Claim Missing Document
Check
Articles

MENCARI HAM DI SELA RUANG PROSTITUSI “KAJIAN HUKUM TERHADAP AKSES UNTUK BERACARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA” Navisa, Fitria Dewi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1102

Abstract

ABSTRAK Banyak kasus yang melibatkan wanita dan kelompok lainnya terjun kedalam bisnis prostitusi, sebuah okupasi yang tabu di masyarakat karena malanggar norma kesusilaan. Hal tersebut lantas akan memicu beragam spekulan oleh beberapa golongan untuk melakukan stigma buruk kepada mereka, padahal sebagai sesama warga negara memiliki satu payung hukum yang sama, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat hak asasi adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya adalah mutlak bagi setiap individu dan dijamin oleh Undang-Undang. Langkah-langkah hukum diupayakan untuk mampu menemukan sisa-sisa Hak Asasi Manusia yang terabaikan saat surat keputusan tersebut muncul, sehingga warga memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan termasuk untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Prostitusi, Penegakan Hukum.
Kewenangan Dan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan) Navisa, Fitria Dewi
Arena Hukum Vol. 16 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.7

Abstract

This article aims to examine the comparison of authority and dispute resolution of the State Administrative Courts of Indonesia and South Korea. The method used is a statutory statue and comparative approach. This study shows that the Indonesian and Korean state administrative justice systems have the same deadline for filing lawsuits, administrative and judicial efforts, and active judges; and there are also differences regarding the types of lawsuits, the existence of the State Administrative Court, who are the officials in the court, the number of judges authorized to hear and to whom the appeal is addressed.
A Literature-Based Exploration of Innovative Strategies to Improve English Language Skills in Higher Education Fitria Dewi Navisa; Elfiyanto, Sonny; Wayne
IJORER : International Journal of Recent Educational Research Vol. 6 No. 3 (2025): May
Publisher : Faculty of Teacher Training and Education Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46245/ijorer.v6i3.785

Abstract

.Objective: This study explores innovative teaching methods to enhance English language skills in higher education. Given the increasing significance of English in a globalized world, traditional teaching approaches often fail to meet student needs effectively. This research investigates strategies such as digital technology integration, project-based learning, gamification, blended learning, and collaboration-based approaches to improve student engagement and language proficiency. Method: A qualitative research approach was employed, utilizing literature analysis to examine various innovative teaching methods. Peer-reviewed journals, conference papers, and educational resources were analyzed to identify patterns, challenges, and best practices for implementing these strategies in English language education. Results: The study found that the use of digital tools, project-based learning, gamification, and blended learning significantly improved students' English skills. These methods encouraged active engagement, language accuracy, and self-directed learning. Successful implementation depends on lecturer readiness, institutional support, and access to technology. Novelty: This study presents a comprehensive analysis of innovative pedagogical approaches, emphasizing their effectiveness and the challenges they pose within higher education. It offers practical recommendations for educators and policymakers to enhance English language instruction by addressing both institutional and pedagogical barriers.
Transfer of Rights to Land And Buildings with A Binding Sale And Purchase Agreement Reviewed From SEMA No 4 of 2016 Renny Yuliyanti; Fitria Dewi Navisa
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1149

Abstract

The transfer of land and/or building rights through a sale and purchase agreement, as stipulated in the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2016, is valid without necessitating a deed of sale and purchase, in accordance with Article 1338 of the Civil Code, while the deed constitutes an authentic deed per Article 1868 of the Civil Code. Nonetheless, it does not ensure that the conveyance of land rights to another individual may be substantiated unless the transfer is executed in accordance with Article 1459 of the Civil Code; a PPJB prior to an AJB is permissible provided that the required requirements in the regulation are satisfied. The legal protection acquired by the parties in the transfer of land and/or building rights through PPJB is preventive in nature. This is achieved by including specific clauses in the PPJB that ensure legal protection for the parties involved, thereby facilitating realization and safeguarding their interests. Repressive legal protection for the parties can be addressed by alternatives to judicial and court institutions
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL DALAM INVESTASI VIRTUAL CURRENCY Navisa, Fitria Dewi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2692

Abstract

Abstrak: Didalam era digital 4.0 sekarang ini terdapat banyak sekali perubahan-perubahan atau kemajuan dalam bidang teknologi terutama dalam kegiatan penanaman modal atau biasa disebut dengan berinvestasi. Para investor dapat melakukan penanaman modal dalam bentuk aset digital yaitu Virtual Currency, yang mana nantinya para investor berharap jika dikemudian hari harga dari Virtual Currency tersebut akan naik dan menguntungkan. Namun dalam melakukan penanaman modal di Virtual Currency ini masih terlihat cukup lemah dalam sisi hukumnya, karena dalam melakukan penanaman modal di Virtual Currency para investor tidak memiliki sebuah bukti riil ataupun surat-surat yang menjelaskan bahwa mereka adalah investor dari Virtual Currency tersebut dan nantinya jika terjadi sesuatu diluar dugaan maka para investor tidak memiliki perlindungan hukum. Dalam hal tersebut pemerintah untuk sekarang kurang pergarakannya dalam menentukan peraturanperaturan yang akan mengatur tentang investasi virtual. Padahal jika dikaji lebih dalam peminat dari Virtual Currency terlihat cukup banyak dan mayoritas generasi muda menganggap investasi tersebut sebagai cara investasi kekinian. Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian normatif yang bermaksud untuk menjelaskan dan mengkaji berbagai literatur, aturan perundang-undangan, dan contoh kasus dari berita yang terkait dengan penelitian. 
Perpesktif Hukum Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah : The Perspective of Administrative Law as an Effort to Resolve Land Disputes Dewi Navisa, Fitria
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1122

Abstract

Berbagai konflik lahan yang menurut doktrin hukum yang dianut di Indonesia berada dalam cakupan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan penerapan putusan PTUN dalam penyelesaian masalah lahan. Sengketa lahan ini diduga merupakan akibat dari pembangunan infrastruktur untuk memberikan layanan publik yang baik. Namun, dalam proses pengadaan, hal ini tidak diikuti oleh ketentuan hukum yang berlaku. Metode hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara menurut hukum negara yang digunakan untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa lahan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor hukum yang menghambat penerapan undang-undang dan peraturan administrasi negara. Hak kepemilikan atas tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah menimbulkan sengketa tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan keputusan administrasi negara yang telah dibuat dan memiliki kekuatan hukum mengikat menimbulkan risiko di masyarakat ketika pejabat administrasi negara menolak untuk mengikuti keputusan tersebut, karena pengadilan tinggi negara hanya berperan sebagai pengawas atas pelaksanaannya, sehingga semua tindakan Pemerintah tidak melanggar hukum dan menjalankan fungsi pelaksanaan serta perlindungan hukum bagi lingkungan.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE POSITION OF NOTARY REGARDING CONCURRENT POSITIONS AS LECTURER IN HIGHER EDUCATION Hafizh, Sulthan; Navisa, Fitria Dewi; Sunardi, Sunardi
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 2 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i2.7786

Abstract

University or College is a place for people or communities who want to study at a higher level. In this University there are several teaching programs, namely Diploma, Bachelor, Master, Doctoral, Professional and Specialist Programs. In organizing education carried out by this University, it is divided into several faculties that carry out scientific and professional education in specific disciplines. Lecturers are educational staff who have special experience in a field of profession that they are pursuing, in teaching in the Postgraduate Notary Program, teachers or lecturers are needed who also hold positions as notaries. However, in practice, this has caused problems because in National law that concerning Notary Positions, a notary is prohibited from holding a position in a business entity, either state-owned or privately owned. This raises a conflict, on the one hand, this Notary is not allowed to hold a position in a business entity, but in terms of the world of education, especially in universities that have a law faculty and a postgraduate program majoring in law, lecturers or teachers who have expertise in the field of notaries are very much needed. However, based on several exceptions and positive laws that indirectly regulate this matter, Government Regulation Number 60 of 1999 concerning Higher Education regulates extraordinary Lecturers, Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, in the eyes of the law, notaries who become lecturers can hold the status of general notary officials and lecturers.
Implikasi Hukum Kekuasaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Fitria Dewi Navisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.2944

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disusun pada tahun 1945, menjadi landasan bagi hakikat negara hukum di Indonesia, sehingga setiap warga negara akan diperlakukan secara adil oleh penyelenggara negara atau badan pemerintahan. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dari perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik secara umum dan melanggar peraturan perundang-undangan. Terhadap ketentuan tersebut, litigasi di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa. Putusan PTUN yang sudah mengikat negara belum efektif dilaksanakan. implikasi TUN negara terkait hukum negara.Sumber data primer dan sekunder, dan model analisis interaksi digunakan untuk analisis teknis data dalam metode penelitian yuridis normatif, yang mana data yang digunakan merupakan data sekunder, data – data di analisis menggunakan metode kualitatif dan temuan dari data  ini memperlihatkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat akibat dikeluarkannya putusan para pejabat ataupun  putusan tata usaha negara, khususnya represif dan preventif sebagai perlindungan dari hukum, sebagaimana adanya untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. putusan pengadilan Negara yang telah memiliki kekuatan hukum adalah tetap mampu melindungi hak – hak manusia, meningkatkan supremasi hukum, dan memberikan jaminan penerapan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Hasil yang di sajikan melalui penelitian ini memaparkan terkait implikasi hukum yang timbul atas pengaturan terkait eksekusi putusan PTUN yang tercantum pada pasal 116 Undang – Undang Nmor. 51 Tahun 2009 terkait Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nmoro. 5 Tahun 1986 ialah Ketika presiden tidak mengambil kebijakan setelah ketua pengadilan mengajukannya, pengaturan terkait uang paksa menjadi tidak jelas dan belum menghasilkan penyelesaian akhir.
Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Masyarakat Nelayan di Donggang, Taiwan Eko Suhartoyo; Fitria Dewi Navisa; Syayidah Muslimah; Fabian Akbar Nugraha
Jurnal Surya Masyarakat Vol 8, No 1 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jsm.8.1.2025.190-204

Abstract

English proficiency is essential for expanding economic and social opportunities in the era of globalization. However, the fishing community in Donggang, Taiwan, still faces difficulties in learning English due to time constraints, limited access to technology, and varying levels of language proficiency. This community service program aims to enhance the English language skills of the Donggang fishing community to broaden their economic prospects and social interactions in the global arena. The program employs a flexible approach using blended learning methods and materials relevant to the participants’ daily lives. The main challenges encountered include limited time, technology access, and differences in English proficiency levels. To address these challenges, solutions implemented include the use of printed materials, group-based learning, and practical speaking and writing exercises. The results demonstrate significant improvements in participants’ speaking, writing, and vocabulary related to their work as fishermen. Participants also showed increased confidence in communicating in English, along with motivation to continue independent learning after the program’s conclusion. Moreover, the program successfully fostered a learning environment that supported camaraderie and collaboration among participants. Overall, this program not only enhanced the participants’ English skills but also opened new economic opportunities and enriched their social interactions. The program has delivered sustainable positive impacts and can serve as a model for other community service initiatives aimed at empowering local communities through relevant, community-based education.