Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Sthela Maris Belinda Setyo Widiastuti; Dian Septiandani; Efi Yulistyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12849

The registration of interfaith marriages in Indonesia raises legal issues, prompting the Supreme Court to issue Circular Letter Number 2 of 2023 to ensure legal certainty. Based on this, this study will analyze the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 from a Positive Law Perspective in Indonesia and its legal implications in the Indonesian justice system. This type of research is normative juridical with a statutory approach. The research specifications are descriptive analytical. The data used are secondary data, collected through library research and documentation studies. The data are then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the study indicate that: The Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 from a positive law perspective in Indonesia is a commitment that marriage can only be carried out by couples with the same religion and beliefs, thus creating legal certainty, because the court will not grant requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs. The legal implications of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 in the Indonesian judicial system are to provide guidelines for judges in handling applications for registering interfaith marriages, as well as providing legal clarity for couples of different religions and beliefs. Abstrak Pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan permasalahan hukum, sehingga mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 agar ada kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan implikasi yuridisnya dalam sistem peradilan di Indonesia. Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi Pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif hukum positif di Indonesia adalah merupakan komitmen bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh pasangan dengan agama dan kepercayaan yang sama, sehingga menciptakan kepastian hukum, karena pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Implikasi yuridis dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem peradilan di Indonesia adalah memberikan pedoman bagi hakim untuk menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan, serta memberikan kejelasan hukum bagi pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan.

Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1341 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak akibat Penolakan Mutasi Pekerja: Legal Analysis of Supreme Court Decision No. 1341 K/Pdt.Sus-PHI/2024 on Unilateral Termination due to Employee Transfer Refusal Juliana Pakpahan; Efi Yulistyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.13501

This study analyzes Supreme Court Decision No. 1341 K/Pdt.Sus-PHI/2024 concerning the settlement of disputes over unilateral termination of employment by employers in cases involving employees’ refusal of job transfers, along with its legal implications. The issue arises from the tension between employers’ prerogative rights to implement workforce transfers and the protection of employees’ rights within the framework of Indonesian labor law. This research employs a normative juridical method with a case approach, utilizing secondary data obtained through literature and document studies, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that the Supreme Court’s decision is legally justified, as it aligns with Article 163(1) of Law No. 13 of 2003 on Manpower and Article 52(1) of Government Regulation No. 35 of 2021. The decision reflects a balanced approach by recognizing the employer’s authority to conduct lawful transfers while ensuring fair compensation for employees based on their length of service. Furthermore, the legal consequence of the decision confirms that the employment relationship is terminated due to the refusal to comply with a legitimate transfer order, thereby obligating the employer to fulfill employees’ entitlements in accordance with prevailing labor regulations. This study contributes to the development of labor law by clarifying the legal boundaries of transfer policies and their implications for the legitimacy of unilateral termination of employment in industrial relations disputes. AbstrakPenelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1341 K/Pdt.Sus-PHI/2024 terkait penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha dalam kasus penolakan mutasi pekerja beserta implikasi hukumnya. Permasalahan ini muncul dari adanya ketegangan antara hak prerogatif pengusaha dalam melakukan mutasi pekerja dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dengan bahan hukum berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah tepat secara hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara pengakuan terhadap hak prerogatif pengusaha dalam melakukan mutasi yang sah dan perlindungan terhadap pekerja melalui pemberian kompensasi yang layak berdasarkan masa kerja. Selain itu, akibat hukum dari putusan tersebut menegaskan bahwa hubungan kerja berakhir akibat penolakan terhadap perintah mutasi yang sah, sehingga pengusaha berkewajiban memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam memperjelas batasan yuridis kebijakan mutasi dan implikasinya terhadap keabsahan PHK sepihak dalam hubungan industrial.

Efforts to Prevent Revictimization in the Criminal Justice System through a Victim-Oriented Justice Approach Subaidah Ratna Juita; Ani Triwati; Efi Yulistyowati; Muhammad Iftar Aryaputra
Law Development Journal Vol 8, No 3 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.3.1296-1312

Sexual violence is a criminal act that not only causes physical, psychological, sexual, social and economic losses, but can also place victims in repeated experiences of suffering when dealing with the criminal justice system. Repeated examinations, cornering questions, doubts about the victim's statement, disclosure of identity, gender stereotypes, victim blaming, and judicial procedures that are not sensitive to the victim's needs are forms of secondary victimization that can aggravate the victim's suffering. This article aims to analyze efforts to prevent repeated victimization of victims of sexual violence through a victim-oriented justice approach. The research uses normative juridical methods with statutory, conceptual and victimological approaches. The research results show that preventing repeat victimization requires a change in the orientation of the criminal justice system from an approach that is solely centered on perpetrators and evidence to a system that places safety, dignity, recovery, participation and the needs of victims as an integral part of the law enforcement process. Strengthening victim protection at the stages of investigation, prosecution, trial, providing restitution, assistance, identity protection, as well as inter-agency coordination are important instruments for building a criminal justice system that is responsive to victims.

Peningkatan Pemahaman Warga Binaan Lapas Kelas 1 Semarang Mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Agus Saiful Abib; Ahmad Dwi Nuryanto; Efi Yulistyowati; Moh. Yunus; Ihrom Adil Aksana
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Desember (On Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/grp5e445

Pemberian bantuan hukum saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum guna menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. Selama ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui bantuan hukum, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Peningkatan Pemahaman Warga Binaan Lapas Kelas 1 Semarang Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai bantuan hukum. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema batuan hukum ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67.3%.

Efforts to Prevent Revictimization in the Criminal Justice System through a Victim-Oriented Justice Approach Subaidah Ratna Juita; Ani Triwati; Efi Yulistyowati; Muhammad Iftar Aryaputra
Law Development Journal Vol. 8 No. 3 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.3.1296-1312

Sexual violence is a criminal act that not only causes physical, psychological, sexual, social and economic losses, but can also place victims in repeated experiences of suffering when dealing with the criminal justice system. Repeated examinations, cornering questions, doubts about the victim's statement, disclosure of identity, gender stereotypes, victim blaming, and judicial procedures that are not sensitive to the victim's needs are forms of secondary victimization that can aggravate the victim's suffering. This article aims to analyze efforts to prevent repeated victimization of victims of sexual violence through a victim-oriented justice approach. The research uses normative juridical methods with statutory, conceptual and victimological approaches. The research results show that preventing repeat victimization requires a change in the orientation of the criminal justice system from an approach that is solely centered on perpetrators and evidence to a system that places safety, dignity, recovery, participation and the needs of victims as an integral part of the law enforcement process. Strengthening victim protection at the stages of investigation, prosecution, trial, providing restitution, assistance, identity protection, as well as inter-agency coordination are important instruments for building a criminal justice system that is responsive to victims.

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search