Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Agregasi

PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI KESEHATAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT 2011-2017 Erlan Suwarlan; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1570.975 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i2.2316

Abstract

The implementation of decentralization in Indonesia which has been running for ten years after the reforms have become interesting and an important momentum for reflection and evaluation of various polemics and problems that arise. The achievements of each region vary greatly in responding to the policy. This study supports analyzing health decentralization from factors: authority, regional resources, and access. The research method used is a qualitative method using phenomenology. The results of the study show how the implementation of health decentralization in Tasikmalaya Regency is as follows: Low regional capacity characterized by small Regional Original Income (PAD); Does not spur regional innovation and creativity in elaborating regional potential; Dependence on priority centers in the budget; and not yet achieved independence. Suggestions from the results of this study are the need for: meeting the minimum health sector budget, fulfilling the approval of health workers from various types of workforce, both quality and satisfaction, fulfillment of facilities and infrastructure in public health centers and public hospitals, equitable distribution and access to needed services. The findings in this study are factors of "political will" and decentralization of health. The findings in this study are beyond the three factors studied that the "political will" factor and institutional capacity also determine the success of implementing decentralization of health.
PERAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG KUTA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS Erlan Suwarlan
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v8i2.3289

Abstract

Abstrak Potensi ancaman terhadap wilayah adat bisa terjadi di mana pun, tidak terkecuali pada wilayah adat kampung Kuta yang notabene selama ini memberi kontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup yang ada di Ciamis. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran lembaga adat Kampung Kuta yang dikenal sebagai kampung “seribu” larangan dalam mempertahankan nilai-nilai dan tradisi untuk melestarikan lingkungan hidup. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam merencanakan pesan berawal dari nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dengan istilah “pamali. Nilai ini sangat efektif dan secara khusus memiliki implikasi positif dalam pelestarian lingkungan hidup. Kemudian peran dalam membuat pesan penyadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup tertuang dalam nasihat-nasihat yang berkembang dari mulut ke mulut yang diwariskan dari para leluhur. Selanjutnya peran dalam menyampaikan pesan berbasis dari keluarga sehinga nilai-nilainya bisa ditanamkan sejak dini. Peran Komunitas Adat dalam mempraktikkan nilai-nilai sesungguhnya ada dalam seluruh aspek kehidupan, secara khusus peran kuncen dalam menjaga hutan keramat atau Leuweung Gede sangat menentukan dan berpengaruh terhadap kelestariannya sampai saat ini. Secara keseluruhan empat peran dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis nilai-nilai kearifan lokal diperankan oleh kuncen, sesepuh, dan ketua adat. Kata Kunci: Peran, Lembaga Adat, Lingkungan Hidup, Kearifan Lokal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI PERDESAAN Erlan Suwarlan; Agus Nurulsyam Suparman; Endah Vestikowati; Kiki Endah
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i2.4902

Abstract

ABSTRAK Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat perdesaan, salah satunya bisa diperankan oleh Lembaga Komunikasi Perdesaan. Namun, hingga saat ini implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan di Kabupaten Ciamis belum optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Ciamis. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kelompok informasi masyarakat masih jauh dari ideal. Koordinasi lintas sektor dan aktor pun belum berjalan baik, kondisi ini memperlambat terbentuknya kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Dukungan anggaran daerah masih sangat minim, termasuk komitmen desa untuk memberi anggaran pun sangat minim. Ketersediaan peralatan pun masih sangat terbatas. Selain dari itu, pemahaman aparatur, khususnya jajaran pemerintahan desa belum seutuhnya paham terhadap regulasi yang mengatur tentang Kelompok Informasi Masyarakat. Rendahnya pemahaman ini berimplikasi terhadap rendahnya perkembangan dan eksistensi kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kelompok Informasi Masyarakat, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi.