Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal LEX SPECIALIS Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Hukum Prioris Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Ferdricka Nggeboe
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
URGENSINYA PEREKAMAN PERSIDANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.774 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v5i2.99

Abstract

Tindak pidana korupsi mempunyai dampak yang paling serius dan luas dalam merusak segi-segi serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Surat Mahkamah Agung No 4/2012 mengatur tentang dokumen-dokuumen persidangan harus direkam dengan audiovisual, dan perekaman ini harus dikelola dengan baik untuk menjamin hasil perekaman yang baik dan hasil rekaman audiovisual telah pula ditetapkan sebagai bagian dari berkas bundle A, dan hal ini disertakan apabila perkara itu melakukan upaya hukum sehingga hakim-haim dalam upaya hukum dapat mempelajari/menganalisa berkas yang didukung dengan rekaman audiovisual. rekaman audiovisual diharapkan akan memegang peranan penting sebagai alat yang berperan untuk memperivikasi pengaduan yang masuk tentang perilaku hakim oleh karenanya hal ini akan menjadi bagian pengawasan yang internal sehingga dapat membantu Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjadi lebih efektif.Kata Kunci:     Urgensi Perekaman Persidangan, Tindak Pidana Korupsi
EFEKTIFITAS PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Saut Mulatua; Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.269 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v9i1.142

Abstract

Tindak pidana korupsi telah menghancurkan sendi-sendi agama, nilai-nilai moral dan etika. Ia telah pula menggadaikan marwah bangsa, menjerumuskan Indonesia menjadi bangsa yang terbelakang, miskin dan dililit hutang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana tindak pidana korupsi yang kronis tersebut dapat diberantas secara sistemik dan komprehensif. Upaya pemberantasan secara luar biasa terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang Tipikor, antara lain diwujudkan melalui perumusan ketentuan yang mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang tidak ditemukan dalam Undang-undang pidana lainnya. Sanksi pidana dimaksud adalah sanksi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti, maka diperlukan pengkaijan yang lebih mendalam untuk mengetahui  faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi. Lebih jelasnya, apakah ada kelemahan dalam perumusan Undang-undang Pemberantasan Tipikor khususnya ketentuan Pasal 18 mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti, sehingga ketentuan Pasal tersebut tidak mampu menjamin bahwa pada setiap terjadinya tindak pidana korupsi akan ada pengembalian uang negara dari pelaku kejahatan korupsi
Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Perspektif Penerapan Sanksi dan Peraturan Daerah Ferdricka Nggeboe
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 5 No. 3 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1672.619 KB) | DOI: 10.25105/prio.v5i3.1434

Abstract

Masalah-masalah lingkungan akan muncul seiring sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia di muka bumi ini dalam berbagai aspeknya, mulai pemenuhan kebutuhan pangannya, sandang, papannya, sampai dengan tingkat-tingkat kesejahtraannya yang kadang-kadang tidak lagi tergolong sebagai kebutuhan ekonomi sifatnya sampai pada ahirnya dimasalah pembuangan sampah dan limbah. Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia adalah masalah pembuangan sampah. Agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga maka perlu adanya penanggulangan pencemaran lingkungan. Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat berupa PERDA Tentang Pengelolaan Sampah, hal ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 18 tahun 2008 merupakan upaya nyata dari niat pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik. Oleh karenanya timbullah pertanyaan Bagaimana Penerapan  Sanksi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  dan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah? Upaya pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melarang membuang sampah sembarangan hanya dianggap sebagai slogan yang berlalu begitu saja, jika dianggap kurangnya sanksi yang tegas dari pemerintah hal ini tentu saja tidak benar, karena dibeberapa Perda mempunyai sanksi yang tegas  baik berupa hukuman kurungan, maupun sanksi administratif dan denda dengan jumlah cukup besar yang harus dibayarkan jika terjadi pelanggaran, terhadap perusahaan atau badan usaha, atau usaha rumah tangga serta, atau orang perorang  yang melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan, pelaksanaan penerapan sanksilah yang masih menjadi kendala serta kurangnya pengawasan dari pemerintah  
Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru Sulistyani Eka Lestari; Fanny Tanuwijaya; Ferdricka Nggeboe; Asmak ul Hosnah; Deni Setya Bagus Yuherawan; Joice Soraya
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code), there will be legal implications for several important aspects, namely the source of criminal law, the criminal justice system, and the practice of criminal law. This article aims to analyze predictions of implementing these 3 (three) aspects related to the provisions of Article 1 paragraph (1) and Article 2 of the New Criminal Code. In principle, Article 1 paragraph (1) of the New Criminal Code regulates the Principle of Legality, and Article 2 of the New Criminal Code regulates the existence and application of laws in society. The legal issue in this article is the potential difficulty of implementing 'living law'. It is necessary to substantially analyze several substantial things about the existence of the criminal law system and the criminal justice system that was formed with the enactment of Article 2 paragraph (1) of the New Criminal Code, as well as the potential juridical obstacles that exist in legal practice, with the existence of the newly formed criminal law system. This article uses legal research methods and doctrinal research types. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials uses prescriptive analysis with authentic and systematic interpretation. The analysis is intended to develop legal arguments regarding the juridical obstacles to enforcing 'laws that live in society.
Analisis Yuridis Perkara Tindak Pidana Pendudukan dan Pencurian di Perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/Pn Snt) Yudhanto, Febri; Nggeboe, Ferdricka; Supeno, Supeno
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1033

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a Republic based on law as affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (3). Land issues have become a very important issue in Indonesia. An example of a criminal case in the land sector is the criminal case of occupation and theft in the PT FPIL Plantation as decided in Decision Number 94/Pid.Sus/2023/Pn Snt. This problem occurred against the background of several meetings and mediations, with no agreement/solution reached between PT FPIL and the Sumber Jaya Village Community. In the decision in question, the judge's consideration has not considered non-juridical factors such as social factors, economic factors of the perpetrator and factors of corporate responsibility towards the community in the trial facts. In the application of the law, the panel of judges at the Sengeti District Court handed down an ultra petita verdict (sentencing more than the charges) and the verdict was still too severe considering that the defendant and the community had actually made good intentions by asking PT FPIL for help, but PT FPIL did not provide assistance. During the meeting and mediation, no agreement/solution was reached between PT FPIL and the defendant and the Sumber Jaya Village Community on the issue in question. Therefore, the judge's verdict, which only imposed 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment, is considered to still not reflect social justice for the defendant.
Kekuatan Hukum Surat Assesment BNNP Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika di Kota Jambi Putri, Septia Intan; Sahabuddin, S; Nggeboe, Ferdricka
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i1.597

Abstract

It is known that the assessment is an assessment action to determine the resident's condition due to drug abuse which includes medical and social aspects. The assessment is carried out by means of interviews, observations and physical and mental examination of the suspect by investigators. So that investigators can determine whether the suspect has the right to receive an assessment application. However, even though narcotics abusers have received an assessment letter to undergo rehabilitation, several drug abusers have not had their assessment applications approved by the judge. The purpose of writing is to find out and analyze the legal strength of the BNNP assessment letter as a recommendation for judges to decide on the implementation of rehabilitation for narcotics abusers in Jambi City. In this research the author uses an empirical juridical research method, namely "research in the form of field studies starting from primary data to find theories regarding the process of occurrence and the process of how the law works. Meanwhile, the empirical approach (law as social, cultural or das sein reality), because in this research primary data obtained from the field is used. Data obtained from interviews and direct observation
Sinkronisasi System Perdamaian Khusus Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Polsek Bahar Selatan Melalui Hukum Adat Setempat dan Hukum Positif Indonesia Nggeboe, Ferdricka; Ibrahim, Ibrahim; Putra, Yohanes Chandra
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.508

Abstract

Palm oil theft was resolved in a customary manner by the people of Bahar Selatan Muara Jambi rather than through the criminal justice system starting from the Bahar Selatan Police so they were interested in doing research. The aim of the research is to understand and analyze the Settlement of Criminal Cases according to Selata customary law, to examine the actions and efforts in the jurisdiction of the Bahar Police, the research method uses empirical juridical. Completion of Criminal Cases Based on Customary Law in the Legal Area of the South Bahar Police with customary institutions at the sub-district level of South Bahar on the basis of considerations of theft caused by the difficulty of finding work, due to the number of residents who do not match employment opportunities, the large number of people who drop out of school, because of school graduation certificates is a formal requirement for finding a job. Therefore people use shortcuts, namely working a little and making a lot of money. even if you commit an unlawful crime of theft. The Attitudes and Actions of the Police of the Bahar Selatan Police on the Report on Completion of Criminal Theft according to Customary Law while continuing to carry out the minutes through the restorative justice process and the results of peace through adat as a witness to the tuo tengganai traditional institutions of the South Bahar Sub-District The efforts of the South Bahar Police in Providing an Understanding of the Synchronization of Local Customary Law and Indonesian Positive Law in Enforcing the Criminal Law of Palm Oil Theft in the South Bahar Police Area through outreach through socialization by providing an understanding of procedures Guidelines for the mechanism for implementing restorative justice in Enforcing the Criminal Law of Palm Oil Theft in the South Bahar Police Area the suggestion put forward is that involvement is needed the community, traditional institutions and stakeholders of Bahar Selatan in carrying out the settlement of criminal cases of theft, bearing in mind that the community (environment) is an object that is directly affected by a crime, and also that the community can participate in the settlement process from start to finish, such as: restoration of rights victims and vindication of perpetrators. Simultaneous increase in police officers carrying out socialization in the midst of society the importance of restorative justice in the context of synchronizing peace with traditional institutions.
Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi Amran, Amran; Nggeboe, Ferdricka; Alamsyah, Bunyamin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i2.1227

Abstract

Keadilan restoratif bertujuan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengutamakan hukuman penjara. Perkembangansistem pemasyarakatan tidak lagi bertumpu pada pelakunya, tetapi telah bermuara pada rekonsiliasi kepentingan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku kejahatan. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah korban kejahatan direhabilitasi melalui kompensasi korban, perdamaian, pekerja sosial kepentingan dan perjanjian lainnya. Perkembangan system pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Prinsip dasar keadilan restorative (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan - kesepakatan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganilisis efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan dan solusinya. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori keadilan restoratif dan teori efektivitas hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan adalah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. Restorative justice tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada penghukuman semata. Melalui pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar. Hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan adalah kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan restorative justice oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai social control serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan adalah perlu pendayagunaan restorative justice ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan restorative justice ditingkat kepolisian.
Co-Authors Abdul Hariss Agus Susilo Wardoyo Amran Amran Ardiansyah Ardiansyah Asmak UI Hosnah Bahrun Bahrun Bunyamin Alamsyah, Bunyamin Deni Setya Bagus Yuherawan Fanny Tanuwijaya Hendri Fakhruddin Ibrahim Ibrahim Ika Dwimaya Roza Mochamad Fajar Gemilang Nuraini Nuraini Putra, Yohanes Chandra Putri, Septia Intan S Sahabuddin Saut Mulatua Sulistyani Eka Lestari Supeno Suzanalisa Suzanalisa Syamsiah Syamsiah Victor Manurung Yenti Garnasih Yudhanto, Febri Zen Zanibar