Claim Missing Document
Check
Articles

Peran Notaris Dalam Kesehatan Perbankan Fitria Dewi Navisa
Notary Law Research Vol. 6 No. 1 (2024): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v6i1.1453

Abstract

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia perbankan, terutama hal yang berkaitan dengan pemberian kredit. Pemberian kredit yang disalurkan oleh perbankan mempunyai berbagai macam jenis. Yakni kredit konsumtif dan Produktif. Kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tujuan nya adalah bersifat konsumtif seperti, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Multi Guna, Kredit Renovasi Rumah. Sedangkan, kredit produktif adalah jenis kredit yang ditujukan kepada masyarakat luas untuk digunakan sebagai menambah modal usaha, memperkuat pondasi jenis usaha atau menambah jenis usaha yang sedang dijalankan. Dari dua hal tersebut twntu mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda beda. Akan tetapi apapun jenis kredit yang disalurkan, perbankan membutuhkan peran seorang Notaris dalam menjalankan bisnis nya. Notaris mempuyai tertori untuk membuat suatu akta perjanjian kredit sepanjang pihak kreditur dalam hal ini perbankan meminta kepada notaris untuk membuat akta perjanjian kredit secara notariil. Selain itu, dalam hal contoh  perjanjian kredit pemilikan rumah yang memiliki agunan berupa  sertifikat tanah, disinilah peran dan tugas notarisuntuk membuat perjanjian assesoir dimana perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta otentik. Peran notaris dalam perjanjian kredit ini juga sangat penting karena notaris dapat dinyatakan sebagai pihak yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak dimana akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial apabila ada pihak yang melakukan cidera janji.
Legal Consequences of a Cessie Deed with a Guarantee Object Whose Term Has Expired Rochma, Ainur; Navisa, Fitria Dewi; Sunardi, Sunardi
Hang Tuah Law Journal VOLUME 9 ISSUE 1, APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v9i1.278

Abstract

In the Indonesian legal system, cession is a transfer of rights to receivables or obligations made by a creditor to another party without the consent of the debtor. In practice, cession often involves collateral objects in the form of Mortgage Rights, such as Right to Cultivate Certificates (HGB). However, legal issues arise when the collateral object, namely HGB, has expired. In this case, the recipient of the cession needs to understand the legal consequences that arise in connection with the cession deed involving HGB whose validity period has expired. The purpose of this study is to analyze and explain the legal consequences for the recipient of the cession against the cession deed that includes collateral objects in the form of HGB whose validity period has expired. This study uses a normative legal research method. The results of the study on the legal consequences for the recipient of the cession against the cession deed with the collateral object of the building use rights certificate whose term has expired is that the deed is still considered valid and the new creditor still obtains the right to collect it, but the building use rights cannot be used as collateral by the new creditor and the collateral object cannot be registered with the land office because the term of the building use rights has expired and the legal efforts that can be taken by the recipient of the cession against the cession deed with the collateral object of the Right to Cultivate Certificate Mortgage whose term has expired are to negotiate with the old creditor regarding the cession deed by requesting accountability from the old creditor to renew or extend the term of the building use rights whose term has expired.
The Baduy Tribe's Political Participation in Indonesia's Democratic Framework I Nyoman Nurjaya; Navisa, Fitria Dewi; La Ode Machdani Afala
Brawijaya Law Journal Vol. 12 No. 1 (2025): Protecting People Crossing Border in The Context of International Migration La
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2025.012.01.07

Abstract

This research investigates the phenomenon of political participation among the tribal community of the Baduy Tribe within the context of general elections (Pemilu) in Lebak Regency, Banten, Indonesia. An in-depth understanding of the political dynamics of the Baduy Tribe is urgently needed to ensure their democratic rights and promote greater involvement in the national political process. This study identifies structural and cultural barriers hindering Baduy's political engagement and proposes practical strategies to overcome these obstacles. The findings are expected to provide valuable insights for policymakers and stakeholders in efforts to strengthen the political representation of the Baduy Tribe. This research employs an empirical approach combining legal and political analysis. Data collection techniques involve in-depth interviews with members of the Baduy tribal community and traditional leaders (pu’un), participatory observation, and analysis of policy-related documents and regulations. The research findings indicate that dynamics between traditional customs, local economy, and national politics influence the political participation of the Baduy community. Despite their high commitment to the democratic process, they face constraints such as administrative requirements and incongruence between customary and formal rules. In conclusion, recognizing their local identity, protecting political rights, and meeting the needs of public services are the primary focus of enhancing inclusive political participation for the Baduy community.
THE RELATIONSHIP BETWEEN NOTARIES AND MONEY LAUNDERING CRIMES Navisa, Fitria Dewi
Progressive Law Review Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v7i1.254

Abstract

Abstract: In this case, the social function of the notary is very important to provide authentic deeds for the community. A person in a respectable position who is able to carry out the requirements of an authentic deed is needed by the community, which guarantees legal certainty and builds trust in the production of written evidence. In addition to being responsible for themselves, this individual is also responsible for society. A notary must be moral in order to be able to carry out his responsibilities, investigating and reporting transactions made by service users to PPATK, the authorized organization. Notaries are not harmed by their role as Whistleblowers in Government Regulation Number 43 of 2015 in accordance with the mandate of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. Regulation Number 9 of 2017 concerning the Application of the Principle of Recognizing Notary Service Users in order to help eradicate money laundering crimes.
Perlindungan Hukum Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Risiko Jual Beli Jabatan Navisa, Fitria Dewi
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR merupakan mekanisme konstitusional untuk menggantikan anggota legislatif yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dengan calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama. Namun, dalam praktiknya, PAW kerap disalahgunakan sebagai instrumen politik untuk menyingkirkan anggota dewan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai pengusung. Kondisi ini menciptakan ketergantungan posisi anggota legislatif terhadap kehendak partai, sehingga mengancam independensi dan integritas wakil rakyat. Bahkan, tidak jarang muncul indikasi penyalahgunaan kewenangan internal partai yang mengarah pada praktik jual beli jabatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan data primer dan sekunder dari literatur hukum yang relevan. Penanganan sengketa PAW dapat dilakukan melalui dua jalur peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila menyangkut keputusan administratif, dan Pengadilan Umum jika menyangkut aspek perdata atau pidana. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap proses PAW agar tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan tidak diselewengkan untuk kepentingan politik praktis
SURAT IJO PEMERINTAH KOTA SURABAYA DARI PANDANGAN TATA USAHA NEGARA Navisa, Fitria Dewi; Widharta, Ramdhani Wisnu
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.3791

Abstract

Surat ijo awalnya hanya dibangun untuk karyawan pemerintah kota surabaya saja. Karena lahan-lahan surat ijo banyaknya dari tanah peninggalan pada masa penjajahan hindia belanda. Kepemilikan yang tidak jelas disuatu tanah yang terindikasi surat ijo maka akan diambil oleh pemerintah kota surabaya. Pemerintah kota surabaya melalu dinas pertanahan akan menyatakan bahwa tanah itu sebagai tanah hpl (hak pengelolaan lahan). Tanah maupun lahan yang berstatus hpl membuat ini sangat unik untuk dibahas, karena di dalam undang-undang pokok agraria (uupa) tidak mengenal tanah yang berstatus hpl maupun sertifikat ijo. Undang-undang pokok agraria (uupa) hanya mengenal adanya surat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha. Disini akan lebih dibahas dari kacamata tata usaha negara, dan menjawab mengapa surat ijo hanya ada di kota surabaya saja.
Settlement of Title Transfer Process For Sale and Purchase of Certified Land with Unknown Seller in Tulungagung Regency (Case Study of Decision Number 18/Pdt.G/2024/PN Tlg) Mawaddah, Elisa; Navisa, Fitria Dewi; Sunardi, Sunardi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2107

Abstract

The objective of this study is to investigate how the process of changing the name of the sale and purchase of certified land is resolved in Tulungagung Regency when the seller's location is unknown, using Decision Number 18/Pdt.G/2024/PN Tlg as a case study. In this research, normative legal methods are employed, incorporating statutory and case analysis, and drawing on sources such as laws, legal principles, and judicial rulings. The findings indicated that even though the sale was carried out without a formal Sale and Purchase Deed, the court ruling effectively validated the transaction. This ruling enables the buyer or their successors to transfer the certificate of title at the National Land Agency. It demonstrates that the legal system can provide assurance to honest individuals involved in land transactions. The study highlights the significance of the judiciary in addressing bureaucratic hurdles concerning land ownership and stresses the importance of public legal education to ensure compliance with regulations when purchasing or selling land.
Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Navisa, Fitria Dewi; Rahmawati, Marita Lely; Hendriawan, Muhammad Rizaldi; Istiqomah, Sofiatul; Iftiati, Indah; Akbar, Risky; Kameswara, Aditya Andika; Nanda P., Muhammad Syeisar; Andi Prsetyo, Tri Anjas; Azizah, Hikmatul
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 3 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v1i3.8803

Abstract

Narkotika dan Psikotropika merupakan obat-obatan yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan bahkan dapat pula menyebabkan kematian. Namun demikian penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika marak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang memprihatinkan, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan/atau Psikotropika tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa tetapi juga berasal dari kalangan remaja. Masih terdapat pula masyarakat yang tidak terlalu memahami apa itu Narkotika, Psikotropika, apa dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkotika dan/atau Psikotropika serta apa sanksi hukum yang dapat mereka hadapi apabila mengkonsumsi Narkotika dan/atau Psikotropika tanpa hak atau melawan hukum. Masyarakat demikian rentan menjadi sasaran bandar Narkoba. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya program kerja penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait aturan hukum tentang Narkotika, Psikotropika dan pidana bagi remaja yang melakukan tindak pidana sehingga masyarakat khususnya remaja mematuhi aturan hukum yang berlaku.
REFORMULASI PERADILAN ELEKTRONIK TATA USAHA NEGARA PASCA REFORMASI DI ERA DIGITAL 4.0 Navisa, Fitria Dewi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.92

Abstract

Selama satu dasawarsa terakhir di Indonesia, khususnya di bidang peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara, akhir-akhir ini terjadi reformasi besar-besaran dalam sistem peradilan, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat, hingga terakhir dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, telah terbuka arus perluasan wilayah hukum absolut peradilan tata usaha negara yang sangat pesat sehingga saat ini tidak hanya diperbolehkan untuk menguji beschikking, tetapi juga berwenang mengadili semua jenis keputusan administratif pemerintah, sepanjang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dan juga untuk menyelesaikan perselisihan tentang tindakan faktual. 1 Tahun 2019 yang membuka paradigma baru bagi sistem peradilan di Indonesia, atau pada pengadilan elektronik (ecourt). Metode yang digunakan adalah metode pencarian bibliografi, atau pencarian yang mengambil sumber dari literatur terkait dan terkait dengan pembahasan Dalam dokumen ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemutakhiran substansi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah usang dengan era digital 4.0.
Enforcement of State Administrative Law Against Abuse of Authority by Officials In the Acts of Corruption Fitria Dewi Navisa
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v6i2/1660

Abstract

This study employs a normative juridical method with qualitative analysis by examining legislation, court decisions, legal doctrine, and administrative enforcement practices related to abuse of authority. Case-based analysis is also applied to assess the implementation of the Administrative Court’s (PTUN) role in reviewing and determining acts of abuse of power prior to criminal proceedings. The findings reveal that abuse of authority in corruption cases often arises from weak internal oversight, poor ethical standards, and the ambiguous interpretation of administrative powers. The Administrative Court functions as a preventive and corrective mechanism by testing and annulling administrative decisions that exceed legal limits. However, the effectiveness of its role remains constrained by limited coordination between administrative and criminal justice systems. This study contributes by emphasizing the need to strengthen judicial oversight, ethical governance, and regulatory synergy to support a corruption-free administration.