Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi : Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan abdul rochim; Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.130

Bahwa oragnisasi masyarakat (ormas) merupakan wadah utama dalam pejuang kemerdekaan, diantaranya Budi Utomo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain. Ormas yang merupakan mitra dan kontrol bagi pemerintah, karena unsur dari pendukung tegaknya demokrasi antara lain salah satunya yakni kebebasan berserikat. Maka dirasa perlu adanya pembelajaran melalui diskusi-diskusi sosial yang terwadahi melalui organisasi kemasyarakatan dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2017 dan juga diharapkan untuk partisipasi dan keberdayaan masyarakat terhadap hak-hak demokrasi yang lebih baik dan juga sebagai pembantu untuk mewujudkan tujuan negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945. Sehingga permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra terhadap pemerintah untuk menyampaikan hak-hak demokrasi masyarakat . Bagaimana organisasi kemasyarakatan menjadi control terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah demi tercapainya hak-hak demokrasi masyarakat. dalam artikel ini yakni Metode penelitian normatif, metode penelitian normatif ini atau yang biasa disebut dengan metode perpustakaan adalah suatu metode penelitian hukum yang mengambil data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat berupa pengambilan dari para sarjana. Dalam temuannya bahwa Menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah juga harus tetap konsisten terhadap martabat ormas, jangan menjadikan ormas sebagai pelayan pemerintah dengan mengharapkan bantuan-bantuan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan organisasi. Ormas harus bisa dinamis terhadap perubahan sosial, jangan menjadikan citra ormas menjadi buruk dengan semakin banyaknya ormas yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai politik, sehingga dikhawatirkan arah ormas cenderung kearah politik praktis, bukan politik kebangsaan yang memiliki tujuan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kontrol terhadap pemerintah juga harus memiliki output yang jelas dengan menjadikan ormas sebagai extra parlementer ormas juga harus tetap independen menjaga marwah oganisasi, jangan sampai organisasi dijual belikan demi kepentingan oknum yang ada didalamnya

Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jombang. wahyu febriono; Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penegakan hukum pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk mewujudkan nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran yang bahwasanya, Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara serta tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan, keadilan, bisa melayani masyarakat dengan setulus hati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin bagi pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (studi kasus) dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan penelitian hukum empiris. Sumber datanya badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan kabupaten jombang dengan pengumpulan data dilakukan teknik yang digunakan dengan melakukan penelitian, studi pustaka. Diperoleh temuan hasil penelitian yaitu : Dalam penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil melakukan berbagai tahapan diantaranya (1) proses penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. (2) faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. (3) jenis-jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan bagi pegawai negeri sipil (4) kriteria pegawai negeri sipil melanggar disiplin pegawai negeri sipil (5) aturan pelaksanaan peraturan hukum penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil (6) mekanisme dalam penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil (7) kebijakan internal penegakan hukum disiplin terhadap pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang

Issues in the Distribution of Inheritance Within Families: A Study in Sidokerto Village, Mojowarno District, Jombang Regency Kuswanto Kuswanto; sugiana sugiana; Muhammad Andri
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 1 (2025): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i1.125

Inheritance distribution within families often triggers conflicts, particularly when differing legal principles intersect, such as customary law and Islamic law. This study investigates the inheritance distribution mechanism in Sidokerto Village, Mojowarno District, Jombang Regency, focusing on the tension between customary law, which promotes equal distribution among heirs, and Islamic law, which applies a 2:1 ratio favoring male heirs. The research aims to identify the dominant factors influencing these inheritance patterns, including local traditions, legal awareness, and the socio-economic background of heirs.Using an empirical-juridical approach, the study combines a statute approach (analysis of legal texts), a case approach (review of inheritance-related disputes), and a sociological approach (examination of social practices). Primary data were collected through interviews with the village head and community leaders, while secondary data included national inheritance laws, the Compilation of Islamic Law, the Quran, and scholarly literature on inheritance practices. Findings reveal that most of the Sidokerto Village community adheres to customary inheritance law, emphasizing equal rights among heirs regardless of gender. However, a smaller portion of the population follows Islamic inheritance principles. This divergence often leads to disputes, especially when family members have differing interpretations of applicable legal norms. Factors influencing inheritance decisions include long-standing local customs, varying levels of legal knowledge, and the economic status of heirs. In most cases, inheritance issues are resolved through family deliberation, often mediated by village officials. The inheritance process typically begins with asset inventory and heir identification, serving as the foundation for distribution decisions.

Issues in the Distribution of Inheritance Within Families: A Study in Sidokerto Village, Mojowarno District, Jombang Regency Kuswanto Kuswanto; sugiana sugiana; Muhammad Andri
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 1 (2025): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i1.125

Inheritance distribution within families often triggers conflicts, particularly when differing legal principles intersect, such as customary law and Islamic law. This study investigates the inheritance distribution mechanism in Sidokerto Village, Mojowarno District, Jombang Regency, focusing on the tension between customary law, which promotes equal distribution among heirs, and Islamic law, which applies a 2:1 ratio favoring male heirs. The research aims to identify the dominant factors influencing these inheritance patterns, including local traditions, legal awareness, and the socio-economic background of heirs.Using an empirical-juridical approach, the study combines a statute approach (analysis of legal texts), a case approach (review of inheritance-related disputes), and a sociological approach (examination of social practices). Primary data were collected through interviews with the village head and community leaders, while secondary data included national inheritance laws, the Compilation of Islamic Law, the Quran, and scholarly literature on inheritance practices. Findings reveal that most of the Sidokerto Village community adheres to customary inheritance law, emphasizing equal rights among heirs regardless of gender. However, a smaller portion of the population follows Islamic inheritance principles. This divergence often leads to disputes, especially when family members have differing interpretations of applicable legal norms. Factors influencing inheritance decisions include long-standing local customs, varying levels of legal knowledge, and the economic status of heirs. In most cases, inheritance issues are resolved through family deliberation, often mediated by village officials. The inheritance process typically begins with asset inventory and heir identification, serving as the foundation for distribution decisions.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search