Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

DAYA IKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: TELAAH YURIDIS ATAS PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DAN KONSEKUENSI WANPRESTASI PENJUAL Haura; Ratna Artha Windari; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keberlakuan dan daya ikat perjanjian elektronik (e-contract) dalam sistem hukum perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam perspektif asas pacta sunt servanda serta konsekuensi hukum wanprestasi penjual dalam transaksi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas pacta sunt servanda tetap berlaku dalam transaksi digital, namun penerapannya harus diharmonisasikan dengan prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik. Dalam hal terjadi wanprestasi penjual, konsumen berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kajian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keseimbangan para pihak dalam praktik e-commerce.
Strategi Pembatasan Kunjungan Ke Bali sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lokal Jansen Stepanus; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi; I Nusti Ngurah Budiyasa
Pemuliaan Keadilan Vol. 3 No. 3 (2026): July : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v3i3.1959

Abstract

Bali is globally renowned not only for its natural beauty but also for its rich cultural heritage. However, the island's growing popularity as a tourist destination has led to increasing concerns over the erosion of its local traditions and values. This study explores the concept of restricting visitor numbers as a strategic effort to preserve Bali’s cultural identity. Using a qualitative approach that includes literature review and in-depth interviews with cultural practitioners, local traditional leaders, and sustainable tourism stakeholders, this research reveals that well-managed visitor restrictions can create a more sustainable balance between tourism and cultural preservation. Key strategies include setting visitor quotas, implementing culturally-focused entry requirements, and fostering cooperation between local government and traditional communities to determine cultural carrying capacity. The findings suggest that cultural conservation and tourism development are not mutually exclusive when managed with a shared vision of sustainability. This paper advocates for a cultural-based tourism policy that prioritizes quality over quantity, ensuring that Bali remains a living heritage for future generations.
Permohonan Pailit Terhadap Bumn Berbentuk Persero Ditinjau dari Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia dan Singapura Anggeraine Wulan Aji Tabah; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7836

Abstract

Penelitian ini menelaah konstruksi hukum mengenai legal standing pemohon pailit BUMN Persero dengan menitikberatkan pada perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menjelaskan perbedaan legal standing permohonan pailit BUMN Persero menurut hukum Indonesia dan Singapura, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan legal standing dalam perkara pailit. Penelitian ini membahas perbandingan hukum kepailitan di Indonesia dan Singapura dengan menitikberatkan pada terminologi, syarat kepailitan, serta perlakuan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil penelitian menunjukkan Hukum kepailitan Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan mendasar dalam terminologi, syarat kepailitan, dan perlakuan terhadap BUMN. Indonesia menggunakan istilah tunggal “kepailitan” dengan syarat sederhana serta membedakan BUMN Perum dan Persero, sehingga menimbulkan dualisme perlakuan. Sebaliknya, Singapura membedakan istilah bankruptcy untuk individu dan winding up untuk kepailitan perusahaan, menerapkan standar kuantitatif ketidakmampuan finansial, serta menempatkan seluruh perusahaan, termasuk BUMN, dalam rezim yang sama berdasarkan asas commercial solvency tanpa pengecualian. Singapura melalui Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA) 2018 menegakkan asas persamaan di hadapan hukum, memberi legitimasi jelas kepada pihak-pihak yang dapat mengajukan winding up, dan menegaskan konsistensi berbasis rule of law.