Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL MAHKAMAH

LGBT Perspektif Legal Reform (Sebuah Kajian Legal Substansi dalam Upaya Pembentukan Ius Constituendum) Elfa Murdiana
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.691 KB) | DOI: 10.25217/jm.v2i2.180

Abstract

LGBT dipandang sebagai suatu kenyataan/realitas sosial yang keberaaannya harus dikaji berdasarkan ketentuan aturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut sepadan dengan kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 oleh karenanya pengkajian terhadap nilai-nilai agama sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu kajian yang sangat penting untuk diakomodir kedalam proses pembentukan hukum yang substansinya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh kepentingan masyarakat termasuk bagi kaum LGBT. Secara Filosofis untuk dapat diakomodir sebagai suatu aturan hukum tentu harus memperhatikan cita-cita filosofis bangsa Indonesia yang tergambar dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara Sosiologis LGBT harus dikaji secara mendalam dengan mendasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat krna secara sosiologis huukum akan memiliki kekuatan berlaku ketika sudah mampu menuangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam aturan hukumnya. Dan secara yuridis LGBT pada dasarnya telah memiliki dasar jaminan perlindungan hak dalam prinsip-prinsip yogyakarta namun secara khusus prinsip-prinsip tersebut belum terimplementasi dalam sebuah Undang-Undang.
LGBT Perspektif Legal Reform (Sebuah Kajian Legal Substansi dalam Upaya Pembentukan Ius Constituendum) Murdiana, Elfa
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v2i2.180

Abstract

LGBT dipandang sebagai suatu kenyataan/realitas sosial yang keberaaannya harus dikaji berdasarkan ketentuan aturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut sepadan dengan kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 oleh karenanya pengkajian terhadap nilai-nilai agama sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu kajian yang sangat penting untuk diakomodir kedalam proses pembentukan hukum yang substansinya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh kepentingan masyarakat termasuk bagi kaum LGBT. Secara Filosofis untuk dapat diakomodir sebagai suatu aturan hukum tentu harus memperhatikan cita-cita filosofis bangsa Indonesia yang tergambar dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara Sosiologis LGBT harus dikaji secara mendalam dengan mendasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat krna secara sosiologis huukum akan memiliki kekuatan berlaku ketika sudah mampu menuangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam aturan hukumnya. Dan secara yuridis LGBT pada dasarnya telah memiliki dasar jaminan perlindungan hak dalam prinsip-prinsip yogyakarta namun secara khusus prinsip-prinsip tersebut belum terimplementasi dalam sebuah Undang-Undang.
Involving Students in the Prevention and Handling of Sexual Violence in Universities (Study of the Effectiveness of Sexual Violence Regulation in Lampung Universities) Murdiana, Elfa; Dela Oktora, Nency; Yenti, Zarfina; Mahmudah, Nurul; Talib Ibrahim, Muhammad
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 9 No. 2 December (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v9i2.5087

Abstract

This article aims to answer about the role and obstacles faced by students in preventing and handling sexual violence in universities in Lampung. By using qualitative methods and a philosophical approach and cultural approach, it is known that Article 24 paragraph 3 and Article 27 (Permendikbud Number 30 of 2021 stipulate strict rules governing student participation in the prevention and handling of sexual violence (PPKS) in public universities. In religious universities, the involvement of students in the prevention and handling of sexual violence is regulated in the Decree of the Director General of Pendis Number 1143 of 2024 concerning PPKS Technical Guidelines at PTKI, chapter III letter B. Based on the interview techniques carried out, it is known about the obstacles faced in mainstreaming the role of students in PPKS. The implementation of student involvement in preventing and handling sexual violence in higher education is still limited to the process and mechanism of socialization and education. This means that legal awareness of the role mandated by legal regulations is only at the level of growing knowledge. On the other hand, university facilities and infrastructure also contribute to reducing the role of students in PPKS So that universities must continue to strive to optimize student involvement in various programs that support the mechanism for preventing and handling sexual violence and continue to fight for the presence of PPKS facilities and infrastructure to realize a college without sexual violence.