Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.604
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of SouthEast Asian Human Rights Paediatrica Indonesiana Journal of Indonesian Legal Studies Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Journal on Education Jurnal Jatiswara Jurnal Yudisial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Abdi Insani Indonesia Berdaya Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Jurnal Ilmu Kenotariatan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Lex Scientia Law Review
Widodo Dwi Putro
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Lombok, NTB
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAM “HARD CASE” PENCURIAN TIGA BUAH KAKAO Widodo Dwi Putro
Jurnal Yudisial Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i3.209

Abstract

ABSTRACTLegal certainly and justice are two values that are often persevere in the formulation of the judge's decisions. This is more prominent, when judges face cases categorized as "hard cases" one of which is the decision of the case of three cocoa, which are analyzed in this paper. The authors appreciate this decision because the judges do not just read the rules and laws, but also use their conscience so that this decision really give justice to the convict. The author points out there are so many non-legal aspects that go behind the formulation of a written decision. The case looks simple on paper. For example, in this case we can really go through even further into the root causes of a more macro level, namely the existence of land conflicts in the area. In view of that, we can resolve that good judge's decision will be born from an intense struggle in search of material truth in every case.Keywords: hard case, clear case, legal reasoning. ABSTRAKKepastian hukum dan keadilan merupakan dua nilai yang selalu terformulasikan dalam putusan hakim. Hal itu akan semakin melekat pada saat hakim menghadapi kasus yang termasuk kategori "kasus sulit" seperti kasus Pencurian Kakao yang menjadi analisa dalam tulisan ini. Penulis sangat menghargai putusan ini karena tidak hanya merujuk pada hukum dan undang-undang, tetapi juga mengunakan pendekatan keadilan bagi terdakwa. Penulis mengambil hal penting bahwa ada aspek non hukum dibalik formulasi putusan yang tertulis. Kasus ini terlihat simpel karena menyangkut konflik area pertanahan sebagai akar masalah. Dalam kasus ini secara sederhana, kita dapat menyimpulkan bahwa putusan hakim yang baik akan lahir ketika adanya usaha secara intensif untuk mendapatkan kebenaran secara materiilKata kunci: kasus yang sulit, kasus yang jelas, alasan hukum
PERSELISIHAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DENGAN MAZHAB SEJARAH DALAM KASUS ”MERARIK” Widodo Dwi Putro
Jurnal Yudisial Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i1.118

Abstract

ABSTRAKPada umumnya, perkawinan suku Sasak, didahului dengan proses membawa lari (merarik) calon istri. Jika keduanya saling menyukai dan tidak ada paksaan, tanpa meminta izin kepada kedua orangtua, si perempuan dibawa lari untuk dinikahi. Permasalahannya, jika orang tua keberatan dan perempuan yang dibawa lari di bawah umur, biasanya berujung pada meja hijau. Muncul perselisihan paradigma, jika pelaku merarik dijerat hukum pidana bukankah seolah-olah hukum adat tersebut identik dengan kejahatan dari kacamata hukum formal, padahal di sisi lain ia merupakan hukum yang hidup di masyarakat? Putusan hakim dalam kasus merarik tentu tidak “bebas-nilai”, disadari atau tidak, merupakan perselisihan paradigma, yakni sociological jurisprudence yang hendak merekayasa masyarakat menjadi lebih modernis dengan mazhab sejarah yang masih ingin mempertahankan tradisi dan kebiasaan lama.Kata kunci: merarik, perselisihan paradigma, sociological jurisprudence, mazhab sejarah.ABSTRACTIt is quite common the weeding processing in Sasak tribe is preceded with eloping, known as ‘merarik’. The eloping happens if and only if there is no coersion to the girl and both love with each other. The girl is taken away to be married without theparents’ permission. It is a problem if the parents objected and the girl eloped is still under age. This case usually end up in court. A conflict of paradigms occurs, if the man who did ‘merarik’ is brought to criminal justice. The customary law appears to be treated as a crime in formal law perspective, while in fact it is a law living in the society. The judge’s decision in “merarik” case is certainly not “value-free”. Realizing it or not, this is a conflict of paradigms, namely sociological jurisprudence aimed at engineering a more modernist society, and the history school of law which still strives to preserve the old traditions and customs. Keywords: merarik, paradigm conflict, sociological jurisprudence, the history school of law.
PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU Widodo Dwi Putro
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.190

Abstract

ABSTRACTModern law and customary law should be able to coexist in a pluralistic constellation of law in Indonesia. But in some cases, modern law deals vis a vis with customary law, and often customary law has to be in yield position. The contradiction has become fact in Batang, Central Java. The case of cotton harvest theft trialed in Batang District Court. Based on the fact, in this paper resolves that the enactment of modern law, often emphasized through legal positivism, tends to hurt the sense of social justice. Positive law or legal positivism not enough to describe fairnes dan justice. Then, jugde, when decides the case, doesn’t use legal positivism only. Keywords: customary law, modern law, legal positivism, social justice ABSTRAKHukum modern dan hukum adat dapat eksis bersama dalam konstelasi hukum Indonesia yang syarat dengan plurarisme. Namun, dalam beberapa kasus harus berhadapan dengan hukum adat seperti putusan atas pencurian batang randu di Batang. Kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan yang jauh melampaui hukum sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang "defisit". Jadi, keadilan itu tidak terbatas, dalam arti ia tidak bisa dibatasi dalam definisi tertentu, atau direduksi pada hukum tertentu, atau diderivasi pada sesuatu yang dianggap pasti. Hukum positif, betapa pun lengkapnya, tetap saja terbatas, terutama akan terlihat jelas dalam "hard cases". Mengembalikan teks hukum pada satu-satunya makna, tidak hanya tidak mungkin, melainkan juga semakin menjauhkannya dari makna keadilan.Kata kunci: hukum adat, hukum modern, hukum positif, keadilan sosial
EKSISTENSI TATA RUANG DESA DALAM KERANGKA HUKUM PENGATURAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR Lalu Arif Saptari; Arba .; Widodo Dwi Putro
Jurnal Education and Development Vol 8 No 4 (2020): Vol.8.No.4.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.231 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perencanaan tata ruang desa sebagai panduan pembangunan desa berdasarkan peraturan perundangan dan bagaimana eksistensi penataan ruang wilayah yang berlaku di Desa dalam kerangka pengaturan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Perencanaan sebagai social reform. Dalam sistem ini, pemerintah sangat domian. Sifat perencanaan: centralized, for people, top-down, berjenjang, dan dengan politik terbatas. Perencanaan sebagai policy analysis. Dalam sistem ini, pemerintah stakeholders memutuskan permasalahan dan menyusun alternatif kebijakan. Sifat perencanaan ini decentralized, with people, scietific, dan dengan politik terbuka. Perencanaan sebagai social learning. Dalam sistem pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Sifat perencanaan: learning by doing, decentralized, by people, bottom-up, dan dengan politik terbuka. Perencanaan sebagai social transformation. Perencanaan inimerupakan kristalisasi politik yang berdasarkan pada idiologi kolektivisme komunitarian.
PERANAN MULTIPIHAK DALAM KONFLIK AGRARIA DI REGISTER TANAH KEHUTANAN (RTK) - 15 SEKAROH LOMBOK TIMUR BERDASARKAN KAJIAN HUKUM AGRARIA Saufana Hardi; Arba .; Widodo Dwi Putro
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.263 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permaslahan serta memahami peran multipihak dalam konflik agraria di Register Tanah Kehutanan (RTK) 15 Sekaroh Lombok Timur untuk menyelesaikan konflik agraria. Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah: mengapa konflik agraria di kawasan hutan lindung Register Tanah Kehutanan 15 Sekaroh Lombok Timur masih belum dapat terselesaikan serta bagaimana peran multipihak dalam menyelesaikan permasalahan konflik di hutan lindung Register Tanah Kehutanan 15 Sekaroh Lombok Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual Approach), pendekatan studi kasus (case approach­). Pendekatan empiris (empirical approach) dan pendekatan sosiologi (sociological approach). Tehnik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan observasi dokumentasi dan wawancara mendalam. Analisa data dengan mengadakan sistemasisasi kemudian dilakukan penalaran logis dan sistematis dengan analisa deskrifif kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemuakan para pihak yang terlibat adalah 1) Masyarakat desa dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2) masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), 3) masyarakat petani pendatang, masyarakat lokal, PT. ESL, Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPN, 4) calo tanah, petani dan investor, 5) KPHL Rinjani Timur, KTH Pink Lestari, masyarakat lokal dan PT. ESL, 6) masyarakat local dan PT. ESL, dan 7) gabungan pihak 1-6. Telah ditemukan bahwa penyelesaian secara hukum normatif telah dilaksankan dan menjadi ketetapan hukum. Namun langkah-langkah dari pendekatan hukum normatif ini masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terdapat di kawasan hutan lindung Sekaroh. Oleh karena itu pendekatan sosiologis dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian konflik agrarian dengan mengutamakan dan mendalami peranan masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik ini yang didasarkan atas fakta dan aspirasi masyarakat.
DISRUPSI DAN MASA DEPAN PROFESI HUKUM Widodo Dwi Putro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.42928

Abstract

AbstractDisruption poses a threat on legal profession establishments such as law firms, notaries, as well as the courts. In the past, law used to be perceived as a complicated matter to laypersons and thus people dealing with the law required legal consultants in the past. However, artificial intelligence capable of resolving various legal issues has now become readily available making it unnecessary for people to consult with law firms. The main question is, why is artificial intelligence capable of replacing the human legal profession? In an effort to answer the said question, the research method looks at previous research predicting the occurrence of disruption in the area of law. The researcher also considers the most recent developments in the “competition” between the human legal profession and artificial intelligence. Any technology is bound to be replaced by an even more sophisticated technology, hence the legal profession applying a mechanical legal process is inevitably going to be replaced with speedier and more accurate artificial intelligence.  IntisariDisrupsi mengancam kemapanan profesi hukum seperti kantor-kantor advokat, notaris, dan juga pengadilan. Jika sebelumnya, hukum terasa rumit bagi banyak orang awam sehingga memerlukan konsultan hukum bagi yang berurusan dengan hukum, kini telah tersedia artificial intelligence yang mampu memecahkan berbagai persoalan hukum sehingga orang tidak perlu konsultasi ke kantor hukum. Pertanyaan mendasar, mengapa artificial inttelligence dapat menggantikan profesi hukum manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, Penulis menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya yang memprediksi munculnya disrupsi di bidang hukum. Penulis juga melihat perkembangan terbaru “kompetisi” antara profesi hukum manusia dan artificial intelligence. Teknologi yang lebih canggih akan menggantikan sesuatu yang bersifat teknologi pula, maka profesi hukum yang cara berhukumnya mekanis akan digantikan oleh artificial intelligence yang lebih cepat dan akurat.
TANTANGAN METODE PENELITIAN INTERDISIPLINER DALAM PENDIDIKAN HUKUM INDONESIA Herlambang Perdana Wiratraman; Widodo Dwi Putro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.649 KB) | DOI: 10.22146/jmh.44305

Abstract

AbstractBased on field research at numerous campuses, this article unravels teaching practices and legal research at Indonesia’s law schools. This article is not aimed to explain the debates on normative and empirical in legal research, but it explains why such debates had been vehemently becoming unresolved and as challenge in improving interdisciplinary approach. This article shows finding that vehement debates happen since both tradition legal research apply them seem like religious doctrine.   IntisariBerbasis riset lapangan di sejumlah kampus, melihat praktik pengajaran dan penelitian hukum di pendidikan tinggi hukum Indonesia. Artikel ditujukan bukan untuk menjelaskan pertentangan antara normatif dan empiris dalam penelitian hukum, melainkan menjelaskan mengapa pertentangan tersebut mengeras dan menjadi tantangan dalam mengembangkan pendekatan interdisipliner. Artikel menunjukkan temuan bahwa pertentangan mengeras karena keduanya menjadikan seperti doktrin layaknya beragama.
KETENTUAN PENGGUNAAN BUKTI TERTULIS DALAM PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM NOMOR 33/PDT/2021/PT.MTR Abdul Maula; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Widodo Dwi Putro
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.884 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3222-3239

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penggunaan Bukti Tertulis dalam kepemilikan hak atas tanah untuk Menjamin Kepastian Hukum pada Putusan PT Mataram No. 33/Pdt/2021/Pt.Mtr. Hal ini dikarenakan penggunaan Bukti Tertulis sangatlah penting, sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yaitu Pendekatan Historis, Perundang-undangan, Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan alat bukti berupa: surat/alat bukti tulisan, 8 dari Penggugat dan 15 dari Tergugat VII. Penggunaan Alat Bukti Saksi, 2 saksi dari Penggugat dan 3 Saksi dari Tergugat VII. Bukti Pengakuan bahwa Penggugat (Ahli Waris) mengakui Tanah Obyek Sengketa milik Amaq Dinah yang sah dan Tergugat VII mengakui bahwa Tanah tersebut milik Tergugat VII karena memilki sertifikat dengan alas hak jual beli dari DJM Sembara. Bukti persangkaan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI ikut menempati Tanah Amaq Dinah dengan akad meminjam untuk tinggal, sementara Tergugat VII enggan untuk membangun komunikasi dan mempertanyakan sertifikat yang dimilikinya kepada Penggugat. Tergugat Menyangkal bahwa Tidak ada kewajiban untuk persoalan itu karena tanah itu miliknya didapati dengan sah secara hukum, selalu menerima siapapun yang datang mempertanyakan keberadaannya. Bukti tambahan: pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim PN Mataram dan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Para penggugat.
SOSIALISASI UU NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN KUHP PASAL 284 PADA MASYARAKAT DESA LELEDE Sri Hariati; Widodo Dwi Putro; Ita Surayya
Jurnal Abdi Insani Vol 8 No 1 (2021): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v8i1.388

Abstract

Seksualitas merupakan perilaku yang dipelajari oleh anak sejak usia ini dalam kehidupannya melalui pengamatan terhadap perilaku orang tuanya. Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat akibat dari proses modernisasi dan globalisasi telah mengakibatkan perubahan pola kehidupan, etika dan nilai-nilai moral khususnya hubungan perilaku seksual remaja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana bentuk larangan seks bebas dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan KUHP pasal 284. Kegiatan ini dilaksankan dengan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Target yang ingin dicapai adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap dampak seks bebas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama di kalangan remaja, sehingga terhindar dari perilaku menyimpang tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan ini diperoleh bahwa perilaku sex bebas sudah masuk di kehidupan masyarakat pedesaan hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya teknologi pada masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memiliki perangkat yang dapat mengakses hal-hal yang bau pornografi. Dimana hal tersebut akan memicu hasrat sexsual khususnya para remaja yang kurang mendapatan edukasi mendalam mengenai sexsualitas sehingga diperlukan adanya kesadaran masyarakat agar perilaku menyimpang yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama di kalangan remaja dapat ditekan. Sehingga hal ini merupakan tugas bersama bagi para orang tua dan masyarakat dalam mendidik para remaja dengan sebaik-baiknya baik dalam bidang agama dan pendidikan agar para remaja kita terhindar dari perbuatan menyimpang tersebut
Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Di Desa Mertak-Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Galang Asmara; Idrus Abdullah; L.M. Hayanul Haq; Widodo Dwi Putro
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 1 (2018): Prosiding PKM-CSR Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Corporate Socia
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.096 KB)

Abstract

Lembaga adat merupakan salah satu karya budaya bangsa Indonesia yang keberadaannya diakui hingga saat ini oleh negara. Salah satu lembaga adat yang ada di Indonesia adalah Lembaga Awig-Awig Teluk Bumbang yang terletak di Kawasan Teluk Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Lembaga adat ini berbentuk perkumpulan masyarakat adat dari Dusun sampai Kawasan Teluk Bumbang. Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan independen dan bukan merupakan organisasi pemerintahan maupun bagian dari organisasi sosial politik. Makalah ini mengungkapkan tentang upaya pemberdayaan Lembaga Adat Teluk Bumbang dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir melalui kegiatan penyuluhan yang berisi pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam pesisir serta informasi berkaitan hak-hak masyarakat adat dan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Dalam kegiatan ini juga menawarkan berbagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi berkaitan pemberdayaan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir.
Co-Authors Abdul Majid Abdul Maula Ahmad Zuhairi Amiruddin Amiruddin Arba Arba . Arba Arba Arba arba Arba Arba Arba, Muhammad Bedner, Adriaan W. Debora Jessica Desideria Tanya Diangsa Wagian, Diangsa Djumardin Djumardin Djumardin Drawi, I Ketut Dwi Martini Erwandi, Muhammad Fathoni, M. Yazid Ferdian Setyo Wibowo Galang Asmara Gatot Dwi Hendro Wibowo Gatot Dwi Hendro Wibowo H. Arba H. M. Arba Hardiono D. Pusponegoro Heri Wahyudi Herlambang Perdana Wiratraman I Ketut Drawi I Made Ariwangsa Wiryanatha Idrus Abdullah Ikma Hendra Putra Irawan Mangunatmadja Khotibul Islam L.M. Hayanul Haq Lalu Arif Saptari Lalu Hadi Adha Liana Sartika M. Arba M. Arba Muh Risnain Muh. Risnain Muh. Risnain NURUL HIDAYAH Putu Ayu Gianita Patni Rajab Fadli, Muhamad Rina Khairani Pancaningrum Rizki Asrori Rulina Suradi Saputra, L. Yusril Wira Saufana Hardi Sembiring, Rinawati Setyo Handryastuti siti nurmi Sri Hariati Sudiarto, Sudiarto Suranggana, Rengga Sandi Surayya, Ita Tri Lestari Handayani Wimatsaritwa, I Made Manusyesu Yasyasi Zunnuraeni Zunnuraeni Zunnuraeni Zunnuraeni, Zunnuraeni