Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.898
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Arena Hukum EXPOSURE JOURNAL Jurnal Panorama Hukum Yurispruden Jurnal Jatiswara JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Progressive Law Review NEGARA DAN KEADILAN Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Law Research Review Quarterly Jurnal Surya Masyarakat Jurnal Analisis Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Keadilan AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM IJORER : International Journal of Recent Educational Research Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Gagasan Hukum Muhammadiyah Law Review Hang Tuah Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Jurnal Media Hukum International Significance of Notary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan LamLaj
Fitria Dewi Navisa
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kewenangan Dan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan) Navisa, Fitria Dewi
Arena Hukum Vol. 16 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.7

Abstract

This article aims to examine the comparison of authority and dispute resolution of the State Administrative Courts of Indonesia and South Korea. The method used is a statutory statue and comparative approach. This study shows that the Indonesian and Korean state administrative justice systems have the same deadline for filing lawsuits, administrative and judicial efforts, and active judges; and there are also differences regarding the types of lawsuits, the existence of the State Administrative Court, who are the officials in the court, the number of judges authorized to hear and to whom the appeal is addressed.
A Literature-Based Exploration of Innovative Strategies to Improve English Language Skills in Higher Education Fitria Dewi Navisa; Elfiyanto, Sonny; Wayne
IJORER : International Journal of Recent Educational Research Vol. 6 No. 3 (2025): May
Publisher : Faculty of Teacher Training and Education Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46245/ijorer.v6i3.785

Abstract

.Objective: This study explores innovative teaching methods to enhance English language skills in higher education. Given the increasing significance of English in a globalized world, traditional teaching approaches often fail to meet student needs effectively. This research investigates strategies such as digital technology integration, project-based learning, gamification, blended learning, and collaboration-based approaches to improve student engagement and language proficiency. Method: A qualitative research approach was employed, utilizing literature analysis to examine various innovative teaching methods. Peer-reviewed journals, conference papers, and educational resources were analyzed to identify patterns, challenges, and best practices for implementing these strategies in English language education. Results: The study found that the use of digital tools, project-based learning, gamification, and blended learning significantly improved students' English skills. These methods encouraged active engagement, language accuracy, and self-directed learning. Successful implementation depends on lecturer readiness, institutional support, and access to technology. Novelty: This study presents a comprehensive analysis of innovative pedagogical approaches, emphasizing their effectiveness and the challenges they pose within higher education. It offers practical recommendations for educators and policymakers to enhance English language instruction by addressing both institutional and pedagogical barriers.
Perpesktif Hukum Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah : The Perspective of Administrative Law as an Effort to Resolve Land Disputes Dewi Navisa, Fitria
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1122

Abstract

Berbagai konflik lahan yang menurut doktrin hukum yang dianut di Indonesia berada dalam cakupan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan penerapan putusan PTUN dalam penyelesaian masalah lahan. Sengketa lahan ini diduga merupakan akibat dari pembangunan infrastruktur untuk memberikan layanan publik yang baik. Namun, dalam proses pengadaan, hal ini tidak diikuti oleh ketentuan hukum yang berlaku. Metode hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara menurut hukum negara yang digunakan untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa lahan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor hukum yang menghambat penerapan undang-undang dan peraturan administrasi negara. Hak kepemilikan atas tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah menimbulkan sengketa tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan keputusan administrasi negara yang telah dibuat dan memiliki kekuatan hukum mengikat menimbulkan risiko di masyarakat ketika pejabat administrasi negara menolak untuk mengikuti keputusan tersebut, karena pengadilan tinggi negara hanya berperan sebagai pengawas atas pelaksanaannya, sehingga semua tindakan Pemerintah tidak melanggar hukum dan menjalankan fungsi pelaksanaan serta perlindungan hukum bagi lingkungan.
Implikasi Hukum Kekuasaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Fitria Dewi Navisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.2944

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disusun pada tahun 1945, menjadi landasan bagi hakikat negara hukum di Indonesia, sehingga setiap warga negara akan diperlakukan secara adil oleh penyelenggara negara atau badan pemerintahan. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dari perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik secara umum dan melanggar peraturan perundang-undangan. Terhadap ketentuan tersebut, litigasi di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa. Putusan PTUN yang sudah mengikat negara belum efektif dilaksanakan. implikasi TUN negara terkait hukum negara.Sumber data primer dan sekunder, dan model analisis interaksi digunakan untuk analisis teknis data dalam metode penelitian yuridis normatif, yang mana data yang digunakan merupakan data sekunder, data – data di analisis menggunakan metode kualitatif dan temuan dari data  ini memperlihatkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat akibat dikeluarkannya putusan para pejabat ataupun  putusan tata usaha negara, khususnya represif dan preventif sebagai perlindungan dari hukum, sebagaimana adanya untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. putusan pengadilan Negara yang telah memiliki kekuatan hukum adalah tetap mampu melindungi hak – hak manusia, meningkatkan supremasi hukum, dan memberikan jaminan penerapan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Hasil yang di sajikan melalui penelitian ini memaparkan terkait implikasi hukum yang timbul atas pengaturan terkait eksekusi putusan PTUN yang tercantum pada pasal 116 Undang – Undang Nmor. 51 Tahun 2009 terkait Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nmoro. 5 Tahun 1986 ialah Ketika presiden tidak mengambil kebijakan setelah ketua pengadilan mengajukannya, pengaturan terkait uang paksa menjadi tidak jelas dan belum menghasilkan penyelesaian akhir.
Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Masyarakat Nelayan di Donggang, Taiwan Eko Suhartoyo; Fitria Dewi Navisa; Syayidah Muslimah; Fabian Akbar Nugraha
Jurnal Surya Masyarakat Vol 8, No 1 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jsm.8.1.2025.190-204

Abstract

English proficiency is essential for expanding economic and social opportunities in the era of globalization. However, the fishing community in Donggang, Taiwan, still faces difficulties in learning English due to time constraints, limited access to technology, and varying levels of language proficiency. This community service program aims to enhance the English language skills of the Donggang fishing community to broaden their economic prospects and social interactions in the global arena. The program employs a flexible approach using blended learning methods and materials relevant to the participants’ daily lives. The main challenges encountered include limited time, technology access, and differences in English proficiency levels. To address these challenges, solutions implemented include the use of printed materials, group-based learning, and practical speaking and writing exercises. The results demonstrate significant improvements in participants’ speaking, writing, and vocabulary related to their work as fishermen. Participants also showed increased confidence in communicating in English, along with motivation to continue independent learning after the program’s conclusion. Moreover, the program successfully fostered a learning environment that supported camaraderie and collaboration among participants. Overall, this program not only enhanced the participants’ English skills but also opened new economic opportunities and enriched their social interactions. The program has delivered sustainable positive impacts and can serve as a model for other community service initiatives aimed at empowering local communities through relevant, community-based education.
Legal Sanctions Against Notaries Who Violate Obligations and Prohibition of the Law on the Position of A Notary Fitria Dewi Navisa
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 9 No. 1 (2024): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v9i1.158

Abstract

Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries (UUJN) regulates mutual agreements and statutory regulations against Notaries who abuse the commitments and prohibitions as intended in Articles 16 and 17 UUJN, but criminal authority is not regulated in UUJN, therefore its use criminal sanctions In addition, there is no action against the joint authorization component related to the cancellation of authentic deeds in the UUJN. This authority is represented in Article 7 paragraph (2), Article 16 paragraph (11 and 13), Article 17 paragraph (2), Article 19 paragraph (4), Article 32 paragraph (4), Article 37 paragraph (2), Article 54 paragraph (2) and Article 65 UUJN. Criminal sanctions are not represented, however a Notary can be punished according to the provisions of the Criminal Code, considering that the appointment of a Notary is in accordance with the definition of burglary as regulated in the UUJN, code of ethics and corrective code. . Second, the component of using joint power relating to the deletion of a valid deed into a private deed must go through a joint lawsuit process in a general court held by the association whose name is listed in the deed and which suffers negative consequences. as a result of these actions
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL DALAM INVESTASI VIRTUAL CURRENCY Fitria Dewi Navisa
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2692

Abstract

Abstrak: Didalam era digital 4.0 sekarang ini terdapat banyak sekali perubahan-perubahan atau kemajuan dalam bidang teknologi terutama dalam kegiatan penanaman modal atau biasa disebut dengan berinvestasi. Para investor dapat melakukan penanaman modal dalam bentuk aset digital yaitu Virtual Currency, yang mana nantinya para investor berharap jika dikemudian hari harga dari Virtual Currency tersebut akan naik dan menguntungkan. Namun dalam melakukan penanaman modal di Virtual Currency ini masih terlihat cukup lemah dalam sisi hukumnya, karena dalam melakukan penanaman modal di Virtual Currency para investor tidak memiliki sebuah bukti riil ataupun surat-surat yang menjelaskan bahwa mereka adalah investor dari Virtual Currency tersebut dan nantinya jika terjadi sesuatu diluar dugaan maka para investor tidak memiliki perlindungan hukum. Dalam hal tersebut pemerintah untuk sekarang kurang pergarakannya dalam menentukan peraturanperaturan yang akan mengatur tentang investasi virtual. Padahal jika dikaji lebih dalam peminat dari Virtual Currency terlihat cukup banyak dan mayoritas generasi muda menganggap investasi tersebut sebagai cara investasi kekinian. Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian normatif yang bermaksud untuk menjelaskan dan mengkaji berbagai literatur, aturan perundang-undangan, dan contoh kasus dari berita yang terkait dengan penelitian. 
Co-Authors Aditya Andika Kameswara Agustan, Fajar Akbar, Risky Aldi Yudistira Alfat Hoki Sri Meliana Dewi Andi Prsetyo, Tri Anjas Angelina Septa Roekmanda Sari Ardy Firman Syah Arfan Kaimuddin Ariyanti, Harum Azizah, Hikmatul Azmi Listya Anisah Delfi Yumita Ramadhani Della Lara Audia Diana Ma'rifah Eko Suhartoyo, Eko Fabian Akbar Nugraha Fitri Fatmawati Fitri Fatmawati, Fitri Hafizh, Sulthan Hasbullah Hasbullah Hasna Azmi Fadhilah Hendriawan, Muhammad Rizaldi Hikmatul Azizah Hisbul Luthfi Ashsyarofi I NYOMAN NURJAYA Iftiati, Indah Indah Iftiati Istiqomah, Sofiatul Kameswara, Aditya Andika La Ode Machdani Afala Marita Lely Rahmawati Mawaddah, Elisa Muhammad Luthfi Muhammad Rizaldi Hendriawan Muhammad Syeisar Nanda P. Nanda P., Muhammad Syeisar Rahmawati, Marita Lely Renny Yuliyanti Rian Sacipto Riris Katharina Risky Akbar Rochma, Ainur Sintiya Dewi Patmalasari Sofiatul Istiqomah Sonny Elfiyanto Sunardi Sunardi Syahputra, Robert Dicky Syayidah Muslimah Tini Apriani Tri Anjas Andi Prsetyo Wayne Widharta, Ramdhani Wisnu Yuliyanti, Renny