Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Penghapusan Merek Terkenal Karena Tidak Digunakan: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Andreansyah Andreansyah; Hendi Sastra Putra; Sinung Mufti Hangabei; Mikho Ardinata
Journal of Legal Sustainability Vol. 3 No. 4 (2026): 2026
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63477/jols.v3i4.654

Abstract

Indonesia’s trademark legal system brings together the protection of well-known marks and the cancellation of trademarks due to non-use for three consecutive years. This study analyzes the conformity of the judges’ considerations in Supreme Court Decision No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 with Article 6 paragraph (1) letter b and Article 61 paragraph (2) letter a of Law No. 15 of 2001 on Trademarks, as well as its implications for legal certainty. This study employs a normative legal research method using statutory and case approaches, based on laws and regulations and court decisions analyzed descriptively and qualitatively through legal deduction. The results show that the cancellation of the IKEA trademark was applied through a textual-formalistic approach without adequate consideration of its status as a well-known mark and the alleged bad faith of the local registrant, thereby being inconsistent with the principles of Article 6bis of the Paris Convention. This study recommends that judges balance the provisions on non-use cancellation with the protection of well-known marks and the assessment of good faith in order to ensure legal certainty.
Klausula Eksonerasi Dalam Layanan Dompet Digital (E-Wallet) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nofri Herwanda; Mikho Ardinata; Hendri Padmi; JT Pareke
Journal of Legal Sustainability Vol. 3 No. 4 (2026): 2026
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63477/jols.v3i4.655

Abstract

The use of digital wallets is becoming more widespread in electronic transactions, but the relationship between providers and users is generally based on standard agreements drafted unilaterally. This study aims to analyze exoneration clauses in DANA's Terms and Conditions of Use based on Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include legislation and DANA's Terms and Conditions, which are analyzed qualitatively using a deductive method. The results show that clauses limiting liability, disclaiming responsibility for certain losses, and unilateral authority to determine compensation claims have the potential to create imbalances and contradict prohibitions on standard clauses. Therefore, DANA needs to draft responsibility clauses in a way that's more proportional, transparent, and in line with consumer protection principles.
The Application of Exoneration Clauses in PT Kredivo Finance Indonesia's Electronic Agreements Based on Article 1338 of the Civil Code Nova Tri Mulyani; Hendi Sastra Putra; Fahmi Arisandi; Mikho Ardinata
Journal of Legal Sustainability Vol. 3 No. 4 (2026): 2026
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63477/jols.v3i4.657

Abstract

The growth of information technology-based financing services has driven the use of electronic standard contracts, including the Terms of Use of PT Kredivo Finance Indonesia, which contain liability limitation clauses. This study aims to analyze the validity of such exoneration clauses based on Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches. Primary legal materials comprising relevant legislation and Kredivo’s Terms of Use were analyzed using a descriptive-qualitative method through legal deduction. The findings indicate that clauses limiting compensation and shifting risk to the user potentially create an imbalance of rights and obligations, while also conflicting with prohibitions regarding standard clauses and the principle of good faith. Consequently, these clauses require adjustment to avoid disproportionately shifting the business operator's liability and to ensure continued consumer protection.  
SOSIALISASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS) BAGI PEDAGANG PASAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Ananta Yusa Priatama; Mikho Ardinata; Rangga Jayanuarto; Hendi Sastra Putra
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA) Vol. 6 No. 2 (2026): JIMAKUKERTA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran aktivitas perdagangan di pasar. Tingginya mobilitas pengunjung, intensitas transaksi jual beli, serta potensi terjadinya tindak kriminal menuntut peningkatan kesadaran dan kewaspadaan pedagang dalam menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh pentingnya edukasi mengenai pencegahan tindak kriminal bagi pedagang pasar. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pedagang mengenai potensi tindak kriminal, langkah-langkah pencegahan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan pasar yang aman dan kondusif. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi, penyampaian materi, ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Materi meliputi pengenalan bentuk-bentuk tindak kriminal, pengamanan barang dagangan dan uang hasil penjualan, kewaspadaan terhadap modus penipuan, serta prosedur pelaporan kepada pihak berwenang. Evaluasi dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, dan pengamatan terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan sarana edukasi yang relevan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kewaspadaan, perlindungan terhadap barang berharga, dan kerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan perdagangan. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pedagang, pengelola pasar, dan aparat keamanan dalam mencegah potensi tindak kriminal. Disimpulkan bahwa sosialisasi Kamtibmas menjadi salah satu upaya preventif yang dapat mendukung peningkatan kesadaran pedagang terhadap keamanan pasar. Disarankan agar sosialisasi dilaksanakan secara berkala, disertai evaluasi dan tindak lanjut untuk memperkuat partisipasi pedagang serta mewujudkan lingkungan pasar yang aman, tertib, dan kondusif.
EDUKASI DAN SOSIALISASI KAMTIBMAS OLEH KEPOLISIAN MELALUI PENDEKATAN HUMANIS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN LINGKUNGAN Muhammad Al Fatih; Mikho Ardinata; Rangga Jayanuarto; Hendi Sastra Putra
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA) Vol. 6 No. 2 (2026): JIMAKUKERTA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan kepolisian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja kayu dalam menjaga keamanan lingkungan melalui edukasi dan sosialisasi kamtibmas dengan pendekatan humanis. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui tahapan persiapan, penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan melalui komunikasi langsung dengan pekerja kayu untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan, kepatuhan terhadap hukum, mekanisme pelaporan kejadian, serta penguatan kemitraan dengan kepolisian. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan dan diskusi untuk mengetahui respons peserta terhadap materi yang disampaikan serta mengidentifikasi pemahaman mengenai tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi kamtibmas menjadi sarana penting untuk memberikan pemahaman kepada pekerja kayu mengenai peran masyarakat dalam mencegah gangguan keamanan, membangun komunikasi dengan aparat kepolisian, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Pendekatan humanis juga menjadi landasan untuk mendorong interaksi yang terbuka, komunikatif, dan saling menghormati antara kepolisian dan masyarakat. Kegiatan ini menekankan bahwa pemeliharaan keamanan tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut melalui komunikasi rutin dengan Bhabinkamtibmas, koordinasi dengan perangkat lingkungan, serta keterlibatan pekerja dalam kegiatan keamanan setempat. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif melalui penguatan kesadaran, kepedulian, dan kemitraan antara pekerja kayu, masyarakat, dan kepolisian.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DAN DIALOG INTERAKTIF BERSAMA KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG AMAN, TERTIB, DAN KONDUSIF Septian Fajar Dwi Putra; Mikho Ardinata; Sinung Mufti Hangabei; Hendi Sastra Putra
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA) Vol. 6 No. 2 (2026): JIMAKUKERTA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum pekerja kayu melalui edukasi dan dialog interaktif bersama kepolisian. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan, diskusi interaktif, tanya jawab, serta observasi selama kegiatan berlangsung. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman hak dan kewajiban warga negara, kepatuhan terhadap peraturan, pencegahan pelanggaran hukum, serta prosedur pelaporan dan penyelesaian permasalahan hukum. Dialog interaktif memberikan kesempatan kepada pekerja kayu untuk menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan memperoleh penjelasan mengenai persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi dan dialog interaktif dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya perilaku taat hukum, penghormatan terhadap hak orang lain, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban. Keterlibatan kepolisian juga mendukung komunikasi dan kemitraan dengan pekerja kayu dalam menciptakan lingkungan yang aman. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap keterlibatan dan respons peserta selama kegiatan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pekerja kayu untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan hukum serta berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan kerja dan tempat tinggal. Keberlanjutan program memerlukan sosialisasi berkala dan koordinasi antara kepolisian, pekerja kayu, dan masyarakat setempat.