Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.907
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vox Populi Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam MES Management Journal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ
Syahrul Anwar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN KORUPSI BANSOS COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM Jemmy Satria Nugraha; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst concerning the Covid-19 social assistance corruption case using a normative-juridical approach. The analysis focuses on the fulfillment of offense elements, the application of legal certainty, and the assessment of justice in sentencing. The findings show that the elements of corruption were proven through admissible evidence, thus fulfilling formal legal certainty. However, the court’s reasoning has not fully reflected substantive justice, particularly regarding sentence aggravation during the pandemic and the resulting social harm. The deterrent effect of the sentence also remains questionable given the extraordinary nature of corruption. Therefore, while the decision satisfies legal legality, a more proportional and justice-oriented sentencing approach is still required for corruption cases committed during national crises.
DISSENTING OPINION HAKIM DAN POTENSI PELANGGARAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 942 K/PID.SUS/2022 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Fitri Jihad Aminah; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dissenting opinion dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 mengenai perkara korupsi Edhy Prabowo yang mendapat pengurangan hukuman dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Fokus kajian diarahkan pada ketidaklogisan pertimbangan hukum serta potensi pelanggaran asas equality before the law. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, serta analisis asas dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan mayoritas hakim tidak selaras dengan prinsip objektivitas dan konsistensi penalaran hukum, karena mengedepankan prestasi jabatan sebagai faktor meringankan, padahal pejabat publik justru memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam perkara korupsi. Pertimbangan tersebut tidak hanya menyimpang dari kerangka normatif, tetapi juga merusak integritas peradilan, mengingat korupsi merupakan extraordinary crime yang menuntut standar penegakan hukum lebih ketat. Dalam konteks ini, dissenting opinion memiliki peran penting sebagai koreksi internal terhadap argumentasi hukum mayoritas sekaligus penegasan asas equality before the law sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan instrumen HAM internasional. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang judicial reasoning serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas putusan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.
KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PEMIDANAAN PEJABAT PUBLIK: STUDI KRITIS TERHADAP PUTUSAN KASUS KORUPSI SYAHRUL YASIN LIMPO (46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI) Denny Hermanto; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara terstruktur melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SYL memerintahkan pejabat eselon I mengumpulkan dana yang bersumber dari anggaran resmi kementerian untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, sehingga menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Putusan pengadilan yang memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara, disertai denda dan uang pengganti, mencerminkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat publik. Namun, dari perspektif keadilan substantif, hukuman yang dijatuhkan masih dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat dampak sosial, moral, dan institusional yang ditimbulkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integritas pejabat publik, reformasi birokrasi, serta percepatan penerapan regulasi perampasan aset untuk meminimalkan potensi korupsi di tingkat tinggi pemerintahan.
Analisis Delik Culpa dan Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pejabat Negara dalam Perkara Korupsi melalui Studi Putusan 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Dian Rusmana; Numan Sofari Hafid; Syahrul Anwar
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i4.1333

Abstract

This study seeks to unravel the complexities of applying the doctrine of culpa lata or gross negligence as the basis for criminal liability for state officials in corruption cases, an area that highlights gaps in the criminal law framework which tends to focus on intent. With the rise in corruption cases stemming from misguided strategic decisions that are difficult to prove as intentional, the urgency to explore alternative criminal liability grounds becomes crucial for establishing strong accountability in governance. This research specifically analyzes the application of culpa lata through an in-depth study of Decision Number 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Adopting a normative-empirical qualitative case study method, the analysis focuses on the court decision as a single unit of analysis, supported by primary data from the decision document and secondary data from legal literature. Through documentary evidence tracking, it was found that the panel of judges successfully applied the doctrine of culpa lata by identifying elements of negligence such as the disregard for risks that should have been known, subjective asset valuation, and strategic decision-making without adequate study, which causally led to state losses. These findings substantively show that gross negligence can effectively serve as a basis for criminal liability, indicating a shift in the pattern of corruption law enforcement that goes beyond proving mere intent. In conclusion, this study affirms the effectiveness of culpa lata in expanding the scope of criminal liability for state officials, offering theoretical contributions to the understanding of fault elements and practical implications in strengthening public accountability and the potential for corruption prevention through enhanced standards of caution.
Analisis Disparitas Sanksi Tipikor dalam Pengelolaan Dana JKN: Studi Kasus Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG Siti Kuraesin; Syahrul Anwar; Suradi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3057

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG terkait Mantan Kepala Puskesmas R. Erna Siti Nurjanah dalam penyalahgunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan fokus pada penerapan sanksi pidana, penetapan uang pengganti, dan penanganan disparitas antara tuntutan Jaksa dan vonis Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi dokumen putusan pengadilan dan regulasi terkait, termasuk Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Kapitasi JKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas sanksi muncul akibat perbedaan interpretasi unsur niat jahat dan penyalahgunaan kewenangan, sementara upaya pemulihan kerugian negara menjadi faktor meringankan vonis. Putusan ini menekankan pentingnya proporsionalitas sanksi, perlindungan hak pegawai, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Kapitasi, sehingga menciptakan preseden integratif antara aspek retributif, restoratif, dan regulatif dalam tindak pidana korupsi di sektor pelayanan kesehatan dasar.
The Role of Bahtsul Masail in the Development of Contemporary Islamic Jurisprudence in Indonesia: Peran Bahtsul Masail dalam Perkembangan Fikih Islam Kontemporer di Indonesia Adi Susandi; Ending Solehudin; Syahrul Anwar; Dede Sudrajat
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 6 No. 3 (2025): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v6i3.2315

Abstract

This article explores the evolving role of Bahtsul Masail, an Islamic legal forum under Nahdlatul Ulama (NU), in shaping contemporary Islamic jurisprudence in Indonesia. Bahtsul Masail has historically functioned as a platform for collective ijtihad, enabling scholars to address modern socio-religious issues using a structured legal reasoning method rooted in classical fiqh. The objective of this paper is to examine how Bahtsul Masail has transitioned from a textual and conservative framework toward a more dynamic, inclusive, and contextually responsive model of Islamic legal interpretation. Utilizing a qualitative-descriptive method, the research analyzes primary documents from NU congresses and scholarly literature. The findings reveal that Bahtsul Masail promotes a three-tiered methodological approach qauliy, ilhaqiy, and manhajiy allowing legal rulings to balance orthodoxy with socio-legal adaptability. This transformation not only strengthens the legitimacy of Islamic legal authority in Indonesia’s pluralistic society but also provides a model for legal innovation within traditional Islamic institutions.
PERBANDINGAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI HUKU ADAT ANTARA MASYARAKAT ADAT INDONESIA DAN MĀORI DI SELANDIA BARU Yana Agus Ariyanto; Syahrul Anwar
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 06 Juni (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan memiliki peran penting dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pada masyarakat adat Indonesia dan masyarakat Māori di Selandia Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Indonesia dan Tikanga Māori memiliki persamaan dalam menekankan penyelesaian perkara secara damai, musyawarah, serta pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Perbedaannya terletak pada tingkat pengakuan dan integrasi dalam sistem hukum nasional. Hukum adat di Indonesia masih berfungsi sebagai living law yang penerapannya cenderung bersifat lokal dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem peradilan pidana formal. Sebaliknya, nilai-nilai Tikanga Māori telah diakomodasi secara formal dalam sistem hukum Selandia Baru melalui mekanisme family group conference yang berbasis restorative justice. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman Selandia Baru dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap nilai-nilai hukum adat dan berorientasi pada keadilan restoratif.
PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN INFORMASI PALSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA ELEKTRONIK Kaliswan Eka Juniarsa; Syahrul Anwar
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 06 Juni (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital ini, masifnya penyebaran informasi palsu (hoaks) bukan sekadar persoalan pelanggaran regulasi, melainkan ancaman nyata terhadap harmoni sosial dan ketenteraman batin masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya mencederai hak individu atas kebenaran, tetapi juga berpotensi mengikis rasa saling percaya yang merekatkan stabilitas sosial. Penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam serta membandingkan dimensi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks melalui dua lensa besar: hukum pidana Islam dan hukum pidana elektronik. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, studi ini menelaah secara saksama berbagai bahan pustaka, baik bersumber dari hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil kajian menegaskan bahwa hukum pidana Islam memandang penyebaran hoaks sebagai jarimah ta’zir karena secara fundamental mencederai nilai luhur kejujuran (ṣidq), tanggung jawab (amanah), dan pentingnya verifikasi (tabayyun); di mana sanksinya ditakar secara bijaksana berdasarkan skala dampak buruk (kemudaratan) yang menimpa kemanusiaan. Di sisi lain, hukum pidana elektronik khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menitikberatkan pertanggungjawaban pada pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kapasitas psikologis pelaku untuk bertanggung jawab. Meski bertumpu pada sumber formal, bentuk sanksi, dan orientasi pemidanaan yang berbeda, kedua sistem hukum ini sejatinya bertemu pada satu titik kemanusiaan yang sama: komitmen luhur untuk merawat ruang hidup masyarakat dari daya rusak informasi palsu, sekaligus menegakkan keadilan dan ketertiban yang memanusiakan manusia.
Productive Waqf for Economic Empowerment: Analysis of the Maxim Mā Lā Yatimm al-Wājib Illā Bihī Fa Huwa Wājib Ardiansyah Ashri Husein; Ija Suntana; Syahrul Anwar
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/vg2dj611

Abstract

Productive waqf has attracted increasing attention as a strategic instrument for promoting the economic empowerment and welfare of Muslim communities, particularly in addressing structural poverty and socioeconomic inequality. However, its implementation continues to face challenges related to managerial capacity, legal certainty, and institutional governance. This study analyzes the normative position of productive waqf through the uṣūl al-fiqh maxim Mā Lā Yatimm al-Wājib Illā Bihī Fa Huwa Wājib, which establishes that a necessary means for fulfilling an obligation may acquire an obligatory status. This study employs normative legal research by examining classical fiqh and uṣūl al-fiqh literature, contemporary Islamic economic scholarship, Indonesian waqf regulations, and relevant academic studies. The materials were analyzed using content analysis, normative legal reasoning, and a maqāṣid al-sharīʿah perspective. The findings indicate that economic empowerment of the ummah may be classified as a collective obligation (farḍ kifāyah). Accordingly, productive waqf may acquire an obligatory status when it constitutes a necessary and effective means of fulfilling that obligation. Under these conditions, professional management, institutional strengthening, accountability, and innovation in waqf utilization are not merely policy options but normative requirements. This study contributes to Islamic economic law by providing an uṣūl al-fiqh-based justification for strengthening waqf governance, institutional capacity, and public policy.
Co-Authors Adi Susandi Ardiansyah Ashri Husein Budijono, Budijono Dede Kania Dede Sudrajat Dendi Ramdani Muslim Denny Hermanto Dian Rusmana Diding Jalaludin Ending Solehudin Fitri Jihad Aminah Fujiah Zaharani Gilang Sujaman Ija Suntana Jemmy Satria Nugraha Kaliswan Eka Juniarsa Lis Diana Ningsih Maulana Hasanudin Muhammad Ilham Pratama Muhammad Islah Siregar Nabila Subur Rizkia Novita Ardiyanti Ningrum Numan Sofari Hafid Padlan Padilah Putri Maharani Rahma Aisah Putri Tri Cahyani Sampe Harahap Siti Kuraesin Solihan Makruf Suradi Yana Agus Ariyanto