Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.241
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan INTERNATIONAL JOURNAL ON LANGUAGE, RESEARCH AND EDUCATION STUDIES Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education Journal (Birle Journal) International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) IBLAM Law Review Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Baileo: Jurnal Sosial Humaniora
Bambang Sugiri
Faculty Of Law, Universitas Brawijaya
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Reformulasi Pengaturan Hakim Ad Hoc untuk Pemerataan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten/Kota Tiara Lanita; Bambang Sugiri; Fachrizal Afandi; Aquelino da Costa Tilman
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.663

Abstract

Pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan di tingkat daerah. Pola rekrutmen yang terpusat menyebabkan konsentrasi hakim ad hoc di kota-kota besar, khususnya ibu kota provinsi, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat di kabupaten/kota yang jauh dari pusat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang menghambat pemerataan pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang bersifat nasional belum mendukung prinsip desentralisasi peradilan Tipikor. Reformasi pengaturan diperlukan melalui penerapan rekrutmen berbasis kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan jumlah perkara, tingkat kerawanan korupsi, dan ketersediaan sumber daya manusia lokal. Selain itu, dibutuhkan model kelembagaan yang lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel guna memperkuat pemerataan akses keadilan.
Co-Authors Abdul Madjid Aji Malik Alfon Alfon Aquelino da Costa Tilman Arief Heryogi Darwanto Debora Oktarina Sihombing Dian Arlesti Lukman Didik Lestariyono Fachrizal Afandi Faizin Sulistio Hasibuan, Hoiruddin Heru Ratno Hadi I Dewa Gde Mayun Permana I Made Bima Cahyadi I Nyoman Nurjaya Ida Ayu Putu Sri Widnyani Imam Koeswahyono Kevin Krissentanu Winner Landya Maria Simatupang Laxmi Mahavira Nitisari Luth, Thohir Masruchin Ruba’i Milda Istiqomah Novi Enjelina Putri Nurini Aprilianda Patricia Audrey Ruslijanto Prija Djatmika Prija Djatmika Rachmad Safa'at Rafid Ihsan Lubis Rini Purwandari Samsul Huda Asrori Shinta Hadiyantina Silfiah, Rossa Ilma Sudarsono Suhariningsih Suhariningsih Syarib Rama Indradi Mukti Tiara Lanita Yuliati Yuliati Yuliati Yuliati