Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.145
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law Development Journal Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Semarang Law Review Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia MANGGALI
Yulistyowati, Efi
Universitas Semarang
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN DAN DI INDONESIA SAAT INI Dian Septiandani; Efi Yulistyowati
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3313

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah membandingkan pengaturan pemungutan pajak penghasilan pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini, serta ingin mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap konsep pemungutan pajak penghasilan di Indonesia saat ini. Sumber-sumber penerimaan negara, dapat diperoleh dari berbagai sumber, dimana salah satunya adalah pajak. Begitu pula dalam pemerintahan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif . Temuan   dalam penelitian ini ialah perbandingan pemungutan   pajak penghasilan pada dua masa, yaitu pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini.  
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Busana Dan Dekorasi : Studi Kasus Di Sanggar Hanny Semarang Fienda Restiti Putri; Efi Yulistyowati; Dewi Tuti Muryati
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Desember (2023)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v25i3.4772

Abstract

Wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian biasanya disebabkan karena salah satu pihak    tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian tersebut, demikian juga yang terjadi dalam perjanjian  sewa menyewa busana dan dekorasi di Sanggar Hanny Semarang,  sehingga menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan.  Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa busana dan dekorasi di Sanggar Hanny Semarang, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi tersebut dan upaya mengatasinya. Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis.    Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah  penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa busana dan dekorasi  pada  Sanggar Hanny Semarang  tahun 2021.    Sampel tersebut diambil dengan cara  purpsive. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa busana dan dekorasi di Sanggar Hanny Semarang dilakukan dengan cara kekeluargaan secara musyawarah dan mufakat dengan meminta pertanggungjawaban dari pihak penyewa karena perbuatan yang dilakukan pihak penyewa menimbulkan kerugian materiil dengan jumlah ganti rugi yang harus dibayaroleh pihak penyewa busana dan dekorasi Sanggar Hanny Semarang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi tersebut adalah  1) kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai kekuatan hukum pada perjanjian tidak tertulis, 2) penyewa masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajibannya, 3) sulitnya beracara meminta pergantian kerugian sewa menyewa di pengadilan.  Kendala tersebut diatasi dengan cara 1) melakukan pendekatan persuasif melalui media massa (media elektronik dan jejaring media sosial) mengenai persoalan hukum khususnya yang terkait dengan perjanjian 2) menjelaskan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam KUHPerdata dan UUPK, 3) membantu proses aduan, klaim kerugian dan pembayarannya dalam menyelesaikan pemberian ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab dari wanprestasi yang telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan mengutamakan penyelesaian secara damai dan cepat tanpa harus melalui proses pengadilan.
Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Agus Saiful Abib; Efi Yulistyowati; Amri Panahatan Sihotang
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.931 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i1.1019

Abstract

Tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan Tax Amnesty yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek melalui pembayaran uang tebusan, meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang melalui perluasan basis data pemajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, transisi ke sistem perpajakan baru yang lebih kuat dan adil, dan mendorong rekonsiliasi perpajakan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui apakah program Tax Amnesty Indonesia Tahun 2016 berhasil atau tidak, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan penelitian tentang : Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak . Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ? Berdasarkan implikasi tersebut, maka bagaimana sebaiknya pengaturan perpajakan yang akan datang ? Berdasarkan permasalahan tersebut jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang akan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis, data yang dipergunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan berdasarkan implikasi tersebut SE Dirjen Pajak No. SE - 06/PJ/2017 seharusnya tidak hanya untuk tahun pajak 2017 saja, tetapi juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Di samping itu perlu ada peraturan yang mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan hak Wajib Pajak.In 2016, the government re-issue the Tax Amnesty policy as outlined in Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. The Tax Amnesty is expected to increase tax revenue in the short term through ransom payments, increase tax revenues over the long term through the expansion of taxation databases, increase taxpayer compliance, transition to a stronger and more just tax system, and encourage national tax reconciliation. In relation to this matter, to find out whether the program of Tax Amnesty Indonesia Year 2016 succeed or not, especially in increasing taxpayer compliance, it is necessary to do research on: "Implications Implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty in Improving Taxpayer Compliance ". The problem to be discussed is how the implications of the implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amendment (Tax Amnesty) in improving taxpayer compliance? Based on these implications, then how should the taxation arrangements to come? Based on the problem, this type of research is normative juridical which will be studied with the approach of legislation, the analytical descriptive research specification, the data used secondary data, which analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implication of the implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty can improve Taxpayer compliance, and based on the implication of SE Dirjen Pajak No. SE - 06 / PJ / 2017 should not only be for the fiscal year 2017 alone, but also for the years to come. In addition, there should be a regulation that regulates the supervision of the implementation of taxpayers' rights.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI I BOJA MENGENAI SANKSI HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Tri Mulyani; Efi Yulistyowati; Dhian Indah Astanti
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2408

Abstract

Berdasarkan UU  Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal yang harus diperhatikan dalm berkendara adalah menghormati pesepeda dan pejalan kaki, tidak boleh menaikan motor ke trotoar, harus berkonsentrasi dalam berkendara, mengetahui hak pejalan kaki, kalau mau berbelok, berbalik arah wajib menyalakan lampu isyarat, memasang plat nomer, mengenakan helm dan wajib memiliki SIM. Bagi anak di bawah umur sulit memenuhi aturan tersebut terutama dalam hal kepemilikan SIM, karena mencari SIM harus 17 tahun. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kelabilan anak sehingga sering menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan data dari Korlantas Polri pada periode trimester ketiga 2015 terjadi pelanggaran sebanyak 28.544 kasus, sebagian besar dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak di bawah umur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dapat dikenai pertanggunjawaban pidana. Bagi anak berusia 12 hingga 14 dikenai sanksi tindakan dan usia 14 ke atas dikenai sanksi ½ hukuman orang dewasa. Berdasarkan fenomena ini, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang perlu melakukan sosialisasi dengan mengangkat permasalahan tentang peningkatan pemahaman terhadap Siswa SMA Negeri 1 Boja mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan.   Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Boja   mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, menunjukkan adanya peningkatan 21,6%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari para siswa mengenai pentingnya peningkatan   pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA FUTUHIYAH MRANGGEN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Iftar Aryaputra; Efi Yulistyowati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2414

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan bagi bangsa ini. Perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, seharusnya rakyat hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Realitasnya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, korupsi harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa pula. Pencegahan korupsi harus dilakukan sedini mungkin. Pembiasaan sejak usia dini terhadap perilaku anti korupsi, diharapkan menjadi benteng untuk tidak melakukan korupsi pada masa depan. Generasi muda sebagai generasi penerus, pemegang estafet kepemimpinan di masa datang, memiliki peranan yang strategis dalam pemberantasan korupsi. Mata rantai korupsi yang sudah sangat kuat harus mampu diputus oleh generasi muda. Oleh karena itu, peranan generasi muda sangat penting dalam upaya memutus mata rantai korupsi. Permasalahan dalam kegiatan ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pertama, rendahnya pemahaman terhadap aspek yuridis korupsi. Kedua, rendahnya pemahaman terhadap tindak pidana korupsi. Ketiga, rendahnya kepedulian siswa terhadap korupsi di lingkungan sekitar. Metode pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya dibagi menjadi tiga katagori, pertama, pra kegiatan, yang dimulai dengan proses administrasi perijinan dan survei lokasi kegiatan. Kedua, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan pemberian kuesioner dan ceramah. Ketiga, evaluasi kegiatan.  
PENGUATAN PEMAHAMAN REMAJA PANTI ASUHAN AL HIKMAH WONOSARI, NGALIYAN TERHADAP SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Muhammad Iftar Aryaputra; Efi Yulistyowati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i1.3367

Abstract

Sistem sanksi dalam hukum pidana dapat dikualifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu jenis sanksi pidana (straf) dan jenis sanksi tindakan (maatregel). Keduanya merupakan jenis sanksi yang digunakan oleh beberapa sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Model sistem sanksi tersebut dikenal dengan istilah double track system. Selain dianut oleh KUHP, double track system juga dikenal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU Narkotika menggunakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan untuk menegakkan normanya. Jenis pidana yang digunakan dalam UU Narkotika yaitu mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan jenis tindakan yang digunakan adalah rehabilitasi. Dalam UU Narkotika, terdapat dua jenis rahabilitasi, yaitu rehabilitasi sosial dan medis. Di sisi lain, berdasarkan data yang didapatkan, remaja merupakan kelompok usia yang rentan untuk menjadi penyalahguna narkotika. Menurut BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2,3 juta palajar atau mahasiswa di Indonesia pernah menggunakan narkotika. Fakta ini menunjukkan bahwa masih kurangnya edukasi dikalangan remaja mengenai penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini merupakan sarana edukasi dalam memberikan pemahaman kepada para remaja untuk tidak menjadi penyalahguna narkotika, dengan cara memahami dari aspek sanksi hukumnya. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana, sanksi bersifat sebagai paksaan psikis bagi setiap orang. Dalam artian, orang akan berpikir dua kali untuk melakukan suatu tindak pidana apabila telah memahami sanksi hukumnya. Sasaran kegiatan ini adalah remaja panti asuhan Al Hikman Ngaliyan. Sedangkan metode pelaksanaan dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap awal, pelaksanaan, dan evaluasi.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK NEGERI 4 SEMARANG MENGENAI DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS JALAN Efi Yulistyowati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v3i2.5194

Abstract

Berdasarkan data dari Polda Jawa Tengah Tahun 2020, jumlah kecelakaan di Kota Semarang sebanyak 939 kasus, 121 orang tewas, 1 orang luka berat, 539 orang luka ringan, dan kerugian material Rp 427.950.000,-. Mengingat jumlah kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas cukup besar, dan sebagian besar kecelakaan tersebut menimpa remaja, maka kami ingin melakukan pengabdian masyarakat di SMAK Negeri 4 Semarang dengan judul: Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang Mengenai Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang & Lalu Lintas Jalan , mengingat belum banyak remaja yang tahu mengenai siapa yang berhak mendapatkan santunan dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, bagaimana   cara memperolehnya, dan berapa jumlahnya. Metode  yang dipergunakan dalam  kegiatan   ini adalah : survey lapangan, pre-test, penyuluhan, tanya jawab, post-test, dan evaluasi. Hasil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang & lalu lintas jalan mengalami peningkatan sebesar 69,72 %. Hal itu disebabkan karena adanya respon positif dari   Siswa SMK Negeri 4 Semarang akan pentingnya peningkatan pemahaman mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, sehingga mereka berharap perlu dilakukan peningkatan pemahaman mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan terhadap siswa yang lain.
REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DI MADRASAH ALIYAH NAHDLATUL ULAMA DEMAK DALAM PERSIAPAN PEMILU 2024 Dedy Suwandi; Muhammad Junaidi; Efi Yulistyowati; Stefani Dewi Rosaria
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i2.8040

Abstract

The values of Pancasila as a guideline for Indonesian citizens to make Pancasila a guiding spirit in running the governance of personal and social life of the nation and state. Pancasila as a spirit to carry out the value of national values is truly an inclusive social virtue, inspiring, uniting and liberating all social groups, ethnicities, religions, languages and aspirations of national life in the midst of society. The values of Pancasila are currently discussed regarding the virtues in the preparation of elections for novice voters. Pancasila every time the ceremony is often mentioned together but the values in Pancasila most do not know in full so that the values in Pancasila need to be re-applied so that it enters into the inner spirit of the students at MA NU Demak. Exploring the values of Pancasila as a guideline in the election can certainly serve to integrate diversity (diversity) despite different choices but still unite. The values of Pancasila are needed to anticipate and face a series of problems in the election including the spread of fake news, black campaigns, and money politics. This can be anticipated when the soul in every human being is instilled with the seeds of love for the country. The spirit of nationality reminds us of the importance of commitment, loyalty of every child of the nation to remain consistent in the fundamental orientation of national life, the love of one homeland, one language and one nation Indonesia.
Peningkatan Penguatan Pemahaman Kader Penggerak Trimulyo Genuk Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Helen Intania Surayda; Efi Yulistyowati; Ahmad Dwi Nuryanto
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.11322

Abstract

Women are considered second-class citizens who often receive stereotyped views and attitudes or negative labels, as well as acts of violence, both in the form of control even with the intention of protection, which eliminates physical and mental integrity, resulting in the loss of equality, enjoyment and basic freedoms as human beings. Indonesia, as a developing country, has a bad reputation in terms of human rights violations, one of which is that these violations can be classified as acts of violence against women. The core of legal protection for women in the UDHR respects the humanity of every person because they are born as human beings. The presence of the PKDRT Law, the TPKS Law which regulates the right to restitution and assistance funds, and Perma Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. provide confidence to the community to dare to report their cases. The driving cadres are the leading partners who are directly involved in community issues. Based on this, the problem in this Community Service (PKM) activity can be formulated as the lack of understanding of the Trimluyo Genuk driving cadres regarding legal protection for women. This PKM activity was carried out using lecture, discussion and question and answer methods. In this PKM activity, Trimulyo's cadres gained information developments and strengthened their understanding of legal protection, as indicated by an increase in the average general understanding of 13 participants of 81.54%.
Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Trimulyo Genuk Khaidar Alifika El Ula; Amri Panahatan Sihotang; Wafda Vivid Izziyana; Efi Yulistyowati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/7yc5v726

Abstract

Sertifikat halal pada produk merupakan instrumen penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman batin konsumen, khususnya masyarakat Muslim. Tanpa sertifikat halal resmi yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu produk berisiko kehilangan kepercayaan pasar. Namun, masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat sah, serta belum melengkapi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini juga ditemukan di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang memerlukan intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diikuti 28 pelaku UMKM, dilaksanakan pada 7 Juli 2025 di aula kelurahan. Tahapan kegiatan meliputi pengisian kuesioner awal (pre-test), penyampaian materi tentang legalitas usaha dan prosedur sertifikasi halal, sesi tanya jawab, serta pengisian kuesioner akhir (post-test). Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif melalui studi kasus dan diskusi interaktif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, dari 43% sebelum kegiatan menjadi 91% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 48%. Peserta memberikan respons positif, menilai kegiatan ini relevan dan bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Secara keseluruhan, PkM ini dinilai berhasil mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha dan sertifikat halal sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar. Kata kunci: Legalitas; Sertifikasi Halal; Sosialisasi.
Co-Authors Abib, Agus Saiful Ahmad Dwi Nuryanto Alifah Nia Agustin Amri P Sihotang Ani Triwati Asfita Marina Palupi Dedy Suwandi Dewi Cahyaningrum Dewi Tuti Muryati Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Endah Pujiastuti Erika Safitri Fienda Restiti Putri Heryanti, B.Rini Ihrom Adil Aksana Ilham Aulia Ramadhan Juliana Pakpahan Junaidi, Muhammad Khaidar Alifika El Ula Linawati, Iis Liyanti . Maulida Sasy Kirana Moh. Yunus Muhammad Iftar Aryaputra Nur Khasanah Salsabila Gabrielle Rizharini Septiandani, Dian Stefani Dewi Rosaria Sthela Maris Belinda Setyo Widiastuti Subaidah Ratna Juita Subaidah Ratna Juita Supriyadi surayda, helen intania Tri Mulyani Tri Mulyani Wafda Vivid Izziyana Winda Suryaningsih Yunita Prayogo