Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PENGELOLA TAMAN WISATA TERHADAP KESELAMATAN PENGUNJUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu) Bintang Ulya Kharisma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.556 KB)

ABSTRAKSIPelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha masihbanyak ditemukan disekitar masyarakat, termasuk pelanggaran hak konsumenselama berada di Taman Wisata yang masih seringkali terabaikan. Kasus macetnya wahana Tornado di Jawa Timur Park 1 Kota Batu adalah kasus yangmenyebabkan adanya kerugian konsumen. Penelitian ini dilakukan denganmetode yuridis sosiologis terhadap data primer dan data sekunder. Hasil yangdidapat dari penelitian adalah pelaku Usaha, telah memenuhi tanggung jawabganti rugi kepada dengan pemeriksaan di klinik Jawa Timur Park, konsumsi, dantiket masuk Jawa Timur Park 1 yang bersifat open gate. Akan tetapi, tidakterdapat tindakan hukum lebih lanjut terhadap kecelakaan tersebut karena tidakada laporan dan hasil pemeriksaan tim Laboratorium Forensik Surabaya tidakmenemukan adanya suatu kesalahan. Padahal pihak Jawa Timur Park 1 KotaBatu sebenarnya dapat dikenai dengan sanksi pidana sesuai dengan pasal 62UUPA. Serta belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pelaku usaha jugadisebabkan oleh beberapa faktor yaitu Faktor dari aparat yang kurang pahamterhadap perlindungan konsumen, Faktor sarana / fasilitas, dan faktor lemahnyapengawasan dari pemerintah.Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen

AGRARIAN LAND POLICY ON LAND IN INDONESIA POST REGIONAL AUTONOMY Bintang Ulya Kharisma; Pryo Sularso; Bintara Sura Priambada; Asri Agustiwi; Siti Wulandari
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3258

This study aims to discuss the agrarian law policy in the land sector in Indonesia after regional autonomy. The method used in this research is a normative juridical approach by examining and interpreting theoretical matters regarding the principles, conceptions, doctrines, and legal norms related to land law after post regional autonomy. The research specifications in this research are descriptive analytic using secondary data, including primary legal materials consisting of statutory regulations, official records or minutes of the formation of laws and regulations relating to the issues discussed, and secondary legal materials including books, legal journals., and papers. This study result is that agrarian land policies began in the reform era during the reign of President BJ Habibie, who issued Presidential Decree No. 48/1999 concerning the Policy and Regulatory Study Team in the context Landreform implementation. This policy applies simultaneously with the initiation of regional autonomy. The existence of agrarian reform, especially in the land sector, aims to be advanced, just and independent. The transformation of agrarian reform lies in the arrangement of agrarian resources in an effort to eliminate gaps in land tenure rights and change the pattern of agricultural life to be more productive and sustainable.Keywords: agrarian law; land; post regional autonomy.Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan hukum agraria di sektor pertanahan di Indonesia setelah otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai prinsip, konsepsi, doktrin, dan norma hukum terkait hukum pertanahan setelah pasca otonomi daerah. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah analitik deskriptif menggunakan data sekunder, termasuk materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan materi hukum sekunder termasuk buku, jurnal hukum, dan makalah. Hasil kajian ini adalah kebijakan lahan agraria dimulai pada era reforma pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, yang menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Kajian Kebijakan dan Regulasi dalam rangka implementasi Landreform. Kebijakan ini berlaku bersamaan dengan inisiasi otonomi daerah. Adanya reforma agraria, khususnya di sektor pertanahan, bertujuan untuk maju, berkilasi dan mandiri. Transformasi reforma agraria terletak pada penataan sumber daya agraria dalam upaya menghilangkan kesenjangan hak penguasaan lahan dan mengubah pola kehidupan pertanian menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.Kata kunci: hukum agraria; daratan; pasca otonomi daerah.

Praktik Money Game Skema Ponzi pada TikTok Cash Bintang Ulya Kharisma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

TikTok Cash melakukan praktik money game skema ponzi yang menyebabkan kerugian bagi penggunanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana praktik money game skema ponzi yang dilakukan oleh TikTok Cash dan aturan yang dilanggarnya. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dalam analisis data nya dan dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya. Hasil dari identifikasi Money game Skema Ponzi yang ada di TikTok Cash terbukti dengan adanya biaya pendaftaran untuk anggota yang ingin menjadi pengguna bisnis TikTok Cash tersebut dengan iming – iming penghasilan yang besar melalui pekerjaan yang cukup mem-follow akun, like, dan menonton video TikTok. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bisnis TikTok Cash diantaranya UU Nomor 7/2014 Pasal 9 tentang Perdagangan Tentang Perdagangan; Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Pasal 378 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Penipuan/Perbuatan Curang Pasal 3,4 dan 5 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan yang dilakukan atas pelanggaran tersebut sampai saat ini yaitu pelaporan ke Bareskrim Polri dengan surat laporan polisi nomor LP/B/0105/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021 dan pemblokiran situs TikTok Cash oleh KOMINFO”.

OWNERSHIP RIGHTS TRANSFER OF OFFICIAL RESIDENCE LAND Bintang Ulya Kharisma
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

In a legal state, land has a very important role in human life. It can determine the existence and the sustainability of legal actions. In its development, the government or private sector companies provide Official Residences to their employees, or what may be called a state house. Based on the law, the Official Residence is a building owned by the state, and functions as a residence or a dwelling. It serves as a developmental facility for families and supports the job implementation of officials and/or government employees. The humans’ need for land as a place of dwelling may cause conflicts regarding the provision of the Official Residence. The method used in this research is the juridical-normative method. It uses secondary data. The ownership rights transfer of the Official Residence to private sectors may happen without violation of the constitution, as it is regulated in the Presidential Decree No. 11 of 2008 which states that the tenant may own the Official Residence with some conditions. For example, the house must be an Official Residence Group III. The rightful tenant must file a request to its related Department. Then, the tenant and the related department create a Lease Agreement. After the tenant settles the debt, he/she may own the house.

POLEMIK PUTUSAN PN SURABAYA TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DENGAN HUKUM KELUARGA ( UU PERKAWINAN DAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) Bintang Ulya Kharisma
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Beragamnya agama di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama, secara kontekstual adanya kehalalan menikahi ahli kitab dalam al Qur’an, didorong Pasal 35 dan penjelasannya, serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara tidak langsung memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama.Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana polemik putusan pn surabaya terkait pernikahan beda agama dengan hukum keluarga ( uu perkawinan dan uu administrasi kependudukan). Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PN bertentangan dengan ps 2 UU Perkawinan dan UU Perkawinan tidak sejalan dengan UU Administrasi kependudukan sehingga harus ada kajian lebih dalam karena perihal agama sangat sensitif di Indonesia.

Pendampingan Pengelolaan Bisnis Dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun Nizam Zakka Arrizal; Siska Diana Sari; Bintang Ulya Kharisma; Sulistya Eviningrum; Karuniawati Hasanah; Ida Widyawati; Sofyantoro Sofyantoro
Jurnal SOLMA Vol. 11 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v11i3.10707

Background: Setiap pelaku usaha bisnis menempatkan kepentingan bisnis di prioritas utama. Masih ada beberapa aspek lain yang perlu difikir dan diikutsertakan diantaranya aspek hukum dan manajemen khususnya bagi pelaku usaha brem di wilayah Kabupaten Madiun. Tujuan kegiatan ini untuk mengadakan penyuluhan dan pendampingan terkait Pengelolaan Bisnis dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong Metode: Pengabdian dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan yuridis-empiris. Hasil: Aspek hukum dan aspek manajemen sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis UKM. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek. Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek sedangkan Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan.

PRINCIPLES OF MAKING DIVORCE DIFFICULT BASED ON SEMA 1/2022 Bintang Ulya Kharisma
Jurnal Scientia Vol. 12 No. 01 (2023): Education, Sosial science and Planning technique
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v12i01.1129

The purpose of marriage, according to Law No. 1/74 article 1 is to form a happy and lasting family (household) based on God Almighty. Indonesia adheres to the principle of maintaining marriage and making marriage difficult. This principle is contained in Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022 concerning the Application of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2022 as Guidelines for the Implementation of Duties for the Courts (SEMA 1/2022) Letter C of the formulation of the Religious Chamber number 1 letter b. In SEMA 1/2022, a numerical formula can burden one of the spouses when filing a divorce petition with the court. These limitations can harm the purpose of marriage itself and violate the Right to Life of a Human being as stated in the Human Rights Law. The research method used in this research is normative juridical. Normative juridical is where the law is conceptualized as what is written in laws and regulations or the law is conceptualized as rules or norms that are a benchmark for human behaviour. Based on the latest provisions, namely SEMA 1/2022, regulates the grounds for divorce by using a period that can aggravate one of the husband/wife parties who feel they cannot maintain their marriage. So it is hoped that despite the rules in SEMA 1/2022, the judge in giving his decision, can also consider other principles such as justice and expediency which refer to the evidence submitted so that the husband/wife cannot be united again in marriage so that a divorce decision is issued.

Normative Problems Guaranteeing the Rights of Labor Fishermen in the Job Creation Law Dhaniar Eka Budiastanti; Galih Puji Mulyono; Dewi Ayu Rahayu; Bintang Ulya Kharisma; Selvi Andriani
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 14, No 2 (2023): August 2023
Publisher : Faculty of Law, University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v14i2.10864

The substance of the Job Creation Act in Indonesia covers all areas of law. This paper only examines the elements of labor law, especially those related to guaranteeing legal rights for labor fishermen in Indonesia. This research is based on legal problems where the legal relationship between fishermen and labor fishermen is from the point of view of the Job Creation Act, so the ultimate goal of this research is to explain the guarantee of labor fishermen's rights. The approach used in this research is normative juridical by collecting data collection tools in the form of normative literacy studies related to these problems. The working relationship between owner and labor fishermen is legal because all these jobs contain elements of an employment relationship. The type of work agreement made between owner fishermen and labor fishermen is a verbal agreement. The legal consequence is that the rights of labor fishermen after the termination of employment are not granted due to the low position of labor fishermen. All workers, especially labor fishermen, should accept the rights in the Job Creation Law.How to cite item: Budiastanti, Dhaniar Eka, Galih Puji Mulyono, Dewi Ayu Rahayu, Bintang Ulya Kharisma, and Selvi Andriani. â€œNormative Problems Guaranteeing the Rights of Labor Fishermen in the Job Creation Law.â€ Jurnal Cakrawala Hukum 14 no. 2 (2023):Â 167-176. DOI: doi.org/10.26905/idjch.v14i2.10864.

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023, AKHIR DARI POLEMIK PERKAWINAN BEDA AGAMA? Bintang Ulya Kharisma
Journal of Scientech Research and Development Vol 5 No 1 (2023): JSRD, June 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v5i1.164

Perkawinan beda agama masih menjadi suatu isu hukum yang hangat dibicarakan oleh pengamat hukum dan masyarakat Indonesia. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dari agama, bahasa hingga kebudayaannya. Pada tahun 2023 kasus pernikahan beda agama kembali mencuat dengan kasus dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam putusan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA sendiri ditunjukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. SEMA Nomor 2 tahun 2023 diharapkan menjadi penengah antara disharmoni UU Perkawinan dengan UU Adminduk karena Hakim tunduk pada SEMA karena posisi SEMA merupakan Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pendampingan Pengelolaan Bisnis Dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun Nizam Zakka Arrizal; Siska Diana Sari; Bintang Ulya Kharisma; Sulistya Eviningrum; Karuniawati Hasanah; Ida Widyawati; Sofyantoro Sofyantoro
Jurnal SOLMA Vol. 11 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v11i3.10707

Background: Setiap pelaku usaha bisnis menempatkan kepentingan bisnis di prioritas utama. Masih ada beberapa aspek lain yang perlu difikir dan diikutsertakan diantaranya aspek hukum dan manajemen khususnya bagi pelaku usaha brem di wilayah Kabupaten Madiun. Tujuan kegiatan ini untuk mengadakan penyuluhan dan pendampingan terkait Pengelolaan Bisnis dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong Metode: Pengabdian dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan yuridis-empiris. Hasil: Aspek hukum dan aspek manajemen sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis UKM. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek. Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek sedangkan Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search