Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.17
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Arena Hukum EXPOSURE JOURNAL Jurnal Panorama Hukum Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Jatiswara JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Progressive Law Review NEGARA DAN KEADILAN Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Law Research Review Quarterly Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia Jurnal Analisis Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Keadilan AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM IJORER : International Journal of Recent Educational Research Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Gagasan Hukum Muhammadiyah Law Review Hang Tuah Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Notary Law Research International Significance of Notary Keadilan
Fitria Dewi Navisa
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
THE RELATIONSHIP BETWEEN NOTARIES AND MONEY LAUNDERING CRIMES Navisa, Fitria Dewi
Progressive Law Review Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v7i1.254

Abstract

Abstract: In this case, the social function of the notary is very important to provide authentic deeds for the community. A person in a respectable position who is able to carry out the requirements of an authentic deed is needed by the community, which guarantees legal certainty and builds trust in the production of written evidence. In addition to being responsible for themselves, this individual is also responsible for society. A notary must be moral in order to be able to carry out his responsibilities, investigating and reporting transactions made by service users to PPATK, the authorized organization. Notaries are not harmed by their role as Whistleblowers in Government Regulation Number 43 of 2015 in accordance with the mandate of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. Regulation Number 9 of 2017 concerning the Application of the Principle of Recognizing Notary Service Users in order to help eradicate money laundering crimes.
Perlindungan Hukum Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Risiko Jual Beli Jabatan Navisa, Fitria Dewi
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR merupakan mekanisme konstitusional untuk menggantikan anggota legislatif yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dengan calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama. Namun, dalam praktiknya, PAW kerap disalahgunakan sebagai instrumen politik untuk menyingkirkan anggota dewan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai pengusung. Kondisi ini menciptakan ketergantungan posisi anggota legislatif terhadap kehendak partai, sehingga mengancam independensi dan integritas wakil rakyat. Bahkan, tidak jarang muncul indikasi penyalahgunaan kewenangan internal partai yang mengarah pada praktik jual beli jabatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan data primer dan sekunder dari literatur hukum yang relevan. Penanganan sengketa PAW dapat dilakukan melalui dua jalur peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila menyangkut keputusan administratif, dan Pengadilan Umum jika menyangkut aspek perdata atau pidana. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap proses PAW agar tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan tidak diselewengkan untuk kepentingan politik praktis
SURAT IJO PEMERINTAH KOTA SURABAYA DARI PANDANGAN TATA USAHA NEGARA Navisa, Fitria Dewi; Widharta, Ramdhani Wisnu
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.3791

Abstract

Surat ijo awalnya hanya dibangun untuk karyawan pemerintah kota surabaya saja. Karena lahan-lahan surat ijo banyaknya dari tanah peninggalan pada masa penjajahan hindia belanda. Kepemilikan yang tidak jelas disuatu tanah yang terindikasi surat ijo maka akan diambil oleh pemerintah kota surabaya. Pemerintah kota surabaya melalu dinas pertanahan akan menyatakan bahwa tanah itu sebagai tanah hpl (hak pengelolaan lahan). Tanah maupun lahan yang berstatus hpl membuat ini sangat unik untuk dibahas, karena di dalam undang-undang pokok agraria (uupa) tidak mengenal tanah yang berstatus hpl maupun sertifikat ijo. Undang-undang pokok agraria (uupa) hanya mengenal adanya surat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha. Disini akan lebih dibahas dari kacamata tata usaha negara, dan menjawab mengapa surat ijo hanya ada di kota surabaya saja.
Settlement of Title Transfer Process For Sale and Purchase of Certified Land with Unknown Seller in Tulungagung Regency (Case Study of Decision Number 18/Pdt.G/2024/PN Tlg) Mawaddah, Elisa; Navisa, Fitria Dewi; Sunardi, Sunardi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2107

Abstract

The objective of this study is to investigate how the process of changing the name of the sale and purchase of certified land is resolved in Tulungagung Regency when the seller's location is unknown, using Decision Number 18/Pdt.G/2024/PN Tlg as a case study. In this research, normative legal methods are employed, incorporating statutory and case analysis, and drawing on sources such as laws, legal principles, and judicial rulings. The findings indicated that even though the sale was carried out without a formal Sale and Purchase Deed, the court ruling effectively validated the transaction. This ruling enables the buyer or their successors to transfer the certificate of title at the National Land Agency. It demonstrates that the legal system can provide assurance to honest individuals involved in land transactions. The study highlights the significance of the judiciary in addressing bureaucratic hurdles concerning land ownership and stresses the importance of public legal education to ensure compliance with regulations when purchasing or selling land.
Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Navisa, Fitria Dewi; Rahmawati, Marita Lely; Hendriawan, Muhammad Rizaldi; Istiqomah, Sofiatul; Iftiati, Indah; Akbar, Risky; Kameswara, Aditya Andika; Nanda P., Muhammad Syeisar; Andi Prsetyo, Tri Anjas; Azizah, Hikmatul
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 3 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v1i3.8803

Abstract

Narkotika dan Psikotropika merupakan obat-obatan yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan bahkan dapat pula menyebabkan kematian. Namun demikian penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika marak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang memprihatinkan, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan/atau Psikotropika tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa tetapi juga berasal dari kalangan remaja. Masih terdapat pula masyarakat yang tidak terlalu memahami apa itu Narkotika, Psikotropika, apa dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkotika dan/atau Psikotropika serta apa sanksi hukum yang dapat mereka hadapi apabila mengkonsumsi Narkotika dan/atau Psikotropika tanpa hak atau melawan hukum. Masyarakat demikian rentan menjadi sasaran bandar Narkoba. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya program kerja penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait aturan hukum tentang Narkotika, Psikotropika dan pidana bagi remaja yang melakukan tindak pidana sehingga masyarakat khususnya remaja mematuhi aturan hukum yang berlaku.
REFORMULASI PERADILAN ELEKTRONIK TATA USAHA NEGARA PASCA REFORMASI DI ERA DIGITAL 4.0 Navisa, Fitria Dewi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.92

Abstract

Selama satu dasawarsa terakhir di Indonesia, khususnya di bidang peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara, akhir-akhir ini terjadi reformasi besar-besaran dalam sistem peradilan, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat, hingga terakhir dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, telah terbuka arus perluasan wilayah hukum absolut peradilan tata usaha negara yang sangat pesat sehingga saat ini tidak hanya diperbolehkan untuk menguji beschikking, tetapi juga berwenang mengadili semua jenis keputusan administratif pemerintah, sepanjang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dan juga untuk menyelesaikan perselisihan tentang tindakan faktual. 1 Tahun 2019 yang membuka paradigma baru bagi sistem peradilan di Indonesia, atau pada pengadilan elektronik (ecourt). Metode yang digunakan adalah metode pencarian bibliografi, atau pencarian yang mengambil sumber dari literatur terkait dan terkait dengan pembahasan Dalam dokumen ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemutakhiran substansi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah usang dengan era digital 4.0.
Enforcement of State Administrative Law Against Abuse of Authority by Officials In the Acts of Corruption Fitria Dewi Navisa
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v6i2/1660

Abstract

This study employs a normative juridical method with qualitative analysis by examining legislation, court decisions, legal doctrine, and administrative enforcement practices related to abuse of authority. Case-based analysis is also applied to assess the implementation of the Administrative Court’s (PTUN) role in reviewing and determining acts of abuse of power prior to criminal proceedings. The findings reveal that abuse of authority in corruption cases often arises from weak internal oversight, poor ethical standards, and the ambiguous interpretation of administrative powers. The Administrative Court functions as a preventive and corrective mechanism by testing and annulling administrative decisions that exceed legal limits. However, the effectiveness of its role remains constrained by limited coordination between administrative and criminal justice systems. This study contributes by emphasizing the need to strengthen judicial oversight, ethical governance, and regulatory synergy to support a corruption-free administration.
Co-Authors Aditya Andika Kameswara Agustan, Fajar Akbar, Risky Aldi Yudistira Alfat Hoki Sri Meliana Dewi Andi Prsetyo, Tri Anjas Angelina Septa Roekmanda Sari Ardy Firman Syah Arfan Kaimuddin Ariyanti, Harum Azizah, Hikmatul Azmi Listya Anisah Delfi Yumita Ramadhani Della Lara Audia Diana Ma'rifah Elfiyanto, Sonny Fitri Fatmawati Fitri Fatmawati, Fitri Hafizh, Sulthan Hasbullah Hasbullah Hasna Azmi Fadhilah Hendriawan, Muhammad Rizaldi Hikmatul Azizah Hisbul Luthfi Ashsyarofi I NYOMAN NURJAYA Iftiati, Indah Indah Iftiati Istiqomah, Sofiatul Kameswara, Aditya Andika La Ode Machdani Afala Marita Lely Rahmawati Mawaddah, Elisa Muhammad Rizaldi Hendriawan Muhammad Syeisar Nanda P. Nanda P., Muhammad Syeisar Rahmawati, Marita Lely Renny Yuliyanti Rian Sacipto Riris Katharina Risky Akbar Rochma, Ainur Sintiya Dewi Patmalasari Sofiatul Istiqomah Sunardi Sunardi Suwanti Suwanti Syahputra, Robert Dicky Tini Apriani Tri Anjas Andi Prsetyo Wayne Widharta, Ramdhani Wisnu Yuliyanti, Renny