Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERKAIT KHALWAT JINAYAH YANG BERLAKU DI ACEH Arisandhi Safana; Mohammad Eka Putra; Chairul Bariah; Mirza Nasution
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2098

Abstract

Abstract: Human rights are natural rights that are inherent from the moment humans are born, one of which is the right to equal status before the law, the fulfillment of which is mandatory for the state and the entire community. Aceh is one of the special regions where Islamic sharia qanuns are implemented, including the provisions on ikhtilath and adultery therein. In its application, it often becomes a contradiction when one party admits to having committed adultery while the other party does not confess, even though the crime in q uestion was committed jointly with the same tempus and locus delicti. The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive characteristics which are collected using literature study techniques and analyzed using qualitative data analysis methods. The results of the research found that there was inequality before the law, That is state violated human rights by omission by not fulfilling the principle of non-derogable rights, so there was a need for a judicial review of the Aceh Qanun that was more dynamic and in line with current developments, judges in this case should be able to determine justice as it should be, is not only a mouthpiece for the law, but is obliged to explore, follow and understand the values that live in society. Keywords: equality before the law, human rights, khalwat jinayah and qanun. Abstrak: Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat sejak manusia dilahirkan, salah satunya hak dalam kedudukan yang sama di mata hukum di mana pemenuhannya wajib dilakukan negara dan seluruh masyarakat. Aceh ialah salah satu daerah istimewa dengan penerapan qanun syariat Islam, termasuk ketentuan ikhtilath dan zina didalamnya. Dalam penerapannya seringkali menjadi kontradiksi manakala satu pihak mengaku telah melakukan perzinahan sedang pihak satunya lagi tidak mengaku, padahal tindak pidana dimaksud dilakukan secara bersama dengan tempus dan locus delicti yang sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat Deskriptif Analitis yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa terjadinya inequality before the law, negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia by ommision dengan tidak dipenuhinya asas non derogable rights, sehingga perlu uji materi Qanun Aceh yang lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman, hakim dalam hal ini seharusnya dapat menentukan keadilan sebagaimana seharusnya, tidak hanya sebagai corong undang-undang, melainkan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai yang hidup di masyarakat. Kata kunci: kedudukan yang sama dimata hukum, ham, khalwat jinayah dan qanun.   
PENYELESAIAN GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG TERKAIT PENGANGKATAN KEPALA DESA DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA Tika Puspita Sari; Mirza Nasution; Eka Nam Sihombing
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2130

Abstract

Abstract: Village Head Election (Pilkades) is an event in a democratic party at the village level as village autonomy/village rights to elect new leaders from the village community. The village head election in Cinta Damai Village was in conflict over the results of a very narrow vote dispute, a difference of 9 votes which was marked by various frauds, resulting in dissatisfaction with the results of the village head election, the losing party felt they had been disadvantaged by the results obtained, but the problem is that the Regent of Deli Serdang still inaugurated with the Decree of the Regent of Deli Serdang Number 395 of 2022 concerning the ratification and appointment of the Head of Cinta Damai Village, Percut Sei Tuan District dated May 18, 2022 on behalf of Josta Josevina Tambunan. The purpose of this study was to determine and analyze the settlement of the lawsuit for the cancellation of the Deli Serdang Regent's Decree against the appointment of the Head of Cinta Damai Village, the results of the analysis of the judge's decision regarding the judge's considerations in resolving the dispute over the election of the Head of Cinta Damai Village, and the validity of the judge's decision regarding the cancellation of the Deli Serdang Regent's Decree concerning the Appointment of the Head of Cinta Damai Village. Based on this research, the results obtained are that dispute resolution is carried out through the State Administrative Dispute Resolution process according to Law Number 5 of 1986 by submitting files to the PTUN, PTUN to PK as a form of lawsuit to revoke the Decree of the Regent of Deli Serdang in determining the election of the head of Cinta Damai Village. Keywords: Lawsuit, Settlement, Decision, Head of Love Peace Village  Abstrak: Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah suatu acara dalam pesta demokrasi di tingkat desa sebagai otonomi desa/hak desa untuk memilih pemimpin baru yang berasal dari masyarakat desa. Pemilihan kepala desa di Desa Cinta Damai terjadi konflik atas hasil perselisihan suara yang sangat tipis, berselisih 9 suara yang diwarnai berbagai kecurangan, sehingga terjadi ketidakpuasan atas hasil pilkades, pihak yang kalah merasa telah dirugikan dengan hasil yang diperoleh, namun yang menjadi masalah Bupati Deli Serdang tetap melantik dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 395 Tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian gugatan pembatalan Keputusan Bupati Deli Serdang terhadap pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai, hasil analisis putusan hakim terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa Cinta Damai, serta keberlakuan putusan hakim terhadap pembatalan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan melimpahkan berkas ke PTUN, PTUN samapai PK sebagai bentuk gugatan pencabutan SK Bupati Deli Serdang dalam penetapan pemilihan kepala Desa Cinta Damai. Kata kunci: Gugatan, Penyelesaian, Keputusan, Kepala Desa Cinta Damai
PELAKSANAAN FUNGSI DAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Muhammad Yasser; Mirza Nasution
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2120

Abstract

Abstract: Strengthening the function of forming regional regulations/legislative function of the DPRD in forming regional regulations has formal juridical legitimacy based on Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that "Regional Governments have the right to establish regional regulations and other regulations to carry out autonomy and assistance duties .” As well as the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD, it is hoped that the DPRD can be more active and productive in actualizing its function of forming regional regulations/legislative functions. However, unfortunately, so far the function of forming regional regulations in the DPRD of North Sumatra Province has been the object of research. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of the legislative function of the DPRD of North Sumatra Province for the 2019-2024 period as well as knowing and analyzing the process of forming regional regulations in North Sumatra Province. This research uses a normative juridical method with an approach taken by examining all laws and regulations relating to the legal issues being handled. So, this research was carried out by analyzing theories related to the Implementation of the Regional Regulation Formation Function in the DPRD of North Sumatra Province in the Formation of Regional Regulations based on literature related to existing problems, and relevant laws and regulations. Keywords: Regional Regulations, Regional Autonomy, DPRD Functions Abstrak: Penguatan fungsi pembentukan peraturan daerah/fungsi legislasi DPRD dalam membentuk peraturan daerah telah mempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengharapkan DPRD dapat lebih aktif dan produktif dalam mengaktualisasikan fungsi pembentukan peraturan daerah/fungsi legislasi yang dimilikinya. Namun sayangnya, selama ini fungsi pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai objek penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024 serta mengetahui dan menganalisis proses pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Maka, dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pembentukan Peraturan daerah berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kata kunci: Peraturan Daerah, Otonomi Daerah, Fungsi DPRD