Articles
<![CDATA[PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Gede Ardian Paramandika]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[Gede Made Swardhana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Maret 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Implementation Guidance inmates in Denpasar Penitentiary Class IIA aims to determine how the implementation of coaching prisoners in Denpasar Penitentiary Class IIA and determine the factors that become resistor in the process of implementing coaching Inmates in Prison Class IIA Denpasar. The results showed that the implementation of coaching Narapiadana in Denpasar Penitentiary Class IIA through future stages of the introduction of the environment, followed by the formation of religious awareness, legal awareness, intellectual, spiritual physical health coaching, and skill-building work has not been done to the fullest. Factors affecting the implementation of coaching prisoners in Denpasar Penitentiary Class IIA include lack of infrastructure, insufficient number of security officers, the number of prisoners who exceed prison capacity limited number of teachers, as well as a lack of interest in prisoners.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DENPASAR (STUDI KASUS POLRESTA DENPASAR) ]]>
<![CDATA[I Nyoman Budi Perdana Putra]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi di masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat. Pelaku pencurian melakukan modus operandi untuk setiap melakukan aksi pencurian untuk mengambil kendaraan bermotor itu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi apa sajakah yang sering dipakai pelaku dan bagaimana pihak kepolisian menanggulangi pencurian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaiamana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat. Kesmipulan dari penelitian ini adalah modus operandi yang sering dipakai pelaku pencurian kendaraan bermotor di Denpasar dengan menggunakan kunci T dan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian adalah upaya pre-emtif, preventife, dan represif.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING GUNA MENGATASI DEFORESTASI HUTAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini mengambil judul “Kejahatan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Guna Mengatasi Deforestasi Hutan Melalui Sistem Peradilan Pidana” Istilah Illegal logging yang dimaksud yakni pembalakan liar, dan untuk seterusnya akan dipergunakan istilah tersebut. Judul diatas dilatar belakangi oleh dampak dari Illegal logging yang menjadi penyebab terbesar deforestasi hutan. Hal itu dapat mengancamkelangsungan kehidupan masyarakat, karena illegal logging merupakan transnational crime (kejahatan lintas negara) dan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Penegakkan tindak pidana illegal logging dalam pasal 8 ayat 2 UU No 18 Tahun 2013 yakni dengan menindak secara hukum kepada pelaku melalui Sistem Peradilan Pidana sebagai gerak sistemik. Masalah yang hendak dikaji yakni untuk mengetahui kejahatantindak pidana illegal logging dan penegakan hukumnya melalui lembaga-lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum normatif, karena dalam penulisan ini menguraikan permasalahan yang ada dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Ditentukan bahwa kejahatan illegal logging secaratekstual dan tersurat dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam praktiknya, penegakan hukum dapat dituntaskan melalui lembaga-lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI DENPASAR) ]]>
<![CDATA[Kuwat Kuwat]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[A.A Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kehidupan di masyarakat terdapat hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dalam suatu interaksi sosial tersebut akan muncul suatu ketimpangan pendapat sehingga dapat memicu suatu kejahatan dimana kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila kejahatan tersebut diatur rumusannya dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal yang didambakan oleh pasangan dalam suatu pernikahan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang mampu meberikan kebahagian yang kekal serta menciptakan kerukunan dan kedamaian disamping untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai penghapusan kekerasan rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dewasa ini penelantaran rumah tangga terhadap istri masih sering terjadi, meskipun telah dilakukan berbagai usaha untuk mengurangi bahkan untuk menanggulanginya. Berdasarkan hal tersebut maka timbul permasalahan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab penelantaran dalam rumah tangga dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Maka diperlukan penelitian yaitu jenis penelitian hukum empiris. Dalam hal ini hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dan diteliti di lapangan. Faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran dalam rumah tangga yaitu masalah ekonomi, adanya perselingkuhan dan faktor tingkah laku. Permasalahan pemidanaan dari analisis kasus penelantaran dalam rumah tangga yang diangkat penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan 6 bulan penjara yang sangat ringan yang seharusnya dijatuhkan 3 tahun kurungan penjara dan denda senilai 15.000.000 (lima belas juta rupiah).]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WEWENANG JAKSA AGUNG DALAM PENYAMPINGAN PERKARA (DEPONERING) ]]>
<![CDATA[Luh Gede Lintang Arum Sena]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Makalah ilmiah ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Penyampingan Perkara (Deponering)”. Jaksa Agung memiliki beberapa wewenang yang salah satunya adalah berwenang untuk mengesampingkan perkara, atau yang dapat disebut dengan deponering. Penyampingan perkara pidana adalah salah satu wewenang dari Jaksa Agung untuk tidak diadakannya penuntutan atau pelaksanaan dari asas oportunitas yang diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung sebagai penuntut umum untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Makalah ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penulisan ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana wewenang Jaksa Agung dalam penyampingan perkara, yang jika ditinjau secara yuridis berdasarkan UU No. 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan. Tidak ada satupun peraturan hukum yang merincinya secara jelas. Sejauh ini hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf c UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Jadi mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tersebut benar-benar mutlak menjadi kewenangan Jaksa Agung, yang mana sifatnya sangat relatif dan subjektif. Kata Kunci: wewenang jaksa agung, penyampingan perkara]]>
<![CDATA[KETERKAITAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DIDALAM PEMBERITAAN PERS ]]>
<![CDATA[Vida Azaria]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberitaan yang dilakukan oleh pers dan media massa tidak jarangmenimbulkan pelanggaran terhadap asas Presumption of Innocence (praduga takbersalah) dalam hal ini pelanggaran terhadap hak tersangka di dalam proses peradilan.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa yang dijadikan dasar hukumeksistensi pers dan bagaimana peran asas Presumption of Innocence itu sendiri dalampemberitaan yang dilakukan media massa. Metode penelitian yang digunakan dalampenulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif. Penelitianhukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupaproduk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Kesimpulan dari penulisanini adalah Dasar hukum eksistensi pers dapat dilihat di dalam UUD NRI 1945 pasal28F, Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang –Undang No.39 Tahun 2000 pasal 14 ayat (1) dan (2) tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam kaitannya dengan pemberitaan yangdi lakukan media massa, Asas Presumption of Innocence telah tercantum di dalam padaketentuan pasal 5 ayat (1) UU Pers dan didukung oleh butir ke-3 dan 5 Kode EtikJurnalistik.Kata kunci: Pers, Presumption of Innocence, Kode Etik Jurnalistik]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PERNYATAAN MAJELIS HAKIM SIDANG TERBUKA DAN TERBATAS UNTUK UMUM (STUDI KASUS PENISTAAN AGAMA Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA) ]]>
<![CDATA[Made Sinthia Sukmayanti]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jurnal ini berjudul Keabsahan Pernyataan Majelis Hakim Sidang Terbuka dan Terbatas untuk Umum, yang membahas mengenai apakah sah penyataan Majelis Hakim sidang terbuka dan terbatas untuk umum ketika Majelis Hakim membuka sidang dalam persidangan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur-literatur hukum yang terkait. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui tentang keabsahan pernyataan Majelis Hakim mengenai sidang terbuka dan terbatas untuk umum. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan Pasal 153 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keabsahan pernyataan Majelis Hakim sidang terbuka dan terbatas untuk umum dalam perkara pidana penistaan agama yang di duga dilakukan oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama tersebut dapat dikatakan cacat hukum dan tidak dapat diakui keabsahannya. Serta yang ditujukan terbatas dalam perkara pidana penistaan agama yang di duga dilakukan oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama tersebut mengarah kepada media pers yang ingin meliput persidangan dalam hal siaran langsung dapat dilakukan pada bagian-bagian tertentu.Kata Kunci : keabsahan, sidang, terbuka, terbata]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR)* ]]>
<![CDATA[Dewa Bagus Arta Guna]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pencurian sepeda motor merupakan pencurian yang paling sering terjadi di Denpasar karena obyek pencurian yang mudah ditemukan. Pencurian sepeda motor yang sering terjadi di Denpasar tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Pencurian sepeda motor yang dilakukan anak dibawah umur ini menimbulkan permasalahan mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan bagaimana upaya penanggulangannya, sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut sangat diperlukan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan analisis hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak semakin banyak terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor utama pendorong anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua. Upaya pencegahan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur menggunakan dua upaya. Upaya preventif dilakukan pada bidang pendidikan agama dan ekstrakulikuler di sekolahnya. Upaya represif dilakukan dengan menitikberatkan kepada aparat penegak hukum didalam menggali informasi terhadap narapidana pencurian sepeda motor yang di lakukan oleh anak dibawah umur. Kata Kunci: Penanggulangan, Pencurian, Anak]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES BADUNG ]]>
<![CDATA[Ni Putu Nita Sugita]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Saat ini alat transportasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat tidak hanya dari segi kualitas tetapi dari segi kuantitasnya . Meskipun aturan berlalu lintas telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan, salah satu pelanggaran yang sedang marak yaitu, banyaknya anak di bawah umur yang belum cukup umur tetapi telah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Tidak jarang juga anak dibawah umur terlibat dalam suatu lakalantas. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah upaya preventif dan upaya reprensif. Dengan adanya permasalahan tersebut diharapkan dalam setiap kasus yang melibatkan anak dibawah umur lebih mengedepankan proses mediasi guna mencegah terganggunya psikologi seorang anak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) ]]>
<![CDATA[I Wayan Kartika Setiawan]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[I Wayan Suardana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Law protection on the children as performer of narcotic criminal act necessarybecause considers their mental and psychiatric that different with adults. This lawprotections is very important to do in order to protect the child rights to grow, develop,participate optimally in accordance with the dignity of humanity, and get protection toviolence and discrimination. Law protection can be applied through discretion of Polri,public prosecutor and also court decision that by sanction of performer actions ofnarcotic crime the children can recover physically and mentally whithout havingprosecuted criminal sanctions. Thus, all matters relate to the freedom and child humanrights and the various interests of the child prosperity which is the purpose of the cildlaw protection can be met properly.]]>
