Perumusan kebijakan Pemerintahan Desa (Studi Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, kabupaten Lima Puluh Kota) Andri - Hamidun; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini mencoba merekam secara empiris bagaimana peran niniak mamak dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan desa. Keberadaan Niniak Mamak dalam Nagari Jopang Manganti sangat signifikan. Sebagai pemimpin adat, di wilayah yang masih sangat menjunjung tinggi adat dan budaya, keberadaan Niniak Mamak dapat dikatakan sangat berpengaruh dan dihormati, utamanya oleh pemerintah nagari itu sendiri. Penulis ingin mengetahui tentang tugas dan keberadaan ninik mamak sampai saat sekarang ini dan juga bagaimana tugas dan cara ninik mamak dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan Nagari Studi ini menggunakan metode etnografi untuk merekam realitas yang terjadi dengan jangka waktu penelitian selama tiga bulan. Data dikumpulkan dengan beberapa teknik, sepeti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan terstruktur maupun tidak terstruktur dengan para pemangku jabatan pemerintah nagari dan para niniak mamak. Observasi menjadi faktor penting dalam data studi ini untuk mengetahui bagaimana peran niniak mamak dalam kehidupan social kemasyarakatan. Dokumentasi digunakan untuk memperkaya data penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran niniak mamak dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan desa. Adapun teori yang digunakan meliputi pemerintahan nagari, relasi kuasa dan kepemimpinan informal. Hasil penelitian menunjukan jika kedudukan niniak mamak memiliki peran yang signifikan dalam proses perumusan kebijakan dalam pemerintah nagari di Jopang Manganti. Hal ini dibuktikan dengan peran yang dialakukan ketika dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, seperti hal nya dalam menyelesaikan masalah irigasi pertanian, niniak mamak menyampaikan masalah ini dari penyebab sampai ke solusi altenatif yang bisa dilakukan oleh pemerintahan nagari. Namun, hal itu tidak membuat terjadinya dualism kepemimpinan di tengah masyarakat. Kepemimpinan niniak mamak lebih bersifat konstruktif alih-alih destruktif. Peranan aktif yang dilakukan oleh niniak mamak sangat membantu pemerintahan desa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Hal yang paling signifikan terjadi adalah bahwa niniak mamak justru melengkapi pemerintahan nagari. Niniak mamak menjadi actor utama dalam menyesaikan permasalahan-permasalahann di masyarakat. Ini membuat pemerintah nagari dapat lebih focus dalam mengurus bidang adminstrasi dan pembangunan nagari.
ANALISIS ETNOGRAFI VIRTUAL: AKTIVISME FANS K-POP DI MEDIA SOSIAL DALAM KASUS OMNIBUS LAW Arsyi Fakhrani Kurniawan; Wijayanto - -; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

K-Pop akhir-akhir ini menjadi sorotan dalam menyuarakan keresahannya mengenai pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Pergerakan fans K-Pop di media sosial membuat topik berkaitan dengan ‘Omnibus Law’ berhasil menduduki trending topic dunia. Fans K-Pop bersatu dan mengangkat tagar #MosiTidakPercaya dan #TolakOmnibusLaw. Bahkan mereka turut aktif menyuarakan keresahannya bersama pihak lainnya seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi mahasiswa, serikat pekerja, aktivis hingga media untuk bersama-sama membuat klaster kontra Omnibus Law. Meskipun terdapat perbedaan umur dan latar belakang tetapi partisipan memiliki keresahan yang sama bahwa Undang-undang ini berpengaruh kesegala aspek terutama pada pekerja sehingga mendorong satu sama lain untuk saling terlibat dalam isu ini.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA (Studi Pengelolaan Sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur) Salsabila - Kosaza; Budi - Setiyono2; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbicara mengenai permasalahan sampah di DKI Jakarta tak luput dari peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pеlaksanakan pеngelolaan sampah. Dalam pеngelolaan sampah tersebut, diperlukan dasar hukum atau kebijakan yang mengatur. Pеnelitian ini ditujukan untuk mеnganalisis implementasi kebijakan pеngelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan studi pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur. Pеnelitian ini mеnggunakan mеtode dеskriptif kualitatif. Dеskriptif kualitatif dalam pеnelitian ini dilakukan dengan menafsirkan dan menuturkan data terkait situasi yang sedang terjadi, serta pandangan dan sikap yang dilakukan atau terjadi didalam masyarakat. Tеknik pеngumpulan data dalam pеnelitian ini mеnggunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan tеori Georgе C. Edward III tentang implеmentasi kеbijakan publik.Dari hasil dari pеnelitian ini ditemukan bahwa impеmentasi kеbijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di TPS Kramat Jati belum sepenuhnya berjalan dengan baik, perlu dioptimalisasikan agar lebih efektif dan efisien. Tеrdapat 4 faktor yang turut mеmpengaruhi yakni faktor sumbеr daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 faktor tersebut telah dijalankan sеsuai dеngan tеori impelementasi kebijakan publik Gеorgе C. Edward III. Beberapa hambatan yang terjadi yaitu terkait luasan lahan TPS dan kеsadaran masyarakat dalam pеngelolaan sampah yang baik masih kurang.
KEKUASAAN BERPIHAK ALA ENTHUS SUSMONO Azzahra Hasna Naila; Nur Hidayat - Sardini; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena Ki Enthus Susmono merupakan seseorang yang berada dalam bidang budaya lalu berpindah ke dalam bidang politik serta latar belakang. Ki Enthus memiliki latar belakang Jawa dan Islam yang kuat yang mempengaruhi juga pada cara menggunakan kekuasaan hingga berpihak kepada masyarakat kecil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai data primer dan buku serta jurnal sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Ki Enthus Susmono sudah belajar mendalang sejak kecil karena latar belakang keluarga Ki Enthus yang juga berkecimpung dalam dunia dalang. Selama mendalang Ki Enthus memiliki beberapa karya fenomenal yaitu Waryong dan lain sebagainya. Selain itu, Ki Enthus selama menjabat sebagai Bupati memiliki berbagai kebijakan yang unik yang membuatnya dicintai masyarakat Tegal
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS E-GOVERNMENT DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH Ismira Wijayanti Sutopo; Wijayanto - -; Teguh - Yuwono
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-Government di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai metode, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Disdikbud Jawa Tengah belum memiliki SOP yang secara khusus membahas mengenai implementasi e-Government. Ketiadaan SOP ini sangat berpengaruh dalam setiap aspek lainnya dan menyebabkan hambatan khususnya di aspek struktur birokrasi. Disdikbud Jawa Tengah juga masih mengalami hambatan lain seperti kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia dan kurangnya anggaran dana dalam menyediakan fasilitas yang baik. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan e-Government di instansi tersebut belum berhasil dan masih terdapat banyak hambatan-hambatan yang menyertai
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Zilda Clarita Reditania; Wijayanto - -; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membuat pemerintah terus berupaya untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19. Kebijakan pemerintah berupa karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada pergerakan masyarakat terutama di sektor usaha yang mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 dan faktor penghambat dalam pelaksanaanya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pembayaran THR di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 belum berjalan maksimal karena masih adanya aduan yang diterima Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Aduan tersebut terkait dengan waktu pemberian THR, nominal yang tidak sesuai, dan mekanisme pembayaran THR. Dalam pelaksanaan pembayaran THR juga ditemukan beberapa faktor penghambat baik dari perusahaan maupun Dinas Tenaga Kerja yaitu belum maksimalnya komunikasi terkait sosialisasi kepada perusahaan akibat terbatasnya petugas pelaksana dan kesulitan ekonomi yang dialami perusahaan hingga sanksi yang tidak membuat perusahaan merasa jera. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pekerja di perusahaan yanga ada di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 kurang terimplementasi sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang Dalam Masa Pandemi Melalui Aplikasi Sistem Informasi Dokumen Online Kependudukan (SI D’nok) Adi - Prabowo; Wijayanto - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi SI D’nok menggunakan teori Karakteristik Inovasi Pelayanan milik Everett Rogers yang memiliki 5 (lima) indikator yaitu Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Trialability, dan Observability beserta hambatannya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut Dispendukcapil Kota Semarang inovasi SI D’nok berhasil memenuhi 5 (lima) indikator Karakteristik Inovasi pelayanan publik dari Everett Rogers. Sementara itu, masyarakat menilai bahwa inovasi SI D’nok kurang dapat memenuhi indikator relative advantage. Namun, SI Dnok berhasil memenuhi indikator compatibility, complexity, dan observability dengan cukup baik. Beberapa hambatan yang terjadi adalah permasalahan server, permasalahan fitur, sumber daya manusia, dan situasi Pandemi Covid-19. Secara garis besar SI D’nok dapat dikatakan merupakan sebuah inovasi yang layak untuk diadopsi meskipun tetap membutuhkan perbaikan
MALAPRAKTIK OLEH PENYELENGGARA PEMILU: PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PEMERINTAHAN Fania Aisyah Puteri; Nur Hidayat - Sardini; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 dan mengetahui peran masing-masing Lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni KPU Kota Cirebon dan Bawaslu Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 dan dinamika mengapa Pilkada di kota ini hingga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Selain itu, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penelitian ini mencoba untuk mencari jawaban mengenai akuntabilitas kinerja Pilkada, oleh karena Pilkada atau Pemilu pada umumnya merupakan kegiatan pemerintahan dalam arti luas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat hasil bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 disebabkan oleh tindakan malapraktik Pilkada yang dilakukan jajaran KPU Kota Cirebon dan kelalaian pengawasan oleh Bawaslu Kota Cirebon. Pembongkaran kotak suara, adanya intervensi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan persaingan yang ketat antara kedua paslon menjadi faktor mengapa bisa terjadi Pemungutan Suara Ulang