Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terkait Hibah Wasiat Di Kabupaten Ponorogo Bela Permatasari; Yudhitiya Dyah Sukmadewi; Supriyadi Supriyadi
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.9881

Building Rights Acquisition Fee (BPHTB), is a tax imposed on the acquisition of land and building rights. The object of the BPHTB tax is the acquisition of rights to land and/or buildings and the Will Grant is the object of the Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) which takes effect after the grantor of the will dies. Fees for Acquisition of Land and Building Rights for Will Grants were chosen as the topic of discussion because the implementation of the collection of BPHTB for Will Grants in Ponorogo Regency, where many taxpayers still do not know what BPHTB is, how to calculate it and how it is implemented, is what taxpayers must go through in paying BPHTB. This type of research is sociological juridical, with analytical descriptive research specifications. The sampling method used in this research uses a purposive sampling method, with data collection methods through literature studies and field studies, which are then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the research show that in the implementation of the collection of Land and Building Rights Acquisition Fees there are several obstacles, including minimum taxpayer knowledge regarding Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB). Meanwhile, to resolve these obstacles, BPPKAD carries out outreach. Taxpayers' ignorance in calculating the Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) is a problem for this problem. BPPKAD has a solution in the form of assistance in the calculation process. There are several stages in the collection process, namely the first stage when the tax is payable, the second stage calculating the amount of Land and Building Rights Acquisition Fee that must be paid and the third stage payment.

Peningkatan Pemahaman Pada Perlindungan Hukum Transaksi Online bagi Siswa – Siswi SMA Kesatrian Semarang Supriyadi Supriyadi; Dewi Tuti Muryati; Khaidar Alifika El Ula
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.11731

Community Service, Universitas Semarang chose SMA Ksatrian Semarang. The Ksatrian High School Semarang was chosen as the location for community service activities with the topic Understanding Consumer Protection in Online Buying and Selling Transactions, considering that online shopping consumers are generally young people, teenagers, including students in high school who already have very adequate internet facilities. The Semarang City area is one of the areas with very adequate internet facilities in Central Java Province. Teenagers who are still unable to understand the bad side of online transactions will become angry for consumers so that understanding is still very much needed, maybe even very important. Consumers who transact through online channels in addition to getting convenience and practicality, often also experience losses on online selling transactions. While the method used by the service team is the Socialization method, which explains the rules and sanctions applied in the use of electronic media, especially in business activities, the Discussion method so that participants better understand the material presented. Through discussion, socialization is not just a transfer of knowledge but can share experiences and problems that are being faced by partners. Questionnaire method This method is used to find out how much interest Semarang Kesatrian High School students are about understanding protection in online transactions. Solutions to problems related to buying and selling transactions through the online system to students as consumers are carried out by providing socialization and exposure to legal materials, ranging from understanding consumer legal protection, consumer losses, legal basis for online buying and selling transactions, legal remedies consumer protection and consumer dispute resolution

IMPLEMENTASI ROYA TERHADAP HAK TANGGUNGAN TANAH ATAS TANAH GUNA DIJADIKAN OBJEK JUAL BELI Eva Riska Yulanda; Supriyadi .; Muh Afif Mahfud
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Penelitian ini berjudul Implementasi Roya Terhadap Hak Tanggungan Tanah Atas Tanah Guna Dijadikan Objek Jual Beli. Istilah roya adalah pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah terhapus. Jika sudah melakukan roya atau pencoretan hak tanggungan maka pemilik tanah tersebut dapat melakukan proses jual beli. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan roya hak tanggungan dan jual beli terhadap tanah dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan roya hak tanggungan dan jual beli terhadap tanah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio yuridis, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, metode penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling, metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dan metode analisis data dalam penelitian ini analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yakni bahwa pelaksanaan roya hak tanggungan melalui pelunasan utang Debitur di Bank, lalu sertifikat di Roya (pencoretan) hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan setelah sertifikat bersih dari hak tanggungan dapat dijadikan sebagai objek jual beli dan dilakukan proses pendaftaran balik nama. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dari pelaksanaan roya hak tanggungan dan pelaksanaan jual beli dari lingkup Bank, Debitur dan Kantor Pertanahan Kota Semarang.

ANALISIS YURIDIS PEMECAHAN TANAH PERTANIAN KURANG DARI BATAS MINIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN PATI Nadia Aurynnisa Prihandini; Supriyadi Supriyadi; Zaenal Arifin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan dan kendala-kendalanya di Kabupaten Pati. Pemecahan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil salah satu faktornya adalah karena pewarisan. Dengan meninggalnya si pewaris dengan sendirinya terbukalah harta warisan tersebut, dan bila harta warisan tersebut berupa tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar maka akan dilakukan pemecahan menjadi bagian-bagian dari para ahli waris. Pengaturan mengenai batas minimum kepemilikan tanah pertanian minimum 2 hektar dan pemecahan tanah pertanian karena pewarisan menjadi dua sisi pandangan yang sepertinya bertentangan. Hal inilah yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian di lapangan khususnya di Kabupaten Pati, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kendala-kendala apa saja yang muncul di lapangan, karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara sosiologis empiris,yang bukan hanya mengonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan tapi juga realitas atau keberlakuan hukum tersebut di masyarakat. Aspek yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya sebagai data sekunder yang berhubungan dengan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan di Kabupaten Pati. Sedangkan aspek sosiologis ditinjau dari keberlakuan hukum di masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian sebagai data primer. Fakta penelitian menunjukkan bahwa pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan sudah biasa dilakukan di Kabupaten Pati dan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran karena proses pemecahan tanah pertanian karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Pemecahan dilakukan lebih banyak disebabkan karena kebutuhan mendesak para ahli waris, sehingga meminta bagiannya untuk dikerjakan sendiri atau selanjutnya dijual kepada pihak lain, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang melibatkan instansi dan dan pejabat yang berwenang. Kata Kunci : pemecahan tanah pertanian ; pewarisan

PERAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN SECARA ONLINE Detra Kusma Atri; Supriyadi Supriyadi; Dhian Indah Astanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Notaris Sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta autentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perudang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, peran notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dalam hukum privat atau perjanjian. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana peran notaris terhadap kreditur dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online, 2) apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi notaris dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa 1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pendaftaran jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, 2) Karena di syaratkan bahwa dalam maksimal 30 hari dari akta notaris nomerin wajib dipasangkan fidusia dan akta bukan dari perjanjian pokok.

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN MENTERI ATR/KEPALA BPN DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK MAFIA TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK Anisa Ayu Febrialma; Supriyadi Supriyadi; Muhammad Iftar Aryaputra
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5402

Tanah masih menjadi permasalahan yang sangat mendasar bagi rakyat. Masalah tersebut berhubungan dengan hak rakyat yang banyak dirampas dan tanah rakyat yang dikuasai tanpa hak, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Penguasaan tanah tanpa hak menjadi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks, disebabkan oleh suatu oknum yang disebut sebagai mafia tanah yang dalam hal ini melakukan praktiknya dengan cara memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penulis melakukan penelitian terhadap kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan Menteri ATR/KBPN mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik guna meminimalisir praktik mafia tanah, kebijakan lain berupa diadakannya PTSL, perbaikan sistem pertanahan dan dibentuknya satgas mafia tanah serta kendala dan solusi yang didapatkan Kementerian ATR/BPN adalah tingkat keamanan sertipikat-El yang belum terjamin dan keterlibatan pejabat terkait, serta solusi terbagi menjadi 2 aspek, yakni internal dan eksternal.

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN ASAS RECHTVERWERKING/PELEPASAN HAK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEMARANG Indhira Vidya Swasti Gautama; Supriyadi Supriyadi; Dewi Tuti Muryati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.5660

Tanah merupakan elemen penting dalam menunjang kehidupan manusia. Kehidupan Manusia tidakdapat dilepaskan dengan keberadaan tanah, karena dalam melakukan aktivitas sehari hari. Manusia selalu berhubungan dengan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang menyebabkan tanah menjadi suatu komoditi yang bernilai ekonomis. Pelepasan Hak adalah pelepasan hubungan Hukum antara sebidang tanah dengan pemiliknya, dan muara kewenangan Pelepasan Hak dalam pengeluaran Akta Tanah adalah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun perumusan masalah yang saya ambil adalah, implementasi Pemberlakuan Asas Rechtverwerking dan Proses Pelepasan Hak PT Pringapus Jaya Bersama di BPN Kabupaten Semarang. Jenis Penelitian yuridis Normatif,dengan spesifikasi Deskriptif Analitis, serta metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian berkaitan dengan penerapan Asas Rechtvewerking PT. Pringapus Jaya Bersama dengan adanya asas kesepakatan dalam pengaturan pengadaan tanah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah dan pemberlakukan lembaga hukum konsiyasi ganti rugi, selanjutnya mengenai proses pelepasan hak tersebut tidak ada kendala dan disahkan melalui Notaris PPAT Sari Darmawati,SE.,SH. dengan perijinan yang mendukung dan sesuai prosedur yang ada.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI Endang Supriyanti; Supriyadi Supriyadi; Zaenal Arifin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7699

Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian mempergunakan pendekatan studi kasus bermaksud menemukan gambar menyeluruh mengenai suatu keadaan. Adapun metode penentuan sampel didasarkan atas hukum probabilitas. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan bahan hukum primer sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi pendaftaran hak atas tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan apa saja kendala yang dialami beserta bagaimana solusi dalam menangani kendala tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sudah berjalan baik, meskipun masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan data fisik dan data yuridis, ketepatan waktu dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, ketepatan biaya dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah pertama kali, pengetahuan masyarakat terhadap prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah pertama kali.

PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGANDI KOTA SEMARANG Diah Ayu Permata Sari; Yudhitiya Dyah Sukmadewi; Supriyadi Supriyadi; Endang Setyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9078

Recent developments in the property sector have increased the demand for financing, with regards to land that will be used as collateral for credit, this is done through the binding of a Deed of Granting Mortgage Rights. In this binding, the Land Deed Official has a very important role until the Mortgage Rights Certificate is issued. The implementation and responsibilities of Land Deed Making Officials in the City of Semarang are carried out in 3 offices, namely the Office of the Notary-Land Deed Making Official (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, the Notary-PPAT Office Sasmito Raharjo, SH., MH, and the Office Notary Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn in this research will discuss the Implementation and Responsibilities of Land Deed Officials in Registration of Mortgage Rights, obstacles and how to resolve them. The method used is a sociological juridical research method, with research specifications namely analytical descriptive. The data used in this research are primary data and secondary data through qualitative analysis. The research results show that the implementation and responsibilities of the Land Deed Official in registering mortgage rights in Semarang City are as follows, namely the implementation and responsibilities of the Official include checking certificates, making land deeds, explaining to the parties involved, verifying documents, signing land deeds, registration at the land office until receipt of the Mortgage Rights Certificate. The obstacles in this research are an unstable network, writing errors in the deed, time constraints, banks/creditors who don't understand the application, changing creditor staff with solutions namely improving the internet network system, data correction efforts, application training and thoroughness from various parties.AbstrakAdanya perkembangan zaman mengenai sektor properti meningkatkan permintaan pembiayaan, berkaitan dengan tanah yang akan digunakan sebagai jaminan kredit dilakukan melalui pengikatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dalam pengikatan tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran yang sangat penting hingga terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Semarang dilakukan di 3 Kantor yaitu Kantor Notaris- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, Kantor Notaris-PPAT Sasmito Raharjo, SH., MH, dan Kantor Notaris Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn dalam penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Tanggungan, hambatan dan bagaimana penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran hak tanggungan di Kota Semarang adalah sebagai berikut yaitu sebagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat mencakup pengecekan sertipikat, pembuatan akta tanah, penjelasan kepada pihak yang terlibat, verifikasi dokumen, penandatanganan akta tanah, pendaftaran ke kantor pertanahan hingga penerimaan Sertifikat Hak tanggungan. Adapun hambatan dalam penelitian ini yaitu jaringan yang kurang stabil, kesalahan penulisan pada akta, keterbatasan waktu, pihak bank/kreditur yang kurang memahami aplikasi, pergantian staff kreditur dengan penyelesaian yaitu peningkatan sistem jaringan internet, upaya pengkoreksian data, pelatihan aplikasi dan ketelitian dari berbagai pihak.

PENINGKATAN PEMAHAMAN JEJARING SOSIAL PERSPEKTIF UU ITE NO 28 TAHUN 2010 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BAGI YAYASAN PENDIDIKAN MELLATENA SEMARANG Supriyadi Supriyadi; Endah Pujiastuti
TEMATIK Vol. 1 No. 2 (2021): Juli
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v1i2.3518

Masa remaja adalah masa yang memiliki kepekaan yang begitu kuatterhadap hal-hal yang baru, sehingga remaja sangat begitu mudahnya beradaptasi terhadap sesuatu yang baru, media sosial adalah media yang begitu banyakmenawarkan fitur-fitur yang mengasyikkan salah satunyaadalah munculnya era kebebasan dan keterbukaan Saat ini pola fikir remaja-remaja telah terombang ambing pada dua dimensi yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupanmereka, dunia nyata dan dunia maya di era informatika saat ini sangat lah sulit untuk di musnahkan karena telah terkonstruksi secara mapan dalam kehidupan sosial dalam masyarakat terutama para remaja permasalahan yang diangkat dalam pengabdian ini adalah kurangnya pemahaman keluarga besar Yayasan Pendidikan Mellatena Semarang mengenai penerapan Undang Undang Nomor 28 tahun2010 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) dimana dalammemahami penggunaan Internet khususnya jejaring media social masih kurang yang berakibat terjadinya pelanggaran dari undang undang tersebut. Target dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman keluarga besar YayasanPendidikan Mellatena Semarang mengenai kebijaksanaan dan pengendalian diri didalam menggunakan media social dan diharapkan remaja Yayasan Pendidikan Mellatena Semarang semakin melek internet guna menghindari hal hal yang tidak baik sedangkan Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian KepadaMasyarakat yang dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Mellatena Semarangmenggunakan metode penyuluhan. Metode ini digunakan untuk memberikanpenjelasan dan pemahaman terhadap remaja Yayasan Pendidikan MellatenaSemarang mengenai penggunaan jejaring social terutama media social.Pemahaman Yayasan Pendidikan Mellatena Semarang mengenai penerapanUndang Undang Nomor 28 tahun 2010 tentang Informasi dan TransaksiElektronik ( UU ITE ) menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai penerapan Undang Undang Nomor 28 tahun 2010 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaanpengabdian.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search