Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.556

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Moral Kemasyarakatan Jurnal Panorama Hukum Widya Yuridika Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS Jurnal Analisis Hukum Prosidia Widya Saintek RechtIdee Jurnal Intelek Insan Cendikia Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi

Sulthon SH. Miladiyanto

Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang, Malang

Author-ID : 320226

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Transportation Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Prinsip moralitas merek dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Sulthon Miladiyanto; Ariyanti Ariyanti
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 11, No 3 (2020): December 2020
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v11i3.5022

The responsibility of the state cannot maintain the morality of the people, one ofwhich is by providing signs in making trademarks for goods and services. Legalresearch with a philosophical approach to get the meaning of Brand must not conflictwith the prevailing morality in society. A moral brand is a brand that limitssociety which is universal regarding the pros and cons of an act of both ratio andtracendetal involving the goal.How to cite item: Miladiyanto, S., Ariyanti, A.(2020). Perinsip moralitas merek dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentangMerek dan Indikasi Geografis. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(3).,241-249. doi:10.26905/idjch.v11i2.5022.

PENGARUH PROFESI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG Sulthon Miladiyanto
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 1 No 1 (2016): Volume 1, Nomor 1 - Juni 2016
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Perceraian menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, yang tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Metode Penelitian perceraian menggunakan yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Tingginya perceraian sebab utamanya adalah masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Proses pereraian yang diterima Pengadilan Negeri Kepanjen diajukan tidak hanya oleh TKI tetapi juga oleh suami atau istri TKI sehingga dapat dikatakan permasalahan tidak hanya dialami oleh TKI tetapi juga oleh pasangan TKI. jika dianalisa sebenarnya sumber permasalahannya sama, baik dari pihak TKI maupun pasangan TKI. Secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi.

PERLINDUNGAN HUKUM BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KOTA MALANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA Sulthon Miladiyanto; Ririen Ambarsari; Anindya Bidasari
Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Cultural heritage is a nation's assets that have very valuable values, in which they are able to tell many historical events of the struggle as learning material to build the nation's character and have high artistic values that are able to inspire and have economic value for the prosperity of society. Therefore, it needs a planned and systematic effort to provide protection to cultural heritage. The constitution is the basis for the legislation promulgated by both central and regional governments including Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, East Java Governor Regulation Number 66 of 2015 concerning Preservation of Cultural Heritage in East Java Province, and Malang City Regulation Number 1 of 2018 concerning Cultural Heritage and other relevant laws and regulations. Malang City Government through several businesses that retain historical heritage buildings: 1) Utilization of the utilization of Cultural Heritage for the benefit of the people's welfare while maintaining its sustainability, 2) Revitalization is a development activity aimed at regrowing the important values of Cultural Heritage by adjusting the function of a new space that is not in conflict with the principles of preservation and cultural values of the community, and 3) Adaptation is an effort to develop a Cultural Heritage for activities that are more in line with the needs of the present by making limited changes that will not result in deterioration in its importance or damage to parts that have important value.

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM MEMELUK AGAMA Mufidatul Ma’sumah; Sulthon Miladiyanto; Fenia Aurully Aisyah
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Konstitusi Republik Indonesia menjamin setiap anak untuk bebas memeluk agama dan kepercayaannya. Di Indonesia Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, faktanya banyak dijumpai perkawinan berasal dari agama berbeda yang selanjutnya membawa akibat hukum bagi anak yang dihasilkan. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk memahami agama siapa yang harus diikuti anak hasil perkawinan beda agama dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama dalam memeluk agama. Metode penelitian dari penelitian ini menggunakan yuridis empirik dengan menggunakan data primer sebagai data utama yang diperoleh dengan teknik interview mendalam terhadap 4 responden anak hasil perkawinan beda agama dan didukung dengan data sekunder, analisis data memakai metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian yakni: Pada kondisi empirik agama yang diikuti anak bervariasi tergantung polah asuh keluarga terutama kedua orang tua dan kondisi lingkungan. Ada anak yang bebas memilih agama, memilih agama salah satu orang tuanya karena dipaksa, bahkan ada yang apatis. Perlindungan Hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama yakni pemberian hak kebebasan untuk memilih dan mewajibkan kepada Negara, Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga sosial untuk menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. Implementasi tersebut dapat berupa memberikan Perlindungan Sosial, Sosialisasi Pendampingan Konseling, Research dan Pendampingan dari organisasi masyarakat.

The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Muhammad Ramadhana Alfaris; Sulthon Miladiyanto
Widya Yuridika Vol 6, No 1 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i1.4117

Various norms in laws in Indonesian regional legislatures are not always colored by academic nuances that are substantially objective to draft regulations, more tend to be political interests. So that the results obtained on the legal product are of low quality because the legal product does not have an academic background. The purpose of this study was to determine the significanity of the dignity of academic manuscript on the formation of Regional Regulations. The method used in this study uses a normative juridical method with a conceptual approach, legislation and legal research on the level of vertical and horizontal synchronization to examine the problems in this research. The results of the study indicate that academic manuscript have significanity for the situation that is needed for the movement of the wheels of state government, especially in the regions. Because academic manuscript in the aspect of having a very high position in the formation of laws and regulations, the significanity of which is to measure the good or bad of legal products.

Pemanfaatan Limbah Kertas Duplex Sebagai Bahan Pengganti Tembaga Pada Canting Cap UMKM Batik Tulis Lintang Dan Sosialisasi Kepada`Masyarakat Sekitar Sulthon Miladiyanto; Restu Siwi Pangestuti; Rani Rahmadani; Yusril Iqbal Maulana
Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks "SOLIDITAS" Vol 6, No 1 (2023): Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS
Publisher : Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/js.v6i1.4621

Batik merupakan hasil karya yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia. UMKM yang menjalankan usaha kerajinan batik di Indonesia juga banyak, salah satunya UMKM Batik Tulis Lintang yang berlokasi di Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Ngijo, Karangploso. Batik Tulis Lintang merupakan salah satu UMKM penghasil Batik Malangan yang berkontribusi dalam melestarikan budaya warisan leluhur. Untuk produksi massal dan lebih cepat, Batik Tulis Lintang menggunakan canting cap dari tembaga yang memiliki harga relatif mahal. Dari banyaknya limbah kertas duplex yang masih dapat didaur ulang sebagai pengganti tembaga untuk canting cap, diharapkan mampu menekan biaya yang dikeluarkan oleh UMKM Batik Tulis Lintang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat canting cap dari limbah kertas duplex yang jauh lebih terjangkau harganya dan melakukan sosialisasi penggunaan canting cap hasil daur ulang ini kepada masyarakat sekitar UMKM. Metode pelaksanaan pembuatan canting cap dari limbah kertas duplex diawali dengan pengumpulan limbah kertas duplex dan bahan lain yang dibutuhkan seperti kayu dan kertas karton lalu dipilah yang masih dapat digunakan, serta membeli peralatan yang dibutuhkan. Kemudian membuat pola pada kertas karton dengan ukuran yang dibutuhkan, lalu memotong kertas duplex harus dengan tinggi yang rata. Tinggi idealnya yaitu 1,5 cm agar lebih mudah dalam merekatkan kertas duplex ke pola yang rumit. Yang terakhir, lem kertas duplex yang sudah dipotong pada kertas karton lalu kertas karton ditempelkan pada papan kayu yang telah disiapkan sebelumnya agar lebih kuat dan solid ketika digunakan. Hasil canting cap dari limbah kertas duplex dengan tinggi 1,5cm pada percobaan menghasilkan cap yang bagus dan lebih mudah diaplikasikan dan pastinya dengan biaya yang terjangkau. Setelah percobaan berhasil, dilaksanakanlah sosialisasi penggunaan canting cap dari limbah kertas duplex kepada masyarakat sekitar UMKM Batik Tulis Lintang.

Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik Sulthon Miladiyanto
RechtIdee Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v10i1.1136

AbstrakMekanisme yang diberlakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia sudah baku dimana Yayasan Karya Cipta Indonesia atau lembaga manajemen kolek- tif (LMK) sebagai collecting societis yang memfasilitasi pemungutan royalti dari user untuk diserahkan kepada para pemegang hak cipta. Mekanisme pemungutan royalti di Kota Malang dibedakan menjadi 2(dua) yaitu terhadap tempat karaoke waralaba dan tempat karaoke non waralaba. Untuk tempat karaoke waralaba, pembayaran royalti dilakukan langsung oleh pemilik waralaba, sedangkan tempat karaoke non waralaba pembayaran royalti dilakukan oleh pemilik karaoke langsung yang bersangkutan Kata Kunci : lembaga manajemen kolektif, lagu, karaoke

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SIDANG PERKARA PERDATA Christamahendra, Bonifasius Ardian; Solehoddin, Solehoddin; Miladiyanto, Sulthon
Prosidia Widya Saintek Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai penggunaan alat bukti elektronik ketika persidangan perkara perdata, yang dimana di era globalisasi saat ini teknologi informasi sudah menjadi bagian pada kehidupan sehari hari, dan segala macam bukti tertulis seperti surat saat ini sudah menjadi surat elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata, apakah kedudukan alat bukti elektronik setara dengan alat bukti lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun metode analisisnya yaitu deskripsif kualitatif. Hasil dan analisis ini yang pertama menunjukan bahwa ketentuan alat bukti elektronik sudah diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, kedua kedudukan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata memiliki kedudukan yang sama apabila alat bukti elektronik tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan Upaya kepada pemerintah agar dapat lebih menjelaskan mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam RancanganUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN POLUSI UDARA TRANSNASIONAL PASCA PERATIFIKASIAN AATHP (ASEAN Agreement Transboundary Haze Polution) Pratama, Riski Indra Bayu; Susianto, Susianto; Miladiyanto, Sulthon
Jurnal Panorama Hukum Vol 1 No 1 (2016): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Three recent decades, the problem of haze from forest fires and peatland in Indonesia become an international problem because it causes pollution in the neighboring country (transboundary pollution), so that Malaysia and Singapore protested against Indonesia on the occurrence of this problem. ASEAN as a regional organization level ASIA formulate handling pattern smoke haze pollution in Southeast Asia in an ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution was signed by 10 participating countries of ASEAN, Indonesia's ratification of this agreement began in 2014 through Law No. 26 of 2014 on Ratification AATHP, because it has not been established Government Regulations Implementing Regulations treaty AATHP Indonesia to fill the legal vacuum, based pacta sun servanda and asaz jurisdictions, Indonesia in the implementation of the ratification of this treaty can use legislation related to existing, including: Act No. 32 In 2009, Law No. 24 In 2007, Law No. 41, 1999, PP 4, 2001.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI PEKERJA WANITA (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA) Miladiyanto, Sulthon; Ariyanti, Ariyanti
Jurnal Panorama Hukum Vol 2 No 1 (2017): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Occupational health and safety is one of the requirements set in international relations that must be met by all members including Indonesia and Malaysia. In an effort to provide protection to workers, Indonesia and Malaysia have ratified the International Labor Organization (but not all ILO conventions are ratified). Ratifying the convention, bringing the consequences that both countries must meet the ILO standards in implementing legal protection of their workers. The ILO aims to promote social justice, the protection of women workers and the promotion of equality between men and women, to obtain decent and productive employment in conditions of freedom, equity, security and dignity and participation in unions. Although the principle of equality, opportunity and treatment between men and women has been widely accepted in many countries, in practice injustice exists within the union environment both locally and locally.

Co-Authors Abdulloh Abdulloh Aji Suraji Anindya Bidasari Ariyanti Ariyanti Christamahendra, Bonifasius Ardian Fenia Aurully Aisyah Ibnu Subarkah Lukman Hakim Mega Fatimah Rosana Mufidatul Ma’sumah Muhammad Ramadhana Alfaris Muhammad Roy Wijaya Pangestuti, Restu Pratama, Riski Indra Bayu Rani Rahmadani Ririen Ambarsari Sirajuddin Sirajuddin Solehoddin, Solehoddin Susianto Susianto Tessa Derry Rahmatullah Pradur Saputra Yusril Iqbal Maulana Zahir Rusyad

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search