Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pacta Sunt Servanda Journal of Artificial Intelligence and Digital Business JUDGE: Jurnal Hukum JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM Journal of Law and Nation JICL
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Universitas Pendidikan Ganesha
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Terhadap Akuisisi Kepailitan pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus Akuisisi PT Hardys Retailindo Oleh PT Arta Sedana Singaraja) Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 terhadap praktik akuisisi perseroan terbatas yang berada dalam kondisi kepailitan, dengan studi kasus akuisisi PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, yang mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dan fakta hukum di lapangan (das sein). Data diperoleh melalui wawancara, observasi non-partisipan, dan studi dokumen, dengan sumber data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Arta Sedana Singaraja tidak memenuhi kualifikasi akuisisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, karena tidak adanya pengambilalihan saham dan tidak dipenuhinya prosedur formal akuisisi. Selain itu, dalam kondisi kepailitan, hukum kepailitan berlaku sebagai lex specialis yang membatasi kewenangan direksi dan menempatkan pengurusan harta pailit di bawah kurator. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus dinilai sebagai pengalihan aset dalam rezim hukum kepailitan, bukan akuisisi yang sah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab utang tetap melekat pada PT Hardys Retailindo.
STRICT LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA Ni Komang Tia Purnama Sari; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab atas kerugian konsumen jasa sulam alis di Indonesia serta membandingkan penerapan prinsip strict liability antara sistem hukum Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Dalam analisanya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan semi strict liability di mana pelaku usaha masih dapat menghindari tanggung jawab melalui pembuktian sesuai ketentuan sesuai Pasal 19 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 27 UUPK. Sebaliknya, Belanda menerapkan strict liability secara mutlak di mana produsen langsung dianggap bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa memerlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 190 NBW hingga Pasal 193a NBW. Hal ini menciptakan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi konsumen di Belanda dibandingkan dengan Indonesia.
KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TELEKONFERENSI TERHADAP KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Komang Trisma Berlianthi Astary; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5536

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan hukum Akta Risalah RUPS Telekonferensi terhadap kehadiran pemegang saham serta (2) keabsahan pembuktian tanda tangan elektronik dari Akta Risalah RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi menurut UU ITE. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dalam jenis pendekatan, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori: bahan primer, sekunder, tersier. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 16/2020, akta risalah RUPS melalui telekonferensi sah dan mengikat jika memenuhi persyaratan formal serta materiil. Namun, UUJN No. 2/2014 pasal 16 ayat (1) huruf m belum mengatur pembacaan dan penandatanganan elektronik, sehingga menimbulkan kekosongan regulasi. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan tegas terkait mekanisme elektronik. Dengan demikian, keabsahan akta telekonferensi bergantung pada pemenuhan seluruh syarat formil; kegagalan memenuhi satu saja menjadikannya cacat formil dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan; (2) Berdasarkan ketentuan hukum positif, risalah RUPS yang hanya ditandatangani elektronik belum berstatus akta autentik karena UU ITE Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b mengecualikan dokumen elektronik dari kategori akta otentik. Risalah telekonferensi bermaterai dan bersignature elektronik berstatus akta di bawah tangan. Meskipun konsep notaris siber menggabungkan sertifikasi digital dan tanda tangan elektronik berbasis Certificate Authority menawarkan pembuatan akta virtual, kewajiban kehadiran fisik notaris, pembuat akta, dan saksi menghambatnya. Untuk memperoleh keautentikan, risalah RUPS telekonferensi harus memenuhi persyaratan UU Jabatan Notaris.
IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP PENGGUNAAN KODE STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PALSU DALAM JUAL BELI HELM DI KABUPATEN BULELENG Anak Agung Jelantik Prakasa Dipadana; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5547

Abstract

Penelitianainiabertujuan untuk mengkajiaimplementasi serta faktor-faktor penghambat yang terkait dengan Pasala19 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, khususnya terkait penggunaan kode Standar Nasional Indonesia palsu dalam jual beli helm diaKabupaten_Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat_deskriptif. Data_yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang mencakup bahan_hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputiastudi dokumen, aobservasi, danawawancara. Pengambilan_sampel dilakukan dengan metode non probability sampling, menggunakan purposive sampling. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasilaaapenelitian menunjukkan_bahwa terdapat lima pelaku usaha di Kabupaten Buleleng yang masih belum mengetahui tentang Undang-Undang No. 20 Tahun 2014. Selain itu, wawancara dengan pihak DISDAGPERINKOPUKM mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diimplementasikan sepenuhnya karena adanya faktor penghambat, seperti keterbatasan alat untuk menguji helm SNI.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT GAME YANG DI BELI MELALUI APLIKASI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Putu Rendra Wedananta; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6070

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha game memenuhi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta (2) perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang membeli games melalui aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran norma hukum yang berlaku serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab pelaku usaha game digital mencakup kewajiban menjamin akses berkelanjutan, kesesuaian konten, keamanan data, serta pemberian kompensasi atas kerugian konsumen. Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memenuhi hak konsumen atas ganti rugi jika produk atau layanan tidak sesuai perjanjian, sehingga tercipta perlindungan hukum, keadilan kontraktual, dan keseimbangan dalam transaksi digital. Serta (2) Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli game melalui aplikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menjamin hak atas informasi, keamanan, kenyamanan, serta kompensasi atas kerugian. Meskipun terdapat kesenjangan normatif dalam mengatur produk digital, UUPK tetap relevan dengan memberikan dasar perlindungan terhadap barang tidak berwujud, menegakkan asas transparansi, dan menjamin keadilan dalam transaksi digital berbasis teknologi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN Komang Pebri Gunawan; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of modern trade practices has encouraged the widespread use of standard contracts as an efficient instrument in transactions between business actors and consumers. However, the unilateral drafting of standard clauses often results in an imbalance of bargaining power that may disadvantage consumers, particularly through the limitation or transfer of business actors’ liability. This condition raises legal issues concerning consumer protection and the limitation of the principle of freedom of contract. This study aims to analyze the regulation of standard clauses in contracts and the forms of consumer legal protection under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the Consumer Protection Law provides strict limitations on the inclusion of unfair standard clauses through prohibitions on their substance, requirements of clarity and transparency, and legal consequences in the form of nullity by law. In addition, both preventive and repressive legal protections are available, including dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Body. Therefore, consumer protection against standard clauses represents a state effort to achieve justice and balance in contractual relationships.
DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG TNI TERHADAP MASYARAKAT: KRISIS SUPREMASI SIPIL DAN PERAN MILITER DALAM DINAMIKA POLITIK Seni Kamalia Rizki Fathullah; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi yang memastikan kekuasaan politik berada di tangan pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis, sementara militer berfungsi sebagai alat pertahanan yang sepenuhnya tunduk pada kontrol sipil. Penelitian ini mengeksplorasi dampak revisi Undang-Undang TNI, khususnya Pasal 47, terhadap supremasi sipil dan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan dampak sosio-psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU TNI dapat mengancam supremasi sipil melalui perluasan peran militer dalam 16 kementerian/lembaga sipil. Hal ini berimplikasi pada militerisasi birokrasi, melemahnya meritokrasi ASN, dan dampak psikologis berupa ketidakamanan serta disorientasi identitas sipil. Selain itu, normalisasi otoritarianisme dan degradasi empati juga muncul. Pembatasan ruang demokratis terjadi melalui operasi teritorial dan intimidasi, sementara proses legislatif menjadi tertutup dengan minim partisipasi publik. Kesimpulan penelitian menegaskan risiko regresi demokrasi akibat kaburnya batas antara domain militer dan sipil. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan, seperti evaluasi implementasi Pasal 47 dan penguatan kerangka hukum, untuk menjaga supremasi sipil.
PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA CACAT KEHENDAK DITINJAU DARI KUHPERDATA Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kemurnian kehendak sebagai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait cacat kehendak yang meliputi kekhilafan, paksaan, dan penipuan berdasarkan Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1324 KUHPerdata. Permasalahan yang dikaji adalah bentuk-bentuk cacat kehendak dalam perjanjian serta akibat hukum pembatalannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan konsep akta, yang menelaah ketentuan KUHPerdata serta kekuatan pembuktian akta otentik dan akta di bawah tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekhilafan yang menyangkut hakikat barang, paksaan yang menimbulkan ketakutan akan kerugian besar, serta penipuan yang mengandung tipu muslihat disengaja merupakan bentuk cacat kehendak yang menyebabkan perjanjian bersifat dapat dibatalkan. Akibat hukum pembatalan adalah hilangnya kekuatan mengikat perjanjian sejak semula setelah adanya putusan pembatalan, serta kewajiban para pihak untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat. Dengan demikian, pengaturan cacat kehendak dalam KUHPerdata berfungsi melindungi kemurnian kesepakatan dan menjamin keadilan dalam hubungan kontraktual.
TINJAUAN YURIDIS MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN LAYANAN FINTECH PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN POJK NO. 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Nastiti Lestari; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme restrukturisasi pembiayaan layanan Fintech Peer to Peer (P2P) Lending berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 sebagai peraturan utama pelaksanaan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK tidak memuat regulasi eksplisit mengenai restrukturisasi pembiayaan, tetapi hanya menegaskan kewajiban penyelenggara terkait transparansi, perlindungan konsumen, penagihan etis, dan penyampaian peringatan dalam kondisi wanprestasi. Tidak adanya norma khusus untuk restrukturisasi menciptakan ambiguitas dalam kewajiban para pihak, potensi ketidakseimbangan dalam posisi tawar dan peluang multi-interpretasi dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Penerapan kebijakan restrukturisasi di lapangan masih bersifat internal dan berbeda antar platform, sehingga efektivitasnya dalam mencegah gagal bayar dan praktik penagihan yang berlebihan tidak optimal. Analisis yuridis menunjukkan bahwa POJK ini pada dasarnya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, namun masih ada kesenjangan teknis yang memerlukan harmonisasi dengan UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, dan ketentuan umum KUHPerdata. Studi ini merekomendasikan pentingnya standar pembiayaan restrukturisasi dalam regulasi OJK, penguatan pengawasan, dan integrasi norma-norma lintas regulasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi peminjam dalam ekosistem Fintech P2P Lending.
NON-COMPETITION CLAUSE: BUSINESS PROTECTION OR LIMITATION OF WORKER RIGHTS Alexandra Kyra Trisno; Ratna Artha Windari; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyses the legal validity and limitations of non-competition clauses in employment contracts under Indonesian law, focusing on their position between business protection and workers’ constitutional rights. In Indonesian legal doctrine, employment relationships are based on elements of work, wages, and subordination as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. From a civil law perspective, non-competition clauses fall within contractual obligations under Indonesian Civil Code, particularly Article 1234 concerning the obligation “not to do something” and Article 1320 on the validity requirements of agreements. Using normative legal research with conceptual and comparative approaches, this study analyses statute regulations, legal doctrines, and comparative practices in Singapore, Malaysia, and the United States. The findings indicate that non-competition clauses are legally permissible in Indonesia provided they fulfil subjective and objective contractual requirements, including consent, capacity, specific object, and lawful cause. However, contractual freedom is limited by constitutional guarantees, particularly Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which protects the right to work and earn a decent living. Comparatively, Singapore applies proportionality and legitimate interest tests, Malaysia generally voids post-employment non-compete clauses; and the United States adopts a state-based reasonableness This research analyses the legal validity and limitations of non-competition clauses in employment contracts under Indonesian law, focusing on their position between business protection and workers’ constitutional rights. In Indonesian legal doctrine, employment relationships are based on elements of work, wages, and subordination as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. From a civil law perspective, non-competition clauses fall within contractual obligations under Indonesian Civil Code, particularly Article 1234 concerning the obligation “not to do something” and Article 1320 on the validity requirements of agreements. Using normative legal research with conceptual and comparative approaches, this study analyses statute regulations, legal doctrines, and comparative practices in Singapore, Malaysia, and the United States. The findings indicate that non-competition clauses are legally permissible in Indonesia provided they fulfil subjective and objective contractual requirements, including consent, capacity, specific object, and lawful cause. However, contractual freedom is limited by constitutional guarantees, particularly Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which protects the right to work and earn a decent living. Comparatively, Singapore applies proportionality and legitimate interest tests, Malaysia generally voids post-employment non-compete clauses; and the United States adopts a state-based reasonableness approach. Indonesia occupies a middle position, relying on general contract principles and constitutional safeguards without specific statutory regulation. The study concludes that non-competition clauses may function as legitimate business protection instruments only if drafted proportionally, with clear limitations on duration, territory, and scope, while respecting workers’ fundamental rights.
Co-Authors Aisah Kartika Dewi Alexandra Kyra Trisno Anak Agung Jelantik Prakasa Dipadana Ardhya, Si Ngurah Calvin Isaac Hokoyoku Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra Guntur Frans Gerri Gusti Komang Trisna Fijayanti Haura I Kadek Puji Astawa Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri Kadek Reza Ayuning Pranindya Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Pebri Gunawan Komang Trisma Berlianthi Astary komangvena Made Sugi Hartono Nastiti Lestari Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Luh Sukma Imagy Ni Putu Ega Parwati Putu Lisa Putri Maharani Putu Rendra Wedananta Ratna Artha Windari Seni Kamalia Rizki Fathullah Varda Oktavia Ramdani