Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.274
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vox Populi Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah MES Management Journal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Kocenin Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
Syahrul Anwar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 44/PID.SUS-TPK/2025/PN PLG TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PANWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI) Novita Ardiyanti Ningrum; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg yang memutus perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, menggunakan analisis isi putusan, telaah peraturan perundang-undangan, dan kajian doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majlis hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) secara komprehensif dengan membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan, pengayaan diri, dan kerugian keuangan negara. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat aspek administratif dan audit forensik yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam putusan, sehingga menyarankan penguatan mekanisme audit internal dan keterbukaan data pengeluaran hibah guna mencegah praktik serupa.
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN KORUPSI BANSOS COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM Jemmy Satria Nugraha; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst concerning the Covid-19 social assistance corruption case using a normative-juridical approach. The analysis focuses on the fulfillment of offense elements, the application of legal certainty, and the assessment of justice in sentencing. The findings show that the elements of corruption were proven through admissible evidence, thus fulfilling formal legal certainty. However, the court’s reasoning has not fully reflected substantive justice, particularly regarding sentence aggravation during the pandemic and the resulting social harm. The deterrent effect of the sentence also remains questionable given the extraordinary nature of corruption. Therefore, while the decision satisfies legal legality, a more proportional and justice-oriented sentencing approach is still required for corruption cases committed during national crises.
DISSENTING OPINION HAKIM DAN POTENSI PELANGGARAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 942 K/PID.SUS/2022 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Fitri Jihad Aminah; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dissenting opinion dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 mengenai perkara korupsi Edhy Prabowo yang mendapat pengurangan hukuman dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Fokus kajian diarahkan pada ketidaklogisan pertimbangan hukum serta potensi pelanggaran asas equality before the law. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, serta analisis asas dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan mayoritas hakim tidak selaras dengan prinsip objektivitas dan konsistensi penalaran hukum, karena mengedepankan prestasi jabatan sebagai faktor meringankan, padahal pejabat publik justru memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam perkara korupsi. Pertimbangan tersebut tidak hanya menyimpang dari kerangka normatif, tetapi juga merusak integritas peradilan, mengingat korupsi merupakan extraordinary crime yang menuntut standar penegakan hukum lebih ketat. Dalam konteks ini, dissenting opinion memiliki peran penting sebagai koreksi internal terhadap argumentasi hukum mayoritas sekaligus penegasan asas equality before the law sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan instrumen HAM internasional. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang judicial reasoning serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas putusan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.
KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PEMIDANAAN PEJABAT PUBLIK: STUDI KRITIS TERHADAP PUTUSAN KASUS KORUPSI SYAHRUL YASIN LIMPO (46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI) Denny Hermanto; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara terstruktur melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SYL memerintahkan pejabat eselon I mengumpulkan dana yang bersumber dari anggaran resmi kementerian untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, sehingga menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Putusan pengadilan yang memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara, disertai denda dan uang pengganti, mencerminkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat publik. Namun, dari perspektif keadilan substantif, hukuman yang dijatuhkan masih dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat dampak sosial, moral, dan institusional yang ditimbulkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integritas pejabat publik, reformasi birokrasi, serta percepatan penerapan regulasi perampasan aset untuk meminimalkan potensi korupsi di tingkat tinggi pemerintahan.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEJABAT DAERAH DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN Gilang Sujaman; Syahrul Anwar; Suradi
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2025): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Bulan Desember 2025)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v1i6.141

Abstract

One of the state's major issues is corruption, particularly when it affects public servants. The corruption case involving the chairman of the Banjar City Council and several council members is one that has garnered public attention. Article 3 Jo Article 18 of Law Number 31 of 1999 for the Eradication of Corruption is violated in this case. This journal will examine how the judge's ruling in this case represents attempts to uphold the law against collaborative corruption by municipal authorities. The purpose of this study is to provide more light on the social and legal ramifications of local corruption as well as the efficiency of the legal system in combating corruption.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERBANKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA ( Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg ) Dendi Ramdani Muslim; Syahrul Anwar; Suradi
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2025): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Bulan Desember 2025)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v1i6.142

Abstract

The distribution of People's Business Credit (KUR) funds in Indonesia is a flagship government programme to encourage the development of MSMEs. However, in practice, there have been cases of misuse of funds that have caused losses to the state finances, such as the incident in Tasikmalaya, where a former Bank Rakyat Indonesia (BRI) clerk was involved in fake credit fraud. This study aims to evaluate the causes and effects of KUR fund misuse and the role of supervision in preventing such incidents. Various internal factors within banks, such as a lack of monitoring of credit verification and evaluation procedures, coupled with external factors such as economic uncertainty and fierce business competition, further exacerbate the quality of fund distribution. The implementation of stricter Good Corporate Governance (GCG) principles in banks that distribute KUR is expected to improve management and reduce misuse. Recommendations for improvement include increasing transparency, tightening supervision, and providing continuous education for MSME actors and bank officers.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN SUBANG ( Studi Putusan Nomor : 95/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg ) Nabila Subur Rizkia; Syahrul Anwar; Suradi
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2025): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Bulan Desember 2025)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v1i6.143

Abstract

The incidence of corruption offences shows a trend of increasing every year, both in terms of the amount of losses suffered by the state and the number of cases that arise. Corrupt practices have spread throughout all levels of society, including among village heads who are involved in the misappropriation of village funds. This study aims to understand the implementation of criminal law against corruption offences related to village funds in accordance with legal decisions, explore the legal considerations used by judges when deciding on village fund corruption cases in decision No. 95/Pid. Sus-TPK/2024/PN Bdg, and analyse the view of corruption punishment according to National Criminal Law. The method applied is a normative approach, with this research being descriptive in nature. The data used included major and minor premises, with data collection sourced from journal literature, bibliographic studies, and the internet, while the analysis was conducted deductively. The findings of the study indicate that the application of criminal law, both formally and materially, in the case of corruption of village funds in decision No. 95/Pid. Sus-TPK/2024/PN Bdg, was carried out appropriately. From a substantive criminal law perspective, the actions of the defendant Muhamad Jamal contained elements of an offence in accordance with the subsidiary indictment presented by the panel of judges, which stated that the defendant was proven to have committed a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of Law No. 20 of 2001, which amended Law No. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. In deciding the case, the panel of judges considered both legal and non-legal aspects. However, in the author's view, the judges should have explored the non-legal considerations in greater depth, particularly the factors that weighed heavily against the defendant.
Co-Authors Budijono, Budijono Dede Kania Dedi Djunaedi Dendi Ramdani Muslim Denny Hermanto Diding Jalaludin Fitri Jihad Aminah Fujiah Zaharani Gilang Sujaman Hermawan, Dudung Jemmy Satria Nugraha Lis Diana Ningsih Maulana Hasanudin Muhammad Ilham Pratama Muhammad Islah Siregar Nabila Subur Rizkia Novita Ardiyanti Ningrum Padlan Padilah Putri Maharani Rahma Aisah Putri Tri Cahyani Sampe Harahap Solihan Makruf Suradi