Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.792
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Al-'Adalah Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Religi: Jurnal Studi Agama-agama Journal of Governance and Public Policy Unes Law Review Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Leuit : Journal of Local Food Security Jurnal Kewarganegaraan International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Lentera: Multidisciplinary Studies JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Pengabdian Dinamika Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Law and Justice Jurnal Cendekia Ilmiah Lentera: Multidisciplinary Studies Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Anthroposia: Journal of Social and Human Development
Ikomatussuniah
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata  Cikolelet Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Serang Tahun 2014-2025 Sultan Cesar Khadafi; Ikomatussuniah Ikomatussuniah; Ahmad Lanang Citrawan
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 3 (2026): March: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/k822zd38

Abstract

This study examines local community empowerment in the development of Cikolelet Tourism Village in Serang Regency based on Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the Master Plan for Tourism Development of Serang Regency 2014–2025. The development of tourism villages is intended to optimize cultural potential and local wisdom in order to enhance the economic and social welfare of the community, as well as to serve as a strategy for poverty alleviation through job creation and the strengthening of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The research focuses on the implementation of local community empowerment and the obstacles encountered in the development of the tourism village. This study employs the Theory of Development Law and the Welfare State Theory, using a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach. The findings indicate that community empowerment has been carried out through institutional establishment, basic tourism training, and community involvement in activities based on local potential. However, its implementation has not yet been optimal due to uneven community participation. Major constraints include limited funding, weak intersectoral coordination, low levels of community participation, and limited access to information and technology, which ultimately hinder the optimal development of community capacity.  
Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek Epi Septianingsih; Fatkhul Muin; Ikomatussuniah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5944

Abstract

Abstrak Penelitian ini di latar belakangi mengenai penjualan obat keras tanpa resep di Apotek yang dilakukan oleh apoteker. Apoteker dianggap negatif oleh media di Indonesia, dikarenakan terdapat praktek yang tidak sesuai. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penjualan obat keras tanpa resep dokter di Kabupaten Lebak. Selanjutnya, untuk mengetahui tanggung jawab hukum administrasi bagi apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap obat keras yang memiliki izin edar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, Sosiologis. Data untuk analisanya menggunakan analisa secara kualitatif. Hasil Penelitian ini yaitu penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan pelanggaran hukum. Apotek dalam setiap menjual obat keras harus berdasarkan ketentuan yang ada, dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap penjualan obat keras kepada Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha kefarmasian terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter yaitu sanksi administratif dimulai peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan SIA. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan membentuk BPOM sebagai pengawasan obat keras yang ilegal. Adanya BPOM pengawasan pemerintah lebih terjamin, dan masyarakat lebih aman dan nyaman dalam menggunakan obat-obatan yang mereka butuhkan. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hukum, Apotek Abstract This research is motivated by the issue of over-the-counter sales of prescription drugs in pharmacies conducted by pharmacists. Pharmacists are perceived negatively by the media in Indonesia due to inappropriate practices. The objectives of this research are to determine the sales of prescription drugs without a doctor's prescription in Lebak Regency. Furthermore, to understand the administrative legal responsibilities for pharmacies selling prescription drugs without a doctor's prescription, and how the supervision is carried out by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) for prescription drugs with circulation permits. This research employs a normative empirical juridical approach with legal and sociological perspectives. Qualitative analysis is used for data analysis. The results of this research indicate that the sale of prescription drugs without a doctor's prescription is a legal violation. Pharmacies must adhere to existing regulations when selling prescription drugs and are responsible for reporting each sale to the government, specifically the Health Department. Sanctions imposed on pharmaceutical business operators for selling prescription drugs without a doctor's prescription include administrative penalties ranging from written warnings to temporary cessation of activities to revocation of the pharmacy license. Government oversight is carried out through the establishment of BPOM to monitor illegal prescription drug sales. The existence of BPOM ensures more effective government supervision, providing greater safety and comfort for the public in using the medications they need. Keyword: Rensponsibility, Law, Pharmacy
KEWENANGAN DINAS SUMBER DAYA AIR DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA DI KELURAHAN RAMBUTAN JAKARTA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG REVITALISASI TANGKI SEPTIK Muhammad Rafli Setiawan; Ikomatussuniah Ikomatussuniah; Ferina Ardhi Cahyani
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9210

Abstract

Masalah air limbah domestik, khususnya di kota besar padat penduduk merupakan isu yang krusial dan selalu menarik perhatian banyak pihak saat ini. Air limbah domestik yang tidak disalurkan dengan benar berperan besar dalam pencemaran air bersih yang nantinya berdampak pada kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta selaku pengatur seluk-beluk dari pemerintahan memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik untuk memenuhi hak dasar masyarakat yaitu memiliki sanitasi yang layak. Upaya yang dilakukan salah satunnya dengan revitalisasi tangki septik yang merupakan kegiatan untuk menyediakan tangki septik rumah tangga yang berkualitas, berfungsi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun perbaikan. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori pengawasan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskripstif analitis. Sumber data yaitu data primer ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan RTS rumah tangga dengan memberikan delegasi kepada DSDA Provinsi DKI Jakarta melalui ketentuan diatur dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022. DSDA Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perencanaan, pembangunan, dan perbaikan tangki septik dengan dibantu Perumda Paljaya. Pelaksanaan program RTS belum optimal, DSDA Provinsi DKI Jakarta menghadapi empat hambatan, dengan hambatan paling utama adalah ketidakberlanjutan pelaksanaan program RTS pada Tahun 2024. Adanya pengkajian ulang dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi alasan belum terlaksananya program RTS ditahun 2024.
Fungsi dan Kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan di Kota Cilegon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan,Mineral dan Batubara Sinta Dewi Murni; Ikomatussuniah; Ahmad Rayhan
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1546

Abstract

This study examines the functions and authority of the Banten Provincial Energy and Mineral Resources Agency in issuing mining licensing recommendations in Cilegon City and identifies the obstacles affecting their implementation. It applies an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with officials of the Banten Provincial Energy and Mineral Resources Agency, the Legal Division of the Cilegon City Regional Secretariat, and a mining business representative. Secondary data were collected from legislation, licensing documents, books, and scholarly articles. The data were qualitatively analysed using authority and supervision theories. The findings show that the agency conducts administrative verification, technical evaluation, spatial conformity assessment, environmental document review, and field inspection when required. These activities are carried out through the sectoral ESDM service integrated with the Online Single Submission Risk-Based Approach as part of the authority delegated by the central government. Technical recommendations function as a preventive control instrument before the licensing process is continued by the competent authority. Three principal obstacles were identified: incomplete or inconsistent documents, suboptimal inter-agency coordination, and limited direct supervision of mining activities. Stronger verification standards, data interoperability, cross-sectoral coordination, and field supervision are required to improve legal certainty, administrative order, and sustainable mining governance.
Institutionalization of Halālan-Thayyiban Food Law in Indonesia’s Halal Product Assurance (JPH) System: Regulatory Challenges and Legal Reforms in Banten Ikomatussuniah; Mohammad Reevany bin Bustami; Abdul Rahman Abdul Latip
al-'adalah Vol 23 No 1 (2026): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v231.29530

Abstract

This research investigates the institutional governance of the halālan-thayyiban (permissible, clean, and healthy) principles in Indonesia's food law, with particular attention to the challenges of implementing Jaminan Produk Halal/JPH (Halal Product Assurance) regulations. Effective food law policy development necessitates a nuanced understanding of the social factors that shape these challenges. Utilizing an abductive research strategy, qualitative analysis, and interviews, this study identifies several key issues in Banten which include: divergent interpretations of halālan-thayyiban, inconsistent consumer behavior regarding Halal food purchases, and fragmented issuance of halal certificates. Further obstacles also include bureaucratic delays, limited local government support, a shortage of accredited laboratories, insufficient public education on halālan-thayyiban, and misuse of the logo. However, opportunities for legal reform are evident through Indonesian Ulema Council (MUI) initiatives, which aim to improve certification processes, public education, service integration, local government involvement, and the adoption of technologies such as barcodes. The research recommends establishing an integrated governance institution for halālan-thayyiban certification to align JPH laws with local policies, thereby fostering a more effective halālan-thayyiban food system in Indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Tambang Pasir di Desa Pagintungan Banten Berdasarkan Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) Muhammad Sholeh; Ikomatussuniah; Ferina Ardhi Cahyani
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dhg7wk56

Abstract

Tambang pasir merupakan salah satu sektor yang menguntungkan bagi masyarakat Desa Pagintungan Banten. Kegiatan usaha tersebut dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan apabila operasionalnya tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik. Pada akhir tahun 2025 terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa air menjadi keruh akibat aktivitas tambang tersebut. Selain itu menyebabkan banjir di area sawah serta terdapat salah satu perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di luar izin miliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi Banten terhadap tambang pasir yang melakukan pelanggaran serta untuk menganalisis dampak kegiatan usaha tersebut kepada masyarakat ditinjau berdasarkan perspektif tiga skema utama tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Metode penelitian deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis empiris disertai pendekatan kualitatif. Strategi riset yang diterapkan adalah strategi riset abduktif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder dilengkapi wawancara dengan purposive sampling kepada 4 (empat) responden sebagai aktor sosial terkait. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi Banten menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tambang pasir di Desa Pagintungan. Kemudian keberadaan tambang tersebut berdampak positif bagi ekonomi dan sosial masyarakat akan tetapi berdampak negatif bagi lingkungan sekitar.
Co-Authors Abdul Rahman Abdul Latip Adha Kumara Cahya Ahmad Lanang Citrawan Ahmad Rayhan Al-Abyadh, Muhtadi Azril Nurachmat, Ridwandani Bustami, Mohammad Reevany Damayanti, Ita Epi Septianingsih Fatkhul Muin Ferina Ardhi Cahyani Ilmi, Nurhasanatul Ipang Danareo Khoirunnisa, Salsabila MOH. MUDZAKKIR Mohammad Reevany bin Bustami Mohammad Reevany Bustami Mohammad Reevany Bustami Mudzakkir, Moh. Muhamad Ahjan Muhamad Lutfi Muhammad Rafli Setiawan Muhammad Sholeh Muhyi Mohas Nurikah , Nurikah Odi Salsabilla Kirana Fitri Sudrajat Ridwan, Ridwan Rila Kusumaningsih Sariyah Sariyah, Sariyah Sinta Dewi Murni Solapari, Nuryati Sultan Cesar Khadafi Syafira Nabila Salim Wani Maler ⁠Ferina Ardhi Cahyani