Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PENGELOLA TAMAN WISATA TERHADAP KESELAMATAN PENGUNJUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu) Bintang Ulya Kharisma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.556 KB)

ABSTRAKSIPelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha masihbanyak ditemukan disekitar masyarakat, termasuk pelanggaran hak konsumenselama berada di Taman Wisata yang masih seringkali terabaikan. Kasus macetnya wahana Tornado di Jawa Timur Park 1 Kota Batu adalah kasus yangmenyebabkan adanya kerugian konsumen. Penelitian ini dilakukan denganmetode yuridis sosiologis terhadap data primer dan data sekunder. Hasil yangdidapat dari penelitian adalah pelaku Usaha, telah memenuhi tanggung jawabganti rugi kepada dengan pemeriksaan di klinik Jawa Timur Park, konsumsi, dantiket masuk Jawa Timur Park 1 yang bersifat open gate. Akan tetapi, tidakterdapat tindakan hukum lebih lanjut terhadap kecelakaan tersebut karena tidakada laporan dan hasil pemeriksaan tim Laboratorium Forensik Surabaya tidakmenemukan adanya suatu kesalahan. Padahal pihak Jawa Timur Park 1 KotaBatu sebenarnya dapat dikenai dengan sanksi pidana sesuai dengan pasal 62UUPA. Serta belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pelaku usaha jugadisebabkan oleh beberapa faktor yaitu Faktor dari aparat yang kurang pahamterhadap perlindungan konsumen, Faktor sarana / fasilitas, dan faktor lemahnyapengawasan dari pemerintah.Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen

AGRARIAN LAND POLICY ON LAND IN INDONESIA POST REGIONAL AUTONOMY Bintang Ulya Kharisma; Pryo Sularso; Bintara Sura Priambada; Asri Agustiwi; Siti Wulandari
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3258

This study aims to discuss the agrarian law policy in the land sector in Indonesia after regional autonomy. The method used in this research is a normative juridical approach by examining and interpreting theoretical matters regarding the principles, conceptions, doctrines, and legal norms related to land law after post regional autonomy. The research specifications in this research are descriptive analytic using secondary data, including primary legal materials consisting of statutory regulations, official records or minutes of the formation of laws and regulations relating to the issues discussed, and secondary legal materials including books, legal journals., and papers. This study result is that agrarian land policies began in the reform era during the reign of President BJ Habibie, who issued Presidential Decree No. 48/1999 concerning the Policy and Regulatory Study Team in the context Landreform implementation. This policy applies simultaneously with the initiation of regional autonomy. The existence of agrarian reform, especially in the land sector, aims to be advanced, just and independent. The transformation of agrarian reform lies in the arrangement of agrarian resources in an effort to eliminate gaps in land tenure rights and change the pattern of agricultural life to be more productive and sustainable.Keywords: agrarian law; land; post regional autonomy.Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan hukum agraria di sektor pertanahan di Indonesia setelah otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai prinsip, konsepsi, doktrin, dan norma hukum terkait hukum pertanahan setelah pasca otonomi daerah. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah analitik deskriptif menggunakan data sekunder, termasuk materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan materi hukum sekunder termasuk buku, jurnal hukum, dan makalah. Hasil kajian ini adalah kebijakan lahan agraria dimulai pada era reforma pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, yang menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Kajian Kebijakan dan Regulasi dalam rangka implementasi Landreform. Kebijakan ini berlaku bersamaan dengan inisiasi otonomi daerah. Adanya reforma agraria, khususnya di sektor pertanahan, bertujuan untuk maju, berkilasi dan mandiri. Transformasi reforma agraria terletak pada penataan sumber daya agraria dalam upaya menghilangkan kesenjangan hak penguasaan lahan dan mengubah pola kehidupan pertanian menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.Kata kunci: hukum agraria; daratan; pasca otonomi daerah.

Praktik Money Game Skema Ponzi pada TikTok Cash Bintang Ulya Kharisma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

TikTok Cash melakukan praktik money game skema ponzi yang menyebabkan kerugian bagi penggunanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana praktik money game skema ponzi yang dilakukan oleh TikTok Cash dan aturan yang dilanggarnya. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dalam analisis data nya dan dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya. Hasil dari identifikasi Money game Skema Ponzi yang ada di TikTok Cash terbukti dengan adanya biaya pendaftaran untuk anggota yang ingin menjadi pengguna bisnis TikTok Cash tersebut dengan iming – iming penghasilan yang besar melalui pekerjaan yang cukup mem-follow akun, like, dan menonton video TikTok. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bisnis TikTok Cash diantaranya UU Nomor 7/2014 Pasal 9 tentang Perdagangan Tentang Perdagangan; Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Pasal 378 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Penipuan/Perbuatan Curang Pasal 3,4 dan 5 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan yang dilakukan atas pelanggaran tersebut sampai saat ini yaitu pelaporan ke Bareskrim Polri dengan surat laporan polisi nomor LP/B/0105/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021 dan pemblokiran situs TikTok Cash oleh KOMINFO”.

OWNERSHIP RIGHTS TRANSFER OF OFFICIAL RESIDENCE LAND Bintang Ulya Kharisma
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

In a legal state, land has a very important role in human life. It can determine the existence and the sustainability of legal actions. In its development, the government or private sector companies provide Official Residences to their employees, or what may be called a state house. Based on the law, the Official Residence is a building owned by the state, and functions as a residence or a dwelling. It serves as a developmental facility for families and supports the job implementation of officials and/or government employees. The humans’ need for land as a place of dwelling may cause conflicts regarding the provision of the Official Residence. The method used in this research is the juridical-normative method. It uses secondary data. The ownership rights transfer of the Official Residence to private sectors may happen without violation of the constitution, as it is regulated in the Presidential Decree No. 11 of 2008 which states that the tenant may own the Official Residence with some conditions. For example, the house must be an Official Residence Group III. The rightful tenant must file a request to its related Department. Then, the tenant and the related department create a Lease Agreement. After the tenant settles the debt, he/she may own the house.

POLEMIK PUTUSAN PN SURABAYA TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DENGAN HUKUM KELUARGA ( UU PERKAWINAN DAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) Bintang Ulya Kharisma
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Beragamnya agama di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama, secara kontekstual adanya kehalalan menikahi ahli kitab dalam al Qur’an, didorong Pasal 35 dan penjelasannya, serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara tidak langsung memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama.Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana polemik putusan pn surabaya terkait pernikahan beda agama dengan hukum keluarga ( uu perkawinan dan uu administrasi kependudukan). Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PN bertentangan dengan ps 2 UU Perkawinan dan UU Perkawinan tidak sejalan dengan UU Administrasi kependudukan sehingga harus ada kajian lebih dalam karena perihal agama sangat sensitif di Indonesia.

Pendampingan Pengelolaan Bisnis Dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun Nizam Zakka Arrizal; Siska Diana Sari; Bintang Ulya Kharisma; Sulistya Eviningrum; Karuniawati Hasanah; Ida Widyawati; Sofyantoro Sofyantoro
Jurnal SOLMA Vol. 11 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v11i3.10707

Background: Setiap pelaku usaha bisnis menempatkan kepentingan bisnis di prioritas utama. Masih ada beberapa aspek lain yang perlu difikir dan diikutsertakan diantaranya aspek hukum dan manajemen khususnya bagi pelaku usaha brem di wilayah Kabupaten Madiun. Tujuan kegiatan ini untuk mengadakan penyuluhan dan pendampingan terkait Pengelolaan Bisnis dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong Metode: Pengabdian dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan yuridis-empiris. Hasil: Aspek hukum dan aspek manajemen sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis UKM. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek. Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek sedangkan Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan.

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023, AKHIR DARI POLEMIK PERKAWINAN BEDA AGAMA? Bintang Ulya Kharisma
Journal of Scientech Research and Development Vol 5 No 1 (2023): JSRD, June 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v5i1.164

Perkawinan beda agama masih menjadi suatu isu hukum yang hangat dibicarakan oleh pengamat hukum dan masyarakat Indonesia. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dari agama, bahasa hingga kebudayaannya. Pada tahun 2023 kasus pernikahan beda agama kembali mencuat dengan kasus dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam putusan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA sendiri ditunjukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. SEMA Nomor 2 tahun 2023 diharapkan menjadi penengah antara disharmoni UU Perkawinan dengan UU Adminduk karena Hakim tunduk pada SEMA karena posisi SEMA merupakan Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pendampingan Pengelolaan Bisnis Dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun Nizam Zakka Arrizal; Siska Diana Sari; Bintang Ulya Kharisma; Sulistya Eviningrum; Karuniawati Hasanah; Ida Widyawati; Sofyantoro Sofyantoro
Jurnal SOLMA Vol. 11 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v11i3.10707

Background: Setiap pelaku usaha bisnis menempatkan kepentingan bisnis di prioritas utama. Masih ada beberapa aspek lain yang perlu difikir dan diikutsertakan diantaranya aspek hukum dan manajemen khususnya bagi pelaku usaha brem di wilayah Kabupaten Madiun. Tujuan kegiatan ini untuk mengadakan penyuluhan dan pendampingan terkait Pengelolaan Bisnis dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong Metode: Pengabdian dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan yuridis-empiris. Hasil: Aspek hukum dan aspek manajemen sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis UKM. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek. Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek sedangkan Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan.

Implementasi KRPPA Di Kota Madiun Sebagai Wujud Gendermainstream Sari, Siska Diana; Arizal, Nizam Zakka; Eviningrum, Sulistya; Kharisma, Bintang Ulya; Perdana, Yudita Ayu Widya; Aa’nisaa, Rara
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study examines the KRPPA or Women-Friendly and Child-Caring Village program in Madiun City to improve public understanding of gender equality. Legislation governing gender equality is contained in the 1945 Constitution Article 27 Paragraph (1) and Article 28 I Paragraph (2). This program exists as an effort to increase public awareness of gender equality between men and women and protection of children in Indonesia. KRPPA is expected to become a new epicenter for development based on the fulfillment of women's and children's rights. All aspects of development must be felt by residents of the Village without exception, in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs). The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) together with the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Kemendesa) developed the Women-Friendly and Child-Caring Village (DRPPA) and Women-Friendly and Child-Caring Village (KRPPA) policies. KRPPA is a sub-district that integrates gender perspectives and children's rights in the governance of sub-district governance, sub-district development, and development and empowerment of sub-district communities, which are carried out in a planned, comprehensive, sustainable manner, in accordance with the vision of Indonesian development. The purpose of this study is to examine the Implementation of Women-Friendly and Child-Caring Sub-districts (KRPPA) in Pilot Project Sub-districts in Madiun City. The method used in this study: this study is an empirical juridical legal research with a socio-legal research approach. The research location is in several sub-districts that are used as KRPPA Pilot Parjects in Indonesia. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang progam KRPPA atau Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kota Madiun untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Peraturan perundangan yang mengatur tentang kesetaraan gender terdapat di UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2). Program ini ada, sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta perlindungan terhadap anak di Indonesia. KRPPA diharapkan dapat menjadi episentrum baru bagi pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak. Semua aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga Kelurahan tanpa terkecuali, sesuai dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) mengembangkan kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). KRPPA merupakan kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, Pembangunan kelurahan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Implementasi Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (KRPPA) Di Kelurahan Pilot Project Di Kota Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini : penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal research. Lokasi penelitian di beberapa kelurahan yang dijadikan Pilot parject KRPPA di Indonesia

Dampak Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Kharisma, Bintang Ulya
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 8 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i8.32437

The principle of making divorce difficult in the Indonesian family law system aims to maintain the integrity of the household. However, the implementation of this principle often causes injustice, especially to women. This paper aims to examine the implementation of this principle in judicial practice and its impact on the fulfillment of women's rights, both legally and socially. By using normative and sociological juridical approaches, as well as qualitative analysis techniques, this study shows that the principle of making divorce difficult can hinder women's access to justice, especially in cases of domestic violence, economic rights, and social rights. Therefore, a critical evaluation and reformulation of family law policy is needed to make it more gender-equitable.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search