Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Medium : Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah
Rossy Lambelanova
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Septian Yudi Pratama; Etin Indrayani; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.461 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.443

Abstract

Dalam rangka mewujudkan transparansi publik, Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Bupati No. 97 Tahun 2017 tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada setiap badan publik agar menjadi organisasi yang terbuka dengan menempatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-masing badan publik. Dalam pelaksanaannya program ini belum berjalan dengan baik, banyak informasi yang menjadi hak masyarakat namun tidak dipublikasikan, OPD sebagai ujung tombak implementasi terkesan kurang maksimal dalam menjalankan program Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini termasuk salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik yang ideal; selanjutnya (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership.
TIPE-TIPE KEPENGIKUTAN PEGAWAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU Fransina Jeane Matmey; Sadu Wasistiono; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.878 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i3.472

Abstract

Pegawai pada organisasi pemerintah daerah cenderung memiliki kekuasaan yang rendah dan berusaha mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan dan harapan pimpinan untuk pencapaian tujuan organisasi. seperti halnya para pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, yang bekerja tanpa menyadari mereka punya kekuatan sebagai pengikut yang dapat memiliki peran cukup besar dalam memengaruhi keputusan pemimpin, sedangkan pemimpin tidak menyadari bahwa pegawai memiliki tipe dan karakter yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana tipe-tipe kepengikutan pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, faktor yang memengaruhi, serta model kepengikutan pegawai. Desain penelitian adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki perbedaan tipe pengikut, berupa tipe Isolates, bystanders, participants, dan activists, yang dipengaruhi oleh konsep diri berupa persepsi positif dan negatif terhadap pemimpin maupun kondisi lingkungan, dan motivasi pegawai itu sendiri. Ketika pegawai memiliki konsep diri dengan persepsi positif dan motivasi tinggi, maka pegawai tersebut termasuk dalam tipe pengikut activists, sebaliknya, jika konsep diri dengan persepsi negatif dan kurangnya motivasi pribadi, maka pegawai tersebut termasuk tipe isolates. Konsep diri dan motivasi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa gaya kepemimpinan Kepala Dinas, sarana prasarana kantor, dan kualitas sumber daya di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BEKASI Richi Agung Ervanto; Irwan Tahir; Rossy Lambelanova
Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Vol 10 No 1 (2022): Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/medium.2022.vol10(1).10088

Abstract

The theory used as an analytical knife in writing this thesis is the theory of policy implementation model according to Muchlis Hamdi (2014) which explains the description of the dynamics of the movement of policy implementation, namely the dimensions of productivity, linearity and efficiency and the factors that can affect the success of policy implementation, namely the determinants of policy substance, implementing task behavior, network interaction, target group participation and resources. The method used is a qualitative approach, data collection techniques are interviews, document review, and analysis. Based on the description obtained that the implementation of employment policies in Bekasi Regency has not run optimally, productivity has not reached the target, both the target for reducing the open unemployment rate and the target for minimum service standards for manpower placement. The service linearity between job seekers registration and job vacancies registration is in accordance with predetermined procedures, time, cost, place and implementer, but in terms of service to employers, procedures for placement of workers and follow-up to the appointment of prospective job seekers, the Bekasi Regency Manpower Office does not yet have a written standard operating procedure (SOP), so it cannot be explained whether the service is in accordance with the standard specification guidelines that have been determined. the efficiency of inter-work services is quite efficient, but inter-work services are still done manually and have not used online-based technology that can expand the range of services.
FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Esteria Nivianny Zacharias; Rossy Lambelanova
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 2 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i2.269

Abstract

Central government financial transferred by balance allocation funds have function to decrease fiscal imbalance and produce equalization regional funds.  However, this policy in fact makes most of local governments, including Kupang City government, be depended on that funds especially General Allocation Funds, because of local government ability lack. These are some purposes of this research. First, this research purposes to know how far the locally generated income and general allocation funds give effect in significant to regional expenditure partially and simultaneously. Second, it purposes to know if there was a flypaper effect in Kupang City from 2008 to 2017. Finally, this research makes an analysis of basic principles to increase regional income in order to decrease dependency to central government. This result research shows locally generated income and general allocation funds have effect to regional expenditure of Kupang City in significant from 2008 to 2017. It is because the T statistic (T count) bigger than T chart, α = 1%. The locally generated funds is 2,617 and the general allocation funds 4,646. In simultaneous,  locally generated income and general allocation fund also give effect to regional expenditure significantly because of the F statistic bigger than F chart α = 1%. It is 154,061. This research also gets result that there was a flypaper effect, because the coefficient of general allocation fund bigger than locally generated income, it is 0,645 > 0,365. Flypaper effect happened to Kupang City government can be overcome by regional income increasing. The regional income increasing can be done by expansion of income base, income leakage control, and the increasing efficiency of tax administration.
Transfer of Secondary Education Management Functions in Central Java Province Rossy Lambelanova
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 11 No 2 (2019): Administrative Reform
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v11i2.736

Abstract

The purpose of this study was to study and analyze the implementation of the transferof management functions for secondary education in Central Java Province, using adescriptive analysis research design with a qualitative approach. The method of datacollection is done by observation, open interviews and analyzing documents. Theanalytical tool in this research is the model of policy implementation proposed by(Smith, 1973), namely there are four important components in the policyimplementation process: (1) ideal policy, (2) implementing organizations (3) targetgroups (4) environmental factors. The results showed that the transfer of themanagement function of secondary education in the Province of Central Java has notrun as expected, this is because the Policy dimension is implemented as aspired(Idealized Policy) has not been fully implemented, especially the Scope sub-dimension,namely aspects funding for the implementation of education is still not fully submittedto the Province, the aspect of asset transfer is still constrained between the district /city government, the Provincial Government and the owner of the foundation, the rangeof control is quite wide because the geographical location of the province of CentralJava is quite extensive with the number of districts / cities that are the largest is 35(thirty-five) districts / cities.
Kompetensi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Rentang Waktu 2013-2018 Roslianah Roslianah; Tjahya Supriatna; Hyronimus Rowa; Rossy Lambelanova
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 1 (2020): Public Service Innovation
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i1.1347

Abstract

Huge authority that owned by local head should be supported by competency for optimizing local governance, beacuse several facts obligatory authority and optionary authority is not optimal beacuse local head is not understood his competency as a local leader in region. This research aims to 1) analyze local head competency of Bone regency in local governance; 2) arrange model of local head competency in local governance. This research is using governmental theory and Shermon's theory as an applied theory. This research also used qualitative approach which has 17 informants who derived from snowball sampling technique. Data gathering with documentation and interview as primary data. Data analyzing technique is using descriptive analysis which develop with triangulation technique. Research result shows that the leadership of Bone's head from 2013-2018 has fill the requirements. This result is derived from Shermon's competency theory analyzing, namely knowledge, skills, traits, social role, self image, and motive in realizing local givernance has been competent. New model that developing from local governance in Bone regency is local head managerial competency model.
PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA SAWIT DI KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT OLEH DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Wike Anggraini; Rossy Lambelanova; Nur Asiah Ritonga
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 7, No. 2, November 2022
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v7i2.2525

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan petani kelapa sawit di kecamatan kampung rakyat oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kelapa sawit merupakan primadona sektor perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani kelapa sawit. Namun di Kecamatan Kampung Rakyat sendiri produksi yang diharapkan masih rendah. Untuk dapat meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit masyarakat tersebut dibutuhkan upaya dari Dinas Perkebunan dan Peternakan selaku Instansi Pemerintah yang mengurusi terkait Bidang Perkebunan. Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tahapan pemberdayaan dari Lambelanova yang terdiri dari perencanaan pemberdayaan, pendampingan intensif, pembauran, pelibatan masyarakat terdampak, pengawasan serta evaluasi. Hasil penelitian pemberdayaan petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat masih kurang optimal. Hal tersebut karena dari 6 tahapan pemberdayaan menurut Lambelanova hanya ada 2 tahapan yang berjalan dengan baik, selebihnya dibutuhkan perhatian khusus dari dinas terkait. Dalam pemberdayaan petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat juga memiliki faktor penghambat seperti tingkat pengetahuan petani masih rendah, ketidakstabilan harga jual kelapa sawit, sarana dan prasarana serta ketidakpercayaan anggota kelompok tani terhadap pengurus kelompok. Kata kunci: Kelapa Sawit; Perkebunan; Pemberdayaan Petani
Peran Kebijakan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya Isak Bonai; Rossy Lambelanova
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 9 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2023.vol9(2).14622

Abstract

In essence, public policies in a good governance system are actions or steps taken by the government to ensure openness, accountability and public participation in the decision-making process. That public policy in a good governance government system has several meanings, including: Public policy is implemented openly and transparently to the public. Information related to policies, decision-making processes and policy implementation must be easily accessible to the public. The government is responsible for the policies produced and implementing these policies appropriately. The government also ensures accountability to the community in the use of public resources. Public policy must be responsive to the needs and aspirations of society. The government must be able to respond to community problems or complaints with appropriate solutions and policies. The community is given the opportunity to participate in the decision-making process. The government must involve them actively in planning, designing and implementing public policy. Public policies must be fair and side with all groups of society without discrimination. The main goal is to improve the welfare of all people by reducing social and economic disparities. Thus, public policy in a good governance government system aims to support the creation of good government, convince the public that government decisions are based on the public interest, and encourage active public participation in the decision-making process. The problem studied in this research is, how is the implementation of the principles of good governance in the Mamberamo Raya Regency Government with a study focus on three specific indicators, namely Transparency, Law Enforcement and Accountability. Initial. The main instrument determined in this research is through interviews with a number of informants who are considered to have capacity in the problems that are the focus of the study in this research. Data processing and analysis techniques are carried out in stages: data reduction, data display and data verification or drawing conclusions. The research results show that the three indicators are as follows: 1). In terms of transparency indicators, so far the achievements have been relatively good, because the government always strives to provide the necessary information and data to the public or people who need it; 2) in terms of law enforcement indicators as a reflection of good governance, so far the achievements have been relatively good, although not yet optimal, especially in terms of increasing employee discipline, which has not yet experienced maximum improvement, specifically in terms of activity in the office; 3) The accountability indicator has so far gone quite well. What is of particular concern for this indicator is the timeliness in compiling and submitting accountability reports from employees to management, which sometimes still experiences delays.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Permata Ayu Putri S.; Ermaya Suradinata; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i1.527

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masalah-masalah dalam pengimplementasian standar operasional prosedur dalam pencapaian kinerja di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan standar operasional prosedur dalam pencapaian kinerja. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancaara dan observasi. Adapun informan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pelaksana pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan komunikasi yang berjalan tidak sesuai diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak kepada komunikan. Terdapat beberapa hambatan yang membuat pesan yang disampaikan komunikator tidak dapat diterima dengan komunikan. Proses komunikasi yang berlangsung dalam konteks situasional mengharuskan komunikator memperhatikan situasi ketika komunikasi dilakukan. Sebab faktor sosiologis-antropologis-psikologis memengaruhi kelancaran berkomunikasi. Faktor psikologis seperti keadaan komunikan yang kurang mampu menerima pesan komunikator secara psikologis juga menghambat kelancaran komunikasi. Komunikator sebagai “alat”untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan. Salah pengucapan akan menimbulkan salah pengertian (misunderstanding), atau salah tafsir (misinterpretation) yang kemudian menimbulkan salah komunikasi (miscommunication). Untuk itu, seorang komunikator harus mengucapkan pernyataannya dengan jelas dan tegas serta disusun dengan kalimat yang logis agar tidak menimbulkan salah pengertian atau pemahaman.
EFEKTIVITAS PLAZA PELAYANAN PUBLIK TIMOR ATAMBUA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Florianus Mario Ndapa; Tjahya Supriatna; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.643

Abstract

Berdasarkan statistik laporan/pengaduan masyarakat yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia pada 2015 menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah menjadi pengaduan yang paling tinggi dibandingkan Instansi lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dengan membuat terobosan membangun Mall Pelayanan Publik yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia salah satunya di Kabupaten Belu dengan nama Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua. Dengan berdirinya Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua, pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara terpisah pada setiap instansi yang terkait pelayanan publik dapat di integrasikan ke dalam satu gedung sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Teori yang digunakan adalah indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Tampubolon dengan membaginya menjadi 5 (lima) indikator yaitu Produksi, Efisiensi, Kepuasan, Keadaptasian, dan Perkembangan. Selanjutnya pendekatan yag digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dengan melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas. Setelah menganalisis dan mengetahui strategi maka peneliti menggunakan Litmust Test sebagai sarana untuk mengurutkan strategi-strategi yang paling strategik dalam meningkatkan efektivitas. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara,dan mengumpulkan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pelayanan publik pada Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua berjalan dengan efektif, di mana pelayanan dilakukan menggunakan teknologi sehingga lebih efisien dan meningkatkan produksi pelayanan sehingga mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat yang tinggi. Selanjutnya ditemukan 3 (tiga) isu strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan yaitu; meningkatkan kerja sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun OPD dan Instansi lain terkait pelayanan publik untuk pengembangan Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua, melakukan pelatihan untuk semua pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait penggunaan aplikasi si-CANTIK dalam pelayanan, dan membuat nota kesepahaman antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Daerah sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap hasil kinerja Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua.
Co-Authors Astika Ummy Athahirah Dessyana Lourine Talluta Dimas Novendra Alfianto Ela Lesmanawaty Wargadinata Ermaya Suradinata Ermaya Suradinata Esteria Nivianny Zacharias Etin Indrayani Florianus Mario Ndapa Fransina Jeane Matmey H. Khasan Effendy Hamdi Darmawan Hyronimus Rowa Irwan Tahir Isak Bonai Kellie Praja Putra Marja Sinurat Maryani, Dedeh Muchlis Hamdi Nur Asiah Ritonga P. R. Benirobin Permata Ayu Putri S. Reydonnizar Moenek Richi Agung Ervanto Roslianah Roslianah Sadu Wasistiono Sampara Lukman Septian Yudi Pratama Tjahya Supriatna Tjahya Supriatna Ucok Pardosi Wike Anggraini Zefanya Yosua Jocom