Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Sosiohumaniora

KESIAPAN PEMEKARAN “KABUPATEN RENAH INDOJATI” DI PROVINSI SUMATERA BARAT Astika Ummy Athahirah; Rossy Lambelanova
Sosiohumaniora Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.073 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14363

Abstract

Kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik menjadi permasalahan utama yang mendasari tuntutan masyarakat di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pemekaran daerah. Sebagaimana diisyaratkan desentralisasi, pemekaran daerah diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang memadai. Namun hingga saat ini, pemekaran tersebut belum dapat diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran tersebut dengan menggunakan teori pemekaran oleh (Fitrani, Hofman, & Kaiser, 2005) Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya Bupati Pesisir Selatan, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, camat pada masing-masing kecamatan dan beberapa tokoh adat serta masyarakat. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa kesimpulan bahwa kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” belum maksimal karena belum ada Peraturan Pemerintah sebagai aturan taktis operasional yang mengatur mengenai pemekaran daerah. Pemekaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya faktor sosial, ekonomi dan politik sedangkan faktor budaya dan sejarah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Rossy Lambelanova
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.118 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12137

Abstract

Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaanya masih terdapat fenomena-fenomena permasalahan di lapangan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle (1980), yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat menunjukkan peningkatan indeks dari tahun ke tahun, namun perkembangan IPM ini tidak semata-mata menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil, secara faktual masih banyak kekurangan di lapangan yang masih memerlukan kerja ekstra dari pemerintah daerah dan belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat