Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.669
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Arena Hukum EXPOSURE JOURNAL Jurnal Panorama Hukum Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Jatiswara JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Progressive Law Review NEGARA DAN KEADILAN Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Law Research Review Quarterly Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia Jurnal Analisis Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Keadilan AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM IJORER : International Journal of Recent Educational Research Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Gagasan Hukum Muhammadiyah Law Review Hang Tuah Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Jurnal Media Hukum Notary Law Research International Significance of Notary Keadilan
Fitria Dewi Navisa
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Settlement of Title Transfer Process For Sale and Purchase of Certified Land with Unknown Seller in Tulungagung Regency (Case Study of Decision Number 18/Pdt.G/2024/PN Tlg) Mawaddah, Elisa; Navisa, Fitria Dewi; Sunardi, Sunardi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2107

Abstract

The objective of this study is to investigate how the process of changing the name of the sale and purchase of certified land is resolved in Tulungagung Regency when the seller's location is unknown, using Decision Number 18/Pdt.G/2024/PN Tlg as a case study. In this research, normative legal methods are employed, incorporating statutory and case analysis, and drawing on sources such as laws, legal principles, and judicial rulings. The findings indicated that even though the sale was carried out without a formal Sale and Purchase Deed, the court ruling effectively validated the transaction. This ruling enables the buyer or their successors to transfer the certificate of title at the National Land Agency. It demonstrates that the legal system can provide assurance to honest individuals involved in land transactions. The study highlights the significance of the judiciary in addressing bureaucratic hurdles concerning land ownership and stresses the importance of public legal education to ensure compliance with regulations when purchasing or selling land.
Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Navisa, Fitria Dewi; Rahmawati, Marita Lely; Hendriawan, Muhammad Rizaldi; Istiqomah, Sofiatul; Iftiati, Indah; Akbar, Risky; Kameswara, Aditya Andika; Nanda P., Muhammad Syeisar; Andi Prsetyo, Tri Anjas; Azizah, Hikmatul
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 3 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v1i3.8803

Abstract

Narkotika dan Psikotropika merupakan obat-obatan yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan bahkan dapat pula menyebabkan kematian. Namun demikian penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika marak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang memprihatinkan, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan/atau Psikotropika tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa tetapi juga berasal dari kalangan remaja. Masih terdapat pula masyarakat yang tidak terlalu memahami apa itu Narkotika, Psikotropika, apa dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkotika dan/atau Psikotropika serta apa sanksi hukum yang dapat mereka hadapi apabila mengkonsumsi Narkotika dan/atau Psikotropika tanpa hak atau melawan hukum. Masyarakat demikian rentan menjadi sasaran bandar Narkoba. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya program kerja penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait aturan hukum tentang Narkotika, Psikotropika dan pidana bagi remaja yang melakukan tindak pidana sehingga masyarakat khususnya remaja mematuhi aturan hukum yang berlaku.
REFORMULASI PERADILAN ELEKTRONIK TATA USAHA NEGARA PASCA REFORMASI DI ERA DIGITAL 4.0 Navisa, Fitria Dewi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.92

Abstract

Selama satu dasawarsa terakhir di Indonesia, khususnya di bidang peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara, akhir-akhir ini terjadi reformasi besar-besaran dalam sistem peradilan, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat, hingga terakhir dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, telah terbuka arus perluasan wilayah hukum absolut peradilan tata usaha negara yang sangat pesat sehingga saat ini tidak hanya diperbolehkan untuk menguji beschikking, tetapi juga berwenang mengadili semua jenis keputusan administratif pemerintah, sepanjang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dan juga untuk menyelesaikan perselisihan tentang tindakan faktual. 1 Tahun 2019 yang membuka paradigma baru bagi sistem peradilan di Indonesia, atau pada pengadilan elektronik (ecourt). Metode yang digunakan adalah metode pencarian bibliografi, atau pencarian yang mengambil sumber dari literatur terkait dan terkait dengan pembahasan Dalam dokumen ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemutakhiran substansi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah usang dengan era digital 4.0.
Enforcement of State Administrative Law Against Abuse of Authority by Officials In the Acts of Corruption Fitria Dewi Navisa
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v6i2/1660

Abstract

This study employs a normative juridical method with qualitative analysis by examining legislation, court decisions, legal doctrine, and administrative enforcement practices related to abuse of authority. Case-based analysis is also applied to assess the implementation of the Administrative Court’s (PTUN) role in reviewing and determining acts of abuse of power prior to criminal proceedings. The findings reveal that abuse of authority in corruption cases often arises from weak internal oversight, poor ethical standards, and the ambiguous interpretation of administrative powers. The Administrative Court functions as a preventive and corrective mechanism by testing and annulling administrative decisions that exceed legal limits. However, the effectiveness of its role remains constrained by limited coordination between administrative and criminal justice systems. This study contributes by emphasizing the need to strengthen judicial oversight, ethical governance, and regulatory synergy to support a corruption-free administration.
MENCARI HAM DI SELA RUANG PROSTITUSI “KAJIAN HUKUM TERHADAP AKSES UNTUK BERACARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA” Navisa, Fitria Dewi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1102

Abstract

ABSTRAK Banyak kasus yang melibatkan wanita dan kelompok lainnya terjun kedalam bisnis prostitusi, sebuah okupasi yang tabu di masyarakat karena malanggar norma kesusilaan. Hal tersebut lantas akan memicu beragam spekulan oleh beberapa golongan untuk melakukan stigma buruk kepada mereka, padahal sebagai sesama warga negara memiliki satu payung hukum yang sama, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat hak asasi adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya adalah mutlak bagi setiap individu dan dijamin oleh Undang-Undang. Langkah-langkah hukum diupayakan untuk mampu menemukan sisa-sisa Hak Asasi Manusia yang terabaikan saat surat keputusan tersebut muncul, sehingga warga memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan termasuk untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Prostitusi, Penegakan Hukum.
Kewenangan Dan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan) Navisa, Fitria Dewi
Arena Hukum Vol. 16 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.7

Abstract

This article aims to examine the comparison of authority and dispute resolution of the State Administrative Courts of Indonesia and South Korea. The method used is a statutory statue and comparative approach. This study shows that the Indonesian and Korean state administrative justice systems have the same deadline for filing lawsuits, administrative and judicial efforts, and active judges; and there are also differences regarding the types of lawsuits, the existence of the State Administrative Court, who are the officials in the court, the number of judges authorized to hear and to whom the appeal is addressed.
A Literature-Based Exploration of Innovative Strategies to Improve English Language Skills in Higher Education Fitria Dewi Navisa; Elfiyanto, Sonny; Wayne
IJORER : International Journal of Recent Educational Research Vol. 6 No. 3 (2025): May
Publisher : Faculty of Teacher Training and Education Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46245/ijorer.v6i3.785

Abstract

.Objective: This study explores innovative teaching methods to enhance English language skills in higher education. Given the increasing significance of English in a globalized world, traditional teaching approaches often fail to meet student needs effectively. This research investigates strategies such as digital technology integration, project-based learning, gamification, blended learning, and collaboration-based approaches to improve student engagement and language proficiency. Method: A qualitative research approach was employed, utilizing literature analysis to examine various innovative teaching methods. Peer-reviewed journals, conference papers, and educational resources were analyzed to identify patterns, challenges, and best practices for implementing these strategies in English language education. Results: The study found that the use of digital tools, project-based learning, gamification, and blended learning significantly improved students' English skills. These methods encouraged active engagement, language accuracy, and self-directed learning. Successful implementation depends on lecturer readiness, institutional support, and access to technology. Novelty: This study presents a comprehensive analysis of innovative pedagogical approaches, emphasizing their effectiveness and the challenges they pose within higher education. It offers practical recommendations for educators and policymakers to enhance English language instruction by addressing both institutional and pedagogical barriers.
Transfer of Rights to Land And Buildings with A Binding Sale And Purchase Agreement Reviewed From SEMA No 4 of 2016 Renny Yuliyanti; Fitria Dewi Navisa
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1149

Abstract

The transfer of land and/or building rights through a sale and purchase agreement, as stipulated in the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2016, is valid without necessitating a deed of sale and purchase, in accordance with Article 1338 of the Civil Code, while the deed constitutes an authentic deed per Article 1868 of the Civil Code. Nonetheless, it does not ensure that the conveyance of land rights to another individual may be substantiated unless the transfer is executed in accordance with Article 1459 of the Civil Code; a PPJB prior to an AJB is permissible provided that the required requirements in the regulation are satisfied. The legal protection acquired by the parties in the transfer of land and/or building rights through PPJB is preventive in nature. This is achieved by including specific clauses in the PPJB that ensure legal protection for the parties involved, thereby facilitating realization and safeguarding their interests. Repressive legal protection for the parties can be addressed by alternatives to judicial and court institutions
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL DALAM INVESTASI VIRTUAL CURRENCY Navisa, Fitria Dewi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2692

Abstract

Abstrak: Didalam era digital 4.0 sekarang ini terdapat banyak sekali perubahan-perubahan atau kemajuan dalam bidang teknologi terutama dalam kegiatan penanaman modal atau biasa disebut dengan berinvestasi. Para investor dapat melakukan penanaman modal dalam bentuk aset digital yaitu Virtual Currency, yang mana nantinya para investor berharap jika dikemudian hari harga dari Virtual Currency tersebut akan naik dan menguntungkan. Namun dalam melakukan penanaman modal di Virtual Currency ini masih terlihat cukup lemah dalam sisi hukumnya, karena dalam melakukan penanaman modal di Virtual Currency para investor tidak memiliki sebuah bukti riil ataupun surat-surat yang menjelaskan bahwa mereka adalah investor dari Virtual Currency tersebut dan nantinya jika terjadi sesuatu diluar dugaan maka para investor tidak memiliki perlindungan hukum. Dalam hal tersebut pemerintah untuk sekarang kurang pergarakannya dalam menentukan peraturanperaturan yang akan mengatur tentang investasi virtual. Padahal jika dikaji lebih dalam peminat dari Virtual Currency terlihat cukup banyak dan mayoritas generasi muda menganggap investasi tersebut sebagai cara investasi kekinian. Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian normatif yang bermaksud untuk menjelaskan dan mengkaji berbagai literatur, aturan perundang-undangan, dan contoh kasus dari berita yang terkait dengan penelitian. 
Perpesktif Hukum Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah : The Perspective of Administrative Law as an Effort to Resolve Land Disputes Dewi Navisa, Fitria
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1122

Abstract

Berbagai konflik lahan yang menurut doktrin hukum yang dianut di Indonesia berada dalam cakupan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan penerapan putusan PTUN dalam penyelesaian masalah lahan. Sengketa lahan ini diduga merupakan akibat dari pembangunan infrastruktur untuk memberikan layanan publik yang baik. Namun, dalam proses pengadaan, hal ini tidak diikuti oleh ketentuan hukum yang berlaku. Metode hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara menurut hukum negara yang digunakan untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa lahan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor hukum yang menghambat penerapan undang-undang dan peraturan administrasi negara. Hak kepemilikan atas tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah menimbulkan sengketa tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan keputusan administrasi negara yang telah dibuat dan memiliki kekuatan hukum mengikat menimbulkan risiko di masyarakat ketika pejabat administrasi negara menolak untuk mengikuti keputusan tersebut, karena pengadilan tinggi negara hanya berperan sebagai pengawas atas pelaksanaannya, sehingga semua tindakan Pemerintah tidak melanggar hukum dan menjalankan fungsi pelaksanaan serta perlindungan hukum bagi lingkungan.
Co-Authors Aditya Andika Kameswara Agustan, Fajar Akbar, Risky Aldi Yudistira Alfat Hoki Sri Meliana Dewi Andi Prsetyo, Tri Anjas Angelina Septa Roekmanda Sari Ardy Firman Syah Arfan Kaimuddin Ariyanti, Harum Azizah, Hikmatul Azmi Listya Anisah Delfi Yumita Ramadhani Della Lara Audia Diana Ma'rifah Elfiyanto, Sonny Fitri Fatmawati Fitri Fatmawati, Fitri Hafizh, Sulthan Hasbullah Hasbullah Hasna Azmi Fadhilah Hendriawan, Muhammad Rizaldi Hikmatul Azizah Hisbul Luthfi Ashsyarofi I NYOMAN NURJAYA Iftiati, Indah Indah Iftiati Istiqomah, Sofiatul Kameswara, Aditya Andika La Ode Machdani Afala Marita Lely Rahmawati Mawaddah, Elisa Muhammad Luthfi Muhammad Rizaldi Hendriawan Muhammad Syeisar Nanda P. Nanda P., Muhammad Syeisar Rahmawati, Marita Lely Renny Yuliyanti Rian Sacipto Riris Katharina Risky Akbar Rochma, Ainur Sintiya Dewi Patmalasari Sofiatul Istiqomah Sunardi Sunardi Syahputra, Robert Dicky Tini Apriani Tri Anjas Andi Prsetyo Wayne Widharta, Ramdhani Wisnu Yuliyanti, Renny