Articles
<![CDATA[THE LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS FOR ACQUISITION PDAM CLEAN WATER SERVICE (The Case Study Of PDAM Surabaya City) ]]>
<![CDATA[Dewi, Rista Veria]]>;
<![CDATA[Djulaeka, Djulaeka]]>
<![CDATA[ TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 2, No 2 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (587.796 KB)
|
DOI: 10.21107/tlr.v2i2.9498
<![CDATA[This study was conducted to determine the existence of negligence on the quality standard of water that is flowed by PDAM Surya Sembada, as well as legal remedies that can be carried out by consumers who suffer losses from the clean water services they receive. The research method used is normative research. The research approach is was carried out using a legislative aprroarch, namely by reviewing the law in accordance with legal issues raised related to water quality standards and the responsibilities of PDAM Surya Sembada as the service provider of clean water service recipients in the Surya Sembada City PDAM Surabaya as a cunsumers. The results showed that the service recipient felt disadvantaged, because there were several aspects of the quality standard of water that was flowed as reflected in the provisions of Permenkes No. 492 of 2010 concerning Requirements for Drinking Water Quality that were not appropriate and the provision of compensation by clean water service providers to the recipients of services whose right have been impaired is also not carried out properly, so that consumers as service recipients can file claims related to compensation suffered through out of court (no litigation) and court (litigation) ways.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ]]>
<![CDATA[Hariyanti, Hariyanti]]>;
<![CDATA[Djulaeka, Djulaeka]]>
<![CDATA[ CAKRAWALA Vol 15, No 1: Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v15i1.371
<![CDATA[Praktik pemberian uang kembalian sisa belanja dengan barang dagangan (baca: permen) kerap terjadi pada konsumen yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak konsumen. Pelaku usaha beralasan bahwa pemberian uang sisa belanja dengan barang dagangan dilakukan karena tidak tersedianya nominal uang kecil. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Wilayah Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Melalui pendekatan faktadengan melakukan wawancara secara langsung di lapangan, serta telaah bahan hukum sebagai data sekunder, kemudian dianalisis dan didiskripsikan menjadi jawaban atasisu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian uang sisa belanja dalam bentuk barang dagangan di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung telah melanggar hak-hak konsumen, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 15 dan Pasal 42 huruf (g), Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dibutuhkan adanya ketegasan sanksi bagi pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan terkait.]]>
<![CDATA[Pendaftaran Merek Produk UMKM Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Djulaeka, Djulaeka]]>;
<![CDATA[Pratiwi, Putri Ayu]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 18, No 2 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v18i2.21192
<![CDATA[Anggapan bahwa merek bukanlah hal yang penting, jangka waktu pendaftaran merek dianggap lama, serta biaya mahal membawa pengaruh banyaknya pelaku usaha UMKM yang belum mengajukan permohonan pendaftaran merek atas produk usahanya. Dengan belum meratanya pemahaman pentingnya merek bagi pelaku usaha UMKM menjadi telaah dalam artikel ini khususnya terkait efektifitas UU Merek dan Indikasi Geografis dan UU Cipta Kerja serta upaya Pemerintah Daerah/Dinas terkait dalam upaya memaksimalkan pentingnya pendaftaran merek sebagai identitas produk bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Daerah/Dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bangkalan, serta instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kanwil KemenkumHAM telah mengupayakan cara untuk menyelesaikan anggapan dan hambatan dalam pendaftaran merek, salah satunya memberikan fasilitas pendaftaran merek secara gratis. Namun demikian masih menyisahkan catatan bahwa UU Merek dan Indikadi Geografis maupun UU Cipta Kerja belum dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal.]]>
<![CDATA[The Phenomenon of Personal Data as a “Pseudo Guarantee” In Fintech: Legal or Not? ]]>
<![CDATA[Uswatun Hasanah]]>;
<![CDATA[Djulaeka, Djulaeka]]>;
<![CDATA[Murni, Murni]]>;
<![CDATA[A. Zaenurrosyid]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 11 No. 3 (2025): JUSTISI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v11i3.4247
<![CDATA[The study aims to examine the validity of personal data as a "pseudo guarantee" in fintech lending. The focus of this problem is whether the phenomenon of using personal data as a debt guarantee is justified. The research method is normative, employing a statute, a conceptual and a historical approach. The analysis uses deductive logic and teleological interpretation. Novelty of this study is different from offline loan agreements that are based on collateral, fintech is not based on collateral, but personal data has a dual function, first as the main basis for determining whether or not credit is approved and second as a pseudo guarantee if the debtor defaults. The results show that personal data is the basis of the platform to collect and "execute loans" by disseminating personal data of loan recipients to the contact numbers of people close to the borrower if the debtor defaults. The PDP Law, POJK No. 10/POJK.05/2022 and POJK No. 22 of 2023 prohibit Fintech from providing consumer data to other parties. Fintech organizers are required to keep the confidentiality of borrower data in accordance with the data acquisition agreement with the data owner. Conclusion, the use of personal data as a "pseudo guarantee" by providing consumer data to other parties if the loan recipient fails, based on POJK No. 10/POJK.05/2022 and Law No. 19 of 2016 is permitted as long as prior written consent is obtained from the owner of the personal data.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Perbankan Ditinjau dari Perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Reza Pahlevi]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Andre]]>;
<![CDATA[Yusuf Faraby, Muhammad]]>;
<![CDATA[Hernawan, Ahmad]]>;
<![CDATA[Djulaeka, Djulaeka]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4672
<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penelitian ini mencoba mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen bank. Penelitian menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah bank sebagai konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, serta hak atas pengaduan dan kompensasi atas kerugian yang diderita. Bank memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan ganti rugi atas kerugian akibat pembobolan rekening, kecuali terbukti kelalaian dari pihak nasabah. Hasil kajian tersebut menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kokoh dalam menjaga hak-hak pengguna jasa perbankan dan membuat bank bertanggung jawab penuh dalam menjaga keamanan jasa keuangan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Suatu Produk ]]>
<![CDATA[Kharisma, Dewi]]>;
<![CDATA[Djulaeka, Djulaeka]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37999
<![CDATA[The art of traditional batik motifs is a cultural heritage that contains interesting wisdom values to examine in terms of motifs, ornaments, processes, colors, and functions of a piece of batik. In the case of copyright infringement against the use of traditional batik motifs in sponge cake sold by Singaporean businessmen. If seen in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This activity has violated the provisions protected in the law. This study uses normative research by applying a statutory approach which is based on the main legal materials as a reference for examining theories, and principles and laws related to the problems in this research. The results of this study indicate that the commercial use of traditional batik motifs without the permission of the original creator is a form of copyright infringement. The efforts of copyright holders to obtain their rights (economic rights) can be done through non- litigation and litigation channels. Legal efforts through non- litigation are carried out by using alternative dispute resolution through mediation, namely those based on Article 95 paragraph (4) of the UUHC concerning Dispute Resolution. Litigation efforts can be carried out by filing a claim for compensation, based on Article 96 of the UUHC.]]>
<![CDATA[Optimizing the Role of BUMDes Through The Utilization of Herbal Chili Production Potential in Pekandangan Tengah Village, Bluto District, Sumenep Regency ]]>
<![CDATA[Djulaeka, Djulaeka]]>;
<![CDATA[Zulkifli, Makhmud]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 4: October - Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/pamator.v16i4.24091
<![CDATA[This study aims to see or measure the financial performance of BUMDes Bina Sejahtera in Pekandangan Tengah village, Bluto sub-district, Sumenep district, which is expected to be able to improve village welfare through contributions to village original income obtained from BUMDes contributions. This research is a qualitative and quantitative descriptive study by looking at the economic potential of the village and the performance of BUMDes through the ROE (return on equity) ratio. Samples were taken from herbal chili farmers as many as 10 people by purposive sampling and 1 BUMDes. The results of this study indicate that the income of herbal chili farmers is quite good but their sales are through middlemen or agents, while the performance of BUMDes with ROE benchmarks below 2% per year has not contributed to the village's original income (PADes).]]>
<![CDATA[Legal Protection of Social Security and Forms of Providing Accountability, Coaching, and Welfare for Indonesian National Athletes ]]>
<![CDATA[Wangsa Chandra, Charlie Putra]]>;
<![CDATA[djulaeka, Djulaeka]]>
<![CDATA[ Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 2 No. 7 (2024): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Labs ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55324/enrichment.v2i7.164
<![CDATA[The aim of this research is to analyze the legal protection provided by athletes for those who are not included in the social security program in the event of an injury and old-age pension security. National athletes have basic rights such as the right to education, health and protection from exploitation. They also have the right to receive appropriate rewards for their efforts and achievements in sports. Legal protection is necessary to ensure that these rights are respected and protected. The government has an important role in the legal protection of national athletes, including in terms of funding, coaching, accountability, training, sports facilities and sports promotion. The government also has an obligation to protect athletes from exploitation and discrimination. In order to achieve brilliant sporting achievements, strong legal protection for national athletes is very important. This provides encouragement for athletes to fully commit to their sport without having to worry about any legal issues that may arise. Thus, legal protection for national athletes is an essential aspect in advancing sports and encouraging future generations of athletes to achieve higher achievements.]]>
<![CDATA[Legal Protection for Unauthorized Copying of Songs on Digital Platforms Through Audio Watermarking Method ]]>
<![CDATA[Baisuni, Hasan]]>;
<![CDATA[Djulaeka, Djulaeka]]>;
<![CDATA[Mohammad Ali Sajjad]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v10i3.3291
<![CDATA[The objective of this research is to investigate the effectiveness of the Copyright Law in safeguarding digital songs with audio watermarking from illegal duplication, and to analyze the legal responsibilities of those who duplicate songs on digital platforms using such methods under the Copyright Law. The research methodology employed is normative juridical, focusing on the internal aspects of positive law and utilizing literature sources like journals, books, case law, and relevant legislative materials, particularly Law No. 28 of 2014 on Copyright. Legal materials are gathered through a literature review as a secondary data source, along with descriptive analysis to elucidate the legal implications concerning copyright protection in the digital age. The novelty of this research lies in the integration of advanced and effective audio watermarking technology in addressing the challenges of copyright protection in the digital era. The research results highlight the importance of copyright protection in the music industry in the digital era. Audio watermarking methods are used to insert data into digital content to protect content ownership and identify copyright holders. There are efforts to overcome the challenges in preventing illegal acquisition of copyrighted content by utilising watermarking technology. It can thus be concluded that despite efforts made to regulate the digital marketplace and improve legal standards, illegal distribution of material is still quite rampant. YouTube is cited as an effective platform in protecting intellectual property rights by successfully addressing the issue of copyright infringement by removing infringing content.]]>
<![CDATA[URGENSI PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA IBU YANG DIDUGA BERMASALAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 754/PDT.G/2023/PA.PTK) ]]>
<![CDATA[Nevarezita Rahmanda Arsyilhakim]]>;
<![CDATA[Khoiriyah]]>;
<![CDATA[Djulaeka]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/v3i7.2478
<![CDATA[Perkawinan adalah persatuan antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun dan membentuk keluarga/rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan tentram. Dalam rumah tangga, masalah rumah tangga bisa datang dari hal-hal kecil yang dapat menyebabkan cekcok berkepanjangan hingga akibat buruknya dapat terjadi perceraian yang dapat menyebabkan sengketa hak asuh anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan Putusan No.754/Pdt.G/2023/PA.Ptk, dan untuk sumber data sekunder diperoleh dari jurnal hukum, buku, artikel hukum, bahan hukum yang diperoleh dari media sosial dan internet yang masih relevan dengan topik penelitian ini. Hak asuh anak belum mumayyiz memang seharusnya jatuh pada ibu, namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutus hak asuh anak jatuh pada ibu, padahal ibu tersebut cukup bermasalah dan majelis hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan/hadhanah semata-mata memperhatikan kepentingan terbaik anak.]]>
