Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.257
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Arena Hukum EXPOSURE JOURNAL Jurnal Panorama Hukum Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Jatiswara JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Progressive Law Review NEGARA DAN KEADILAN Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Law Research Review Quarterly Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia Jurnal Analisis Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Keadilan AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM IJORER : International Journal of Recent Educational Research Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Gagasan Hukum Muhammadiyah Law Review Hang Tuah Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Notary Law Research International Significance of Notary Keadilan
Fitria Dewi Navisa
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENERAPAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM YANG BERLANDASKAN KEADILAN Fitria Dewi Navisa
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 11 No 2 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari negara demi memastikan perkembangan dan kemajuan sangatlah memerlukan kesedian lahan yang cukup guna melakukan pembagunan fasilitas umum. Yang mana dalam pelaksanaanya pemerintah dalam memastikan ketersedian tanah guna melaksanakan pembangunan selalu melakukan sebuah kebijakan berupa pengadaan tanah yang mana itu diatur dalam UU No.02 tahun 2012.alasan dalam pengadaan ini dikarenakan keterbatasan tanah yang dikuasai negara oleh karenanya perlu adanya sebuah pengadaan dilakukan guna memastikan lahan tersedia.akan tetapi dalam keyataanya selalu saja muncul sebuah permasalahan baik itu sengketa tanah, ketidak puasan akan solusi yang diberi,hingga ganti rugi yang dirasa tidak sesuai.guna mengatasi hal-hal itu pemerintah perlu melakukan langkah yang baik untuk kepetingan bersama dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Adapun setelah tanah tersebut tersedia pemerintah wajib melaksanakan tertib administrasi guna melindungi aset negara dikemudian hari agar tidak menimbulkan kerugian terhadap negara serta dengan melaksanakan tertib administrasi maka pemerintah telah melaksanakan UU No.30 tahun 2014 tetang Adminitrasi Pemerintahan.Maka disinilah perlu adanya pengkajian atas nurma dan aturan yang berlaku serta harus diimbangi dengan asas-asas atau norma hukum yang ada guna sebagai kontrol dalam penerapan aturan yang ada,yang mana diharapkan bisa memberikan keadilan bagi semua pihak kedepanya.
Legal Protection for Nadzir (Waqf Recipient) from Unregistered Waqf Land Navisa, Fitria Dewi; Fatmawati, Fitri
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v5i2.6249

Abstract

Waqf in Indonesia that is carried out by the community is often not by the existing provisions and elements. As a result, there are many problems in waqf. One of the problems that can arise is the existence of waqf land that is not registered. This causes the recipient of the waqf, nadzir, as the manager of the donated land, to often get involved in disputes over the land. For this reason, legal protection and efforts are needed for nadzir from unregistered waqf land. In finding answers to these problems, researchers use certain legal theories as a basis for analyzing them. The method used in this research is normative legal research (normative juridical) and this research is descriptive analysis. The result is, the implementation of waqf in Indonesia is based on Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA), Government Regulation No. 28 of 1977 concerning Freehold Land Waqf, Government Regulation No. 24 of 1977 concerning Land Registration, Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. These provisions are regulated to ensure certainty and protection for the implementation of waqf. Legal protection of the waqf land is very important considering that many parties want to control the donated land because the land is considered to have high economic value and is a very basic human need. For this reason, in obtaining legal strength and certainty, the waqf land must be registered so that it is legally registered as waqf property by the state. The donated land must obtain a waqf pledge deed which is then made a waqf certificate to ensure legal certainty. If the donated land does not have a waqf certificate, then it does not have legal force.
Juridical Fundamentals for the Establishment of Islamic Banking Law in Indonesia Navisa, Fitria Dewi
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/aliktisab.v7i1.9431

Abstract

••• English ••• The existence of Islamic banks is a sign of the revival of the Islamic economy in Indonesia, especially since Indonesia is a country where the majority of its people are Muslims. So, the existence of Islamic banking in Indonesia should become an important matter because it is related to the establishment of the people's economy, moreover, Indonesia is a legal state that binds all activities and rules in legal writings that are ratified and agreed upon. This research was conducted to answer about the importance of the legal foundations of the establishment of Islamic banking law in Indonesia. This research method use a normative juridical approach. Legal research with this approach is oriented toward the norms contained in the legislation. The results is, the formal position of Islamic banking law in Indonesia is said to be strong from a juridical point of view, even in line with the position of other conventional banking. On this basis, the existence of laws and regulations related to Islamic banking in Indonesia is something that needs to exist. Because Islamic banking is the foundation of the economic milestone for the Muslim community. The existence of these laws and regulations will further strengthen the existence of Islamic banks in Indonesia, to provide services to all people with a sharia system and pattern, which is based on the Al-Qur'an and also the Hadith of the Prophet Muhammad Saw. ••• Indonesian ••• Keberadaan bank syariah merupakan tanda bagi kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia, apalagi Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka keberadaan perbankan syariah di Indonesia seharusnya menjadi suatu hal yang penting karena berkaitan dengan terwujudnya ekonomi kerakyatan, apalagi Indonesia adalah negara hukum yang mengikat segala kegiatan dan aturan dalam suatu tulisan hukum yang disahkan dan disepakati. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tentang pentingnya landasan hukum berdirinya hukum perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan ini berorientasi pada norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hasilnya, posisi formal hukum perbankan syariah di Indonesia dikatakan kuat secara yuridis, bahkan sejalan dengan posisi perbankan konvensional lainnya. Atas dasar tersebut, keberadaan peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah di Indonesia merupakan sesuatu yang perlu ada. Karena perbankan syariah merupakan tumpuan tonggak ekonomi bagi masyarakat muslim. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut akan semakin memperkokoh eksistensi bank syariah di Indonesia, untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan sistem dan pola syariah, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan juga Hadith Nabi Muhammad Saw.
MENCARI HAM DI SELA RUANG PROSTITUSI “KAJIAN HUKUM TERHADAP AKSES UNTUK BERACARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA” Navisa, Fitria Dewi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1102

Abstract

ABSTRAK Banyak kasus yang melibatkan wanita dan kelompok lainnya terjun kedalam bisnis prostitusi, sebuah okupasi yang tabu di masyarakat karena malanggar norma kesusilaan. Hal tersebut lantas akan memicu beragam spekulan oleh beberapa golongan untuk melakukan stigma buruk kepada mereka, padahal sebagai sesama warga negara memiliki satu payung hukum yang sama, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat hak asasi adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya adalah mutlak bagi setiap individu dan dijamin oleh Undang-Undang. Langkah-langkah hukum diupayakan untuk mampu menemukan sisa-sisa Hak Asasi Manusia yang terabaikan saat surat keputusan tersebut muncul, sehingga warga memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan termasuk untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Prostitusi, Penegakan Hukum.
LEGAL CONSEQUENCES ON THE TERMINATION OF BUILDING UTILIZATION RIGHTS WITH THE APPLICATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 18 OF 2021 REGARDING MANAGEMENT RIGHTS, LAND RIGHTS, FLAT HOUSING UNITS, AND LAND REGISTRATION Sunardi, Sunardi; Dewi Navisa, Fitria; Suwanti, Suwanti
International Significance of Notary Vol 3, No 1 (2022): International Significance of Notary
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v3i2.23183

Abstract

The extension of the Building Use Rights which has expired causes the land rights to be nullified, therefore it is necessary to renew the rights and the imposition of new Mortgage Rights because the Building Use Rights which are used as objects of Mortgage guarantees have a limited time, so of course it will cause legal problems of its own. which will be the subject of discussion in the writing of this thesis. Based on these things, the problems that will be examined in this research are 1. The legal consequences with the expiration of Building Use Rights on mortgages since the enactment of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration 2 .How the debtor settles his obligations to the right to use the building which has expired to the creditor (bank). 3. What efforts are made by debtors (Banks) to creditors whose guarantees for the Right to Build Certificate have expired. The approach method used is a normative juridical research method where the results of the study can be concluded that. The legal consequences with the expiration of Building Use Rights on mortgages since the enactment of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and SHGB Land Registrations which expire or HGB expires, change the status of land that was previously attached to the HGB holder to switch to the rightful party in accordance with the initial land status prior to the existence of the Building Use Right, either to the State or to the Management Holder or to the Ownership Right holder. as well as submitting an application for renewal of HGB where with the results of research at the Notary's Office, in the process there must be a letter of approval from the bank where if later the issuance of the SHGB has been completed, the encumbrance of the Mortgage Rights will be immediately submitted. How the Debtor settles his obligations to the right to use the building which has expired to the creditor (Bank). This is by 1. Paying off the debt, increasing land rights by managing the debtor. What efforts are made by debtors (Banks) to creditors whose guarantees for Building Use Rights Certificates have expired can be done in 3 ways, namely: 1. Non-legitimacy a) Rescheduling (re-scheduling) b) Reconditioning (requirements back), c) Restructuring (Rearrangement), 2. Replacement Guarantee 3. Litigation Keywords: SHGB, Mortgage, Settlement
Legal Protection for Lessees for Lease Agreements for Buildings on Land with Third Party Ownership (Study of Lease Agreements for Hasaka Villa Canggu) Ariyanti, Harum; Navisa, Fitria Dewi; Sunardi, Sunardi
International Significance of Notary Vol 3, No 2 (2022): International Significance of Notary
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v3i2.22171

Abstract

The implementation of leasing in practice in Bali is leasing which is carried out on land owned by third parties. The problems in this study are related to whether or not PT. Marelti Karya Indonesia entered into a lease agreement for the land and building of Hasaka Villa Canggu which is located on land owned by Ni Luh Kordi. The results of this study indicate that Hasaka Villa Canggu has the right to enter into a rental agreement for a villa building located on private land that is under the control of Ni Luh Kordi to a third party if prior written approval has been obtained from Ni Luh Kordi. which contains that Ni Luh Kordi agrees to give approval to Hasana Villa Cangu to be able to build a building in the form of a villa and in the future lease the villa building to a third party for a certain period of time which is no longer than the lease term of the land. lease agreement made between PT. Marelti Karya Indonesia as the party that leases the Hasaka Villa Canggu which has not yet been built is legal according to the law because it has fulfilled the legal terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. This can happen if prior written approval has been obtained from Ni Luh Kordi which contains that Ni Luh Kordi agrees to give approval to Hasana Villa Cangu to be able to build a building in the form of a villa and in the future lease the villa building to a third party in certain period of time which is no longer than the term of land lease from Hasana Villa Cangu to Ni Luh Kordi. Legal protection can be given to parties who are disadvantaged as a result of defaults on lease agreements on land and buildings. Parties who are harmed by default can ask for money in the nominal amount of the loss caused by default. The next legal protection can be carried out if it turns out that Hasana Villa Cangu has not received written approval from the land owner to be able to lease back Hasana Villa Cangu, then the act committed by Hasana Villa Cangu is classified as an illegal act. Therefore, the agreement made between Hasana Villa Cangu and the lessee does not fulfill the objective legal requirements of the agreement, namely in the form of a halal cause. Therefore, the agreement has legal consequences, namely in the form of null and void, therefore the injured party can ask for compensation from the opposing party in accordance with the nominal loss for the void agreement as explained above. Keywords: Legal Protection; Lease Agreements for Buildings on Land with Third Party Ownership.
Legal Power Of Binding Sale And Purchase Agreements (PPJB) In The Transfer Of Rights To Land And Buildings Yuliyanti, Renny; Dewi Navisa, Fitria; Sunardi, Sunardi
International Significance of Notary Vol 6, No 2 (2025): International Significance of Notary
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v6i2.25930

Abstract

Abstract : Preliminary Sale and Purchase Agreement or Sale and Purchase Agreement (hereinafter referred to as PPJB) of land and buildings under the control of a Notary is also a form of legal and binding agreement for the parties who make it, as long as there is no denial of the agreement. , this is in accordance with Article 1338 Civil Code, however in the dispute over the decision of the Malang District Court Number 27/PDT.G/2020/PN.MLG. The judge did not rule on breach of contract against the developer CV. Dua Sekawan who did not carry out some of the achievements in the PPJB, namely not continuing the process to AJB and changing the name of the certificate for the plot of land and building they sold; Meanwhile, the plaintiff/buyer Mrs. Siti Maryam, has paid the installments for the purchase of the house as required in the PPJB they made.The problem formulation is 1) What is the legal force of PPJB in the process of transferring rights to plots of land and buildings? 2) What is the view of SEMA No. 4 of 2016 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2016 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court regarding land rights transfer transactions with PPJB?. This type of research is classified as normative research which focuses on case studies and facts that occurred based on the decision of the Malang District Court Number 27/PDT.G/2020/PN.MLG. accompanied by a review of the literature. This research is descriptive in nature which aims to describe clear and systematic details of the main problem.The results of the research are that PPJB is included in the scope of contract law, so the position of PPJB is valid and binding on the parties who make it in accordance with Article 1320 of the Civil Code, conversely if it does not fulfill the conditions for the validity of the agreement then the PPJB will give rise to legal consequences, namely that it can be canceled and/or null and void by law. Based on the Civil Code regarding contracts, it should be enough for the judge to decide on the developer's breach of contract CV. Dua Sekawan. Regarding the transition of HAT to PPJB, Supreme Court Circular No. 4 of 2016 as a guideline for implementing duties for courts and judges has also specifically emphasized that the transfer of land rights based on a Sale and Purchase Agreement (PPJB) legally occurs if the buyer has paid the price of the land in full and has controlled the object of sale and purchase and is done in good faith. . So judges should be able to dig deeper and make legal discoveries using doctrine, regulations and jurisprudence so that they can provide legal certainty and a sense of justice to plaintiffs/buyers.
Carried Out By Deeds Under Hand Is Reviewed From The Civil Code And The Compilation Of Islamic Law Sunardi, Sunardi; Dewi Navisa, Fitria; Hasbullah, Hasbullah
International Significance of Notary Vol 6, No 1 (2025): International Significance of Notary
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v6i1.25923

Abstract

Abstract: In the law, lands that do not have a certificate cannot be said to be the property of the person who owns them. This is because the land does not have a valid certificate. Even if the land is obtained from inheritance, sale, grant, will or because of the customs of the local community, because if there is no strong evidence, then the land is not fully owned by the person who owns it. As for the formulation of the first issue raised, how is the legal force of grant land that is not carried out by a notary deed reviewed from the Civil Code and the Compilation of Islamic Law? Second, how is the settlement of land grants that are not carried out by a notary deed reviewed from the Civil Code and the Compilation of Islamic Law? This type of research is a normative study using a legal, constitutional approach and case studies that focus on grant dispute land that is not carried out by a notary deed. This research is descriptive in nature which aims to present clear and systematic details of the main problem. The legal force of the deed of grant of immovable objects, namely land, lies in the function of the authentic deed itself, namely as a valid evidence according to the law (Articles 1682, 1867 and 1868 of the Civil Code), that there must be authentic deeds as a means of proof. In order to be a valid evidence, the grant deed must be made and signed by the authorized official as well as the party bound to it. Meanwhile, according to Islamic law, an agreement under hand is a valid thing, but such an agreement cannot be a strong evidence. The basic similarity, both the civil code and the compilation of Islamic law, are equally valid that distinguishes them, namely in the power of law and proof. In resolving land disputes, both according to the civil code and the compilation of Islamic law can be done in various ways. Among other things, through the courts, complaints to the land office and peacefully through mediation. First, peaceful dispute resolution through mediation. As an alternative to land dispute resolution, mediation is a priority outside the court in order to reach consensus, a short dispute resolution time, a structured, task-oriented, and active participation.
Perkembangan Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi di Era Digital 4.0 Fitria Dewi Navisa
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 02 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v5i02.16395

Abstract

Selama satu dasawarsa terakhir di Indonesia, khususnya di bidang peradilan administrasi atau Pengadilan Tata Usaha Negara, akhir-akhir ini terjadi reformasi besar-besaran dalam sistem peradilan, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat, hingga terakhir dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, telah terbuka arus perluasan wilayah hukum absolut peradilan tata usaha negara yang sangat pesat sehingga saat ini tidak hanya diperbolehkan untuk menguji beschikking, tetapi juga berwenang mengadili semua jenis keputusan administratif pemerintah, sepanjang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dan juga untuk menyelesaikan perselisihan tentang tindakan faktual. 1 Tahun 2019 yang membuka paradigma baru bagi sistem peradilan di Indonesia, atau pada pengadilan elektronik (ecourt). Metode yang digunakan adalah metode pencarian bibliografi, atau pencarian yang mengambil sumber dari literatur terkait dan terkait dengan pembahasan Dalam dokumen ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemutakhiran substansi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah usang dengan era digital 4.0.
Pengaturan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana Navisa, Fitria Dewi
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22966

Abstract

AbstrakAsas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjawab keinginan masyarakat dan para pencari keadilan menuntut agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas tersebut. Secara teoritis asas ini mengatur agar hambatan tidak terjadi di masyarakat, namun pada praktiknya penerapan asas ini sukar ditemukan. Dengan demikian, penilitian ini mengkaji bagaimana penerapan asas peradilan cepat dan biaya ringan dalam proses perkara perdata, dan apa perbedaan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara pidana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori hukum tertentu sebagai landasan analisa untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Teori yang digunakan yaitu; Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kemanfaatan Hukum. Metode pendekatan yang digunakan bersifat normatif, 2 macam pendekatan yang digunakan  yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan adalah salah satu dasar pijakan bagi setiap lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara, baik itu perkara perdata ataupun perkara pidana.  Penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan ini dibuktikan dengan tenggang waktu upaya hukum, pengabungan perkara, dan bebas biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.Kata kunci : Asas, hukum acara perdata, peradilan
Co-Authors Aditya Andika Kameswara Agustan, Fajar Akbar, Risky Aldi Yudistira Alfat Hoki Sri Meliana Dewi Andi Prsetyo, Tri Anjas Angelina Septa Roekmanda Sari Ardy Firman Syah Arfan Kaimuddin Ariyanti, Harum Azizah, Hikmatul Azmi Listya Anisah Delfi Yumita Ramadhani Della Lara Audia Diana Ma'rifah Elfiyanto, Sonny Fitri Fatmawati Fitri Fatmawati, Fitri Hafizh, Sulthan Hasbullah Hasbullah Hasna Azmi Fadhilah Hendriawan, Muhammad Rizaldi Hikmatul Azizah Hisbul Luthfi Ashsyarofi I NYOMAN NURJAYA Iftiati, Indah Indah Iftiati Istiqomah, Sofiatul Kameswara, Aditya Andika La Ode Machdani Afala Marita Lely Rahmawati Mawaddah, Elisa Muhammad Luthfi Muhammad Rizaldi Hendriawan Muhammad Syeisar Nanda P. Nanda P., Muhammad Syeisar Rahmawati, Marita Lely Renny Yuliyanti Rian Sacipto Riris Katharina Risky Akbar Rochma, Ainur Sintiya Dewi Patmalasari Sofiatul Istiqomah Sunardi Sunardi Syahputra, Robert Dicky Tini Apriani Tri Anjas Andi Prsetyo Wayne Widharta, Ramdhani Wisnu Yuliyanti, Renny