Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.987
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Badamai Law Journal Jurnal Akta Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Justicia Journal Adil Indonesia Journal Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) DIMAS-UNDAR
Muhammad Andri
Darul Ulum
Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS YURIDIS HAK DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto Farhan Oky Setyawan; muhammad andri; Tri Susilowati
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14101

Abstract

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Banyak motif yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut, misalnya karena faktor kecemburuan, ekonomi, perselingkuhan, suami pengangguran, sosial budaya, istri pembangkang dan lain sebagainya, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Tujuan penelitian ini antara lain: Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga nomor 310/Pdi.Sus/2022/PN.Mojokerto dan Mendeskripsikan efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sesuai putusan pengadilan nomor 310/Pdi.Sus/2022/PN.Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut: Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto terdiri dari Saksi (korban) kekerasan dalam rumah tangga mengajukan tuntutan kepada pengadilan, Keterangan terdakwa dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pihak istri sesuai dengan putusan pengadilan nomor 310/Pdi.Sus/2022/Pn.Mojokerto antara lain: Menjalankan Kebijakan Sesuai Kaidah Hukum, Bersinergi dengan aparat hukum, Memberikan Fasilitas Hukum, Memberikan Kesadaran Tentang Hukum Kepada Masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Majelis Hakim laporan tindak kekerasan terdakwa dalam rumah tangga yang dilakukan sesuai dalam pasal 5 huruf a terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, kemudian hasil penyelidikan luka lebam dan rasa sakit yang dialami saksi (korban) berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 353/3094/416-207/2022 dengan kesimpulan ditemukan memar pada kedua lengan atas, paha atas dan paha bawah setelah pasien mendapatkan perawatan pasien dipulangkan. Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sesuai putusan pengadilan nomor 310/Pdi.Sus/2022/Pn.Mojokerto. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum.
PENANGANAN KREDIT MACET TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK Fransiska Ardana; Muhammad Andri; Rini Winarsih
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14108

Abstract

Sebuah usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha masyarakat yang meningkatkan kehidupan taraf ekonominya, seiring perkembangan zaman perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang UMKM bekerjasama dengan pihak permodalan atau bank dengan tujuan memperbesar usaha tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang akan diterima. Pihak bank sendiri sebelum melakukan pencairan modal usaha harus mempunyai keyakinan bahwa pihak pelaku usaha mampu menangung pembayaran setiap bulanya dengan jaminan berupa hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan didalam penulis skripsi ini. Hutang-piutang bagi debitur yang meninggal dunia tidak terlepas adanya tanggung jawab untuk melunasi hutangnya hal ini menjadi harta peninggalan yang harus di tanggung oleh ahli waris guna menyelesaikan adanya sisa hutang-piutang. Namun faktanya semasa hidupnya pelaku usaha atau debitur mengikatkan hutangpiutang beserta perikatan asuransi jiwa kredit, maka semua sisa hutangnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Upaya yang harus dilakukan ahli waris agar tidak terjadi wanprestasi, melakukan klaim asuransi dengan dasar sebagai pemegang polis pengganti dari debitur yang meninggal dunia, jika perusahaan asauransi tidak mencairkan dana dari klaim asuransi jiwa, maka perlindungan hukum bagi ahli waris menempuh upaya hukum baik Non Litigasi maupun Litigasi. Setelah diadakan pembahasan terhadap permasalahan yang ada maka dapat di simpulkan bahwa jika didasarkan akan hal ini pihak ahli waris selaku pengganti dari pewaris wajib melakukan pelunasan sisa hutangnya dengan dasar adanya asuransi jiwa kredit yang mana menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, guna pengambilan jaminanan berupa sertifikat atau sering disebut dengan hak tanggungan. Sisa pokok hutang pada kredit macet besarannya berpariatif. Jika nilai lelang obyek Hak Tanggungan lebih besar dari nilai sisa pokok hutang, maka pihak kreditur (Bank) memberikan kelebihan yang dimaksud kepada pihak debitur, yang dalam hal debitur telah meninggal dunia maka kelebihan tersebut diserahkan kepada ahli waris
PERAN JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Noer Diana Errika; Muhammad Andri; Tri Susilowati
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14110

Abstract

Dengan adanya peran Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang tidak terlepas dari beberapa ketentuan hukum yang berlaku seperti sebelum dilakukannya penunututan, Kejaksaan melakukan upaya penyelidikan hingga pemeriksaan tersangka. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan wewenang Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta mengetahui faktor yang menghambat Jaksa dalam melaksanakan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi mencakup fungsi sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut (Pasal 26 UU Nomor 31 tahun 1999), serta pelaksana putusan pengadilan (eksekutor). Wewenang yang dimiliki Jaksa adalah dapat melakukan tindakan hukum seperti melakukan penyadapan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan (Pasal 7 ayat (1) KUHAP). Adapun hambatan yang dihadapi Jaksa berupa hambatan internal yang meliputi kualitas sumber daya manusia dan birokrasi yang kompleks, serta hambatan eksternal yang berupa intervensi politik dan stigma negatif dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan sistem pencegahan tindak pidana korupsi agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal, serta perlunya pembaruan sistem hukum yang terfokus pada pencegahan korupsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jombang Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur Firli Rahma Tri Rahayu; Tri Susilowaati; Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14209

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan seksual yang tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena berdampak serius terhadap fisik, psikis, dan masa depan korban yang masih dalam masa tumbuh kembang. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg terhadap kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah memenuhi unsur Pasal 81 UU Perlindungan Anak, namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip the best interest of the child. Diperlukan penguatan perspektif perlindungan anak agar putusan tidak hanya memenuhi syarat formil tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Melalui Mediasi Di Desa Jogoroto Suparhadi Mustafa; Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15106

Abstract

Warisan adalah harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia pada usia dini. Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan adalah bapak dan ibu masing-masing mendapat 1/6 bagian, istri mendapat 1/8 dan sisanya diberikan kepada anak. Namun hukum perdata atau hukum positif Indonesia mengatur tentang harta benda seseorang yang meninggal dunia, untuk diberikan atau dibagikan kepada ahli waris. Dalam hal pembagian harta warisan hendaknya diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah melalui desa yang dibantu oleh seorang mediator, tokoh masyarakat atau perangkat desa setempat, maka pembagian harta warisan melalui mediasi telah terjadi di desa Jogoroto, dalam hal ini kedua belah pihak melakukan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan hukum ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Setelah dikaji dan dibahas, ternyata Mediasi memberikan banyak manfaat bagi ahli waris dibandingkan dengan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Manfaat dari proses mediasi dapat mempererat hubungan kekeluargaan antar ahli waris dan perselisihan berakhir secara damai. Keuntungan yang akan Anda dapatkan adalah: Pertama. Mediasi dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan efektif. Kedua. Dalam proses mediasi tidak ada tekanan dari para pihak sehingga hasil dari mediasi adalah murni kesepakatan antara para pihak. Ketiga. Mediasi mampu membuahkan hasil yang dapat mengakhiri suatu perselisihan tanpa menimbulkan permusuhan antar ahli waris. Ahli waris yang telah menyetujui proses mediasi memperoleh kekuatan hukum dan mengikat ahli waris.
Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 4 No. 1 (2015): Vol. 4 No. 1 (2015): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is a bond between one's inner and outer man with person woman as husband - wife to form a happy home, the eternal popularity of divinity Almighty. The marriage was valid when conducted according to the Law on Religion and belief respectively and in order to have the force of law and apply the power of these marriages must be registered. Reality in all societies there is often a practice of marriage Sirri deemed lawful religion, but does not have the power under the law applicable positive.In this study in trying ffor know how the views of Islamic law and positive law in the implementation of marriage Sirri, the factors that led to marriage Sirri, and how the settlement process of marriage Sirri by positive law.The findings generated in this study are as follows: (1) the basis of marriage Sirri menutut Islamic law is valid, but according to the positive law of marriage does not have the power serve as evidence to ensure legal certainty. (A) major factors that lead to marriage Sirri was done because of lack of knowledge and awareness of the law that marriage is to be registered. (B) completion of the process according to the positive law is the determination of the completion of the ratification of the marriage, as well as with the decision of divorce into one.In order to ensure legal certainty in the face of Sirri marriage problems should be considered carefully whether the marriage is really fixed in accordance with the legislation in force, so that in case of divorce was not until there was a marriage that does not have a marriage certificate. So that people understand the need for a registered marriage tau listed, so do not arise from the law, because marriage Sirri then KUA officials did not hesitate to socialize.
Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi : Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan abdul rochim; Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.130

Abstract

Bahwa oragnisasi masyarakat (ormas) merupakan wadah utama dalam pejuang kemerdekaan, diantaranya Budi Utomo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain. Ormas yang merupakan mitra dan kontrol bagi pemerintah, karena unsur dari pendukung tegaknya demokrasi antara lain salah satunya yakni kebebasan berserikat. Maka dirasa perlu adanya pembelajaran melalui diskusi-diskusi sosial yang terwadahi melalui organisasi kemasyarakatan dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2017 dan juga diharapkan untuk partisipasi dan keberdayaan masyarakat terhadap hak-hak demokrasi yang lebih baik dan juga sebagai pembantu untuk mewujudkan tujuan negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945. Sehingga permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra terhadap pemerintah untuk menyampaikan hak-hak demokrasi masyarakat . Bagaimana organisasi kemasyarakatan menjadi control terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah demi tercapainya hak-hak demokrasi masyarakat. dalam artikel ini yakni Metode penelitian normatif, metode penelitian normatif ini atau yang biasa disebut dengan metode perpustakaan adalah suatu metode penelitian hukum yang mengambil data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat berupa pengambilan dari para sarjana. Dalam temuannya bahwa Menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah juga harus tetap konsisten terhadap martabat ormas, jangan menjadikan ormas sebagai pelayan pemerintah dengan mengharapkan bantuan-bantuan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan organisasi. Ormas harus bisa dinamis terhadap perubahan sosial, jangan menjadikan citra ormas menjadi buruk dengan semakin banyaknya ormas yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai politik, sehingga dikhawatirkan arah ormas cenderung kearah politik praktis, bukan politik kebangsaan yang memiliki tujuan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kontrol terhadap pemerintah juga harus memiliki output yang jelas dengan menjadikan ormas sebagai extra parlementer ormas juga harus tetap independen menjaga marwah oganisasi, jangan sampai organisasi dijual belikan demi kepentingan oknum yang ada didalamnya
Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jombang. wahyu febriono; Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk mewujudkan nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran yang bahwasanya, Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara serta tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan, keadilan, bisa melayani masyarakat dengan setulus hati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin bagi pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (studi kasus) dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan penelitian hukum empiris. Sumber datanya badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan kabupaten jombang dengan pengumpulan data dilakukan teknik yang digunakan dengan melakukan penelitian, studi pustaka. Diperoleh temuan hasil penelitian yaitu : Dalam penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil melakukan berbagai tahapan diantaranya (1) proses penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. (2) faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. (3) jenis-jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan bagi pegawai negeri sipil (4) kriteria pegawai negeri sipil melanggar disiplin pegawai negeri sipil (5) aturan pelaksanaan peraturan hukum penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil (6) mekanisme dalam penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil (7) kebijakan internal penegakan hukum disiplin terhadap pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang
Issues in the Distribution of Inheritance Within Families: A Study in Sidokerto Village, Mojowarno District, Jombang Regency Kuswanto Kuswanto; sugiana sugiana; Muhammad Andri
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 1 (2025): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i1.125

Abstract

Inheritance distribution within families often triggers conflicts, particularly when differing legal principles intersect, such as customary law and Islamic law. This study investigates the inheritance distribution mechanism in Sidokerto Village, Mojowarno District, Jombang Regency, focusing on the tension between customary law, which promotes equal distribution among heirs, and Islamic law, which applies a 2:1 ratio favoring male heirs. The research aims to identify the dominant factors influencing these inheritance patterns, including local traditions, legal awareness, and the socio-economic background of heirs.Using an empirical-juridical approach, the study combines a statute approach (analysis of legal texts), a case approach (review of inheritance-related disputes), and a sociological approach (examination of social practices). Primary data were collected through interviews with the village head and community leaders, while secondary data included national inheritance laws, the Compilation of Islamic Law, the Quran, and scholarly literature on inheritance practices. Findings reveal that most of the Sidokerto Village community adheres to customary inheritance law, emphasizing equal rights among heirs regardless of gender. However, a smaller portion of the population follows Islamic inheritance principles. This divergence often leads to disputes, especially when family members have differing interpretations of applicable legal norms. Factors influencing inheritance decisions include long-standing local customs, varying levels of legal knowledge, and the economic status of heirs. In most cases, inheritance issues are resolved through family deliberation, often mediated by village officials. The inheritance process typically begins with asset inventory and heir identification, serving as the foundation for distribution decisions.
Issues in the Distribution of Inheritance Within Families: A Study in Sidokerto Village, Mojowarno District, Jombang Regency Kuswanto Kuswanto; sugiana sugiana; Muhammad Andri
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 1 (2025): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i1.125

Abstract

Inheritance distribution within families often triggers conflicts, particularly when differing legal principles intersect, such as customary law and Islamic law. This study investigates the inheritance distribution mechanism in Sidokerto Village, Mojowarno District, Jombang Regency, focusing on the tension between customary law, which promotes equal distribution among heirs, and Islamic law, which applies a 2:1 ratio favoring male heirs. The research aims to identify the dominant factors influencing these inheritance patterns, including local traditions, legal awareness, and the socio-economic background of heirs.Using an empirical-juridical approach, the study combines a statute approach (analysis of legal texts), a case approach (review of inheritance-related disputes), and a sociological approach (examination of social practices). Primary data were collected through interviews with the village head and community leaders, while secondary data included national inheritance laws, the Compilation of Islamic Law, the Quran, and scholarly literature on inheritance practices. Findings reveal that most of the Sidokerto Village community adheres to customary inheritance law, emphasizing equal rights among heirs regardless of gender. However, a smaller portion of the population follows Islamic inheritance principles. This divergence often leads to disputes, especially when family members have differing interpretations of applicable legal norms. Factors influencing inheritance decisions include long-standing local customs, varying levels of legal knowledge, and the economic status of heirs. In most cases, inheritance issues are resolved through family deliberation, often mediated by village officials. The inheritance process typically begins with asset inventory and heir identification, serving as the foundation for distribution decisions.
Co-Authors abdul rochim Abdul Rochim Achmad Syarifudin Ade Irwina Safitri Ade irwina Safitri Afif Ilanul Huda Farhan Oky Setyawan Fazlur Rizvi Hadziq Firli Rahma Tri Rahayu Fransiska Ardana Gios Adhyaksa Hafifah Islamiyah Putri Haris Budiman Kuswanto Kuswanto kuswanto kuswanto Lulus Fajarwati Kholig Mahmud Alfi Syifa’ Alfi Maya Shofia Mohammad Rafie Noer Diana Errika Nur Fareha Rafiie, Mohammad Rini Winarsih Sayyid Jamaluddin Al Husaini Al Af sugiana sugiana Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H. Suparhadi Mustafa supriadi Supriadi Supriadi Tri Susilowaati Tri Susilowati Tri Susilowati Tyas Erviyanti Vera Oktavianti Wahyu Febriono Wiji Shobirin Winarsih, Rini Zulis Mariastutik