Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.288

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Journal on Education Jurnal Yudisial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Abdi Insani Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR

Widodo Dwi Putro

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Author-ID : 3269663

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

TANTANGAN METODE PENELITIAN INTERDISIPLINER DALAM PENDIDIKAN HUKUM INDONESIA Herlambang Perdana Wiratraman; Widodo Dwi Putro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractBased on field research at numerous campuses, this article unravels teaching practices and legal research at Indonesia’s law schools. This article is not aimed to explain the debates on normative and empirical in legal research, but it explains why such debates had been vehemently becoming unresolved and as challenge in improving interdisciplinary approach. This article shows finding that vehement debates happen since both tradition legal research apply them seem like religious doctrine. IntisariBerbasis riset lapangan di sejumlah kampus, melihat praktik pengajaran dan penelitian hukum di pendidikan tinggi hukum Indonesia. Artikel ditujukan bukan untuk menjelaskan pertentangan antara normatif dan empiris dalam penelitian hukum, melainkan menjelaskan mengapa pertentangan tersebut mengeras dan menjadi tantangan dalam mengembangkan pendekatan interdisipliner. Artikel menunjukkan temuan bahwa pertentangan mengeras karena keduanya menjadikan seperti doktrin layaknya beragama.

IMPLEMENTASI PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP ACCSESS REFORM Ferdian Setyo Wibowo; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Widodo Dwi Putro
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan access reform dan penerapan asas keadilan dalam access reform yang merupakan amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan access reform di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tidak semua berjalan sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD tahun 1945, UUPA dan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001, dari semua pemangku kepentingan di daerah merespon dengan sangat lambat bahkan terkadang tidak merespon dengan alasan terkait anggaran dari program masing-masing instansi (satker) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), serta dari pihak perbankan dengan berbagai alasan. Dan asas keadilan dalam pembaruan agraria melalui access reform sejatinya belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana yang sudah diupayakan pemerintah melalui kementerian ATR/BPN melaksanakan pembaruan agraria melalui access reform untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi (modal, usaha, produksi, dan pasar) yang berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of access reform and the application of the principle of justice in access reform which is a mandate from the Decree of the MPR RI Number IX/MPR/2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Management at the Land Office of East Lombok Regency. The research method used is empirical normative legal research. Based on the results of the study, it was found that the implementation of access reform in the working area of ??the Land Office of East Lombok Regency, did not all run as mandated by the 1945 Constitution, UUPA and MPR Decree No. IX/MPR/2001, from all stakeholders in the region responded very slowly and sometimes even not responding with reasons related to the budget of each agency's program (satker) and Regional Government Organizations (OPD), as well as from the banking side for various reasons. And the principle of justice in agrarian reform through access reform has actually not been fully fulfilled, as the government has attempted through the ATR/BPN ministry to implement agrarian reform through access reform to provide the widest opportunity for the community to manage and utilize natural resources so that they can become basic capital for the community to improve their welfare by providing access to economic resources (capital, business, production, and markets) with the principles of participation, independence, entrepreneurship, justice, prosperity, and sustainability.

KETENTUAN PENGGUNAAN BUKTI TERTULIS DALAM PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM NOMOR 33/PDT/2021/PT.MTR Abdul Maula; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Widodo Dwi Putro
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penggunaan Bukti Tertulis dalam kepemilikan hak atas tanah untuk Menjamin Kepastian Hukum pada Putusan PT Mataram No. 33/Pdt/2021/Pt.Mtr. Hal ini dikarenakan penggunaan Bukti Tertulis sangatlah penting, sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yaitu Pendekatan Historis, Perundang-undangan, Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan alat bukti berupa: surat/alat bukti tulisan, 8 dari Penggugat dan 15 dari Tergugat VII. Penggunaan Alat Bukti Saksi, 2 saksi dari Penggugat dan 3 Saksi dari Tergugat VII. Bukti Pengakuan bahwa Penggugat (Ahli Waris) mengakui Tanah Obyek Sengketa milik Amaq Dinah yang sah dan Tergugat VII mengakui bahwa Tanah tersebut milik Tergugat VII karena memilki sertifikat dengan alas hak jual beli dari DJM Sembara. Bukti persangkaan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI ikut menempati Tanah Amaq Dinah dengan akad meminjam untuk tinggal, sementara Tergugat VII enggan untuk membangun komunikasi dan mempertanyakan sertifikat yang dimilikinya kepada Penggugat. Tergugat Menyangkal bahwa Tidak ada kewajiban untuk persoalan itu karena tanah itu miliknya didapati dengan sah secara hukum, selalu menerima siapapun yang datang mempertanyakan keberadaannya. Bukti tambahan: pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim PN Mataram dan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Para penggugat.

SOSIALISASI UU NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN KUHP PASAL 284 PADA MASYARAKAT DESA LELEDE Sri Hariati; Widodo Dwi Putro; Ita Surayya
Jurnal Abdi Insani Vol 8 No 1 (2021): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v8i1.388

Seksualitas merupakan perilaku yang dipelajari oleh anak sejak usia ini dalam kehidupannya melalui pengamatan terhadap perilaku orang tuanya. Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat akibat dari proses modernisasi dan globalisasi telah mengakibatkan perubahan pola kehidupan, etika dan nilai-nilai moral khususnya hubungan perilaku seksual remaja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana bentuk larangan seks bebas dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan KUHP pasal 284. Kegiatan ini dilaksankan dengan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Target yang ingin dicapai adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap dampak seks bebas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama di kalangan remaja, sehingga terhindar dari perilaku menyimpang tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan ini diperoleh bahwa perilaku sex bebas sudah masuk di kehidupan masyarakat pedesaan hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya teknologi pada masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memiliki perangkat yang dapat mengakses hal-hal yang bau pornografi. Dimana hal tersebut akan memicu hasrat sexsual khususnya para remaja yang kurang mendapatan edukasi mendalam mengenai sexsualitas sehingga diperlukan adanya kesadaran masyarakat agar perilaku menyimpang yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama di kalangan remaja dapat ditekan. Sehingga hal ini merupakan tugas bersama bagi para orang tua dan masyarakat dalam mendidik para remaja dengan sebaik-baiknya baik dalam bidang agama dan pendidikan agar para remaja kita terhindar dari perbuatan menyimpang tersebut

Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Di Desa Mertak-Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Galang Asmara; Idrus Abdullah; L.M. Hayanul Haq; Widodo Dwi Putro
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 1 (2018): Prosiding PKM-CSR Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Corporate Socia
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.096 KB)

Lembaga adat merupakan salah satu karya budaya bangsa Indonesia yang keberadaannya diakui hingga saat ini oleh negara. Salah satu lembaga adat yang ada di Indonesia adalah Lembaga Awig-Awig Teluk Bumbang yang terletak di Kawasan Teluk Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Lembaga adat ini berbentuk perkumpulan masyarakat adat dari Dusun sampai Kawasan Teluk Bumbang. Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan independen dan bukan merupakan organisasi pemerintahan maupun bagian dari organisasi sosial politik. Makalah ini mengungkapkan tentang upaya pemberdayaan Lembaga Adat Teluk Bumbang dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir melalui kegiatan penyuluhan yang berisi pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam pesisir serta informasi berkaitan hak-hak masyarakat adat dan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Dalam kegiatan ini juga menawarkan berbagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi berkaitan pemberdayaan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir.

KAJIAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA TELUK SANTONG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA Abdul Majid; H. Arba; Widodo Dwi Putro
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penulis ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Kajian yuridis penguasaan tanah kawasan hutan masyarakat pesisir Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yaitu terkait pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat pesisir di Desa Teluk Santong dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan di Desa Teluk Santong. Metode Penelitian Hukum Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan yaitu, Penetapan kawasan hutan oleh Menteri didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan yaitu, perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan hukum Positif, Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap pengelolaan atas tanah tersebut dan Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa) dan secara Tindakan hukum. Adapun kesimpulan yaitu, penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan terjadi secara turun-temurun bahkan sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah daerah.

Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Ikma Hendra Putra; Djumardin Djumardin; Widodo Dwi Putro
Journal on Education Vol 5 No 2 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i2.1033

This research aims to find out the authority and process and mechanism of land acquisition for private interests in terms of building the smelter facility of PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) in the industrial area of Maluk Village, Maluk District, West Sumbawa Regency which is a National Strategic Project regulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2020 concerning the 2020-2024 National Medium Term Development Plan. In carrying out the development agenda (national priority) of the 2020-2024 RPJMN, Strategic Priority Projects (Major Projects) are prepared, namely 9 industrial areas outside Java and 31 smelters. In this regard, in terms of solving problems or answering problems, empirical normative types are used by using 3 approaches, namely the Conceptual Approach, the Statute Approach and the case approach by collecting data which includes data Primary and secondary data were studied and analyzed using qualitative-descriptive analysis. By using this method, the author is finally able to answer the existing problems, namely land acquisition for private interests in terms of the construction of PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest for the construction of a smelter is carried out through 4 stages, namely the planning stage, the preparation stage, then the implementation stage and the results delivery stage. As for the process of implementing compensation for land acquisition for the public interest, the construction of the smelter PT. AMNT starts from the stages of inventory and identification of land tenure, ownership, use and utilization. After the inventory was carried out, the implementing team then carried out an assessment of compensation for community land which included the area of land required in this land acquisition.

Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Administrasi Pertanahan (Studi Kasus Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kota Bima) Heri Wahyudi; Arba Arba; Widodo Dwi Putro
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023515

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum,perlindungan hukum dalam sengketa kepemilikan tanah pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum.penyelesaian masalah Administrasi Pertanahan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian, bahwa Peran pemerintah daerah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan tanah bagi instansi yang memerlukan tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut dengan tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyerahan Hasil, sehingga penyedia bertanggungjawab mewujudkan keadilan bagi masyarakat terdampak pengadaan tanah dalam kegiatan relokasi banjir. Perlindungan hukum kepemilikan tanah termuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyelesaian masalah Pertanahan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Perlakuan Pemerintah Daerah Kota Bima terhadap para subjek yang bersengketa antara lain menguji Kebenaran kepemilikan Objek dan subjek hukum tanah,Mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara. Upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah Administrasi Pertanahan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan menggunakan pendekatan non peradilan atau mediasi.

Co-Authors Abdul Majid Abdul Maula Ahmad Zuhairi Arba . Arba arba Arba Arba Djumardin Djumardin Ferdian Setyo Wibowo Galang Asmara Gatot Dwi Hendro Wibowo Gatot Dwi Hendro Wibowo H. Arba Heri Wahyudi Herlambang Perdana Wiratraman I Made Ariwangsa Wiryanatha Idrus Abdullah Ikma Hendra Putra Khotibul Islam L.M. Hayanul Haq Lalu Arif Saptari M. Arba Rina Khairani Pancaningrum Saufana Hardi siti nurmi Sri Hariati Surayya, Ita

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search