Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak Nasaruddin Nasaruddin; Yulias Erwin
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.12989

Abstract

Perjanjian Baku sudah lama di gunakan dalam berbagai kontrak yang isinya di tentukan secara sepihak dengan tujuan efisiensi biaya, waktu dan tenaga. Perjanjian Baku tidak mencerminkan asas keseimbangan dalam perjanjian baku untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahu bagaimana implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian baku dan Bagaimana upaya agar suatu perjanjian dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Doktrinal, dengan menggunakan data sekunder dan dengan menggunakan Pendekatan Deskriptif Analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa keadilan tidak akan terwujud karena ketidakseimbangan dalam Perjanjian Baku. Ketidak seimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kedudukan yang berbeda baik ekonomi maupun posisi dominan.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM ANAK DI PANTI ASUHAN ASY-SYIFA’ TERHADAP BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT: Building Legal Awareness Of Children In Asy-Syifa Orphanage' Against Bullying In The School And Community Environment Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Yulias Erwin; Ady Supryadi; Bahri Yamin; Tin Yuliani; Fahrurrozi Fahrurrozi; Rena Aminwara; Aesthetica Fiorini Mantika; Zaenafi Ariani
Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/amal.v2i1.94

Abstract

Cases of violations of child protection. Of the reports received, 837 cases occurred within the education unit, including: Children who were victims of bullying or harassment: 87 cases, Children victims of educational policies: 27 cases, Children victims of physical and/or psychological violence: 236 cases and Children victims of sexual violence: 487 cases. From data collected by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI), bullying cases are still a terror for children in the school environment. Meanwhile, the types of bullying that victims often experience are physical bullying (55.5%), verbal bullying (29.3%), and psychological bullying (15.2%). Meanwhile, regarding educational level, elementary school students were the most victims of bullying (26%), followed by middle school students (25%), and high school students (18.75%). The aim of this service is to provide education to participants in community service activities so that bullying does not occur at school. The method used is a socialization method carried out face to face. The results are 50%. Orphaned children do not understand the limits of bullying itself, and their rights as children and citizens, despite the social and economic disparities they have. Some of the orphanage children are still insecure about their condition of not having parents, or having incomplete parents. So they tend to tolerate what happens to them, because they are not aware of these rights and also their own condition.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROSES MERARIQ DALAM PERSPEKTIF KUHP 2023 Muhammad Padil Akbar; Rina Rohayu Harun; Yulias Erwin
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.173

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami Kebijakan Hukum Pidana terhadap Proses Merariq dalam Perspektif KUHP 2023. Bagaimana Aspek kepastian hukum proses merariq berdasarkan KUHP 2023 dan bagaimana proses merariq pada Masyarakat sasak dan kaitannnya dengan perbuatan pidana, Penelitian dilakukan denganm pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1 Di dalam hukum pidana ada 2 (dua) hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis (hukum pidana adat) dan hukum yang bersumber pada KUHP dan peraturan undang-undang yang tertulis lainnya. 2 Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar keadilan dan keamanan di tengah masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur tentang delik adat. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia dan budaya dan tidak akan dapat dihapus dengan peraturan parundang-undangan yang tertulis. Andaikata ada undang-undang yang menghapus peraturan hukum pidana adat maka hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada perundang-undangan.
Critical Study of the Characteristics of the Judicial Decision on the Judicial Review of Supreme Court Decision Number 72 P/HUM/2022 on the Minimum Wage Nurjannah Septyanun; Yogi Hadi Ismanto; Dwi Martini; Yulias Erwin
Jurnal Jurisprudence Vol. 13, No. 1, June 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v13i1.1867

Abstract

ABSTRACT  Purpose of study: This study aims to analyze the conflict of norms in the Regulation of the Minister of Manpower Number 18/2022 and Government Regulation Number 36/2022 on the Minimum Wage Determination Method. As a result of the conflict, losses will be borne by business actors on the increasing minimum wage based on Government Regulation Number 36/2021 and the Regulation of Minister of Manpower Number 18/2022. This creates legal uncertainty for business actors and laborers. Methodology: This study was conducted using the normative (doctrinal) research method with the approach of legislation and legal reasoning. Data sources were taken from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials using descriptive analysis and analytical critical thinking. Results: The Regulation of the Minister of Manpower contradicts the Law on Manpower in conjunction with Law on Job Creation. The conflict rose because the Manpower Law in conjunction with the Job Creation Law, has limited some of the additional advances of the Wage Determination Law to only the Government Regulation level. Special subjects are: 1) the procedure of the minimum wage regulation; and 2) the formula of the minimum wage calculation. On the judicial review, the judges declared the objection to the judicial review of the petitioner unacceptable. The lawsuit was deemed premature because the Regulation in lieu of Job Creation Law has not reached inkracht (permanent legal force). Applications of this study: This will be useful and beneficial for the development of legal science, especially aspects of legal reasoning involving court decisions. The results are also practical for businesses and laborers when using the methods of determining the legal and fair minimum wage. Novelty/Originality of this study: Judge's Legal reasoning in decision number 72 P/HUM/2022 on Minimum wage was not one of the objection points of the petitioners or the answer to them. A judicial decision outside of a lawsuit, or so-called ex parte decision, is a decision taken by the court without involving the parties to the trial. Keywords: Characteristics of Judge's Decision, Judicial Review, Minimum Wage Method  ABSTRAK  Tujuan: Untuk menganalisis pertentangan norma pada Permenaker Nomor 18/2022 dengan PP Nomor 36/2021, materi pokoknya terkait metode penetapan upah minimum. Akibat pertentangan tersebut, maka kerugian bagi pelaku usaha terhadap perbandingan kenaikan upah minimum berdasarkan PP 36/2021 dengan Permenaker 18/2022. Hal tersebut berdampak kepada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan pekerja. Metodologi: Metode penelitian normative doctrinal, dengan pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan penalaran hukum. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menggunakan analisis deskriptif analitis dan critical thinking. Temuan: Ketentuan Permenaker bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan juncto UU Cipta Kerja. Pertentangan tersebut, karena UU Ketenagakerjaan juncto UU Cipta Kerja telah membatasi beberapa pengaturan lanjutan dibawah UU terkait pengupahan hanya pada tingkat PP. Berlaku materi muatan yaitu: 1) tata cara penetapan upah minimum; dan 2) formula perhitungan upah minimum. Pada uji materiil, putusan Hakim, Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima. Gugatan dianggap masih premature, karena Perpu Cipta Kerja belum incrah. Kegunaan: Berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya aspek penalaran hukum dengan objek kajian putusan pengadilan. Berguna bagi pelaku usaha dan pekerja dalam pemilihan metode penetapan upah minimum, yang berkepastian hukum dan berkeadilan Kebaruan/Orisinalitas: Legal reasoning hakim pada putusan nomor 72 P/HUM/2022 tentang Upah Minimum, bukan merupakan salah satu poin keberatan para pemohon maupun poin jawaban dari termohon. Putusan Hakim, diluar gugatan atau disebut ex parte decision, yaitu keputusan yang diambil oleh pengadilan tanpa melibatkan para pihak dalam persidangan.   Kata Kunci: Karakteristik Putusan Hakim, Uji Materiil, Metode Upah Minimum